Mencoba Pintar

M'isolo E Vivo means "l isolate myself and live"

[haengbokhaja-muti]

Contextualizing Transportation Equity in the U.S. and Indonesia.

From the readings by Bullard (2003) and Archer (2021), I can interpret that, in the context of U.S. society, identity is heavily considered in the class struggle. While this may be straightforward for U.S. citizens, it came across as quite peculiar to foreigners like me. Archer stated that the U.S. has racially-motivated systems and that transportation policy has always been a driver of inequality (p. 2132, 2127). This fact is supported by Bullard’s writings on “residential apartheid” regarding segregation of people of color spatially separated from suburban job centers, since the said populations mostly lived in cities, and they comprise 54% of transit users (p. 1184, 1190).

Initially, I questioned the emphasis on tying identities to a more universal ground variable, such as living income. The belief in incorporating living income as common ground across various discourses is closer to countries without questions about their collective communal identity. Moreover, taking living income as a common ground for all discourse is a better fit, as it offers a broader context that reflects the universal risk of living in a capitalist world. However, seeing how journals reviewed practices applied to the U.S. transportation policy context, considering issues revolving around the Jim Crow laws through the infamous Rosa Parks’ case, or another discriminatory context such as Redlining, everyone new to the U.S.’s socio-cultural context can fairly say that racial issue is systemically incorporated.

In regard to discriminatory policies that structurally tie identities, Archer presents the words of the late Congressman John Lewis, “ the legacy of Jim Crow transportation is still with us. Even today, some of our transportation policies and practices destroy stable neighborhoods, isolate and segregate our citizens in deteriorating neighborhoods, and fail to provide access to jobs and economic growth centers” (p. 2132). For context, Jim Crow is a system of laws that enforced racial segregation, constructing first and second-class citizenship based on racial characteristics.

This law generates inequality. This inequity is apparent in the transportation system. Inequality in transportation, which is supposed to be a key component in providing access to opportunities, will hinder growth and deepen the class struggle. Bullard (p.1188) noted that there are 3 broad categories of inequity: procedural, geographical, and social. Respectively, procedural inequity means transportation decision-making is not carried out in a uniform, fair, and consistent manner across diverse stakeholders; while geographical inequity refers to geographical luck of getting either prioritized transit service or substandard ones; and social inequity means the benefits and burdens of transportation are not randomly distributed across population groups. These three inequalities are apparent in the U.S. context, as summarized from the writings of Bullard and Archer.

Moreover, the initial question about tying identities to a broader common ground, such as living income, came from someone with a different national context. In the context of my country, Indonesia, inequality grows from unequal infrastructure provision rather than segregation as seen in the U.S. Both, however, reinforce inequality by design and systematically favor some groups over others. 

In deeper contemplation... If we’re integrating a theoretical approach into the discourse on transportation equity, I believe the answer lies in how a nation interprets its collective communal identity within its society. Looking at this through a binary social identity lens, distinguishing ‘the self’ and ‘the other’, the Indonesian context would refer to the self as whoever lives on the borders of Indonesia, sharing a colonized history and struggling for the same independence, while portraying the other as the colonizer; therefore, blurrying or unifying the difference of 1300 ethnicities that lives amongst us. This context is not similar to the context of the U.S. struggle, though both are colonized nations. In the U.S., the selfhas historically centered on Whiteness, which is considered first-class citizens, while the remaining racial and ethnic groups of the remaining 1500 ethnicities that live in the U.S. have been positioned as the other. In conclusion, colonialism in Indonesia’s context is external, thus fostering unity amongst different groups; whereas in the U.S. context, different groups are formalized as legal categories, thus producing internal hierarchy. Simply as Archer (p. 2129) stated, “A common framework for understanding how racism works in America is to focus on the way white supremacy and structural racism have led to the exclusion of Black people from the economic, social, and political gains experienced by other groups”.

Overall, to conclude the context of U.S.’s transportation inequity, Bullard et al’s (2024) in Pereira and Karner’s (2021) work states that “Legal frameworks in the United States that respond to that country’s unique and problematic history of racism, unequal treatment, and discrimination against people of color require public agencies to ensure that their policies and practices are not discriminatory”—summarizing that the answer to the large inequalities that is happening in the U.S. context is to acknowledge the historically produced racial disparities and then grows effort to internalized equity on its formalized policy.

Source

Robert D. Bullard, Addressing Urban Transportation Equity in the United States , 31 Fordham Urb. L.J. 1183 (2003). Available at: https://ir.lawnet.fordham.edu/ulj/vol31/iss5/2

Archer, D. N. (2021). Transportation policy and the underdevelopment of Black communities. Iowa Law Review, 106(5), 2125–2151.

Pereira, R. H. M., & Karner, Alex. (2021). Transportation equity. In R. Vickerman (Eds) International Encyclopedia of Transportation. Vol. 1, p. 271–277. Elsevier. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102671-7.10053-3

[haengbokhaja-muti]

Bagian Kedua: Tur Kampung Susun Kunir

Mandiri dan (Upaya) Berdikari.

Oleh Mutiara Indah Puspita Sari 

28 Mei 2025 saya berkesempatan untuk mengikuti acara tur Kampung Susun Kunir di Pademangan, Jakarta Utara. Kampung ini merupakan salah satu area yang dibangun kembali dalam rangka mengembalikan otonomi warga dalam kontestasi ruang spasial kota kita tercinta, Jakarta. Kalimat barusan itu subjektif, tapi kenyataannya memang kota selalu akan menjadi lahan dan hasil pertarungan ideologi.

Berdikari—“berdiri dengan kaki sendiri”—tidak semudah diksi harfiahnya. Untuk bisa berdikari, dibutuhkan banyak advokasi dan dukungan politis. Kampung susun kunir adalah hasil dari advokasi bersamaan dengan 4 kampung susun lainnya: Kampung Akuarium, Bukit Duri, Bayam, dan Gembrong. Kampung-kampung ini ditata dengan dua konsep yang baru/dijaga: 1) konsep “Kampung” dan 2) konsep “Koperasi”.

Menurut kalian apakah konsep kampung itu? KBBI mengenal kampung sebagai nomina (kata benda) juga sebagai verba (kata kerja). Mengenal kampung dalam visualisasi ruang, maka diartikan sebagai himpunan rumah yang merupakan bagian kota; neighborhood—kalau mau cuma-cuma menggunakan bahasa inggris. Kampung adalah suatu area yang menghimpun dan membentuk komunitas berlandaskan wilayah jurisdiksi tertentu. Adapun “mengkampung” sebagai kata kerja diartikan sebagai melalukan segala sesuatu secara kolektif/komunal, karena makna kampung sendiri terletak pada gambaran himpunannya.

Maka dengan ide awal tersebut, lahirlah konsep “kampung di kota” yang baru. Kampung yang kolektif… Bentuk ruang yang mampu “mengkampung”. Mengkampung dan pada akhirnya berotonomi. A special and spatial word: regaining autonomy. Berdikari.

Dari dokumentasi-dokumentasi berikut bisa kalian lihat hasil mengkampung di kota. Ide tersebut kemudian telah melebar, tidak hanya mengkampung tapi juga mengorganisir diri sendiri—pertanyaannya, dengan cara apa? Koperasi. 

Bung Hatta, Bapak Koperasi Indonesia, sejatinya menginginkan negara ini mengamalkan sistem koperasi. Kembali ke tulisan bagian pertama, koperasi diharapkan mampu menjadi soko guru perekonomian yang mampu melibatkan seluruh anggota masyarakat dan hasilnya dipakai untuk membantu diri sendiri. Dalam bentuk kampung susun yang dijalankan dengan sistem koperasi, tanah sekarang menjadi aset bersama dan bangunan menjadi aset yang terus dikelola dan diurus secara kolektif.

Sebagai lulusan arsitektur dan mahasiswa tata kota, ada satu hal yang terbekas dan kerap kali saya renungi selepas mendengarkan proses jadinya kampung susun kunir secara fisik maupun ideologi. Sebagai dua hal tersebut, ada dua hal yang saya sadari 1) bahwa user akan selalu tau yang terbaik dan adil bagi mereka dan 2) sebagai teknokrat, kita harus paham ada bias-bias yang kita miliki dalam merencanakan, maka kembali lagi ke poin pertama. Pertanyaan yang dilontarkan oleh Kamil Muhammad dan tim selaku arsitek kala itu adalah: “Siapa yang akan menghuni kamar mana?” 

Dalam ruang sejatinya memang ada hierarki, kita seringkali tidak sadar bahwa hierarki ini pun bermakna jauh lebih besar daripada hanya hierarki. Di sini, saya menyadari bahwa hidup tidak hanya teknis namun juga sosial. Pertanyaan yang kita taruh di belakang karena kita mengedepankan pembangunan dahulu, kemudian datang kembali dan jadi refleksi ontologis. Ternyata manusia kerap kali lupa akan pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti ini hingga saatnya datang dan memaksa kita berdiskusi satu sama lain, mencoba mencari jawaban yang paling enak dan paling adil, sekalipun kita hanya bisa berusaha.

Peserta tur Kampung Susun Kunir saat itu banyak yang menjawab “utamakan difabel”. Tentu, selain itu? “Utamakan umur”. Benar dan boleh, tapi kurang tepat. Jawaban yang dipakai dalam sistem penentuan kamar di Kampung Susun Kunir ternyata melalui penotalan kedatangan/kontribusi warga Kampung Kunir dalam proses advokasi pembangunan kembali kampung mereka. Ketika mereka mendapatkan advokasi dan ikut dalam rangkaian proses panjang memperjuangkan rumah susun ini, warga mencatat kedatangan masing-masing keluarga tiap kali adanya pertemuan. Ternyata, hal tersebut berbuah manis bagi siapapun yang telah berupaya dalam proses. Selepas dari menetapkan warga yang difabel maupun lansia ke kamar yang mudah diakses, seperti di lantai 1 dan sebagainya, kamar-kamar ditetapkan dari rekor kehadiran warga dan menghasilkan pembagian ruang di Kampung Susun Kunir hunian vertikal 4 lantai dengan basement seperti seadanya kini :-)

[haengbokhaja-muti]

Bagian Pertama

Koperasi sebagai Upaya Menolong Diri Sendiri 

Oleh Mutiara Indah Puspita Sari 

UUD 1945 Pasal 33 menjelaskan negara Indonesia mendambakan suatu sistem perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Konsep perekonomian kolektif yang dianggap cocok dengan jati-diri bangsa ini sesuai dengan ide koperasi. Koperasi diharapkan mampu menjadi soko guru perekonomian yang mampu melibatkan seluruh anggota masyarakat dan hasilnya dipakai untuk membantu diri sendiri. Impian yang berulang kali ditegaskan oleh Bapak Koperasi Indonesia—Bung Hatta—ini sayangnya masih jauh dari realisasi. Dalam kenyataannya, praktik koperasi di Indonesia sulit berkembang karena permasalahan mendasar seputar paradigma, regulasi, dan kebijakan. Hal ini akan saya jelaskan lebih lanjut dalam resensi bagian IV buku “Koperasi Lawan Tanding Kapitalisme” karya Suroto (2023) ini. 

Suroto (2023) dalam bagian IV buku “Koperasi Lawan Tanding Kapitalisme” menjelaskan bahwa salah satu negara yang berhasil menerapkan sistem koperasi dalam pembangunan negerinya adalah Israel2. Israel membangun koperasi ekonomi pertanian Kibbutz dan koperasi sosial Moshav*. Kedua koperasi tersebut merupakan fondasi penyelenggaraan negara Israel yang juga dikenal berhasil jadi perhatian wisatawan asing dikarenakan tata cara kehidupan sosialnya yang sosialis demokratis. 

Sejatinya, koperasi diharapkan bisa menginfiltrasi kehidupan bermasyarakat. Koperasi yang berdikari teruji mampu melampaui batas fungsi dasar simpan pinjam/ribawi dan menjadi sebuah jaringan konglomerasi sosial. Kepemilikan dan kontrol entitas bisnis koperasi dalam bentuk konglomerasi sosial bersifat terbuka bagi semua yang ingin bergabung dan suara anggota dalam kebijakan organisasi maupun perorangan dijamin atas nama kesejahteraan. Konsep kepemilikan yang melampaui model organisasi bisnis konvensional ini dinamakan Employee Share Ownership Plan (ESOP). ESOP mampu memperkecil jarak antara pemilik modal dan buruh dalam manajemen perusahaan modern. 

Dewasa ini, koperasi telah berevolusi dari ESOP ke multipihak (multistakeholder co-operative). Skema koperasi termutakhir tersebut memiliki perbedaan bentuk kepemilikan. Koperasi multipihak dimiliki tidak hanya oleh produsen dan pekerja, namun juga konsumen. Dalam implementasinya, koperasi berbentuk ESOP maupun multipihak telah berhasil diterapkan di negara lain. Negara lain yang mempunyai praktik nyata ESOP adalah Spanyol dengan Koperasi Mondragon yang memiliki 80.000 karyawan dan regulasi rasio gaji maksimal 1:6. Adapun praktik terbaru, koperasi multipihak, berhasil dikembangkan oleh Koperasi pertanian iCOOP Korea Selatan sejak 1997 dan membantu petani dalam memerangi mafia pangan. 

Koperasi yang diindahkan sebagai perwujudan keadilan dan demokrasi dalam ekonomi, sejatinya baik untuk pertahanan dan keamanan sosial-ekonomi serta politik suatu negara; namun, kondisi koperasi yang mampu mewujudkan keamanan tersebut harus lahir dari 1) kemauan masyarakat dan 2) praktiknya ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Harapannya, penerapan koperasi yang sesuai cita-cita bangsa sebagai organisasi ekonomi yang majemuk dan lumrah ditemukan tersebut bisa membangun masyarakat demokratis—secara politis dan ekonomi. Menurut pemikiran Bung Hatta, (dalam Suroto, 2023: 11), demokrasi politik yang berjalan linear dengan demokrasi ekonomi tidak akan menghasilkan kesenjangan sosial. Tata kelola ekonomi yang berkeadilan tidak akan melahirkan sistem autokrasi atau oligarki seperti yang nampak di era ini (Suroto, 2023: 11). 

