Tahun ajaran baru biasanya sekolah sekolah akan ramai. Anak-anak memakai seragam baru, orang tua sibuk mengantar, guru menyambut di gerbang, tak lupa media sosial penuh foto hari pertama sekolah. Tapi di SDN 2 Cepokosawit, Boyolali, suasananya biasa-biasa aja. Tahun ajaran 2026/2027, sekolah negeri itu hanya menerima satu murid baru. Satu anak. Satu ruang kelas. Banyak bangku kosong. Dan MPLS tetap berjalan, guru tetap menyambut.
Ini bukan cuma cerita satu sekolah yang kurang promosi. Di Tulungagung, tiga SD tidak mendapat murid baru sama sekali pada tahun ajaran yang sama, sementara sejumlah sekolah lain hanya memperoleh kurang dari tiga murid. Di Kota Malang, 28 SD negeri juga masih kekurangan murid baru. Artinya, ini bukan sekadar kasus daerah. Bahkan di Pulau Jawa, wilayah yang akses jalannya lebih dekat, penduduknya padat, dan fasilitas pendidikannya relatif lebih banyak, sekolah negeri mulai kehilangan murid. Lalu bagaimana dengan daerah yang lebih jauh, lebih terpencil, dan lebih sulit dijangkau?
Herannya, di saat sekolah negeri yang sudah berdiri mulai kosong ditinggalkan, negara justru menciptakan program baru bernama Sekolah Rakyat. Secara tujuan, program ini memang baik, yaitu memperluas akses pendidikan, membantu anak dari keluarga prasejahtera, dan memutus rantai kemiskinan. Presiden bahkan meresmikan 166 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Pertanyaan, kenapa anggaran sebesar itu tidak lebih dulu dipakai untuk menghidupkan sekolah negeri yang sudah ada? Merenovasi sekolah di daerah 3T, kan tinggal tambahkan programnya saja, nggak perlu bangun-bangun gedung segala?
Sekolah negeri itu bukan sekolah asing. Gurunya sudah ada, halamannya ada, ruang kelaspun ada, sejarah yang telah meluluskan berbagai angkatan juga ada. Banyak yang hanya butuh dibenahi, dipercantik, diperkuat mutunya, ditata zonasinya, diperbaiki komunikasinya dengan orang tua, dan diberi program yang membuat masyarakat percaya lagi. Tapi kenapa, negara lebih semangat membuat sesuatu yang baru daripada merawat dan memperbaiki yang lama. Kesannya mubazir nggak sih? Apa karena merawat tidak terlalu fotogenik. Tidak ada panggung peresmian. Tidak ada spanduk besar. Anak-anak bangsa ini tidak butuh nama program yang gagah. Mereka butuh sekolah yang hidup dan terfasilitasi. Buat apa embel-embel Negeri kalau negara kurang peduli? Apakah salah dengan statemen rakyat yang seperti ini?
Sekolah Rakyat seharusnya hanya diarahkan untuk daerah yang benar-benar tidak punya akses, anak putus sekolah, keluarga miskin ekstrem, atau wilayah yang sekolah negerinya memang tidak mampu menjangkau mereka. Bukan sekadar dinasionalkan besar-besaran seperti semua masalah pendidikan dapat dibereskan dengan membuat nama baru. Di Jawa saja, Tulungagung dan Boyolali sudah menunjukkan bahwa sekolah negeri mulai kehilangan murid. Maka negara seharusnya bertanya, mengapa orang tua menjauh dari sekolah negeri? Apakah mutunya kalah? Apakah fasilitasnya tertinggal? Apakah jam belajarnya kurang sesuai kebutuhan keluarga pekerja? Apakah sekolah swasta lebih dipercaya karena disiplin, agama, komunikasi, dan layanannya terasa lebih jelas?
Inilah yang sering membuat pendidikan kita melelahkan. Ganti menteri, ganti istilah. Ganti presiden, muncul program baru. Ganti pemerintahan, arah pendidikan ikut bergeser lagi. Pendidikan ini sebenarnya proyek lima tahunan atau perjalanan panjang bangsa? Indonesia Emas 2045 tidak lahir dari kebijakan yang setiap periode berubah wajah. Ia lahir dari konsistensi, dari sekolah dasar yang kuat, dari guru yang dihargai, dari orang tua yang percaya, dan dari anak-anak yang tidak menjadi korban eksperimen kebijakan.
Pemerintah memang mulai membahas penggabungan sekolah atau regrouping untuk SD yang kekurangan murid. Menggabungkan sekolah tanpa memperbaiki mutu hanya memindahkan masalah ke gedung yang lebih besar. Sekolah Dasar yang sepi bukan cuma karena tidak ada anak. Tapi karena sekolah tidak lagi punya daya tarik di mata orang tua. Pendidikan nasional tidak boleh terus diperlakukan seperti etalase politik. Sekolah negeri yang sudah ada jangan dibiarkan mati pelan-pelan. Anak-anak Indonesia tidak sedang membutuhkan lebih banyak seremoni. Mereka membutuhkan sekolah negeri yang layak, guru yang kuat, lingkungan belajar yang hidup, dan kebijakan yang tidak berubah arah setiap kali pemimpinnya berganti.
Generasi emas tidak akan lahir dari seremonial gunting pita dan lampu blitz kamera. Generasi emas lahir dari ruang kelas yang diurus dan dipedulikan. Jangan lagi anak tirikan pendidikan.