Discover Top Posts Tagged with #sekdes

Bupati Majalengka Angkat Bicara Terkait Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa Oleh Sekdes Cipaku

Majalengka, CINEWS.ID – Bupati Majalengka, Eman Suherman, angkat bicara terkait kasus dugaan penyalahgunaan dana desa oleh Sekdes Cipaku, Kadipaten, yang digunakan untuk bermain judi online. Eman menyayangkan dengan adanya kasus tersebut, namun ia tetap mengedepankan prinsip praduga tak bersalah.“Kami tidak gegabah, tidak ingin mendengar satu pihak,” kata Eman, Jumat (11/4/2025). Eman telah…

#Bupati #Cipaku #Majalengka #Sekdes

Dana Desa Dipakai Sekdes di Majalengka Untuk Main Judol, Warga Demo Minta Kades Cipaku Mudur

Majalengka, CINEWS.ID – Warga Desa Cipaku, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Ja wa Barat (Jabar) melakukan aksi unjuk rasa, mereka menuntut agar Kepala Desa (Kades) Nono Tarsono mundur dari jabatannya. Tuntutan warga meminta Kades mundur dari jabatannya itu lantaran adanya penyalahgunaan wewenang yang melibatkan Sekretaris Desa (Sekdes) Muhammad Gian Gandana Sukma, yang juga merupakan…

#Copaku #Dana Desa #Demo #Kades #Sekdes #Warga

Asyik! Pegawai Non ASN, Kades, Sekdes, dan Perangkat Desa Kebumen Bakal Dapat "THR" dari Pemkab

KEBUMEN, Kebumen24.com — Menjelang Lebaran, kabar mengejutkan datang dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen! Tak hanya pegawai negeri sipil, kini pegawai non ASN, Kepala Desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes), hingga Perangkat Desa turut kebagian “bonus lebaran” alias Tunjangan Hari Raya (THR) dari Pemkab Kebumen! Continue reading Asyik! Pegawai Non ASN, Kades, Sekdes, dan Perangkat Desa…

#Asyik! Pegawai Non ASN #dan Perangkat Desa Kebumen Bakal Dapat "THR" dari Pemkab!#Kades #Sekdes

Kasus Pagar di Laut Tangerang, KKP Periksa Lima Kades dan Satu Sekdes

Jakarta, CINEWS.ID – Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Doni Ismanto Darwin mengatakan, pada Rabu (5/2/2025) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memeriksa lima orang kepala desa (kades) dan satu orang sekretaris desa (sekdes) terkait pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Pemeriksaan yang digelar di kantor…

#Kades #KKP #Laut #Pagar #Sekdes #Tangerang

Jabatan kepala desa akan diisi oleh Kades Pengganti Antar Waktu (PAW). Prosesnya melalui Pilkades PAW yang diusulkan oleh BPD setempat. S

#kades meninggal #plt kades #sekdes #tepakyang #adimulyo #kebumen #inikebumen

Plt Bupati Tarik Seluruh Sekdes Berstatus PNS

CIANJUR, patas.id – Pemerintah Kabupaten Cianjur menarik 182 sekretaris desa (sekdes) berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Kebijakan itu diambil Pemkab Cianjur agar tidak terjadi pertentangan dengan regulasi Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa.

“Jumlahnya ada 182 orang PNS yang selama ini menjadi sekretaris desa. Itu di luar yang pensiun dan meninggal dunia,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan…

View On WordPress

#Mutasi #Pemkab Cianjur #Sekdes

Sengketa Sawah, Sekdes di Biringbulu Ini Tewas di Tangan Hakim - Gosulsel

Gowa, Gosulsel.com -- Sirajuddin (50) warga Ulu Taring, Desa Taring, Kecamatan Biringbulu, Gowa dianiaya oleh Hakim (48) warga asal Bangkeng Tabbing, Desa Garing, Kecamatan Tompobulu, Gowa, Minggu (24/12/2017).Motif penganiayaan yang menimpa Sirajuddin yang berstatus Sekretaris Desa ini diduga...