Permasalahan koperasi di Indonesia adalah implementasi sistem ekonomi yang tidak sesuai dengan cita-cita konstitusi dalam melumrahkan sistem koperasi untuk menjalankan perekonomian negara. Bentuknya dijelaskan Suroto (2023: 265) secara detail bahwa koperasi gagal dijadikan opsi sebagai badan hukum. Realitanya, kesempatan untuk menjalankan perekonomian sektor-sektor vital negara di bawah BUMN hanya diberikan kepada Persero dan Perum*. Adapun koperasi sebagai lembaga menjadi suatu entitas yang perlu dibina karena 1) kurangnya penetrasi paradigma koperasi dalam masyarakat, 2) pemerintah yang tidak mengubah status quo koperasi melalui regulasi, dan 3) warisan ekonomi kolonial yang dualistik, hanya fokus kepada sektor modern dan sektor informal serta mengabaikan cita-cita bangsa terhadap ekonomi kerakyatan yang mampu dijalani dengan koperasi. 

Ketidakberdayaan koperasi di Indonesia membuatnya terus-terusan dibina. Pembinaan ini dikhawatirkan bukan membina melainkan membinasakan, karena hal ini memaksa lahirnya koperasi yang jauh dari kodratnya—yang kolektif dan berdikari. Dalam buku, Suroto kerap kali mengatakan tidak bagi pembinaan. Bagi Suroto (2023), koperasi yang dipaksa lahir secara top-down berseberangan dengan “kebutuhan dan agenda kepentingan masyarakat secara mandiri” (p. 258) dan “diimbuhi motif politik untuk bisa menjadi lembaga donor” (hal. 139). 

Di luar permasalahan seputar koperasi, kebijakan ekonomi eksisting yang tidak sesuai amanat konstitusi juga menjadi masalah. Kebijakan ekonomi di Indonesia banyak yang tidak mendukung transformasi ke arah ekonomi rakyat* dan hanya menguntungkan makelar program—walaupun berdalih di bawah semangat program yang terasa kerakyatan seperti perluasan akses kredit, subsidi, bantuan, program pendampingan dan konsultasi. Gagalnya kebijakan yang bentuknya tokenistik atau simbolis semata ini menggambarkan bahwa negara belum berhasil menerapkan ekonomi kerakyatan. Contoh rilnya, seperti dilansir dari Report Bank Indonesia tahun 2021, adalah perluasan akses kredit program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi usaha mikro hanya bisa menjangkau 3% dari total kredit perbankan nasional. Signifikansi angka 3% dalam akses kredit menjelaskan majoritas pelaku usaha di Indonesia yang 99,6% adalah kelompok usaha mikro* gagal mendapatkan sumber daya bantuan formal. Kesukaran kebijakan dalam membantu masyarakat, membuat usaha mikro 

bergantung pada peminjaman kredit non-formal seperti tengkulak dan rentenir yang makin membuat masyarakat tidak berkembang dan masuk ke lingkaran kemiskinan akibat sistem yang tidak aksesibel maupun akomodatif terhadap rakyat. Transformasi ke arah regulasi yang mendukung ekonomi rakyat diharapkan hadir untuk bisa membantu koperasi diterima dan dimasifkan dalam lini usaha ekonomi modern Indonesia. 

Dalam bab IV, Suroto mengharapkan transformasi ekonomi rakyat guna mencegah konsentrasi bisnis hanya ke segelintir mafia kartel yang memonopoli usaha di Indonesia. Menggunakan fakta rasio gini Indonesia yang dijelaskan lembaga riset Suisse Credit sebesar 0,77% di tahun 2021, Suroto hendak menjelaskan ketimpangan kekayaan di Indonesia sangatlah besar. Angka yang mendekati 1 atau ketimpangan absolut (kekayaan dimiliki satu orang) sangat memprihatinkan. Faktanya, 83% orang dewasa di Indonesia memiliki total harta di bawah 150 juta rupiah—di mana rata-rata dunia berada di 58%. 

Menurut Suroto (2023: 269) terdapat 6 upaya berbenah untuk membangun ekonomi yang kerakyatan. Pertama, perlunya ekonomi rakyat dipandang sebagai subjek ekonomi dan bukan objek pembinaan. Usaha ekonomi wajib melibatkan partisipasi aktif rakyat dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Kedua, pemisahan klasmopologi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan kelompok Usaha Menengah dan Besar (UMB). Ketiga, demokratisasi BUMN dan BUMD dengan melegalkan ESOP minimal 20% bagi buruh perusahaan. Keempat, dibentuknya regulasi alokasi kredit bank untuk UMK minimal 50% sehingga bank bisa bantu berperan sebagai agen pembangunan. Kelima, reformasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). 

Referensi * (1) Suroto dalam kegiatan “Klub Baca Festival Koperasi” 8 Juni 2025, bersiteguh bahwasanya, bagi dia, praktik koperasi di Israel merupakan sebuah modus operandi. Penulisan perihal praktik koperasi di Israel dalam buku Suroto (2023) tidak dimaksudkan untuk melegitimasi lahirnya negara Israel dan kependudukan atas Palestina.  

* (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 

* (3) Ekonomi rakyat yang dimaksud adalah semangat melimpahkan kepemilikan BUMN dari tangan presiden/menteri ke tangan seluruh rakyat sebagai pemilik perusahaan sesungguhnya sehingga produk negara dan jasa publik tidak menjadi sebuah komodifikasi (Suroto, 2023: xlix). 

* (4) Dilansir dari Kemenkop dan UKM (2021), jumlah usaha mikro di Indonesia sebanyak 99,6%, usaha kecil 0,35 %, usaha menengah 0,05% dan usaha besar 0,0006% (Suroto, 2023: 266). Adapun usaha mikro didefinisikan sebagai unit usaha terkecil dengan jumlah aset maksimal Rp50 juta dan jumlah omzet maksimal Rp300 juta. 

Berlanjut — Bagian Kedua: Tur Kampung Susun Kunir

[haengbokhaja-muti]

Kampung Susun Akuarium: A Story of Community Resilience, Participatory Planning, and Advocacy 

On January 4, 2024, the Kampung Susun Akuarium initiative in Jakarta received the esteemed Gold World Habitat Award given by World Habitat in partnership with UN-Habitat. This award acknowledges the strong role of the public participation network in birthing Kampung Susun Akuarium—which was once a thriving informal settlement on the north coast of Jakarta before its demolition in 2016. This international recognition highlights the shift in government top-down approaches to urban redevelopment, providing hope for collaborative movement in inclusive planning through planners as advocates and government as co-creators working synergistically. The conventional top-down approach to housing provision in Jakarta has been challenged by a democratic, bottom-up, community-led approach through the development of Kampung Susun Akuarium residential cooperative public housing. In all the previous years, Jakarta's housing policy favored eviction and displacement of informal settlements. As noted by Fauzi and Kosandi (2022, p.270), "At least since the era of Sutiyoso (2002-2007) and Fauzi Bowo (2007-2012), forced evictions have become the government's main policy in managing informal settlements". In the case of Kampung Akuarium in 2015-2016 with Ahok as the governor, the provincial government conducted 305 forced evictions of 10,000 families with the pretext of improving flooding infrastructure, road construction, and protection of green and heritage sites (World Habitat Awards, 2023, p.1). Not in line with the top-down demolition decision, Kampung Akuarium residents did a civil pushback by resisting being evicted from the area through the demolition on April 11th, 2016 (Irawaty & Muhammad, 2023, p.3).

This paper will explain how Kampung Susun Akuarium represents a paradigm shift in the public housing provision of Jakarta, arguing that this shift is only possible due to the involvement of grassroots advocates, policy entrepreneurs, and, most importantly, heavy political support. The research will explore two key questions:

How do marginal communities successfully influence urban development in their favor?

How does Kampung Susun Akuarium's participatory planning process shift the conventional models in public housing provision? 

These questions will be addressed through four subcomponents of narratives: 1) Kampung Akuarium: From Early Touristry Designation, to Bribes and Informal Settlements, to Eviction, 2) Political Stakeholder Involvement and Advocacy Planning Process, 3) Implementation of Kampung Susun Akuarium, and 4) Resistance, Networks, and Impacts. This study will describe how the development of Kampung Susun Akuarium in the Baswedan regime as the governor of Jakarta became a turning point for Jakarta's urban housing policy, from evictions to advocacy. In this paper, I argue that politics play a significant role in the shift of organizing informal settlements—aligning with Davidoff’s (1973) theory of interested parties. I will also integrate Davidoff’s theory on advocacy, the theory of citizen participation by Sherry Arnstein, and the basis of political play in planning by Jade Craig. In supporting the research, this paper used the report conducted by Irawaty and Muhammad about Kampung Susun Akuarium in 2023, Fauzi and Kosandi's case study research in 2022 regarding Kampung Susun Akuarium policy innovation, and World Habitat Awards (2023) report on Kampung Susun Akuarium as a base knowledge.

Kampung Akuarium: From Early Touristry Designation, to Bribes and Informal Settlements, to Eviction.

Kampung Akuarium was initially a parcel of land with one semi-permanent marine research laboratory in 1905 in the Dutch East Indies era that evolved as a touristry aquarium attraction in 1923. After Indonesian independence in 1945, the Jakarta provincial government exchanged land parcels. The government exchanged a land parcel in Ancol with Kampung Akuarium under the Oceanographic Institute's ownership. The research laboratory building remained unused until it was made into a police dormitory in 1970, where bribes happened and yielded informal settlements in the area (Irawaty & Muhammad, 2023, p.5). Furthermore, the historical context of Kampung Akuarium—coined from the initial touristry designation—became increasingly complex as the 1st generation of settlers became homeowners. As Irawaty and Muhammad presented (2023), these homeowners without formal land titles require new housing tenants to compensate for their act of landfilling and preparing the area for habitation. 

Adding complexity to the already controversial land ownership status, Irawaty and Muhammad (2023) mentioned that the Kampung Akuarium land plot was never registered under government ownership after the transaction from the Oceanography Institute—emphasizing an important aspect of neglection by the government that residents pointed out and became the main argument of their stance. This anonymity of Kampung Akuarium land ownership made residents able to argue that the Kampung Akuarium fell under the category of State Land (Tanah Negara) that does not belong to any specific individual or entity and requires a legal process to determine rightful ownership (Irawaty & Muhammad, 2023, p.5). Irawaty and Muhammad (2023) also noted that there was a misaligned policy transferring the 2012 zoning of Kampung Akuarium from a green zone designated for parks and natural infrastructure to the 2014 zoning of Kampung Akuarium as a red zone reserved for governmental buildings with potential housing under certain circumstances.

Under Governor Ahok’s regime, Jakarta's provincial government tried to redevelop Kampung Akuarium through its agencies. In 2015, the government designated the area for slum clearance, citing the need to improve the riverbank and seawall to prevent floods. To ensure the clearance was fair and just, the government plan was to move the evicted informal settlers to nearby rental public housing. With these pretexts, the government justified its action, providing both the urgency for demolition and the social solution for informal settlers' housing. However, unhappy with the top-down decision to relocate and birthing the need to pay for rental public housing, the residents of Kampung Akuarium fought back in 2016 by resisting being evicted post-demolition.

The eviction threats of demolition occurred between March and April 2016. Four notices commanded residents to vacate the location before the demolition scene took place on April 11. After the forceful demolition, the community got scattered; some moved to public rental units that the government had prepared, some returned to their hometowns, and some pushed back by staying in the demolished Kampung Akuarium. The differences in the latter’s choice were caused by the confusing mixed feeling of betrayal from the government—historically tangled upon the 2012 political promise by the governor Widodo and Ahok as his vice governor, promising Kampung Akuarium residents a betterment of the area and to let them stay. Through that basis of confusion, residents demand their rights to stay. For the following year, residents chose to stay in the remnants of the demolished area, building another informal temporary huts settlement while suing the government with the help of an NGO network from Urban Poor Consortium (UPC) and Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK, translated as Urban Poor Network) preventing any development in the area while the case study is being sued. In the one-year time-space that residents exist, political interest arose due to the upcoming election of Jakarta in 2017 (Irawaty & Muhammad, 2023).

Political Stakeholder Involvement and Advocacy Planning Process

The 2017 Jakarta election played a huge role in the turning point in the struggle for Kampung Akuarium. Baswedan, Ahok's political opposition opponent, had a more inclusive approach when planning the city: he promised to stop the ongoing forced evictions development program and work on rebuilding the affected communities. This political maneuver was substantial for his election—gaining support through coaliting with JRMK and signing a political contract promising to recreate Kampung Akuarium in February 2016, months before election day in 2017—leading to Baswedan's electoral victory. Following Baswedan's commitment, the Jakarta Provincial Government, under his leadership, issued the Governor Regulation Number 90 of 2018 concerning the Improvement of Settlement Quality in the Context of Integrated Settlement Area Development through the Community Action Plan (CAP) approach. To address the technical aspect, Baswedan also issued a Governor's Decree No. 878 in the same year, which targeted slum priority areas improvement in 21 kampungs, including Kampung Akuarium. (Fauzi & Kosandi, 2022 p. 270; Irawaty and Muhammad, 2023).

The redevelopment of Kampung Akuarium became a participatory process driven by the residents. Baswedan's administration worked closely to support 1) facilitating on-site reconstruction, 2) construction of temporary housing for the evicted in the development phase of the new plan, 3) restoring identity cards for the evicted, 4) policy intervention through Community Action Plan (CAP) program, Collaborative Implementation Program (CIP), and forming an Agrarian Reform Task Force (GTRA) with the national-level land authority to mediate Jakarta provincial government and the community, 5) formalizing the cooperative scheme for the residential housing, 6) providing tenure agreement and space for negotiation, 7) modified following land use plan (Irawaty & Muhammad, 2023, pp. 5-6)

The initiation of the participatory process started as early as the demolition took place in 2016. Aligning with Davidoff's (1973) theory of interested parties, the first advocates came from within themselves: the Kampung Akuarium residents. Next, they acquired sympathizers from special interest group associations, one of the earliest being anti-poverty councils. UPC and JRMK, under the anti-poverty council as the second set of interested parties, helped a fundraising campaign for resisting evicted residents to build public toilets, a commercial kitchen, a temporary mosque, and a better temporary shelter and provide activities for children while simultaneously crafting comprehensive proposals (Irawaty & Muhammad, 2023, p.9). At this point, Kampung Akuarium had a representation through two different types of organizations that advocated for the residents' needs and helped them make proposals for their condition; in the next phase, it got even better. Adding on the way, Baswedan, representing interested political parties by taking the role of politician, acquired this momentum, completing all three advocacy organizations in Davidoff's theory.

The intensification of advocacy in the redevelopment of Kampung Akuarium calls for engagement by stakeholders other than the residents who act as committee advocates themselves. The kampung committee played a vital role in maintaining intense collaboration with the involved actors, which included organizations such as JRMK, UPC, Rujak Center for Urban Studies (RCUS), Jakarta Legal Aid, researchers, journalists, and politicians. Every actor engaged in developing what was then called "Kampung Susun Akuarium," with 'susun' portraying the new vertical schemed affordable housing for the resident. The change of the name presentation from Kampung Akuarium to Kampung Susun Akuarium symbolically emphasizes housing. This change reflected a broader impact, portraying a physical provision of housing in which the birth of Kampung Susun Akuarium as a public housing could only be successful due to advocacy and citizen participation—something everybody never thought capable of doing.

