#ulamaaslinu

[radensonny-blog]

7 DALIL UMAT ISLAM DKI DALAM MEMILIH GUBERNUR (bagian ke-6) 4. PERNAHKAH ADA GUBERNUR NON-ISLAM DALAM SEJARAH KHILAFAH ISLAM? ADA. Dalam sejarah kekhilafahan Islam, seorang non-muslim pernah diangkat menjadi pemimpin ( jika melihat konteks sekarang, menjadi Perdana Menteri ) untuk mengadakan delegasi kekhilafahan yang ada pada waktu itu. Pada masa Khalifah Mu'awiyah telah diangkat sebagai bendahara seorang PENDETA KRISTEN dari Damaskus yaitu PENDETA JOHN. Sejarah mencatat bahwa di dibawah kekuasaan Sultan Buwayhiyah, Mentri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, serta Menteri Keuangannya seringkali adalah orang Kristen. Di bawah kekuasaan Khalifah Abbasiyah ke-16 al-Mu'tadhid, seorang Kristen taat bernama Umar bin Yusuf diangkat sebagai Gubernur Provinsi al-Anbar, Irak. Nash bin Harun juga seorang Kristen, bahkan dipercaya menjadi perdana menteri di masa Adud ad-Daulah ( 949 -982 M ), penguasa terbesar Dinasti Buyid di Iran. Di bidang militer, tentara muslim lebih dari sekali dipimpin oleh seorang jendral Kristen; contohnya seperti pada masa Khalifah Abbasiyah ke-15 al-Mu'tamid dan Khalifah ke-18 al-Muqtadir, komando dipercayakan kepada perwira militer Kristen. Demikian pula zaman Khilafah Umayyah di Andalusia, Spanyol. Ada tokoh Yahudi bernama Hasdai bin Saphrut yang dilantik oleh Khalifah Abdurahman III. Pada 949 M, dia ditugasi memimpin delegasi mewakili kekhalifahan Cordoba untuk melakukan pelbagai negosiasi yang tidak mudah dengan pihak asing. Kahlidah Umayyah, yang pada saat itu telah 20 tahun memisahkan diri dari Baghdad, tertarik mengadakan kerja sama strategi dengan kaisar Byzantium di Konstantinopel. Kerajaan Kristen Timur yang berbahasa Arab memiliki musuh bersama, yakni kerajaan Abbasiyah di Baghdad yang dianggap menjadi ancaman bagi kedua kekhalifahan Umayyah. Rahmatan Lil Alamin (bersambung) #TolakPolitisasiAgama #LawanPembodohan #JihadLawanFitnah #CerdasBeriman #UlamaAsliNU #SaveNKRI (di Palestine)

[radensonny-blog]

7 DALIL UMAT ISLAM DKI DALAM MEMILIH GUBERNUR (bagian ke-11) 6. BAGAIMANA POSISI AGAMA ISLAM DI DALAM NKRI YANG BERDASAR PANCASILA? Maka konsekuensi dari sikap NU itu adalah kesetiaan pada Konstitusi UUD 1945 yang menyatakan kesetaraan dan persamaan Warga Negara Indonesia tanpa memandang Suku, Agama, Ras dan Aliran Golongan ( SARA ) Kesetaraan dalam Hak dan Kewajiban itu misalnya disebutkan dalam Konstitusi UUD 1945 Pasal 27 Ayat 1: “Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" Demikian pula dalam Pasal 28 D, yang mengakui hak-hak warga negara: Pengakuan, perlindungan, kepastian hukum, perlakuan yang sama, dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dalam pasal 28 D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ayat (3) SETIAP WARGA NEGARA BERHAK MEMPEROLEH KESEMPATAN YANG SAMA DALAM PEMERINTAHAN. Negara juga wajib melindungi dan memberikan kebebasan umat beragama. UUD 1945 Pasal 28 ayat  (2) menyatakan: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Setiap warga negara memiliki agama dan kepercayaannya sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak mana pun. Setiap agama memiliki cara dan proses ibadah yang bermacam-macam, oleh karena itu setiap warga negara tidak boleh untuk melarang orang beribadah. Tapi negara harus menyediakan fasilitas dan memastikan perlindungan kehidupan beragama. Hukum agama tidak bisa dijadikan hukum formal, tapi prinsip-prinsip hukum Islam yang dikenal dengan Maqashid as-syari’ah wajib masuk dalam prinsip hukum formal, seperti yang telah dirumuskan Imam As-Syathibi dalam Al-Muwafaqat: 1. Menjaga kebebasan beragama  ( Hifdzu Din ) 2. Menjaga Hak Hidup ( Hifdzu Nafs ) 3. Menjaga Akal Sehat  ( Hifdz Aqal ) 4. Menjaga Keturunan / Kehormatan ( Hifdz Nasl ) 5. Menjaga Hak Milik ( Hifdz Mal ) Rahmatan Lil Alamin (bersambung) #TolakPolitisasiAgama #LawanPembodohan #JihadLawanFitnah #CerdasBeriman #UlamaAsliNU #SaveNKRI (di Taman Renungan Soekarno)

