#permendagri

[detikindo24-com]

Lelang Tanah Bengkok dan Pengelolan Tanah Kas Desa dan Peraturannya

Lelang Tanah Bengkok dan Pengelolan Tanah Kas Desa dan Peraturannya Kab Madiun,detikindo24.com -Berdasarkan Pasal 100 ayat 3 Peraturan pemerintah no 11 tahun 2019, Perlu dipahami apa itu Tanah Kas Desa (TKD)? Tanah Kas Desa dapat menjadi penyumbang Pendapatan Asli Desa (PADes) yang nanti akan masuk di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Lalu apa sajakah Tanah Kas Desa (TKD)…

Lelang Tanah Bengkok dan Pengelolan Tanah Kas Desa dan Peraturannya

[bobbynus]

UNTUK pertama kalinya sejarah, Kabupaten Bandung Jawa Barat menduduki peringkat ke-8 atau masuk dalam 10 besar kabupaten terbaik tingkat nas

UNTUK pertama kalinya sejarah, Kabupaten Bandung Jawa Barat menduduki peringkat ke-8 atau masuk dalam 10 besar kabupaten terbaik tingkat nasional dari 416 Kabupaten di Indonesia.

Penghargaan bergengsi itu diberikan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada pemerintah daerah yang dinilai memiliki kinerja terbaik dalam menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada masyarakat.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengaku sangat bersyukur dengan raihan prestasi membanggakan tersebut. Terlebih, prestasi tersebut merupakan pertama kalinya dalam sejarah sejak berdirinya Kabupaten Bandung.

“Alhamdulillah untuk pertama kalinya Kabupaten Bandung menembus 10 besar kabupaten dengan kinerja terbaik dalam SPM Awards tingkat nasional,” ungkap Dadang.

kabupatenbandung #jawabarat #spm #pemendagri #bupatikabupatenbandung

[detikkota]

KPU Sumenep: Pantarlih Melakukan Coklit, Bukan Ambil Data Kependudukan

SUMENEP, detikkota.com – Menyebarnya himbauan melalui grup whatapp untuk tidak memberikan data pribadi kependudukan dengan dalih Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 102 tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan menjadi kendala penyelenggara Pemilu. Diduga, himbauan itu disebarkan oleh oknum pemangku jabatan di Kabupaten Sumenep. Petugas…

View On WordPress

[sumbarlivetv]

Kota Pariaman Ajukan Rancangan APBD Kota Pariaman Tahun 2022 sebesar Rp. 616.934.202.345 Rupiah

Kota Pariaman Ajukan Rancangan APBD Kota Pariaman Tahun 2022 sebesar Rp. 616.934.202.345 Rupiah

Pariaman, Sumbarlivetv –  Kota Pariaman Ajukan Rancangan APBD Kota Pariaman Tahun 2022 sebesar Rp. 616.934.202.345 Rupiah. Kota Pariaman Ajukan Rancangan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Pariaman Tahun 2022, dimana Walikota Pariaman, Genius Umar, menyampaikan Nota Penjelasan tentang Rancangan APBD Kota Pariaman Tahun 2022, dimana Pemerintah Kota Pariaman mengusulkan anggaran sebesar…

View On WordPress

[ngarannaproduction]

Permendagri 12/2018, Mengatur Batas Wilayah Tomohon dan Minahasa

Permendagri 12/2018, Mengatur Batas Wilayah Tomohon dan Minahasa

“…..Tahapan terbitnya Permendagri tersebut merupakan keputusan final yang dikeluarkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri)”

Jemmy Kumendong, Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sulut.

MANADO, publikreport.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Rabu 14 Agustus 2019, menyerahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2018 kepada Pemerintah Kota Tomohonm dan…

View On WordPress

[gosulsel]

Deng Ical : Tiga Poin Wajib Terpenuhi Dalam Penyusunan APBD 2019 - Gosulsel

Makassar, Gosulsel.com -- Dalam sosialisasi Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018 lingkup pemerintah kota Makassar, Wakil Walikota Makassar tekankan pentingnya pemenuhan tiga poin. "APBD 2019 merupakan tahun terakhir kami,...

http://gosulsel.com/2018/07/26/deng-ical-tiga-poin-wajib-terpenuhi-dalam-penyusunan-apbd-2019/

#DengIcal #Permendagri

[gamalamanews-blog]

Tindak Lanjut Permendagri, Pemkab Halsel Gelar Sosialisasi GISA

Tindak Lanjut Permendagri, Pemkab Halsel Gelar Sosialisasi GISA

LABUHA – Dalam rangka mengikuti sosialisasi Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) sesuai dengan isyarat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2018 tentunya penyelenggaraan pemerintah lebih tertib dan lebih baik.

Hal ini disampaikan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Bahrain Kasuba, membuka Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dalam rangka Gerakan Indonesia…

View On WordPress

[gosulsel]

DPKP2 Sulsel: Permendagri Bangun Perumahan Tak Perlu Amdal Lalin - Gosulsel

Makassar,GoSulsel.com - Untuk mempercepat dan memeratakan penyediaan rumah, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Aturan ini memangkas jalur...

http://gosulsel.com/2017/10/03/dpkp2-sulsel-permendagri-bangun-perumahan-tak-perlu-amdal-lalin/

#AMDAL #DPKP2Sulsel #Permendagri #Perumahan