Logika Keliru dalam RUU Permusikan
âlogika keliru dalam menyusun regulasi: seolah-olah jika ada Undang-undang, maka wajib mengandung pelarangan dan sanksiâ -Mas Anggara-
Rancangan Undang-Undang Permusikan (RUU Permusikan) yang sedang digagas oleh Komisi X DPR RI kembali menjadi topik perbincangan. Setelah dirancang pada 15 Agustus 2018 lalu, draf RUU Permusikan kerap menjadi perhatian terkait kandungannya yang turut melibatkan adanya pelarangan dan sanksi dalam kegiatan permusikan.
Pada Naskah Akademik RUU Permusikan, yang menjadi arah pengaturan RUU, menyebutkan bahwa musik sebagai salah satu elemen budaya, dianggap memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap kemajuan peradaban suatu bangsa. Realitas lain juga mengantarkan urgensi adanya penyusunan RUU Permusikan, yaitu bahwa musik telah menjadi industri yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi di satu sisi, sedang keberadaan musik tradisional di sisi lainnya menuntut adanya pengaturan yang memungkinkan agar industri musik tradisional turut berkembang dengan baik.
Persoalan lainnya juga tidak terlepas dengan dihadapkannya perkembangan teknologi yang turut berjalan mengiringi industri musik. Perkembangan teknologi yang tidak hanya berdampak positif, tetapi juga negatif contohnya pada fenomena digitalisasi musik, pembajakan, dan lain sebagainya, menyebabkan persoalan ini semakin genting untuk mendapat pengaturan hukum secara khusus.
RUU Permusikan ini sendiri, berangkat dari hasil kajian Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permusikan. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya UUD NRI 1945, UU No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Terima Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, PP No. 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik, hingga Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI No. 8 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2015-2019.
Draf RUU permusikan yang terdiri dari 9 Bab dengan 54 Pasal didalamnya, berusaha menjadi payung hukum terhadap perkembangan segala aktivitas pada dunia permusikan, dengan tidak mengabaikan upaya pengembangan musik tradisional. Sebagai Undang-Undang pertama yang mengatur secara khusus segala bentuk kegiatan pada industri musik, kesembilan bab dalam draf RUU Permusikan mengatur mulai dari ketentuan umum; kegiatan permusikan; pengembangan pelaku musik; perlindungan; sistem pendataan dan pengarsipan; partisipasi masyarakat; ketentuan pidana; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.
Pada Bab I, draf RUU Permusikan mencoba menjabarkan terlebih dahulu mengenai objek-objek dan pihak-pihak yang turut diatur didalamnya. Mulai dari musik itu sendiri, kegiatan permusikan, proses kreasi, reproduksi, distribusi, konsumsi, pelaku musik, musik tradisional, pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga menteri. Kemudian pada bab-bab selanjutnya, diatur aturan dari masing-masing objek dan pihak yang disebutkan pada ketentuan umum Bab I tersebut.
Setidaknya terdapat dua pembahasan yang menarik perhatian pada RUU Permusikan ini, yaitu pada Pasal 5 tentang hal-hal yang dilarang dalam proses kreasi dan Pasal 50 yang mengatur ketentuan pidana. Pada pasal 5 diatur bahwa dalam melakukan proses kreasi, setiap orang dilarang:
a. Mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
b. Memuat konten pornografi, kekerasan seksual, dan eksploitasi anak;
c. Memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antar ras, dan/atau antargolongan;
d. Menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai agama;
e. Mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum;
f. Membawa pengaruh negatif budaya asing; dan/atau
g. Merendahkan harkat dan martabat manusia
Kemudian pada Pasal 50 yang mengatur tentang Ketentuan Pidana mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan hal-hal yang disebutkan pada Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara atau denda.
Ketentuan larangan ini sebenarnya sudah diatur di berbagai peraturan lain, misalnya saja KUHP. Tapi huruf f dan huruf g itu tidak menaati kaidah hukum pidana yaitu kaidah lex certa dan lex stricta. Keduanya adalah kaidah yang menggambarkan bahwa ketentuan pidana itu harus pasti dan tidak bisa ditafsirkan lain dari yang dimaksudkan
Harapan bahwa adanya payung hukum yang mengatur secara khusus aktivitas bermusik, menggiring berbagai reaksi masyarakat menyambut draf RUU Permusikan ini. Upaya perlindungan dengan tidak memberi ruang kriminalisasi dalam kegiatan bermusik menjadi cita-cita utama yang diharapkan masyarakat khususnya oleh para pelaku musik.
*sebelumnya telah dipublish di web icjr learning hub