http://gosulsel.com/2017/12/24/sengketa-sawah-sekdes-di-biringbulu-ini-tewas-di-tangan-hakim/

#Biringbulu #Sekdes #SengketaSawah

#Biringbulu #Sekdes #Sengketa sawah #NEWS

Di Ngawi Posisi Kades Dan Sekdes Diumbar Kosong

New Post has been published on https://ngawipost.com/2017/08/di-ngawi-posisi-kades-dan-sekdes-diumbar-kosong/

Di Ngawi Posisi Kades Dan Sekdes Diumbar Kosong

NgawiPost.com || Hak warga untuk mendapatkan pelayanan prima dari pemerintah pada tataran level bawah yakni pemerintahan desa diprediksi bakal terhambat. Menyusul sampai pertengahan lebih tahun 2017 ini proses kepala desa (kades) dan sekretaris desa (sekdes) dibeberapa desa di Ngawi, Jawa Timur masih belum menunjukan kejelasan kapan dilakukan baik melalui sistem pilihan langsung ataupun ujian.

Padahal di Ngawi sendiri tercatat ada 8 kursi kades dari 6 kecamatan diumbar kosong dan dijabat seorang Plt demikian juga posisi sekdes setidaknya ada 34 kursi tidak bertuan. Jika kondisi semacam ini diumbar berlarut larut tidak menutup merugikan masyarakat dari sisi administrasi.

Untuk pengisian kades saja sudah tercatat beberapa kali molor dari yang dijadwalkan, padahal direncanakan oleh pemerintah daerah setempat bakal digelar pertengahan Maret 2017 lalu dengan memakai sistem terbaru sesuai amanat UU Nomor 06 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.

Namun tidak ubahnya bermain ping pong, pembatalan Pilkades saat itu akibat teknis dan dasar hukum mengingat pelaksanaanya memakai sistem TPS selayaknya Pemilu. Persoalan itu kian pelik ketika ditambah ketidakjelasan kursi sekdes yang hampir dua tahun belakangan ini tidak bertuan.

“Dua posisi penting di desa sengaja diumbar kosong saya berasumsi ada maksud tertentu dan itu mengarah ke strategi politik. Tentunya kalau tidak mau disorot secepatnya permasalahan itu dirampungkan jangan sampai masyarakat bawah itu dirugikan,” jelas narasumber asal Ngawi yang enggan disebut jati dirinya, Selasa (22/08).

Sementara itu dalam kesempatan sebelumnya Siswanto legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini sangat menyayangkan keberadaan DPMD Ngawi sebagai satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap perangkat desa. Jelasnya, setiap kali didesak selalu beralasan jauh dari ‘nalar’ yakni masih adanya penyempurnaan draf Peraturan Bupati (Perbup).

Padahal jika dirunut beber Siswanto, secara teknis pengisian Sekdes sudah ada dasar hukum lain sebagai bahan rujukan yakni Perda Nomor 09 Tahun 2016. Dia berkeyakinan kosongnya kursi sekdes tersebut sangat berpotensi mengganggu kinerja pemerintahan desa dibidang administrasi. Terutama dalam pengelolaan keuangan desa.

Mengapa demikian, fungsi sekdes sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 sebagai koordinator pelaksana keuangan desa. Hal itu tertuang jelas dalam Permendagri tentang Keuangan Desa tersebut pasal 1 poin 14.

“Kalau memang masih terkendala tentang Perbup sebenarnya item apa yang masih disempurnakan hingga kini. Posisi sekdes itu sangat strategis di pemerintahan desa jangan di olor-olor seperti itulah. Segera ditindaklanjuti secepatnya biar tata administrasi berjalan baik bukan berati yang di Plt kan itu tidak mampu bekerja,” sambung Siswanto. (pr)

#Di Ngawi Posisi Kades Dan Sekdes Diumbar Kosong #Kursi Sekdes #Ngawi #sekdes #Seputar Ngawi