#uupemilu

[inanews-blog1]

KPU Harap UU Pemilu Disiapkan Jauh Hari Sebelum Pemilu 2024

Inanews - Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Ilham Saputra berharap, pemerintah bersama DPR ke depannya dapat menyiapkan Undang-Undang Pemilu jauh hari sebelum pelaksanaan Pemilu 2024. Hal ini penting untuk mengoptimalkan persiapan pelaksanaan pemilu. "Pemerintahan ke depan, siapapun presiden dan DPR-nya untuk kemudian menyiapkan Undang-Undang Pemilu jauh-jauh hari," kata Ilham di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat. Berangkat dari pengalaman, waktu yang terlalu singkat antara pengesahaan Undang-Undang dengan pelaksanaan Pemilu membuat penyelenggara harus bekerja ekstra keras. Sebab, tahapan pemilu begitu kompleks dan menyita waktu. Sehingga, jika tak dipersiapkan jauh hari sebelumnya, dikhawatirkan pelaksanaan pemilu menjadi tak optimal. "Kalau kemarin Undang-Undang Pemilu Nomor 7 disahkan Agustus 2017, sementara pelaksanaan pemilu April 2019, dan ini pertama kali pemilu serentak. Anda bisa bayangkan range waktu kita melaksanaan Undang-Undang dengan kerja yang luar biasa," ujar Ilham. Namun demikian, sebelum nantinya membahas tentang persiapan Pemilu 2024, Ilham menyebut pihaknya bakal melakukan evaluasi pelaksanaan Pemilu 2019. "KPU nanti akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemilu. Kami berharap seluruh masyarakat bisa memberikan masukan-masukan terhadap evaluasi ini, baik NGO, LSM, kampus-kampus," katanya. Read the full article

[inanews-blog1]

Ketua DPR Dorong Pemerintah dan Parlemen Segera Revisi Undang-undang Pemilu

Inanews - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah dan DPR segera membahas revisi Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu begitu pemerintahan baru terbentuk. "Saya mendorong Pemerintah, KPU dan DPR untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2019 dan mengkaji Undang-undang Pemilu yang ada," kata Bambang melalui keterangan tertulis. "Banyaknya korban yang berjatuhan, tidak hanya puluhan tapi sudah ratusan meninggal dari Kelompok Penyelengara Pemungutan Suara atau KPPS Pemilu 2019 kali ini harus segera diakhiri," lanjut Bambang. Ia mengatakan DPR melalui Komisi II mengajak pemerintah dan KPU untuk secara bersama-sama mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2019 usai reses. Dalam evaluasi tersebut, ia menilai perlu dikaji Undang-undang Pemilu terkait sistem yang murah, efisien, serta tidak memakan banyak korban. Sebab, hingga saat ini banyak jatuh korban terhadap penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, maupun polisi. Ia pun meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memahami dampak dari putusannya yang menyatukan Pilpres dan Pileg serentak yang telah memakan banyak korban. "Karena itu kami mendorong fraksi-fraksi yang ada di DPR sebagai perpanjangan tangan partai politik yang ada, untuk mengembalikan lagi penyelenggaraan Pilpres dan Pileg seperti pemilu yang lalu," papar Bambang. "Yakni sistem pemilu terpisah antara Pilpres dan Pileg (DPR RI, DPD dan DPRD) dengan masa kampanye maksimal 3 bulan agar energi bangsa ini tidak habis terkuras di pusaran kompetisi pemilu," lanjut dia. Jumlah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia bertambah menjadi 230 orang. Selain itu, sebanyak 1.671 anggota KPPS dilaporkan sakit. Angka ini mengacu pada data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jumat (26/4/2019) sore. "Jumlah anggota KPPS wafat 230, sakit 1.671. Total 1.901 tertimpa musibah," kata Komisioner KPU Viryan Azis saat dikonfirmasi, Jumat. Read the full article

[duakosongempatlima-blog]

Rancangan UU Pemilu Akhirnya Disahkan

IA : RUU pemilu sudah di sahkan.. !!! Jokowi berpeluang besar jd calon tunggal di pilpres 2019. (http://news.okezone.com/read/2017/05/15/337/1691737/bahaya-presidential-threshold-bisa-munculkan-calon-tunggal) Yang buat saya sedih kenapa penetapan kebijakan ini sangat terburu-buru. Buktinya RUU tersebut bertentangan dengan keputusan MK bahwa dengan kebijakan baru ini tidak bisa di lakukan pilkada serentak seperti yg sudah di tetapkan MK di tahun 2014 kemarin. Upaya pencalonan tunggal untuk pilpres 2019 bisa dibilang merusak demokrasi, kita "dipaksa" memilih calon tunggal tersebut

RA : https://m.cnnindonesia.com/politik/20170721005302-32-229324/empat-fraksi-walkout-setya-novanto-sahkan-paket-a-ruu-pemilu/?utm_source=facebook&utm_campaign=cnnsocmed&utm_medium=btn

Kemarin 4 fraksi walkout padahal tapi seperti biasa asalkan menguntungkan pihaknya akan tetap "disikat".

MAR : Aduh eta ngaco presidential treshold. Rencananya pileg sama pilpres 2019 bareng kan? Ga mungkin pake threshold bgitu. Ga bakal ada calon sama sekali. Kan partai-partai blm jelas menang kursi berapa. Saya sih sejauh ini tidak 'mengusung' nama siapapun untuk pilpres. Tapi menurut saya, threshold semacam itu cuma permainan politik.

RS : Mut aku ga ngerti jadi presedential treshold itu apa? Tujuannya apa? Sebelumnya diindonesia pernah juga? Kalau dinegara lain 10% kenapa indonesia 25%?

MAR : Presidential Threshold itu ambang batas pengajuan pencalonan presiden. Misal, jumlah persentase kursi legislatif partai pendukung sebanyak 25%. Terus tiap partai punya persentase masing-masing di kursi parlemen. Partai A 10%, partai B 5%, dsb. Nah, kalau mau mengusung presiden, maka parpol yang kursi legislatifnya dibawah 25% harus 'berkoalisi'. Ga bisa tiba-tiba tiap parpol masing-masing mengusung calon. Sisi baiknya MUNGKIN adalah soal keterwakilan. Kalau diusung banyak partai, anggaplah keterwakilannya lebih besar. Sehingga, presiden yang terpilih, bisa dianggap representatif. Meski faktanya, parpol tdk merepresentasikan pemilih-pemilih di masyarakat. Soalnya masyarakat kita ga milih parpol. Imbas negatifnya, ambang batas ini mau tak mau memang menjegal parpol2 'muda'. Meski elektabilitas parpol muda juga belum tentu rendah. Tp dengan adanya ambang batas ini, celah 'deal-deal-an' politik semakin besar. Bayangkan, ketika parpol-parpol berkoalisi. Tentu ada banyak kontrak politik yg dibuat. Nah yang agak membingungkan nanti, ketika pileg dan pilpres serentak. Entah bgaimana pelaksanaan presidential threshold ini.

Bagaimana menurut Anda? Sila komentari postingan ini.