#ujimaterimk

[edomedia]

Jurnalis Ajukan Uji Materi UU Pers Ke MK Agar Wartawan Tidak Dikriminalisasi

Jakarta, EDITOR.ID,- Sejumlah wartawan mengajukan uji materi Undang-Undang Pers ke Mahkamah Konstitusi (MK). Uji materi ini untuk menguji pasal 8 UU Pers agar perlindungan dan kerja-kerja jurnalistik mendapatkan kepastian hukum dan tidak dikriminalisasi. Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) mengajukan permohonan uji materi ke MK atas Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. “Wartawan…

Jurnalis Ajukan Uji Materi UU Pers Ke MK Agar Wartawan Tidak Dikriminalisasi

[edomedia]

Ironi Hinca Panjaitan: Mewakili Siapa di Mahkamah Konstitusi?

Jakarta, EDITOR.ID,- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan bikin pandangan kontroversi. Saat menjadi saksi di sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Perpu No. 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Hinca membuat pernyataan yang menuai polemik. Ia meminta hakim MK menolak permohonan uji materi Perpu…

Ironi Hinca Panjaitan: Mewakili Siapa di Mahkamah Konstitusi?

[edomedia]

Bos Bank Centris Uji Materi Perpu 49 ke MK Karena Pemerintah Gunakan UU Bermasalah

Jakarta, EDITOR.ID,- Bos Bank Centris Internasional Andri Tedjadharma terpaksa mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan frasa pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Perkara ini bernomor 128. Tujuan Andri hanya ingin agar pemerintah menggunakan hukum yang adil, transparan dan tidak dzolim. Sebab…

Bos Bank Centris Uji Materi Perpu 49 ke MK Karena Pemerintah Gunakan UU Bermasalah

[edomedia]

Pakar Hukum: PUPN Rentan Disalahgunakan Eksekutif Tekan Pengutang Negara, Perlu Adanya Kepastian Hukum

Jakarta, EDITOR.ID,- Pakar hukum Pidana Korporasi Universitas Tarumanagara Dr Urbanisasi mengatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sudah usang dan tidak memberikan rasa keadilan dan kesetaraan kepada debitor negara. Pandangan hukum ini disampaikan Dr Urbanisasi menanggapi uji materi (judicial review) yang…

Pakar Hukum: PUPN Rentan Disalahgunakan Eksekutif Tekan Pengutang Negara, Perlu Adanya Kepastian Hukum

[edomedia]

Perpu Panitia Urusan Piutang Negara Digugat di MK, Tak Adil Bagi Debitur Tak Terima Utang BLBI

Jakarta, EDITOR.ID,- Bos Bank Centris Internasional (BCI) Andri Tedjadharma mengajukan uji materi atau judicial review atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, Perpu ini sering dijadikan landasan pemerintah cq Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) melalui Panitia Urusan…

Perpu Panitia Urusan Piutang Negara Digugat di MK, Tak Adil Bagi Debitur Tak Terima Utang BLBI