Facilitated by Rujak Center for Urban Studies (RCUS) architects, Kampung Susun Akuarium emphasizes an innovative approach in design to compromise the livelihood of typical kampung neighborhoods while adapting to the modern perspective on vertical housing due to its density effectiveness. These community architects helped facilitate weekly workshops from 2017 to 2019 with the residents to ensure comprehensive planning reconstruction proposals that reflect their collective visions while familiarizing residents with zoning regulations and land use plans (Irawaty & Muhammad, 2023, p.11). This approach aligns with Davidoff's concept of the 'Advocate Planners,' who have the responsibility of educating the city communities on their rights, the general procedures of city government, and the specific programs that are likely to have an impact on the communities (Davidoff, 1973, p. 284).

Through the extensive support of advocacy planning and inclusion of user inputs to the spatial planning vision and physical design of Kampung Akuarium, this citizen participation reaches the "partnership" stage in Arnstein's (1969) "Ladder of Citizen Participation" classification. The policy entrepreneurs described by Fauzi and Kosandi (2022) were central to this process. Policy entrepreneurs were intermediaries in linking political commitment with the technical expertise required for the project's success. According to Fauzi and Kosandi (2022, p. 273), policy entrepreneurs are the critical actors that link the problem stream (urgent need for housing), the policy stream (solutions proposed by planners and architects), and the political stream (Baswedan's administration) to create a window of opportunity for policy innovation.

By the beginning of 2019, the final design proposal was submitted to the Housing Agency, undermining a slow and complex bureaucratic process that would follow. Consequently, some revisions were made to fit non-negotiable building regulations. The architects from RCUS did their best to preserve some fundamental design decisions representing the residents’ will within the final plan: the wide hallways, mid-rise apartment block typology, and infrastructures that accommodate the kampung lifestyle to preserve communal cohesion among neighbors. As Irawaty and Muhammad (2023) stated, the final layouts for the Kampung Susun Akuarium are of equal size and layout, providing a comfortable living space of 36 m2 or 387.5 square feet and having five towers totaling 240 apartment units.

Implementation of Kampung Susun Akuarium

The implementation of Kampung Susun Akuarium involved three key crucial aspects: financing, housing cooperatives, and land tenure:

Financing Scheme:

Financing the construction of Kampung Susun Akuarium was a unique challenge, and the project's success relied on an innovative funding model. According to Irawaty and Muhammad (2023), as a representation of RCUS and UPC that wrote the report on Kampung Susun Akuarium development, the project was financed through developer fines instead of relying solely on government budgets. In Jakarta, commercial developers who build a 5,000 m2 (1.2 acres) project are obliged to secure a permit. One of the obligations is to either cede a portion of the land to the government for public benefits or to pay developer fines. The government uses this creative financing approach to build Kampung Susun Akuarium. 

In the development, PT. Almaron invested 62 billion rupiahs (approximately USD 4 million, with the currency rate of 1 USD equals 14,500 IDR during the construction period) to build Towers B and D; While Greenwood, Pondok Indah Land, and Trimitraland invested in Towers A, C, and E (Irawaty & Muhammad, 2023, pp. 7-8). Irawaty and Muhammad (2023) mentioned that the total cost of housing and infrastructure development for Kampung Susun Akuarium is estimated to be approximately USD 10 million (148 billion rupiahs). This agreement enabled the project to be developed without delays typically associated with development by public funding. 

Kampung Akuarium’s success is also rooted in its advocacy from organizations. The World Habitat Awards (2023) mentioned that there is other specific funding outside of the infrastructure financing for building Kampung Susun Akuarium, such as funding RCUS advocacy for housing rights and the funding to cover the workshops. RCUS received support for their technical expertise and architectural services for a total of 3,570,660,000 IDR (USD 240,000) from various international organizations such as the Ford Foundation, Friedrich Ebert Stiftung, and SELAVIP (World Habitat Awards, 2023, p.5). The World Habitat Awards (2023) also showcase that 163,606,661 IDR (USD 10,994) additional community capacity strengthening funds were received from Kyoto University, Toyota Foundation, and the Japan Foundation.

2. Housing Cooperative Scheme

One of the most innovative aspects of Kampung Susun Akuarium can be seen in its housing cooperative model. Following the eviction and subsequent mobilization efforts, the residents of Kampung Akuarium formed the Kampung Akuarium Cooperative in 2018 to manage and operate their new housing complex. The Akuarium cooperative comprised 103 members out of the total 240 households within the Kampung Susun and was among Jakarta’s pioneering kampungs to create a housing cooperative (Irawaty & Muhammad, 2023, pp. 9-10). The Akuarium Cooperative works as an essential legal entity to facilitate negotiation and organization within the community.

3. Land Tenure Agreement

Before Governor Baswedan's term ended in 2022, the Kampung Akuarium Cooperative raised concerns about their lack of legal land and building rights at Kampung Susun Akuarium. Irawaty and Muhammad (2023, p.6-7) mentioned that the Jakarta provincial government hesitated to transfer land ownership due to bureaucratic challenges, as the city could only fund projects on government-owned land. The land transfer would have hindered ongoing development if ownership had been relinquished. To resolve this, the GTRA and a special team recommended that the Jakarta government grant the cooperative land use (zoning) rights while retaining land ownership. The Jakarta provincial government also agreed to grant building rights to the Kampung Susun Akuarium Cooperative.

The zoning change and the building rights transfer were written in Governor Regulation No. 31/2022. For a successful transfer, the government mandates the cooperatives to meet several conditions in the ‘transition period’ from 2022 to 2027 (World Habitat Awards, 2023, p.12). Irawaty and Muhammad (2023, p.6-7) mentioned that during the transition period, the cooperative should lease the buildings at a symbolic rate of 34,000 rupiahs (roughly US$ 2.50) per unit per month, totaling 2 million rupiahs (US$ 140) per family over the course of five years, and is responsible for maintenance. The cooperative is also mandated to establish a sinking fund worth 1 billion rupiahs (US$67,000), serving as collateral during large-scale repairs and renovations, including structural damage or damage to buildings, aside from demonstrating the technical capability of carrying out repairs. If these conditions are met, they can request full ownership transfer from the Provincial Government of DKI Jakarta to the the Akuarium cooperative after the transition period ends. After the transition, the cooperative will finalize individual agreements with families to formalize their apartment usage rights.

Resistance, Networks, and Impacts

This paper illustrates how marginalized communities can actively shape the urban environment by refusing to be sidelined in the development process. Among the main strategies employed by the residents is staying on-site in both the eviction and construction phases (Irawaty & Muhammad, 2023, p.11). Such solidarity showed their stance to the public eyes—making their presence visible and ensuring their voices remained central to the planning process. By refusing to be evicted, the people in Kampung Akuarium emphasize their right to the city, proving that proper urban development must include them rather than displace them.

However, the birth of Kampung Susun Akuarium is not only due to residents' resistance but also mainly owing to the controversial historical context of this informal settlement, as shown through paying bribes to the (police) officials to build an informal dwelling to the point that this area becomes a magnetical part for gubernatorial candidates to seek voters. Adding to that, the ambiguity of the zoning ordinances gives way for these people to fight back under the premise of government obscurity in planning. By unraveling the Kampung Akuarium area's history and acknowledging different political approaches to the former governor's regime, the best thing to do for the later-elected governor, Baswedan, was to be pragmatic.

Solving major urban problems needs the voice of the highest executive in the city—the governor. Anies Baswedan, as progressive as he is, carried out a small amount of pragmatist thinking in his approach to solving the problem at Kampung Akuarium. The way in which Baswedan signed an agreement with the JRMK on the round of the campaign period is a sign of practical thinking. Here, we can see how Kampung Akuarium became another political arena for the second time.

However, this new political play is good for the confused residents. While they have forged a connection with the NGOs, drawing additional interested parties would bring benefits—moreover, when it is political. There are two solid reasons for this base of argument. First, ideally, political parties tend to strongly desire active participation in planning (Davidoff, 1973, p. 289). The active participation would gather more people in the way that these people, if 'invested' correctly, would serve as grassroots supporters—a growth machine for the politicians. Second, this bargaining is being done with a gubernatorial candidate; if he got elected, the policy made by a ruling governor would direct the regime, effectively deploying governmental resources towards the new government vision. As Davidoff (1973 p. 290) stated, "the public planning function should be carried out in the executive or legislative office and perhaps in both," which means that planning is essential to be directly tied to elected officials. 

However, the successful case of Kampung Susun Akuarium is not only due to political involvement but also the active participation of various third-party organizations in the planning process. The marginalized successfully repurposed how these organizations could benefit them to the extensive maximum. Fauzi & Kosandi (2022) identified these third-party advocates work as 'policy entrepreneurs'. Policy entrepreneurs are "advocates of innovative policy ideas" (King and Robert in Fauzi & Kosandi, 2022, p. 271). As Fauzi and Kosandi describe, the concept of policy entrepreneurs exists within the framework of the flow of problems (problems stream), politics (political stream), and the flow of policy (policy stream). 

The presence of policy entrepreneurs influences government agenda-setting. In the regard of Kampung Susun Akuarium, the critical actors that link the problem stream (urgent need for housing) are UPC, JRMK, and Residents; the policy stream that represents solutions is RCUS which proposed new planning as planners and architects; and the political stream is the 2017 elected governor, Anies Baswedan and his team, providing new social justice insight in planning (Fauzi & Kosandi, 2022, p.273). In having this proactive approach, each party involved understood their role as planning advocates. These various organization recognized their responsibility as public actors. As Craig (2022, p. 89) states, "Public actors also have a role to play in using their power to advance social justice." 

Their perspective on an inclusive environment in the urban sphere made Kampung Susun Akuarium residential cooperative public housing possible. Kampung Akuarium Cooperative, since the October 2022 agreement, has been formalized as the one responsible for managing the kampung susun. This legal responsibility bestowed upon the resident committee from the regional government is essential. The decentralization of power shows the shift of democracy; it notions the government's acknowledgment of residents' and citizens' capability to self-regulation—therefore gaining the highest level of participation in Arnstein's "Ladder of Citizen Participation."

Figure 1. Arnstein's (1969) Ladder of Citizen Participation

The citizen power degree in rebuilding Kampung Akuarium and subsequently developing the cooperative housing model of Kampung Susun Akuarium could be considered on the level of 'citizen control' in Arnstein's (1969) "Ladder of Citizen Participation." This recognition is due to residents' active participation in proposing a new redevelopment plan until they negotiate for the building ownership status, which creates the cooperative housing scheme. The space to participate given by the government and the dominancy of the residents birth this dynamic relationship in which citizens could take immense control—thus more significant responsibility—for their place.

Residents in the Kampung Susun Akuarium have full authority and autonomy for the building management and operation through the Kampung Akuarium Cooperative. Since the redevelopment of Kampung Akuarium, residents have not been just recipients of housing solutions; instead, they work alongside other actors as active participants. Their involvement in the process shaped how the project was developed and managed. Having the autonomy to self-regulate creates a sense of ownership and responsibility—which was central to the project's success, as recognized by the World Habitat Awards.

Kampung Susun Akuarium, with its global recognition, would now have the capacity to spark a new level in the discourse of equity in planning in Jakarta. This model challenges the conventional way of urban redevelopment and housing provision. It is a successful case of citizen participatory and grassroots resistance towards top-down planning in the social sphere. Through this logic, I argue that Kampung Susun Akuarium's participatory planning model would impact future government regime planning implementation.

Conclusion

The resistance and advocacy of the Kampung Akuarium community did more than stop an eviction. It led to the creation of a new, innovative housing model that has shifted how public housing is developed in Jakarta—through cooperative housing management. This cooperative approach empowers marginalized groups by offering control over their homes.

This innovation of public housing cooperatives could only happen through the collaboration of various interested parties, which also, owing to the shift of government approach in planning, translated into the regime's specific vision and mission. Interested political parties, such as the governor or another executive role, play a big part in directing decisions. Through their power and access to legislative acts, policies are formed and moved further in priority and execution.

Achieving the highest citizen participation would require decentralization of power from the upper-up. However, in the instance of no distribution of power, there are ways in which the marginalized could resist and persist—through networking. Allying with advocates with the same vision would have more influence. The power of an undemocratic, authoritarian system of governance could be challenged by a solidarity, community-based approach to networking—that is, by grassroots movement.

Bibliography

Class Reference

Arnstein, S.R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Institute of Planners, 35, 216–224.

Craig, J. A. (2022). “Pigs in The Parlor”: The Legacy of Racial Zoning and The Challenge of Affirmatively Furthering Fair Housing in The South. https://core.ac.uk/download/543572599.pdf

Davidoff, P. (1973). ‘Advocacy and pluralism in planning,’ A Reader in Planning Theory, pp. 277–296. doi:10.1016/b978-0-08-017066-4.50024-2. 

Study Case Reference

Irawaty, D. and Muhammad, G. (2023). Case Studies of Collective Housing in Asian Cities Series: August 2023. Asian Coalition for Housing Rights. Available at: http://www.achr.net/upload/downloads/file_230824171816.pdf.

Fauzi, A., & Kosandi, M. (2022). Policy Entrepreneurs and Policy Innovation: The Case Of Kampung Akuarium In Jakarta. Proceedings of the 7th International Conference on Social and Political Sciences (IcoSaPS, 2022), 270–274. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-77-0_37

World Habitat Awards. (2023). Housing Rights in Jakarta: Collective Action and Policy Advocacy, Indonesia. https://world-habitat.org/wp-content/uploads/2023/12/Housing-Rights-in-Jakarta-Collective-Action-and-Policy-Advocacy-Indonesia.pdf

* Writing approach and supports: Grammarly, Google Translate, Ms. Word thesaurus. I used Grammarly, as I was recommended in another class.

