Maaf pak, kami mengabdi menjadi ASN jauh sebelum bapak diposisi tersebut. Bahkan jauh sebelum pemerintahan yang saat ini ada.
Maaf pak, kami disini bekerja bukan berleha-leha maka wajar saja kami menuntut hak kami sebagai abdi negara.
Maaf pak kami disini sebagai abdi negara, bukan abdi pemerintah. Rakyat yang membiayai semua urusan negara, termasuk gaji saya saat ini. Pemerintah hanya pengelola negara.
Menjaga Garis Demokrasi: Dilema Peran Militer di Ranah Sipil
SEANTERONEWS.com – Sejarah peradaban manusia menunjukkan bahwa kemajuan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kualitas moral dan kejelasan struktur tata kelola negaranya. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, Indonesia menghadapi fenomena yang cukup mengusik naluri demokrasi: kaburnya batas antara fungsi pertahanan militer dan urusan sipil.
Dari…
Amnesty Internasional Indonesia: Militerisasi makin meluas di ruang sipil
Ilustrasi sekolah rakyat,-dok jubi.
Jayapura, – Amnesty Internasional Indonesia minilai militerisasi pada ruang sipil di Indonesia makin meluas. Namun pemerintah menutup mata terhadap kritik kebijakan pelibatan tentara dalam program pemerintah di luar urusan pertahanan.
Pernyataan itu disampaikan Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid berkaitan dengan pelibatan taruna Akademi…
MK Larang Anggota Polri Aktif Duduki Jabatan Sipil
KALBAR SATU ID – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruh permohonan uji materi yang diajukan oleh advokat Syamsul Jahidin terkait aturan mengenai anggota Polri aktif yang menduduki jabatan sipil. Putusan tersebut disampaikan MK dan dikutip dari akun Instagram resmi @mahkamahkonstitusi pada Kamis (13/11/2025).
Dalam amar putusannya, MK menyatakan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari…
Putusan MK Tentang UU Militer yang Memperluas Peran Militer di Urusan Sipil: Dampak & Respons PublikLatar Belakang Revisi UU Militer Pada Maret 2025, DPR meloloskan amandemen UU Tentara Nasional Indonesia yang memperluas kewenangan militer (TNI) agar dapat mengisi lebih banyak posisi di lembaga pemerintah sipil, termasuk yang sebelumnya dianggap di luar ranahnya.
PRESIDEN Prabowo Subianto, dalam setahun terakhir ini telah melakukan penggantian menteri setidaknya dua kali.
Penggantian pertama, Profeso
PRESIDEN Prabowo Subianto, dalam setahun terakhir ini telah melakukan penggantian menteri setidaknya dua kali.
Penggantian pertama, Profesor Satryo Soemantri Brodjonegoro dilengserkan dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan diganti oleh Brian Yuliarto pada Februari 2025 lalu. Kemudian reshuffle kedua, Presiden mengganti lima menterinya.
Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan UGM, Dr. Mada Sukmajati, mengatakan bahwa reshuffle ini dapat membantu meredakan situasi saat ini di Indonesia. Namun, menurutnya hal ini belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan jangka panjang.
“Saya rasa reshuffle kabinet ini masih belum terlalu matang dan kemungkinan akan bisa terjadi reshuffle lagi kalau terdapat perkembangan situasi,” jelasnya, Rabu (17/9).
CV Berkat Makmur ialah perusahaan swasta berdomisi di Jakarta Pusat selaku praktisi teknik sipil. Saat ini kami memerlukan personil lapangan untuk melakukan pengambilan data lapangan.
Tanggung Jawab Pekerjaan :
– Melakukan pengambilan data pengukuran lapangan (data pengukuran)– Koordinasi dengan pihak pemberi kerja
Keahlian :
Menguasai microsoft xlsFamiliar dengan email
Kualifikasi :
– Pria…