[radensonny-blog]

7 DALIL UMAT ISLAM DKI DALAM MEMILIH GUBERNUR (bagian ke-10) 6. BAGAIMANA POSISI AGAMA ISLAM DI DALAM NKRI YANG BERDASAR PANCASILA? NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika sebagai 4 pilar adalah final bagi umat Islam di Indonesia. Hal ini berdasarkan keputusan resmi Ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdhlatul Ulama ( NU ), dalam Muktamar ke-27 tahun 1984. Salah satu tokoh perumus penerimaan NU terhadap Pancasila sebagai asas tunggal dan Khittah NU adalah KH. Ahmad Siddiq ( 1926-1991 ). Kiyai Kharismatik asal Jember yang menjadi Rais Aam PBNU ( 1984-1991 ) ini adalah murid langsung KH. Hasym Asy’ari dan pernah menjadi sekretaris pribadi KH. Wahid Hasyim. Dalam Komisi I ( masa ‘il fiqhiyyah ) pada muktamar ke-27 Nahdlatul Ulama di Situbondo Jawa Timur, KH. Ahmad Siddiq menyampaikan gagasannya tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia  ( NKRI ) “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ADALAH SAH DILIHAT DARI PANDANGAN ISLAM, sehingga harus dipertahankan dan dilestarikan eksistensinya. Sahnya kesepakatan, hasil kesepakatan, dan keterikatan semua pihak itu berkelanjutan pada hal-hal berikut: Kewajiban menurut wujud, asas hukum dasar negara sebagaimana ditetapkan dalam kesepakatan; KEWAJIBAN MENJAGA DAN MENGAMALKAN ASAS DAN HUKUM DASAR SEBAGAIMANA DITETAPKAN DALAM KESEPAKATAN, BERARTI KEWAJIBAN MENJAGA AGAR ASAS DAN  HUKUM DASAR ITU TIDAK DI SIMPANGKAN DAN DI SELEWENGKAN. Kewajiban untuk taat kepada penguasa negara yang sah, dalam hal yang tidak mengajak kepada kekufuran dan kemaksiatan yang nyata. Dengan demikian, Republik Indonesia adalah bentuk upaya final seluruh nasion, teristimewa kaum muslimin, untuk mendirikan negara di wilayah nusantara” SUMBER: Buku “Nahdlatul Ulama kembali ke Khittah“ 1926, Penerbit Risalah Bandung, Mei 1985 Rahmatan Lil Alamin (bersambung) #TolakPolitisasiAgama #LawanPembodohan #JihadLawanFitnah #CerdasBeriman #UlamaAsliNU #SaveNKRI (di PBNU ( Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ))

[radensonny-blog]