[haengbokhaja-muti]

A Call to Action for All: Jakarta’s Air Pollution

October 5th, 2024 

To: The President and Ministries; Governors of Jakarta, Banten, West Java; and Citizens of Jakarta

From: Mutiara Sari, Ex-employee of The Environmental Agency of Jakarta Province

This memo reviews air quality management actions in Jakarta three years after the historic 2021 legal victory in the citizens' lawsuit for restoring air quality in Jakarta. Since then, government progress on environmental issues has not been progressive. The lawsuit from the "Clean Air Initiative Coalition" (IBUKOTA) filed on July 4, 2019, was addressed to the President of the Republic of Indonesia, the Minister of Environment and Forestry, the Minister of Home Affairs, the Minister of Health, the Governor of Jakarta Province, the Governor of Banten Province, and the Governor of West Java Province as defendants. The memorandum suggests recommendations for both government and activists in view of necessary policy measures and encouragement of escalation of legal activism. I recommend 1) the president and ministries not abdicate their responsibility in this regional case, 2) the regional government continues the emission testings and for the president to order the police institution to enforce fines for non-compliance, 3) the regional government push forward the transportation sector efficiency, 4) the central government to shutdown the Suralaya Coal Plant, and 5) activist to continue the advocacy by holding the Suralaya Coal Plant responsible for air pollution.

The lawsuit finished the verdict reading on September 16, 2021, after being delayed eight times in the span of 6 months due to the absence of judges, which led the plaintiffs to report for ethical violations. The lawsuit called for the following sanctions:

Order Defendant 1 (President) to set a national ambient air quality standard sufficient to protect public health, the environment, and the ecosystem, including sensitive population health, by referring to scientific and technological developments.

Order Defendant 2 (Minister of Environment and Forestry) to oversee the Governors of Jakarta, Banten, and West Java in conducting an inventory of cross-border emissions in the provinces of DKI Jakarta, Banten, and West Java,

Order Defendant 3 (Minister of Home Affairs) to oversee and advise Defendant 5 (Governor of Jakarta) with regard to conducting control to reduce air pollution.

Order Defendant 4 (Minister of Health) to ascertain the deteriorating health as an effect of air pollution in Jakarta Province, to be used as a fundamental consideration in the strategy and action plan for controlling air pollution by Defendant 5 (Governor of Jakarta).

The following are recommendations for 1) the central and regional governments and 2) activists:

Recommendations for the Central and Regional Governments

This memo follows the guidelines on the Air Pollution Control Strategy No. 576/2023 regulation, which includes three key strategies by the Jakarta Environmental Agency. The three strategy written are to improve air pollution control management, reduce emissions from mobile sources, and reduce emissions from stationary sources.

Improving ‘Air Pollution Control’ Management

Active synergy of the central government (ministries) in the regional cases of DKI Jakarta, Banten, and West Java.  Regional governments encounter challenges in the enforcement of environmental policies due to a lack of control over the police. Police as an institution is responsible to the president; its regional subordinate institutions only do as its main institution complies. Due to that, there is evidence of “sectoral ego” from the police institution in following local jurisdiction orders, which prevented the police from penalizing non-compliance emissions tests to avoid potential backlash and abdicate responsibility. Central ministries with higher authority should actively support enforcement and not generate another sectoral ego hiding under the decentralization system, leaving the regional government to solve central government scope of work problems.

Reducing Emissions from Mobile Sources

Emissions Testing and Fines for Non-Compliance The government tried to sell the idea of emission testing to commercial workshops in order to socialize the Euro IV Emission policy massively. This emissions testing is a great measurement to implement, even though public awareness still remains low due to the lack of penalties for non-compliance as a law enforcement from the police.

Transportation Sector Efficiency Following are several ideas to support emission reduction in the scope of the transportation sector: implementing the Low Emission Zone (LEZ), rejuvenating public transportation, developing environmentally friendly transportation, and improving connecting infrastructure to public transportation facilities. These measures do promise a reduction in air pollution. However, their effect is yet to be seen.

Reducing Emissions from Stationary Sources

The operational shutdown of the Suralaya Coal Plant in Banten The corresponding policy for solving air pollution is written in the Air Pollution Control Strategy regulation. However, the regional government does not acknowledge the significant role of industry and primary non-mobile sources of air pollution in the regulation, since it is not within their jurisdiction. Therefore, the central government must consider the shutdown of the Suralaya Coal Plant in Banten as a primary non-mobile source of air pollution affecting Jakarta, Banten, and Jawa Barat. While other measures might help reduce pollution, they simply won't be as effective as shutting down this major stationary pollution source.

Recommendations for Activists

Hold the Suralaya Coal Plant Responsible for Air Pollution Activists should consider suing the state-owned Suralaya Coal Plant. In light of the legal victory in the citizen lawsuit, this success can exceptionally influence further legal assessments as it relates to the consequences of the first ruling.

Continuing to press on the government to comply with the terms of the legal victory is a core task of activists. However, the scope and scale of all the various fields are costly in terms of activist time, money, and effort. However, with the slow pace taken by the government following the lawsuit, another legal approach might be more efficient for the activists in advocating the need for the government to improve the air quality in the corresponding regions.

Despite the legal victory achieved by citizens, the appeal by the President and some government ministries after the verdict reading only proved the absence of the government’s political will to restore air quality in Jakarta. In this regard, public concern may escalate if the government continues to delay action on Jakarta's air recovery. Activists could draw international attention to its citizen lawsuits & the nation’s air pollution crisis due to government negligence.

Words: 998

Sources:

Indonesian Center for Environmental Law. (2020, June). Perjalanan Gugatan Warga negara Terhadap Udara Jakarta (The Journey of Citizens’ Lawsuit against Jakarta Air Pollution) [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=VjkYcBVePN0

Alfarizi, M. K. (2021, October). Solusi Dua Sumber Polusi Udara Jakarta (Solution to Two Sources of Jakarta Air Pollution). Tempo.co. https://tekno.tempo.co/read/1514814/solusi-dua-sumber-polusi-udara-jakarta

Organizational Report

Governor of the Special Capital Region of Jakarta. (2019). Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Kualitas Udara (Governor's Instruction No. 66/2019 on Air Quality Control). https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/3446

Governor of the Special Capital Region of Jakarta. (2019). Keputusan Gubernur Nomor 576 Tahun 2023 Tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (Governor's Decree No. 576/2023 on Air Quality Control). https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/13660

[haengbokhaja-muti]

Fulbright Indonesia Process (2)

Disclaimer: This blog is neither an official representative of Fulbright Program nor the US Department of State. All of the information is based on personal experiences of the writer. Please refer to AMINEF’s official website for updated and further information especially for Fulbright program in Indonesia.

Halo semuanya. Saya mau berbagi informasi pengalaman alur proses kandidasi Fulbright tahun 2023–2024. Sebagai kandidat selama tahun terkait, saya merasakan adanya kesulitan dalam mencari informasi; baik online maupun personal. Saya harap informasi perihal alur ini bisa membantu teman-teman kandidat beasiswa Fulbright. Ini adalah cara saya 'give back to the community'. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan, mohon hubungi saya untuk pengkoreksian kata/diksi/informasi. Adapun, berikut adalah alur yang sebenar-benarnya terjadi dan bisa saya sampaikan setelah saya mendata informasi terkait melalui email antara saya dan AMINEF.

Cheers for all of us! My prayers are with you.

(cont'd) Process

*A: email from AMINEF *M: email from Me All discussions are through email

Candidacy (Alternate Candidate)

19 April 2024: A: AMINEF support letter for Portland State M: email to PSU regarding funding & additional scholarship for Fulbrighters

22 April 2023: PSU: email reply  A: Final negotiation from IIE to RU -> The estimated total cost for Rutgers already includes the 50% tuition award that the university has confirmed, and the U of Florida budget with no confirmed awards applied. IIE Placement Team has indicated that that Rutgers may be able to increase their tuition award from 50% to 75%. This would bring the Rutgers Y1 personal balance down to around $3,282. Placement also indicates that U Florida may provide an out-of-state tuition award of approx. $17,000. This would bring the U of Florida Y1 personal balance down to around $6,763. As Rutgers is your preferred program over U Florida and you confirms that can only afford a small personal balance of around $1,000 per year, Placement is requesting additional cost-share from Rutgers asking if an 85% tuition award could be extended to you to eliminate the personal balance, but the team believes that amount would be unlikely as the university typically doesn’t offer that high of a tuition award. We will keep you updated on any increased award that Rutgers confirms, but if they can only increase the tuition award to 75%, you would need to provide approximately $3,282 to cover the shortfall for us to be able to place you at this university. Please let us know if you can provide the personal funding in the amount of $3,282 to officially accept Rutgers. M: Questions about projected funding & the money for SF bank statement A: you need to inform us that you have funding to cover the shortfall for the duration of your study.

23 April 2024: A: IIE Placement Team is still working on confirming the increased tuition award from Rutgers; we believe the university will be able to increase the current 50% tuition award up to 75% but are still awaiting confirmation of this.

7 Mei 2024: Rutgers confirmed to increase the tuition award to 75% -> SF: $4.540

12 Mei 2024: Discussion email

14 Mei 2024: Confirmation of bank reference 

15 Mei 2024:  A: We will let you know on the status of your candidacy when it is available, hopefully before May 30 as it is the deadline for confirming the placement. Your alternate status is contingent upon the availability of the fund. M: info on acceptance by PSU + Additional $4,500 Grant award from PSU to be applied to tuition, further information on the LoA

16 Mei 2024: A: 1) Information on Maintenance Rate (MMR) for Portland -> to calculate my own expenses. 2) Unfortunately, there is no update on your candidacy status, so you can not proceed with placement at this point. M: Confirmation of bank reference -> I have acquired your nett amount of SF for Rutgers, and I can confirm I could attach a bank statement for Rutgers tomorrow. A: We will lock your decision for Rutgers and your ability to cover the shortfall for 2 years. Unfortunately, we cannot proceed with your placement since there is no update on your candidacy status. We will write when we have the update news on the additional funding.

29 Mei 2024: A: 2024 Fulbright Master's Degree Program: Your Candidacy Status -> With regard to the status of your candidacy in the Fulbright Master’s Degree program, I am pleased to inform you that your candidacy status has changed to a principal candidate. M: accept the offer from Rutger and confirm that I have personal funding for the shortfall for 2 years through my Bank Statement I have attached.

30 Mei 2024: A: We will inform IIE accordingly. A: FY2024 Gateway Orientation & Pre-Academic Program Information.

Post Candidacy (Principal Candidate)

30 Mei 2024: A: (RSVP) SAVE THE DATE: "2024 Fulbright Awards Pre-Departure Orientation (PDO)” held on June 25-26, 2024 in Jakarta. A: Request Support Letter, Passport, and Medical Form (TB Skin test, VACCINATIONS: Polio, DPT, MMR, COVID-19) + Info on Fulbright ID

7 Juni 2024: Request foto Headshot untuk Orientasi Pra-keberangkatan Fulbright Program. Deadline 11 Juni 2024 

9 Juni 2024: Bringing Dependents After 1st Semester Confirmation

10 Juni 2024: Welcome Package for Fulbright Program PDO Participants

11 Juni 2024: A: Terms of Appointment (ToA) for your review and approval. RU: Rutgers Account Email Update Request -> karena di request FB untuk mulai urus akun selepas penerimaan kampus

12 Juni 2024: 2024 Fulbright Awards Orientation and Networking on June 25-26, 2024

16 Juni 2024: Placement Details Information

21 Juni 2024: E-materials for 2024 Fulbright Awards Orientation and Networking

22 Juni 2024: Informasi Akomodasi Fulbright Awards and Orientation 2024

24 Juni 2024: Fulbright Awards Orientation & Networking 2024

25-26 Juni 2024: 2024 Fulbright Awards Orientation and Networking di Shangri-La

13 Juli 2024:  WSU: 2024 Fulbright Virtual Gateway Orientation Welcome Letter -> Fulbright Gateway Orientation course material from Wayne State University Gateway Team launches on July 17, 2024.

18 Juli 2024: IIE: Invitation to join Fulbrighter, the exclusive networking platform. IIE: Prepare for Your Fulbright Program

19 Juli 2024: WSU: Reminder: 2024 Fulbright Gateway Orientation. first live session for Fulbright Gateway Orientation will take place on Tuesday, July 23, 2024

23 Juli 2024: Gateway Program

25 Juli 2024: IIE: IIE PIC -> Welcome to the Fulbright Program!

29 Juli 2024: IIE: Welcome To Your Fulbright Program! Action Required Within 10 Days of Arrival OKTA account

30 Juli 2024: A: DS2019 has arrived at aminef. plans to schedule visa interview on august 7th 2024. You can start to complete the DS160 online visa application and submit other documentations needed for your visa interview schedule process to AMINEF as soon as possible.

31 Juli 2024: M: DS160 application form completed. IIE: Webinar Reminder: Prepare for Your Fulbright Program 

1 Agustus 2024: USA: consular email A: Please send the official invitation for the visa interview once you receive it from the U.S. Consular. We will send other guidelines for the grantee to attend the interview when the invitation is available. M: kirim attachment email konsular ke aminef A: VISA Interview Schedule on August 8, 2024 on 7.30. please come on 7.00. + bawa dokumen yang diminta

8 Agustus 2024: D-DAY Interview!! -> Hasil: pengambilan visa di tanggal X Drop off hasil interview di dropbox AMINEF beserta keperluan dokumen lainnya A: Procedure of International and Domestic Ticket Purchase: Visiting Students Program -> Alur request penerbangan ke Travel Boarding Assistance (TBA)

11 Agustus 2024: M: request early departure ke US untuk memulai akademik/perkuliahan ke TBA karena keperluan: orientasi dan cari housing by person + hendak bertanya terkait kemungkinan selisih biaya untuk mendapatkan Early Departure di tanggal 21 Agustus 2024. -> tambahan request: lokasi bandara Newark Liberty International Airport (EWR) - Newark, NJ. TBA: akan proses pemesanan tiket

13 Agustus 2024: M: email kebutuhan dokumen untuk Early Departure (travel insurance & bank statement) kirim ke PIC A: Attached is the pdf. copy of your passport, J1 visa and DS2019. TBA: flight plans -> setuju/tidak M: setuju

14 Agustus 2024: E-ticket untuk keberangkatan ke USA

21 Agustus 2024: FLIGHT DAAAAYYYYYY

Click for previous part.

[haengbokhaja-muti]

Fulbright Indonesia Process (1)

Disclaimer: This blog is neither an official representative of Fulbright Program nor the US Department of State. All of the information is based on personal experiences of the writer. Please refer to AMINEF’s official website for updated and further information especially for Fulbright program in Indonesia.

Halo semuanya. Saya mau berbagi informasi pengalaman alur proses kandidasi Fulbright tahun 2023–2024. Sebagai kandidat selama tahun terkait, saya merasakan adanya kesulitan dalam mencari informasi; baik online maupun personal. Saya harap informasi perihal alur ini bisa membantu teman-teman kandidat beasiswa Fulbright. Ini adalah cara saya 'give back to the community'. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan, mohon hubungi saya untuk pengkoreksian kata/diksi/informasi. Adapun, berikut adalah alur yang sebenar-benarnya terjadi dan bisa saya sampaikan setelah saya mendata informasi terkait melalui email antara saya dan AMINEF.

