#pencabutan

[lampungkitaid]

Disnaker Lampung: Perusahaan Telat Bayar THR Terancam Dicabut Izinnya

Bandar Lampung, lampungkita.id – Perusahaan yang terbukti melanggar aturan tenggat waktu pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) terancam menghadapi konsekuensi hukum yang sangat berat. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, setiap pemberi kerja wajib membayarkan hak tersebut paling lambat tujuh hari sebelum jatuhnya hari raya. Besaran nilai tunjangan harus dipenuhi secara utuh sesuai dengan jumlah…

Disnaker Lampung: Perusahaan Telat Bayar THR Terancam Dicabut Izinnya

[collinsstanharbour]

Menuntut pencabutan kebijakan pembatasan terkait COVID-19 Supporters of a group called "Open Texas" rally to re-open Texas businesses, schools and religious services shut down by restrictions put in place to address the coronavirus (COVID-19) pandemic as they gather in a park ... Source link

[collinsstanharbour]

WHO peringatkan bahaya pencabutan dini pembatasan COVID-19

[ad_1]

Jenewa (ANTARA) – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Jumat memperingatkan negara-negara agar berhati-hati mencabut pembatasan, yang diberlakukan untuk menekan penyebaran virus corona baru.

WHO ingin melihat pelonggaran, namun di waktu bersamaan “pencabutan pembatasan dapat menyebabkan kebangkitan yang mematikan,” kata Direktur Jenderal Tedros Adhanom Ghebreyesus saat jumpa pers.

M…

View On WordPress

[collinsstanharbour]

WNI tidak larut dalam euforia pencabutan "lockdown" Wuhan

WNI tidak larut dalam euforia pencabutan “lockdown” Wuhan

[ad_1]

Jakarta (ANTARA) – Beberapa warga negara Indonesia di Provinsi Hubei, China, tidak larut dalam euforia pembukaan kembali wilayah Kota Wuhan pada Rabu (8/4) setelah ditutup total (lockdown) selama 76 hari sebagai upaya memudahkan pengendalian wabah COVID-19.

“Saya sejak dua hari lalu malah belum keluar. Di asrama kampus saja,” kata M Rezha Alda Putra yang tinggal di Xianning, Provinsi…

View On WordPress

[itsjustoknow-blog]

Prof. Zainal Arifin: Pencabutan SK HTI Tidak Sesuai Dengan Hukum

Prof. Zainal Arifin: Pencabutan SK HTI Tidak Sesuai Dengan Hukum

[ad_1]

Prof. Zainal Arifin: Pencabutan SK HTI Tidak Sesuai Dengan Hukum

JustoKnow.comJakarta – Keterangan Ahli Hukum Administrasi Tata Negara Prof. Dr. Zainal Arifin, yang dihadirkan HTI di persidangan PTUN hari ini, Kamis 15 Pebruari 2018, menegaskan pencabutan SK BHP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak sesuai dengan hukum dan administrasi negara.

“Dasar pencabutan itu berupa Perppu sudah…

View On WordPress

[itsjustoknow-blog]

Pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi Indonesia merupakan suatu Negara yang berlandaskan hukum, artinya menjunjung nilai-nilai hukum ataupun kaedah-kaedah hukum, hal ini sesuai dengan undang-udang dasar 1945 pasal 1 ayat 3 “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

[klobt]

Dari pajak pemasangan reklame, sudah dialokasikan 15% untuk biaya pencabutan reklame.

salah seorang anggota DPRD Kota Bandung tentang dalih ketiadaan biaya pencabutan reklame.