7 DALIL UMAT ISLAM DKI DALAM MEMILIH GUBERNUR (bagian ke-9) 5. BAGAIMANA MENENTUKAN PILIHAN PEMIMPIN ( NASHBUL IMAM ) MENURUT ISLAM AHLUSSUNNAH WALJAMAAH? Syaikh Ibnu Taymiyah dalam Majmu' Fatwa menegaskan bahwa syarat seorang pemimpin itu ada dua, yakni: (1) Orang yang kuat (2) Orang yang amanah. Yang dimaksud orang kuat itu adalah seorang yang memiliki keberanian dan pengalaman menghadapi musuh dalam berbagai peperangan. Orang semacam ini adalah orang yang memiliki ketrampilan memanah, menombak, dan semacamnya. Kharakteristik ini merujuk pada surah al-Anfal (8) ayat 60 dan Hadist Nabi SAW tentang keterampilan berkuda dan memanah. Sesorang dikatakan kuat manakala dia memiliki keuatan ilmu pengetahuan tentang keadilan dan cara melaksanakan hukum Allah. sedangkan yang dimaksud memiliki amanah adalah seorang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Menurut Ibnu Taymiyah, keadilan merupakan syarat terpenting bagi seorang pemimpin. Sedemikian pentingnya keadilan, Ibnu Taymiyah mengatakan "Sesungguhnya Allah menyokong negara yang adil meskipun kafir ( pemimpinnya ), dan tidak mendukung negara yang despostik meski pun Muslim ( pemimpinnya ). Dunia itu dapat tegak dengan memadukan antara kekufuran dan keadilan, namun dunia tidak dapat tegak dengan modal kedzaliman dan keIslaman" Kalimat Ibnu Taymiyah di atas kiranya mengisyaratkan bahwa kepala negara yang mampu mengejawantahkan keadilan meskipun non-muslim lebih baik daripada kepala negara yang beragama Islam tetapi tidak mampu mengejawantahkan keadilan. Rahmatan Lil Alamin (bersambung) #TolakPolitisasiAgama #LawanPembodohan #JihadLawanFitnah #CerdasBeriman #UlamaAsliNU #SaveNKRI (di Ibn Taymiyyah Dawah Centre - ITDC)

[radensonny-blog]

7 DALIL UMAT ISLAM DKI DALAM MEMILIH GUBERNUR (bagian ke-8) 5. BAGAIMANA MENENTUKAN PILIHAN PEMIMPIN ( NASHBUL IMAM ) MENURUT ISLAM AHLUSSUNNAH WALJAMAAH? Persoalan kepemimpinan dalam Fiqih diposisikan dalam klasifikasi Fiqhus siyasah ( fiqih politik ). Mencaru kriteria pemimpin dalam tema Fiqih siyasah ditemukan dalam persoalan memilih pemimpin atau kepala negara ( aqd al-imamah ) Berikut ini kriteria atau syarat-syarat pemimpin menurut para Ulama: IMAM AL-MAWARDI dalam kitab Al - Ahkam As-Sultaniyah menyebutkan bahwa syarat seorang pemimpin adalah (1) Memiliki sikap adil dengan segala persyaratannya (2) Memiliki ilmu pengetahuan yang dapat menghantarkan pada Ijtihad (3) Memiliki pendengaran, penglihatan, dan lisan yang sehat (4) Memiliki anggota tubuh yang utuh (5) Memiliki deposit wawasan yang mencukupi untuk mengelola kehidupan rakyat dan kepentingan umum (6) Memiliki keberaninan untuk melindungi rakyatnya dan melawan musuh (7) Berasal dari keturuan Quraisy. Abdurrahman ibn Muhammad ibn Khaldun, ada masa pertengahan Islam dalam kitab Al-Muqaddimah menuliskan lima syarat kepala negara, yakni: (1) Memiliki pengetahuan yang luas (2) Seseorang yang adil (3) Mampu melaksanakan tugas sebagai kepala negara (4) Sehat fisik dan memiliki panca indra yang lengkap (5) Berasal dari keturunan Quraisy. Syaikh Ibnu Taymiyah dalam Majmu' Fatwa menegaskan bahwa syarat seorang pemimpin itu ada dua, yakni: (1) Orang yang kuat (2) Orang yang amanah. Rahmatan Lil Alamin (bersambung) #TolakPolitisasiAgama #LawanPembodohan #JihadLawanFitnah #CerdasBeriman #UlamaAsliNU #SaveNKRI (di Ponpes Raudhatut Tholibin (Gus. Mus))