Cheers for all of us! My prayers are with you.

Process

*A: email from AMINEF *M: email from Me All discussions are through email

Candidacy (Alternate Candidate)

Communication with officer

26 Juni 2023: RSVP Interview selection date + required docs (dokumen personal + short autobiography)

6 Juli 2023: Official interview invitation

10 Juli 2023: Interview selection

15 Agustus 2023: Required supporting docs (Fulbright Application, Study Objectives, Personal Statement, Bibliography, Sample of Academic Writing, IELTS

28 Agustus 2023: Hasil nominasi -> “IMPORTANT: 2024 Fulbright Master's Degree Program - Selected for Nomination as an Alternate Candidate”

Communication with PIC

29 Agustus 2023: Required softcopy Terms and Conditions (TnC) as a candidate + consent letter from workplace with highest supervisor sign

30 Agustus 2023: hardcopy of signed TnC + hardcopy signed consent letter from workplace with highest supervisor sign, drop to AMINEF dropbox

1 September 2023: Guideline for Mentee: Mentoring Program to supervise 1) Study and future plans, 2) Study Objective, 3) Personal Statement, 4) University Preferences. Mentoring session September 4-19, 2023. Deadline of online application to be submitted to IIE portal on September 20, 2023 -> include 4 schools you proposed

4 September 2023: Testing Requirement and Schedule (TOEFL iBT, GRE General, GRE Subject or GMAT) and confirm participation.

11 September 2023:  A: Fulbright Visiting Students Program: Selected for AMINEF Test Preparation Program (GRE General)”. Sign agreement form, deadline 13 september 2023.  A: TOEFL iBT and GRE General Test Registration Confirmation

13 September 2023: GRE/TOEFL preparation by Kaplan Edupac in Jakarta -> Only get GRE course from 15 september 2023 - 3 october 2023

19 September  2023: M: submitted online application, deadline 20 sept 2023 A: email to revise online application form. deadline 21 september 2023, 10:00 pagi 

20 September 2023: Fulbright Placement Webinars 2024-2025

27 September 2023: AMINEF Test Preparation Program (GRE): Internet Allowance -> Reimbursement

15 September 2023: GRE DAY!!

16 September 2023: TOEFL IBT DAY!!

18 September 2023: A: Submission plan from IIE. PIC kontak untuk revisi dengan arahan tambahan M: koreksi/making sure perihal review submission plan dari IIE and their school proposal. Penyesuaian dengan format fulbright AMINEF, meaning IIE kadang kurang detail.

19 September 2023: Peraturan communication with the University(s) or IIE

22 September 2023:  M: RE: SUBMISSION PLAN

31 September 2023:  M: to proceed with the submission plan + relayed my intention to do a Direct Apply to 1 university.

2 Oktober 2023: Hasil TOEFL IBT & GRE (TOEFL: 92, GRE: verbal 146, quantitative 146, analytical 2.5) 

3 Oktober 2023:  M: to proceed with the submission plan + relayed my intention to do a Direct Apply to 1 university. IIE Placement Services: Protocols for Fulbright Candidates -> include: Submission Plan Review/Approvals (The final list of U.S. institutions to which you will be applied by IIE) and negotiating period

13 Desember 2023: DRAFT support letter from AMINEF to be attached in the direct apply for another school

26 Januari 2024: Fulbright Placement Webinar Series 2024-2025: Understanding the “waiting period” during the placement process

21 Febuari 2024:  A: SUBMISSION RESULT -> Admitted to Rutgers, The State University of New Jersey. Deadline TBA, Total cost 67.704

22 Febuari 2024: Certificate from KAPLAN Edupac

11 Maret 2023: A: SUBMISSION RESULT -> Rejection from University of Pennsylvania

12 Maret 2024: M: ask for breakdown the variable for the estimated costs for Rutgers University.

21 Maret 2024: A: breakdown cost for Rutgers University. A: SUBMISSION RESULT -> Rejection from Georgia Tech

1 April 2024: A: SUBMISSION RESULT -> Admitted to University of Florida. Deadline 18 April, Total cost To Be Announced (TBA) 

4 April 2024: M: Ask for IIE to negotiate the Shortfall (SF) into a “within grant” status by asking for either 1) higher cost-sharing offer or 2) TA/RA/other project A: We will ask to IIE to reaching out to Rutgers to negotiate additional cost-share on your behalf.

8 April 2024:  M: Please do so, as UoF deadline is approaching, as i believe will be next Monday 8/04/24 due to AMINEF's policy on 10 days before official deadline of 18th April.

8-15 April 2024: AMINEF Eid Mubarak Holidays.

12 April 2024:  A: Day-3 reach-outs to fellow candidate for their upcoming deadline on 15 April.

14 April 2024: M: URGENT: D-3 Following Deadline -> confirmation/questions about following deadline

15 April 2024: A: IIE shared the updated budget for Rutgers which include cost sharing. However, it does not eliminate the shortfall. The updated shortfall is down from $29,704 to $12,928. -> RU granted cost sharing, UoF pending cost sharing (then:  23.763). RU total cost 50.928, UoF total cost 61.763 -> need to confirm your decision on U Florida before Apr 18, RU Deadline TBA. + pertanyaan AMINEF untuk estimated personal funding A: arahan untuk membuat bank notes melalui email: Funding Documentation Accepted for Fulbright Student Visa Sponsorship M: estimated personal funding

16 April 2024: A: We are certain that IIE had done their best in negotiating cost-sharing to each university in your plan. We will forward your email to IIE for (additional) cost-sharing to Rutgers and U Florida. Please note that it is not guaranteed and you will need to pass the offer with a reply deadline of April 18 if there is no news and you could not afford any shortfall.

17 April 2024: M: ask for a breakdown of the cost to RU. Max SF i could take. Asking about contract termination from FB. A: Rutgers (#2 preference option) has already confirmed a flat tuition award of $16,776 and with this award, it reduces the shortfall to $12,928. IIE Placement requested additional cost-share and is awaiting reply. You also had admission at U Florida with a shortfall of $23,763 and the deadline is 4/18/24. Since U Florida personal balance is so large, we assume that we should let the U Florida offer expire and will wait for a funding update from Rutgers as the reply deadline is not set yet. Please let us know how you would like to proceed with this and confirm your approval to let the offer from U Florida expire.

18 April 2024: DEADLINE for UoF confirmation M: Ask for direct application to Portland State University

Character limit. Click for next part.

[haengbokhaja-muti]

[Aktualisasi] Semiotika Kota: Pertarungan Ideologis di Ruang Urban

-Tulisan pribadi- Kasus: Plus Jakarta dan Program Bandung INTERNational Alih-alih menjadi Smart City, kini hanya produk semiotik.

Sungguh disayangkan, hal-hal yang mampu memperbaharui kota dengan ide dan budaya terbaru dalam sistem yang kolot selalu berakhir dibubarkan. Bukan hanya satu, tapi dua; Beda tataran kota, beda misi, tapi periode yang sama. Bukankah kita ini kini merupakan objektifikasi politik?

Awal mula Plus Jakarta berangkat dari permasalahan bahwa kota ini tidak punya visual identity, serat makna dan haus eksistensi. Benar saja, bisa dibilang begitu. Sebuah kota besar yang masih anonim jika disandingkan dengan New York, Seoul, Amsterdam. Maka dibuat lah satu, by design, yakni Plus Jakarta. Adapun, program Bandung INTERNational keluaran Bandung Command Center (BCC) merupakan implikasi dari program jangka panjang Smart City, “impian” semua kantor Komunikasi dan Informatika dari jajaran kementerian maupun kedinasan.

Keduanya kini antara sudah berhenti atau sedang diberhentikan. Hingga tahap ini bisa difinalisasikan, maka kita sudah bukan suatu gaungan dari cita-cita yang mulia itu. Kita bukan komunitas lagi, kita tidak punya hak untuk ikut serta semata hanyalah karena satu-satunya alasan bahwa kita merupakan warga yang ingin berdedikasi.

Naif, memang. Idealis. Sebut saja apa yang ada dalam pikiran kamu sebagai pembaca. Kenyataannya, orang-orang yang ada di dalam keluarga besar ini terjerat ke suatu paradigma bahwa kita bisa mengubah pandangan dan kedudukan warga; terutama mengenai anak muda. Orang-orang ini kemungkinan besar percaya dalam pandangan politik kedua, yakni bahwa politik dilihat sebagai suatu kerja sama. Politik berdiri sebagai praktik dan institusi yang mengandaikan bahwa sebuah masyarakat telah menyelesaikan perselisihan kepentingan atas uang, pengaruh, kebebasan, dan kesukaan.

Dan dengan pemberhentian semua itu, maka gagal lah kalian selaku panitia dalam semua narasi besar ini. Tenang, bukan, bukan kamu yang benar-benar mengerahkan waktu, tenaga, ide untuk memberi asupan visual, bahasa, kerja sama, dan sebagainya; melainkan mereka yang mencetuskan grand design, serta mereka yang terlampau kolot dan sangat-amat-sangat-setuju dengan paradigma politik pertama yakni bahwa politik dilihat sebagai perjuangan untuk kekuasaan, yang berfungsi untuk merawat kekuasaan atau untuk menentangnya. Ini semua hanyalah ihwal kontestasi politik, ternyata.

Hal yang menjadi pertanyaan kemudian adalah: Apakah penyelenggara kurang mempunyai “willingness” untuk mendesain program yang sustain?

Disclaimer: This is (not) a political statement. Tulisan ini tidak diintensikan dibuat dengan penghayatan, hanya menggambarkan fenomena post-modern dan pertarungan kekuasaan atas kota yang dimiliki bersama.

Kebebasan di Ruang Urban

Budaya dalam Era (Post)modern

Sekarang, saat ini, kita berada dalam era peralihan. Periode dimana era modern dan postmodern hidup berdampingan. Sulit menarik perbedaan yang jelas dalam budaya modern yang dihasilkan di era lahirnya hyper-reality: era postmodernisme.

Suatu visual dalam bentuk logo di era ini bisa dilihat sebagai produk/warisan budaya modern. Logo dikonsepkan sebegitu dalam dan dieksekusi sebegitu minimalis, tipikal output era modern; serba “seamless” --yang tentu saja, didesain sebagai penggait anak muda, generasi paling kreatif di tiap periode; yang fungsinya sebagai juri yang memvalidasi output-apapun-itu sebagai aktual. Konsep logo pun menawarkan pembentukan wacana dan gambaran ide dari berbagai warna-warni identitas yang hadir.

Lantas bagaimana bisa dikaitkan postmodernisme? Dalam kasus ini kita mengerti bahwa entitas logo yang dibuat by design tersebut merepresentasikan wajah dari warga kota dan berbagai corak di dalamnya. Logo ini diwacanakan bukan sebagai gambaran institusi/organisasi, melainkan atas nama Kota Jakarta. Inilah saat di mana hyper-realitas lahir. Logo dihadirkan dengan sajian Modern, namun menggunakan pemasaran brand Postmodern –yang notabene merepresentasikan sebuah emosi, seperti klaim “Plus Jakarta adalah wajah kota dan warga Jakarta”.

Di sini, kita memainkan peran. Brand Plus Jakarta yang hadir di tengah kekosongan visual identity kota menggantikan wajah asli yang ada. Ini bukan lagi suatu imitasi atau reduplikasi, menurut Jean Baudrillard, melainkan penggantian tanda yang nyata (jatidiri Jakarta: warga dan seisinya) dengan yang nyata itu sendiri (logo sebagai identitas). Brand ini berbentuk hyper-real, ia bukan lagi berupa (kenyataan) representasi wajah/warga kota yang tadinya diintensikan seperti itu. Plus Jakarta berhasil menjadi output hyper-real, hanya karena ia telah menjadi wajah dan emosi itu sendiri.

Eksistensi

Marilah berpikir ke belakang sebelum semua hal ini hadir dalam kesadaran kita semua. Izinkan saya mengaitkan hal ini dengan perihal eksistensial. Izinkan saya, menjelaskan mengapa proyeksi atas (keberagaman) identitas harus diadakan.

Berikut adalah pidato Sartre dalam “Eksistensialisme adalah Humanisme” –silakan anggap istilah ‘manusia’ bisa ditranslasikan secara semiotika (terhadap ihwal apapun yang eksis beserta segala upaya yang dikerahkannya).

Sebelum proyeksi diri itu, tidak ada apa pun yang eksis; bahkan tidak dalam intelegensi ilahiah. Manusia akan mendapatkan eksistensi hanya ketika dia telah menjadi sosok yang ia proyeksikan—bukan semata sosok yang mana ia ingin menjadi sepertinya. Jika eksistensi benar-benar mendahului esensi, maka ia bertanggung jawab atas apa dirinya. Jadi, efek pertama dari eksistensialisme adalah membuat setiap manusia sadar akan dirinya dan menjadikannya bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dan ketika kita mengatakan bahwa manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri, kita tidak memaksudkan bahwa ia bertanggung jawab HANYA atas individualitasnya sendiri, melainkan bahwa ia bertanggung jawab kepada seluruh manusia.

[...] Selanjutnya, jika eksistensi mendahului esensi dan kita ingin eksis sembari membentuk citra kita, citra itu valid bagi semua orang dan bagi keseluruhan era kita. Dengan demikian, tanggung jawab kita jauh lebih besar daripada yang mungkin kita duga, karena ia menyangkut seluruh umat manusia. Jika saya adalah seorang pekerja, [...] dan jika saya memilih untuk menunjukkan bahwa pengunduran diri adalah, bagaimanapun  juga, solusi yang paling cocok bagi manusia, [...] maka saya tidak berkomitmen sendiri  –saya memilih untuk mengundurkan diri atas nama semua orang– dengan konsekuensi tindakan saya terkait pada seluruh umat manusia.

[...] Manusia adalah orang yang pertama-tama eksis. Lalu dia mengambil wujud materi dalam dunia, menjumpai dirinya sendiri, dan hanya setelah itulah ia dapat mendefinisikan dirinya sendiri. Ia tidak akan menjadi apa pun hingga saat itu tiba, dan kemudian ia akan menjadi bagaimana ia menjadikan dirinya sendiri. Manusia hanyalah apa yang ia proyeksikan atas dirinya sendiri. Ia eksis hanya sampai tingkatan ia mewujudkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, ia tak lebih dari gabungan tindakan-tindakannya.. bertanggung jawab atas siapa dirinya. Bebas. Dikutuk untuk bebas. Berkomitmen untuk hidup.

Maka kembalilah kita ke masa kini, masa saya dihadapkan dengan suatu ambiguitas besar di 14 Januari 2023 (Dibekukannya Plus Jakarta) maupun 11 September 2021 (Selesainya masa Batch 3 BCC, yang kemudian berlanjut hanya hingga Batch 4 dan setelah itu pembubaran program total). Masih dengan tulisan Sartre, yakni:

“...Dan dalam kebebasan berkehendak itu, kita menemukan bahwa ia sepenuhnya bergantung pada kebebasan orang-orang lain, dan bahwa kekebasan orang-orang lain bergantung pada kebebasan kita sendiri.” Tentu saja, kebebasan sebagai definisi manusia tidak bisa bergantung pada orang-orang lain, tetapi ketika komitmen turut dilibatkan, saya harus menghendaki kebebasan orang lain sebagaimana saya menghendaki kebebasan saya sendiri.

Tidak ada yang tidak bisa bilang bahwa apa yang saya kerjakan selama ini direduksi menjadi objektifikasi politik semata. Maka secara singkat saya nyatakan,

Pihak pencetus grand design; dan

Keseluruhan warga kota

bertanggung jawab atas eksistensi wajah nyata terbaru kotanya.

Mitos dan Naturalisasi

Apa yang sebetulnya terjadi ketika sebuah “tanda” digunakan secara konsisten dalam peradaban/budaya? Rolland Barthes menyimpulkan bahwa tanda tersebut kemudian akan menjadi mitos.

Mitos adalah suatu wacana yang mengambil alih realita –konotasi dominan yang telah diterima dari sebuah tanda. Contoh, orang berlanyard Coach dan bawa cork-circle adalah bisa jadi seorang buruh SCBD. Who knows? Contoh lain, orang punya kening yang menghitam ditafsirkan sebagai orang yang alim.

Selanjutnya, jika suatu mitos sudah bergaung kesana-kemari, maka ia telah masuk dalam proses naturalisasi atau penerimaan kepercayaan atas sebuah konotasi tanda. Ini sudah menjadi sebuah media yang membentuk ideologi masyarakat melalui penggunaan tanda yang berulang.

Benar, Plus Jakarta sudah menjadi mitos dan sudah masuk dalam kesadaran kita semua. Branding dari Plus Jakarta berhasil menginfiltrasi kota dan menjadi sebuah tanda, realita. Ditambah dengan adanya Peraturan Gubenur No. 58 tahun 2020 tentang Penjenamaan Kota Jakarta maka memang final dan nyata perihal adanya City Branding dan Visual Identity kota kesayangan kita ini.

Identitas ≠ Jati Diri

Lucu, ketika identitas dan jatidiri sama-sama diterjemahkan sebagai “identity” dalam bahasa inggris. Namun kamu perlu tahu lebih dalam, bahwa identitas bukanlah jatidiri. Maka, counter-argument seluruh essay ini adalah paparan fakta bahwa idetitas Plus Jakarta, mau bagaimanapun, tidak bisa melambangkan jatidiri warga kota.

Singkatnya, jatidiri adalah segala yang khas dalam diri seseorang karena merupakan anugerah dari YME sehingga sifatnya intangible. Sementara identitas, hanyalah representasi dari apa yang nyata (sebuah simulasi) sehingga sifatnya tangible. Di satu sisi, identitas bisa berubah; sementara jati diri akan selalu melekat.

Maka sebetulnya, Plus Jakarta adalah seyogyanya sebuah identitas. Dan benar, jika menghilangkannya, maka kota ini akan berada dalam kondisi krisis identitas; namun tidak akan pernah dalam bentuk kehilangan jatidiri.

Kota, Wacana, Kuasa

Coba bayangkan kota ini, apa yang kamu bayangkan? Bangunan tinggi? Pusat kota? Jalan Tol? Maka ubah itu semua menjadi sebuah teks; sebuah wacana atas berbagai kemungkinan kerja sama dan finalisasinya, sebelum ia berhasil menjadi suatu lingkup binaan dan segala yang bisa kamu bayangkan sekarang.

Kota ini adalah kumpulan wacana, suatu ‘lansekap semiotik berisikan berbagai tanda’ dari tanda seni, kuasa, politik, dan sebagainya. Suatu teks kompleks yang tidak lahir dengan begitu saja, namun telah melalui benturan berbagai kepentingan. Kota ini adalah representasi sebuah konsep yang berhasil hadir dan berkembang dalam pikiran, bahasa, dan kebudayaan manusia. Itulah alasan orang-orang berebut kepentingan di sini, orang-orang bertaruh menghadirkan wacana baru (bisa berbentuk legacy) dalam kebudayaan manusia --singkatnya karena kota ini adalah sebuah wilayah kontestasi.

Politik dan Ruang Publik

Pembentukan wacana memungkinkan berbagai hal –ide, kepentingan, politik, ideologi—masuk ke dalam kehidupan sosial masyarakat. Ketika sebuah ide muncul di dalam sebuah wacana dan dihadirkan ke publik luas, maka dengan sendirinya ide tersebut menjadi bagian dari realitas dan dinamika sosial.

Memang benar bahwa pengalaman rutinitas memaksa/menginjeksi mitos ke warga. Tapi saya mau bertanya.

Apakah kamu merasa konsep dan visual turunan Plus Jakarta tidak mengindahkan estetika dan etika?

Apakah kamu merasa dengan adanya Plus Jakarta kemerdekaan tanda atas gambaran warga dan Kota Jakarta di ruang publik telah direnggut, atau justru penggambarannya dipermudah dengan hadirnya representasi baru?

Apakah kamu merasa kiprah dan sepak terjang Plus Jakarta jauh lebih besar diprivatisasi untuk kepentingan kelompok atau individu?

Jujur aja. Jujur banget. Jujur sekali. Sebagai seorang desainer, seorang yang mempelajari ilmu perkotaan dan kritik arsitektur, juga paling penting yakni sebagai seorang warga Jakarta. Izin, bapak-ibu yang mulia, saya memiliki pilihan untuk menyampaikan pendapat dan berdebat perihal ini di ruang publik.

Bahwasannya kenyataannya adalah:

Sebelumnya tidak adanya visual identity yang dimiliki Kota Jakarta

Kalaupun sebelumnya ada visual identity Kota Jakarta, maka umumnya hanya sebatas logo dan tagline untuk kepentingan pariwisata; tidak ada riset mendalam perihal representasi budaya, konsep yang matang serta menarik, dan aturan berupa guideline atau brand book.

(Chilton, 2004: 49 dalam Jaelani, 2020) Tidak ada keraguan bahwa jika kita fokus kepada bahasa dan politik, kita harus fokus kepada kebenaran dan kepalsuan di dalam dunia nyata yang mana orang tertarik atau orang menderita merupakan sesuatu yang nyata. -> Pertanyaannya, dengan adanya Plus Jakarta, orang tertarik atau justru menderita?

Lantas, kehilangan Plus Jakarta memang tidak akan menghapus jatidiri Kota Jakarta karenaa itu cuma salah satu identitas saja, sebuah tanda pengenal. Namun usaha yang dibangun dibalik semua itu dalam menghadirkan identitas visual yang tidak malu-maluin untuk disandingkan dengan branding kota besar lain seperti New York, Seoul, dan Amsterdam akan masuk ke tong sampah dan tenggelam di dasar laut.

Maka kembali ke pertanyaan di premis pembuka tadi.  Apakah penyelenggara kurang mempunyai “willingness” untuk mendesain program yang sustain? Mungkin ini hanya bisa di jawab oleh waktu. Wacana sudah dilemparkan, ideologi sudah masuk ke kesadaran orang-orang, maka jika Pergub No. 58 tahun 2020 tentang Penjenamaan Kota Jakarta tidak diubah menjadi Perda, apalah daya semangat warga (jika tidak dipolitisasi) bisa digunakan untuk kebaikan bersama. Kekuatan satu-satunya sekarang cuma ada di kesadaran warga.

Saya menyayangkan dinamika yang terjadi di Jakarta dan polemik penggunaan brand kota ini minggu-minggu kemarin. Tambahan, untuk Bandung, semua gerakanmu juga bisa diteruskan. Semua, asal kepalanya punya political will. 😊

Menimbang perihal utamanya prinsip good governance dalam menjalankan pemerintahan, maka saya tutup sesuai kata Jejen Jaelani selaku penulis yang menginspirasi sebagian besar tulisan ini.

“Bahwa sesungguhnya, sebuah kota yang sehat, idealnya dibangun atas dasar partisipasi aktif warga dalam bentuk apa pun.”

Lihat juga: 6 Smart City Indicators, Good Governance

Bacaan lanjutan:

[1] Annisah, (2017). Smart City Planning Proposal: Smart Governance for Regional Government of Mukomuko Regency. Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi8(1), 59-80. Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/233812-usulan-perencanaan-smart-city-smart-gove-d5e8410f.pdf             

[2] Leclercq, E.M., Rijshouwer, EA. Enabling citizens' Right to the Smart City through the co-creation of digital platforms. Urban Transform 4, 2 (2022). Retrieved from https://doi.org/10.1186/s42854-022-00030-y

[haengbokhaja-muti]

JAKARTA

Nama saya Mutiara Indah, seorang penikmat langit. Dan saya sedang ingin bercerita... Saya lahir di Jakarta tahun 1999 dengan kedua orang tua asli Gombong dan Kebumen. Seumur hidup saya, saya didoktrin dan dijelaskan bahwa saya merupakan orang Jawa. Sekalinya orang bertanya, “kamu asal mana?” saya menjawab “Jawa”. Tidak pernah sekalipun terlontar bahwa saya orang Jakarta, yang kenyataannya ialah sepenuhnya benar yaitu bahwa saya orang betawi asli. Walaupun darah yang mengalir di tubuh saya memang darah Jawa, namun apakah itu membuat saya lebih kental dengan kepribadian Jawa dibanding Betawi? Ternyata tidak.

Setelah 16 tahun hidup di Ibukota, baru tahun ke 17 saya menyadari bahwa saya benar-benar orang Jakarta. Di tahun ke 17 ini saya minggat dari kota metropolitan tersebut ke daerah yang punya ruh ‘Jawa’ utuh. Di sini jika orang bertanya asal saya dar imana, saya katakan “Jakarta”. Ironi… tiba-tiba saya berubah asal usul. Sebetulnya saya pun sudah punya rencana dari jauh hari untuk minggat dari kota yang penuh sesak itu. Dengan berdoa agar ditempatkan di Jogja ataupun Malang, beruntunglah saya bisa mendapat tempat di Malang, kota di mana masih banyak ruang yang lapang untuk individu-individu berkelana dan mengenal tanah Indonesia.

Jakarta di mata saya adalah kota kejam yang mengurung kebahagiaan. Anda tidak bisa bahagia jika diapit tembok-tembok besar yang menakutkan. Kerap kali saya menuliskan keluh kesah saya dalam sebuah tulisan. Puisi memang teman baik saya, tempat saya bisa mengadu tentang keresahan saya mengenai apa pun. Namun dari genre-genre tulisan yang paling saya suka, sering kali tanpa sadar ialah mengenai daerah asal saya…

“Suka Cita”

Kamu bilang semua ada di sini

Sejujurnya untukku, kamu tidak menemukan apa pun selain bising yang memuakkan

Berhentilah mengajakku untuk menemanimu menyusuri pasar kota yang belum kamu telusuri!

Ajaklah aku berdiam diri,

Berteman dengan sepi di hamparan luas yang bertemu langit biru

Sehingga kamu pun tahu,

Bahwa awan pun bersuka cita menemani kamu dan aku. 

•

Tulisan ini menceritakan mengenai suatu keadaan dan kerinduan akan tempat yang susah Anda temukan di Ibukota tercinta. Sebuah ruang. Yang luas, asri dan bisa meredam pikiran. Mungkin ada, beberapa jogging track dan tempat perkemahan namun ya itu-itu saja. Monoton. Pemerintah belum terlalu mengedepankan kebutuhan manusia akan alam di Jakarta.

Jika Jakarta diubah perlahan dengan memberdayakan alam yang kita punya, lama-lama Jakarta bisa menjadi seperti Venice dengan mengoptimalkan penggunaan sungainya. Entahlah mungkin itu terlalu berandai-andai. Tapi saya suka berandai-andai dan saya suka keheningan dan sunyi jikalau saya sedang meratapi alam. Bahagia itu sederhana.

Serta dalam puisi, saya menceritakan bahwa teman-teman saya sering mengajak saya menyusuri pasar kota. Pasar kota tersebut ialah yang saya manifestasikan dalam perkataan “tembok-tembok besar” sebelumnya, yaitu pusat perbelanjaan modern (mall). Jakarta membudayakan kebahagiaan semata dan tidak jangka panjang. Pusat perbelanjaan memang tempat menghilangkan suntuk dengan banyaknya fasilitas yang ditawarkan, tapi tidak perlu juga semua sudut kota ini dijadikan tempat perbelajaan. Memangnya warga Jakarta itu punya mesin uang? Kadang yang gratis dan alamilah yang menyembuhkan.

Berjalan di tanah ibukota berarti berjalan mengitari gedung-gedung tinggi. Gedung tinggi yang cantik namun memberikan prasangka waspada bagi pendatang baru. Entah praduga apa, namun itu benar adanya. Jakarta terlihat angkuh dengan bangunan-bangunan di dalamnya. Sering kali pun terlihat ketimpangan si kaya dan si miskin, jika Anda menyadari. Sering kali lokasi suatu pusat perbelanjaan modern dibangun di samping rumah-rumah kumuh. Ironi.

Yang saya paling benci ialah budaya hedonisme warga Jakarta. Berpindah dari satu mall ke mall lain. Tidakkah ragamu capek? Duduk dibawah AC, tidakkah pikiranmu dingin? Saya penasaran. Sungguh saya tidak bisa menyamakan pikiran saya dengan sebagian besar warga Jakarta. Saya rasa mereka sangat menyukai fasilitas ini, toh mereka terlihat baik-baik saja dan sangat bahagia. Tapi apakah itu kebahagiaan yang murni? Saya pernah membaca sebuah kata-kata “Tak perlu iri, kita punya sepi sendiri-sendiri. Jika hidup orang tampak meriah, itu karena sepi dirayakan dengan mewah." Mungkin ini saya saja yang iri, terhadap mereka yang bisa menerima Jakarta apa adanya.

“Jakarta”

And I thought summer was the time to be free

Summer is the time to be humane and you are supposed to have a walking spree

Go with your fam to see a land full of tree

But I only see buildings crowding up becoming the new sea

 Plenty people there, would you rather get dragged inside or flee?