[radensonny-blog]

7 DALIL UMAT ISLAM DKI DALAM MEMILIH GUBERNUR (bagian ke-7) 4. PERNAHKAH ADA GUBERNUR NON-ISLAM DALAM SEJARAH KHILAFAH ISLAM? ADA. Demikian pula zaman Khilafah Umayyah di Andalusia, Spanyol. Ada tokoh Yahudi bernama Hasdai bin Saphrut yang dilantik oleh Khalifah Abdurahman III. Pada 949 M, dia ditugasi memimpin delegasi mewakili kekhalifahan Cordoba untuk melakukan pelbagai negosiasi yang tidak mudah dengan pihak asing. Kahlidah Umayyah, yang pada saat itu telah 20 tahun memisahkan diri dari Baghdad, tertarik mengadakan kerja sama strategi dengan kaisar Byzantium di Konstantinopel. Kerajaan Kristen Timur yang berbahasa Arab memiliki musuh bersama, yakni kerajaan Abbasiyah di Baghdad yang dianggap menjadi ancaman bagi kedua kekhalifahan Umayyah. Pertemuan antara dua negara berlangsung di tempat yang paling mewah di Andalusia yang bernama Madinah al-Zahra. Dalam perundingan itu, Hasdai sukses untuk bekerjasama dengan Byzatium. Dari situlah Hasdai menjadi Duta Bani Umayah di setiap perundingan dengan negara-negara lain. Selain Hasdai, kekhalifahan Umayah juga menjadikan orang Kristen yang bernama Rabi bin Ziyad menjadi duta mewakii Khalifah Umayah ke istana Otto. Hasil delegasinya, istana Otto memberikan hadiah berupa air mancur untuk diletakkan di istana "Madinah az-Zahra" Selain menjadi duta khalifah Umayyah, Hasdai juga ditugasi membuat ensiklopedia medis untuk diserahkan ke perpustakaan di Cardoba. Terkadang Hasdai meminta bantuan kepada seorang Uskup dari Konstantinopel untuk menerjemahkan bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Dalam hal ini, meskipun Hasdai seorang Yahudi dan dibantu oleh seorang Kristen, apakah dia membuat makar sehingga kekhalifahan Umayyah hancur? TIDAK, justru dia mengharumkan nama Khalifah Umayah kepada negara yang dikunjunginya. KALAU JAMAN KHILAFAH SAYA TIDAK TERTUTUP PINTU BAGI NON-MUSLIM YANG CAKAP DAN HANDAL SERTA JUJUR UNTUK BERKIRPAH, APALAGI UNTUK NKRI DI ABAD KE-21 INI. Rahmatan Lil Alamin (bersambung) #TolakPolitisasiAgama #LawanPembodohan #JihadLawanFitnah #CerdasBeriman #UlamaAsliNU #SaveNKRI (di Pesantren Gus Dur Ciganjur)

[radensonny-blog]

7 DALIL UMAT ISLAM DKI DALAM MEMILIH GUBERNUR (bagian ke-6) 4. PERNAHKAH ADA GUBERNUR NON-ISLAM DALAM SEJARAH KHILAFAH ISLAM? ADA. Dalam sejarah kekhilafahan Islam, seorang non-muslim pernah diangkat menjadi pemimpin ( jika melihat konteks sekarang, menjadi Perdana Menteri ) untuk mengadakan delegasi kekhilafahan yang ada pada waktu itu. Pada masa Khalifah Mu'awiyah telah diangkat sebagai bendahara seorang PENDETA KRISTEN dari Damaskus yaitu PENDETA JOHN. Sejarah mencatat bahwa di dibawah kekuasaan Sultan Buwayhiyah, Mentri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, serta Menteri Keuangannya seringkali adalah orang Kristen. Di bawah kekuasaan Khalifah Abbasiyah ke-16 al-Mu'tadhid, seorang Kristen taat bernama Umar bin Yusuf diangkat sebagai Gubernur Provinsi al-Anbar, Irak. Nash bin Harun juga seorang Kristen, bahkan dipercaya menjadi perdana menteri di masa Adud ad-Daulah ( 949 -982 M ), penguasa terbesar Dinasti Buyid di Iran. Di bidang militer, tentara muslim lebih dari sekali dipimpin oleh seorang jendral Kristen; contohnya seperti pada masa Khalifah Abbasiyah ke-15 al-Mu'tamid dan Khalifah ke-18 al-Muqtadir, komando dipercayakan kepada perwira militer Kristen. Rahmatan Lil Alamin (bersambung) #TolakPolitisasiAgama #LawanPembodohan #JihadLawanFitnah #CerdasBeriman #UlamaAsliNU #SaveNKRI (di Bethlehem, Palestine)

[radensonny-blog]

7 DALIL UMAT ISLAM DKI DALAM MEMILIH GUBERNUR (bagian ke-5) 3. BAGAIMANA SESUNGGUHNYA TAFSIR SURAT AL-MAIDAH AYAT 51? Sedangkan asbabun nuzul ( sebab turun ) Al-Maidah ayat 51 menurut Syaikh Muhammad Thahir bin Asyur dalam kitab At-Tharir wat-Tanwir karena SEBAB PEPERANGAN DAN PERMUSUHAN TERHADAP UMAT ISLAM SAAT ITU. Setelah perang Uhud dimana umat Islam menderita kekalahan terbesar melawan orang Musyrik Mekah. Kekalahan ini berdampak buruk pada mental masyarakat Madinah baik orang muslim dan orang orang non-muslim yang menjadi sekutu mereka. Setelah mengetahui kekalahan tentara muslim, penduduk penduduk Madinah ada yang mulai ciut dan kehilangan kepercayaan pada kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Mereka menganggap Nabi Muhammad SAW dan umat Islam tidak akan mampu menjadi pelindung dan sekutu yang kuat lagi. Kemudian ada penduduk Madinah yang ingin membelot dan berkhianat dengan meminta bantuan dari pihak lawan. Dari mereka ada yang berkata "Aku akan meminta perlindungan kepada komunitas Yahudi", ada pula yang berkata "Aku Mau minta perlindungan pada orang Kristen di Syam ( Suriah ) dan menjadi sekutu mereka" Maka, ayat 51 surat Al-Maidah turun untuk mengecap orang-orang dalam konteks ini berkhianat dan membelot pada pihak musuh, Jadi illat ( sebab ) Al-Maidah 51 adalah pengkhianatan dan permusuhan terhadap umat Islam. Sedangkan konteks saat ini di NKRI, tidak ada peperangan, negeri kita merupakan Darus Salam ( Negri yang Damai ) meski bukan Darul Islam ( Negara Islam ), dan Kristen adalah salah satu agama yang resmi di negara ini, penganutnya pun adalah Warga Negara Indonesia, bukan lawan apalagi musuh. Oleh karena itu penggunaan Al-Maidah 51 untuk menyerang mereka yang berbeda agama dengan Islam merupakan sikap yang Tahawwur ( ngawur , sembrono ), karena (1) Perbedaan konteks ( kita dalam suasana damai bukan perang ) dan (2) Illat nya untuk mereka yang memusuhi dan berkhianat pada umat Islam. Maka umat agama non-Islam tidak memusuhi Islam tidak boleh diserang dengan ayat ini. Rahmatan Lil Alamin (bersambung) #TolakPolitisasiAgama #LawanPembodohan #JihadLawanFitnah #CerdasBeriman #UlamaAsliNU #SaveNKRI (di Kajian Tafsir Alquran)