No corners was planned to be an open space

No corners was made for you to finally dance

 And now,

Now you could only wish for a greener place

•

 Percaya atau tidak, saya khawatir jika saya diterima di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Swasta ataupun Negeri, entah apa pun itu, tapi di Jakarta. Saya yakin saya akan jenuh tingkat dewa dan berpikir bahwa masa muda saya disia-siakan begitu saja dengan lanjut belajar di tanah ibukota. Jakarta memang impian banyak orang, orang dari pedalaman, orang pinggiran yang ingin ikut merasakan tren kekinian. Tapi apakah Anda mau menghabiskan waktu di tengah kemacetan yang membuat pilu?

Sebetulnya saya bukannya minta agar Jakarta diubah 180 derajat sehingga menjadi seperti sedia kala atau bahkan diberhentikan pembangunannya. Saya sangat bersyukur justru infrastruktur di Jakarta dibangun lebih banyak dan lebih memadai lagi sejak tahun 2016. Namun yang saya minta ialah agar pemerintah memperhatikan bahwa rakyatnya tidak melulu ingin sebuah tempat rekreasi yang mewah. Pernah saya dengar petuah “Hidup dan kehidupan. Manusia dan kemanusiaan”. Pikir saya senjata yang bisa memanusiakan manusia hanyalah alam dan budaya.

Saya suka berjalan menyusuri kota, alangkah beruntungnya di Jakarta terdapat moda transportasi berupa busway yang murah dan punya banyak armada. Seorang anak SMA yang suka berkelana namun belum bisa berkendara sangat suka dengan hal-hal yang seperti ini. Busway tentu sangat membantu, pun bisnya sendiri sejuk dan bersih. Hanya di beberapa waktu saja bis ini dipenuhi oleh orang-orang yang ingin berjalan dari atau kembali ke rumah. Kebahagiaan yang saya dapatkan ialah kemudahan, akses kesana-kemari dengan budget yang cukup irit sangat menyenangkan hati.  Belum lagi jika jalan bersama teman ramai-ramai menuju suatu tujuan. Walaupun, entah tujuan akhirnya sering kali tetap sama saja yaitu berakhir di gedung perbelanjaan.

Ada cerita lain, dari perjalanan yang saya lakukan ke Bromo yang bisa saya petik hikmahnya karena punya benang merah dengan cerita ini. Yang saya rasakan saat berjalan menyusuri Bromo ialah betapa mengerikannya jalanan pedesaan yang sering kali tidak rata. Praduga buruk sebelum jalan menuju Bromo pun benar, saya yang kurang terlatih mengendarai motor di jalanan yang bergejolak pada akhirnya jatuh dan tidak bisa melanjutkan mengendarai motor saya sendiri. Seorang teman saya memberitahu bahwa jalanan di pedesaan memang tidak semulus jalan di ibukota. Sejak kejadian itu saya belajar untuk tidak sok tahu dan tidak selamanya pengalaman bisa saya samakan di mana saja. Saya juga dibuat bersyukur jadinya.

Namun mau bagaimanapun, kebahagiaan yang paling hakiki ialah rumah yang saya tinggalkan. Sebuah tempat bernaung keluarga kami. Jika disuruh seharian saja berdiam dikamar aku pun sudi. Jika memikirkan tentang rumah, memang yang paling cepat terlintas di benak ialah kamar saya sendiri. Mungkin tempat itu sudah bergelut di relung hati. Cukup memikirkan berapa sisa malam lagi di Malang sebelum bisa mendekap ke kasur dan tidur di ssana pun sudah membuatku bergairah lagi.

Jakarta… tunggu aku kembali.

 “PULANG”

Dan di pertengahan bulan menanjak

Aku masih saja diperingatkan

tentang asal yang aku tinggalkan

 Jangankan lingkungan,

kehangatan kota ini saja sudah mengguyur dingin ketegaranku

Walaupun tentram namun aku merasa sayu

 Jauh dulu aku memimpikan untuk pergi

Jauh, jauh dari tempat asalku itu

Mendekati negeri berpendidikan tinggi,

mendekati pribadi yang mandiri

 Aku hanya bisa menunggu…

Menunggu untuk kembali memijak tanah asalku

Untuk berkenalan kembali

Untuk mulai jatuh cinta lagi dengan rumah yang sudah lama tidak kujumpai

•

[haengbokhaja-muti]

They are a Queer, but not Him: Jang Bong Hwan is back!

Dwipangga tidak mengubahku, aku mengubah diriku. Akulah yang memilih takdirku. Untuk apa aku pergi ke Kamandanu, bocah polos itu tidak tahu apa-apa tentang hidup. Bocah yang malang, bodoh, dan lugu. Ilmu bela diri yang kamu uleti tidak menghasilkan apa-apa kecuali menguatkan dinding yang tidak bisa aku terobos. Aku kutuk kekerasan hatimu itu, untuk apa? Hingga Dwipangga mencariku di Candi Walandit lalu kau berkata: Bajingan! Andai saja kamu mau mendengarkan teriakanku, akan kusesali perbuatanku. Lantas aku melompat ke jurang dan itu adalah hukuman untukmu. 

Ini aku, terbangun di masa depan. Kutulis ini untuk balasan dendam, karena akulah Dewi Nari Ratih dari masa lampau. Kamu harus percaya.

Minggu, 14 Febuari 2021.

Sudah kujelaskan bahwa aku adalah Nari Ratih dari Menguntur. Apa kamu percaya? 

Benar, baru saja aku membual dan membuat kalian membaca sesuatu yang amat tidak masuk akal. Hahaha. Barusan itu adalah fiksi, bahkan bukan alur asli dari kisahnya Nari Ratih. Mungkin bisa saja aku mengaku sebagai Sri Tanjung dari kisah Banyu Wangi atau menjadi Tribhuwana Wijayatunggadewi sebagai Ratu Majapahit. Yang mana yang sekiranya akan lebih keren ya?

Kembali ke dalam tulisan-tulisanku tentang, sebutlah, seni. Kalau kubilang bahwa hidup aku, hidupmu, hidup kita semua adalah jalan cerita di sebuah buku komik, apakah kalian tidak percaya juga? Bolehkah aku mengimajinasikan Lauhulmahfuz sebagai sebuah buku dongeng? Dengan mengimani itu, bukan kah dalam kata lain, hidupmu dan hidupku dengan takdirnya masing-masing adalah sebuah cerita? 

Apa yang sekiranya akan terjadi jika si pemeran cerita mengetahui bahwa dia hidup dalam sebuah buku? Haruskah kaget atau bahagia, bahwa dia akhirnya punya kesadaran diri? Hidupnya telah bertransformasi dari 3 dimensi menjadi 4 dimensi. Ketambahan indikator tambahan yang terus berjalan, waktu. Ya, waktu. Normalnya semua pemeran akan mengikuti alur yang sesuai dengan waktu alias kronologis. Namun di gerakan literatur post-modern, ternyata waktu menjadi unsur yang menarik dan kronologi bisa dipermainkan dengan unsur lain (misalnya, kesadaran jiwa) oleh sang penulis. 

Tulisan ini adalah review dari drama Mr. Queen, terutama pada 3 episode terakhir dan 2 episode epilogue tambahan (Bamboo Forest) sebagai episode yang meluruskan semua asumsi penonton. Ini adalah bentuk apresiasi untuk drama yang berhasil mengakhiri 2020 dan memulai 2021 dengan seru!

Hal tersebut lah yang terjadi kepada Kim Byeong-In.

Di episode 18 Kim Byeong-In sadar tentang perbedaan jiwa Ratu Cheorin. Terus dia jadi percaya bahwa Ratu Cheorin tetap ada di dalam tubuhnya. Lalu apakah Penulis memang membuatnya seperti itu? Ya, klaim Byeong-In dibenarkan penulis. Monolog Ratu Cheorin selepas ditembak oleh sniper di areal istana (episode 20) menyatakan kebenaran bahwa selama ini Ratu Cheorin hidup di dalam badannya sendiri, tapi tidak ingin keluar dan membiarkan Bong-Hwan mengambil alih untuk sebagian besar waktu. Hahahaha, kita semua adalah penonton yang dibodohi. Dengan ini sudah bisa dinyatakan bahwasannya entitas gabungan (Jang Bong Hwan-Ratu Cheorin) ini bukanlah karakter dekonstruksi yang dituntaskan!

Kemudian cerita berlanjut normal secara linear dengan kembalinya Bong-Hwan ke masa kini, itu juga menyatakan fakta lain bahwa era kerajaan Joseon sudah ada di masa lampau. Pengambilan 2 timestamp yang berbeda ini hanyalah faktor lain dari urutan kronologis yang memang menjadi salah satu kriteria dari aliran cerita post modern. Tapi masih ada yang janggal, apa penjelasan yang tepat bagi Byeong-In?  Dia semacam cenayang. Dia juga salah satu tokoh yang jadi simbol bahwa drama ini beraliran post modern juga.

Kim Byeong-In hampir semacam 'breaking the fourth wall' secara tersirat, tapi bukan juga. Dia tidak membiarkan penonton jadi unsur yang ikut bagian dalam cerita, tapi dia berhasil menebak jiwa Ratu Cheorin yang sifatnya tidak linear. Apa ya ini namanya? Kalau Byeong-In tau tentang wacana Ratu Cheorin yang pernah mengaku secara jelas bahwa dia adalah laki-laki dan dari masa depan, seperti yang pernah dia utarakan ke Raja Cheoljeong atau secara tidak langsung ke dayang Choi atau Hong-Yeon, berarti iya dia berhasil mempercayai hal metafisika yang keluar dari mulut Ratu Cheorin. Hal ini terdengar seperti omong kosong juga, untuk ikut percaya atas karakter lain dalam tubuh Ratu Cheorin yang tidak hidup secara kronologis. Kim Byeong-In boleh dikatakan berhasil menerobos dinding ke 3½.

Coba aku kasih contoh biar hal ini terasa nyata, pengakuanku sebagai Nari Ratih bisa kamu percaya gak? Kalau kamu percaya aku adalah tokoh yang pernah hidup di periode waktu Kerajaan Singhasari, kamu akan jadi apa? Haruskah kaget atau bahagia, bahwa kamu akhirnya punya kesadaran diri atas hal-hal aneh yang diluar kendali kamu tapi nyatanya benar dengan adanya kehadiran aku (yang kamu klaim benar dan kamu percaya)?

Ending mr. Queen adalah happy ending, dan sangat sempurna tapi justru kesempurnaannya itulah yang merusaknya. Jang Bong-Hwan kembali dan kisahnya tidak diperpanjang lagi, ia senang kembali utuh menjadi lelaki. Apalagi massa ototnya gak sama sekali berkurang dan itu sesuai dengan permintaan dia di epilogue Bamboo Forest! Tapi.. apa setelah itu? Apa maksud dari scene Bong-Hwan menatap langit di kota yang sibuk, terus bengong dan berpikir kritis bahwa keadilan akan terus berdiri? Hal ini gak menyelesaikan keresahan penonton tentang jati diri Jang Bong-Hwan yang kemarin-marin... Umm bisa aja di kehidupannya yang ini dia bisa bener-bener berubah menjadi Queer in real life, haha imajinasi yang liar! Inilah hasil dari open plot, versi china dan korea tidak sama-sama menyelesaikan ini dengan perasaan tenang.

[haengbokhaja-muti]

iseng edit bicoz I luv them. my ship doesn’t sail away, it flies in my memory.

[haengbokhaja-muti]

Mr. Quee(r): Mengenal dekonstruksi dari drama Mr. Queen

Jang Bong-Hwan, seorang koki yang hidup di abad ke-21 tiba-tiba jatuh ke kolam dan sekarat. Seketika ia membuka mata, era kehidupan dimana ia kembali sadar sudah berubah ke abad 19. Secara fisik, dirinya sudah tidak menjadi Jang Bong-Hwan melainkan Ratu Cheorin pada Periode Joseon.  Namun, bagaimana dengan gaya berpikir, bicara dan berlakunya? Ia masih bersikap selayaknya dirinya sebelum sekarat; seorang pria.

Oke. Singkat premis cerita yang menjadi hook yang paling menarik dari drama ini. Drama yang ringan dan lucu, tapi tanpa kamu sadari sesungguhnya ada makna tersirat di dalamnya. Penonton yang sudah melahap seluruh episode on-goingnya sampai kini (episode 10), pasti akan bertanya-tanya; "Lho, secara gak langsung ini drama tentang BL ya?" *bagi yang gatau, cari tau sendiri dan aku ga bertanggung jawab apa-apa sama kesadaranmuuuu!

Rasa-rasanya gaperlu ditutup-tutupin ya karena intinya drama ini ber-genre fantasi-romcom-historikal. Kenapa gak kutulis gender-bender juga? soalnya belum tentu ada unsur tersebut. Hingga episode terakhir, pemain utama Mr.Queen alias Bong-Hwan alias Ratu Cheorin, semacam hidup dalam satu tubuh atau bahkan dua tubuh. Lebih tepatnya dalam tubuh Ratu Cheorin di era Joseon yang baik-baik saja, dan/atau dalam tubuh Bong-Hwan di abad ke-21 yang sedang sekarat dan berada di rumah sakit. Ribet ya? sebentar.

Hingga episode 7, Jiwa Bong-Hwan pada tubuh Ratu Cheorin melekat dan menyatu, sehingga kesadaran penuh atas tubuh Ratu Cheorin bukanlah milik ratu melainkan Bong-Hwan. Sementara, jiwa ratu tidak pernah muncul sebelum episode ini dalam tubuhnya sendiri maupun dalam tubuh Bong-Hwan yang sekarat. Sampai di episode ini, ada plot twist yang intinya: tubuh Bong-Hwan yang sekarat di rumah sakit sedang dicelakai orang, dan itu berefek langsung pada badan ratu di era Joseon. Kemudian ketika tubuh Bong-Hwan bisa diselamatkan dokter (walau pada akhirnya masih sekarat di rumah sakit), tubuh Ratu Cheorin bisa siuman dan tak lama jiwa yang ada di sana bukan hanya Bong-Hwan saja melainkan juga ingatan-ingatan Ratu Cheorin (hanya ingatan-perasaan, tanpa kesadaran).

Sampai sini penonton dibawa sadar atas 2 timeline yang sedang berjalan dan jati diri yang tidak bisa dijelaskan. Jadi apakah ini termasuk BL? kamu yang berhak mendefinisikan persepsimu, tapi kalau aku.. Aku masih mengganggap jati diri Bong-Hwan dalam tubuh Ratu Cheorin dengan ingatan-perasaan yang kadang bukanlah dari dalam dirinya dan memaksa ia bertingkah seperti orang yang berbeda, adalah sesuatu yang memang tidak bisa didefinisikan.

Apakah ada terminologi untuk itu? Ya, ada yaitu "Queer". Queer yang berdiri sebagai "umberella term" dari LGBTQ ini adalah produk pemikiran aliran post-strukturalis. Berbentuk sebuah de-konstruksi dari unsur binary opposition dan logosentisme yang selama ini dipercayai kebanyakan orang. Queer adalah sebuah istilah bagi orang-orang yang tidak bisa diidentifikasikan. Mereka memilih untuk bersikap ambigu (bisa) dalam 2 hal; yaitu gender dan/atau orientasi seksual, tapi aku gak akan masuk ke penjelasan ke sana karena aku kurang pengetahuan tentang itu. Kita akan bahas tentang dekonstruksi dan queer saja ya!

Jadi dalam dunia yang menganut aliran strukturalis, terdapat sebuah binary opposition. Secara gampangnya bisa diartikan sebagai antonimitas, misal ketika terpikirkan kata meja, pasti akan terpikirkan akan kursi. Contoh lain yaitu sendok/garpu, makan/minum, bicara/menulis, perempuan/laki-laki, feminim/maskulin. Kepastian atas binary opposition yang dipegang oleh strukturalis ini kemudian dipertanyakan, memangnya dari 2 polar yang berjauhan tersebut tidak boleh ada yang hadir di antara?

Queer berbicara tentang bersikap di ranah abu-abu. Bersikap fleksibel, bersikap ambigu, bersikap tidak bisa dijelaskan. Toh memangnya mengapa ketika kamu tidak bisa dijelaskan? Kebenaran sejati bagi penganut dekonstruksi adalah bahwa ada di luar sana yang tidak dapat dipahami oleh binary opposition. Di luar binary opposition yang sudah jelas, ada kaum marginal yang masih tidak dianggap. Dekonstruksi mencoba menawarkan pemikiran kembali atas kaum-kaum itu. Dengan mencoba membawa kaum marginal ke permukaan, sudah tidak ada lagi yang dominan; dalam kata lain ini adalah upaya penghapusan binary opposition. Hal ini sesuai dengan prinsip dekonstruksi yang menolak logosentrisme alias notion of centre, alias kini ada yang bisa berdiri 'di antara'. 

Aku berani bilang bahwa jiwa Bong-Hwan/ jiwa Ratu Cheorin/ tubuh Bong-Hwan/ tubuh Ratu Cheorin dari episode 7 hingga episode terakhir semestinya adalah bentuk gambaran dekonstruksi itu sendiri. Ia menjelma sebagai queer, namun juga merupakan suatu manifestasi dari teori-teori dekonstruksi. Mengapa? karena selain 2 istilah tadi, ketika aku membicarakan Bong-Hwan-Ratu Cheorin, sesungguhnya aku gapernah lepas dari pembicaraan atas keduanya kan? entah dalam hal tubuh (bentuk) ataupun jiwanya (sikap-ingatan). Di sini kita berhadapan dengan istilah lain dalam dekonstruksi yaitu "trace" dan "metaphysics of presence".  "Trace" dimaknai sebagai jejak-jejak yang nampak dan yang tidak nampak, yang berkaitan ketika berbicara mengenai binary opposition; sementara "metaphysics of presence" dimaknai sebagai hal-hal yang dianggap lebih bermanfaat (atau privileged) karena keberadaannya sehingga menghasilkan logosentrisme. 

Selanjutnya aku akan sebutkan mengapa jelmaan Bong-Hwan/Ratu Cheorin adalah aplikasi dari teori dekonstruksi, namun sebelum itu kita identifikasi dulu teori-teori yang ada dan bagaimana jalur ceritanya sesuai dengan prinsip dekonstruksi. Binary opposition hadir dalam 2 persona di cerita, Bong-Hwan dan Ratu Cheorin; Trace dalam drama dihadirkan dengan perbedaan pembawaan 2 persona mereka, dengan Bong-Hwan yang playboy dan galak, sementara Ratu Cheorin yang sifatnya baik dan mudah terenyuh. Sebelum episode 7 mereka masih belum bisa diidentifikasikan, karena yang menggerakan tubuh ratu sebagai pemeran utama masih 1 pihak yaitu Jang Bong-Hwan. Kemudian selepas kejadian kritis di episode 7, ratu menjadi punya 2 persona yang beda dalam 1 tubuh. Hal tersebut bagi aku sudah bisa dikatakan sebagai manifestasi dari identitas yang tidak bisa dijelaskan atau "Queer". Dari sini, binary opposition sudah tidak ada ketika mereka berhasil melebur jadi satu, pemikiran Bong-Hwan yang tadinya berdiri sendiri sebagai notion of centre yang menggambarkan logosentrisme dan keberadaan dari metaphysics of presence, sudah 'diracuni' oleh ingatan-ingatan dari jiwa Ratu Cheorin sehingga kadang-kadang Bong-Hwan yang tinggal dalam tubuh Ratu Cheorin kerap 'kesurupan' dan menjadi perempuan. Itu juga yang kemudian menghadirkan keadaan 'di antara' dalam trace berbentuk sifat dari Bong-Hwan dan Ratu Cheorin.

Seru ya, bagaimana bisa melihat dengan jelas bentuk apa-apa yang diomongin orang, fenomena-fenomena yang gak kita kenal, bisa dihubungin dengan media yang menarik. Sampai sini aku mau bilang, tulisan ini merupakan wujud pengaplikasian materi kuliah yang aku suka! Kalau salah, tolong dikoreksi dan kalau benar.. tandanya SKS yang diberikan dosenku bisa aku pahami dengan baik:)

*Tambahan: bagi kamu yang sudah baca dan masih berpikir bahwa drama ini bergenre BL, kamu masih memprivilege kan persona Bong-Hwan di atas 2 identitas yang kini hidup di 1 tubuh.

[haengbokhaja-muti]

[Menyusuri Sungai Ciliwung, Condet]

“Nyok Bareng-bareng Kite Jage dan Kite Bangun Jakarta Timur” sebuah slogan yang tidak asing bagi penghuni Jakarta dalam daerah yang sering kali terpinggirkan.

Kalau kamu tahu, harusnya kamu juga akrab dengan Condet City. Kata orang, Condet itu adalah sebuah akronim dari Contoh Daerah Elit. Daerahmu daerah elit juga, bukan? Saking elitenya, pemerintah sering kali hirau, toh orang-orang di sini sudah kaya. Kamu mau apa? Juragan parfum ada di Al-Hawi, juragan metro 53 ada di Balekambang, juragan jalanan? Global itu. Sebagai alumnus saya berani bilang bahwa memang kadang kemacetan terjadi di depan sekolah, sebelum jam 7.30 pagi.

Disklaimer: tulisan ini ditulis oleh manusia yang mengaku punya sertifikat ‘Straight Outta Condet” berdasarkan asas ius soli.

Daerah ini istimewa, setidaknya bagi masa kecil saya, semacam Ssamundong tahun 1988. Dahulu Balai Rakyat sering difungsikan sebagai sebuah tempat pentas seni. Kamu akan menemukan sebuah pentas rakyat yang digelar di sana. Sampai malam pun, anak-anak masih banyak di sekitar acara. Mereka diperbolehkan menonton kegiatan itu, bahkan tak jarang juga ibu-ibu dan bapak-bapak ikut menyaksikan.

Condet dan masalah utamanya, banjir.

Sebelum saya pindah di tahun 2009, saya pernah mengalami satu kali peristiwa banjir besar di tahun 2007.  Kala itu banjir yang terjadi menenggelamkan ½ badan manusia dewasa dengan rata-rata ketinggian 160 cm. Ya, banjir setinggi pinggang menerobos rumah orang tua saya setelah hujan seharian. Kala itu, saya yang sedang diajak main kakak ke Jakarta Selatan tiba-tiba di telepon jam 2 siang untuk segera pulang. Darurat! Permukaan air sedang meluap, rumah akan segera dimasuki air cepat atau lambat.

Sontak saya dibawa pulang dan diminta langsung mengungsi ke rumah tetangga yang tidak kebanjiran. Kala itu saya yang umurnya masih bisa dihitung jari, tidak diperbolehkan ikut membantu mengambil barang dari rumah. Keadaan makin sore, orang-orang sudah banyak merelakan barangnya yang sudah tidak bisa digenggam. Liputan berita pun makin malam makin banyak yang datang.

Itulah ingatan saya akan Condet, akan Ciliwung. Sebuah Ingatan yang selalu akan terpatri dalam pikiran secara apa adanya. Anehnya, dulu pernah ada cerita baik yang dikisahkan oleh ibu saya mengenai aliran sungai ini. Tahun 80 atau 90an, katanya, ia masih bisa bermain-main di sungai itu. Lho? Memang sampahnya kemana? Ibu saya bilang sampah yang ada terpinggirkan, aliran sungai seringkali menyurut ketika kemarau datang. Dalam kata lain, sungai menjadi cetek dan aman serta bebas gangguan untuk dibuat bermain-main.

Kini yang saya lihat, jalan setapak berbentuk tangga di samping rumah orang tua saya untuk pergi ke bibir sungai pun kini sudah tertutup lumpur. Dengan itu tampak nyata bukti permukaan air makin tinggi. Lumpur makin menumpuk tinggi ke samping, kemungkinan pada bagian dalam air lumpur sudah berubah menjadi sedimen. Namun mungkin saya kurang jauh mainnya, saya harus melihat bagian lain dari Ciliwung.

Pemerintah di tahun 2015an sudah mencoba untuk melakukan peremajaan kali ciliwung, proyek revitalisasi dengan terminologi normalisasi maupun netralisasi sudah sempat dijalankan. Hasil yang telah dilakukan nampak jelas pada beberapa pinggir kali. Sungguh sangat apik dan rapi!

Menyusuri Sungai Ciliwung

Jalan pinggiran Sungai Ciliwung yang saya telusuri dimulai dari gang depan Gor Balai Rakyat Condet dan berakhir di Jembatan Kuning Poltangan. Barangkali jarak tempuh dari ujung ke ujung ada sekitar 2 kilo lebih. Kalau perjalanmu dimulai dari gang depan balai, kamu bakal ngerasa seperti mempunyai sebuah ‘secret getaway’. Rasanya seperti bukan pusat Jakarta, bukan pedalaman hutan, bahkan bukan pula terpinggirkan. Rasanya kayak ada ruang yang seharusnya memang ada buat kita; memang disana; memang di desain seperti itu. Rasanya seperti manusia yang dimanusiakan dan sungai yang dimuliakan.

Kamu tau keanehan Jakarta? Ketika diberkahi dengan ketenangan, mereka berpaling, namun ketika dihadapkan dengan keramaian, mereka bertatapan. Saya berbicara mengenai arah pandang ketika diberi 2 opsi; sungai dan rel kereta.

Jalan setapak ini menyusuri lika-liku Ciliwung, melewati bagian belakang Rindam. Sepupu saya bilang, ada lapangan tembak TNI di sana. Kami memutuskan untuk melihat sejenak lapangan tersebut dengan melewati perumahan warga sebelah sungai. Rupanya tak hanya lapangan tembak, namun ada perkebunan juga. Sayang sekali, barangkali area tersebut merupakan area belakang sehingga tak jauh dari sana terdapat tempat pembuangan dan beberapa area berserakan sampah. Sekalipun begitu, saya bersyukur bahwa mungkin ini lokasi pembuangan sampah dari jalan setapak sekitar sungai juga sehingga jalan tersebut selalu rapi.

Selepas dari sana, jalan setapak menuju Jembatan Kuning sudah tidak kondusif. Jalan beton berubah menjadi alas tanah. Jalur berebut dengan pengendara motor dan pengguna sepeda karena jalan beralas tanah yang seharusnya selebar  ± 3 meter tersebut tidak dipadatkan dan dibersihkan dari ilalang.

Jembatan Kuning Poltangan

Perjalanan disudahi di sini, di Jembatan Kuning yang ramping. Saya harap kamu tidak menjadi ringkih. Bebanmu berat, motor dan orang Indonesia yang senang berfoto ria.

[haengbokhaja-muti]

[How Do You Connect with Your Ancestors?]

Jadi semua ini berawal dari pertanyaan simpel, bagaimana caranya (merasa) terhubung dengan leluhur? Perasaan ganjil ketika diri ini merasa binggung atas basa basi "kamu orang mana?", akhirnya berakhir pada kesimpulan bahwa diri ini tidak memiliki keterkaitan maupun pengetahuan terhadap asal usul ibu dan bapakmu. Sejarah panjang dan pohon keluarga yang berbelit serta individu yang mudah lupa, benar-benar bikin kamu nggak ngerti yang namanya urutan panjang silsilah yang dilontarkan ibumu.

Pertama kali saya mengetahui pertanyaan tersebut, rasanya ada yang menggelitik. Wah memang seorang individu di era post-modern bisa terhubung dengan leluhurnya? Tapi setelah diamati, pertanyaan ini bukan tentang berkomunikasi melainkan untuk 'merasakan' adanya keterikatan.

Tahun 2020 akhir adalah waktu ketika tante saya menikah di Gombong, tempat masa kecil kebanyakan kerabat dan keluarga yang kini sudah dituakan. Gombong yang saya rasa hanyalah tempat singgah ketika pulang kampung, ketika berlibur, ketika mengunjungi saudara-saudara jauh. Berbicara mengenai Gombong, yang teringat itu Benteng Van der Wijck, Stasiun Gombong, Pasar Wonokriyo, Jalan Yos Sudarso, apalagi? Ingatan ini benar-benar lemah kalau diminta berbicara hal lain yang seringkali jarang terpikirkan. Kalau boleh cerita disela waktu mengunjungi Gombong kemarin, saya sempat mampir ke kafe Rumah Martha Tilaar. Di sana saya menemukan buku berjudul "Ngomong Gombong". Ada perasaan lucu sekaligus tertarik ketika berpikir bahwa kok bisa-bisanya saya yang sedang dalam fase mempertanyakan akar latar belakang diri, dipertemukan dengan buku semacam ini? Tentu saja saya beli, untuk berkenalan dengan kota yang selama ini berada di pelupuk mata.

Siapa sangka, ketidaktahuan saya atas kota ini, sampai tidak mengetahui bahwa Kasino Warkop mengaku putra Gombong. Loh kemana aja? hahahaha tidak apa.. dimaklumi, toh informasi itu sudah terhitung lintas generasi.

Buku "Ngomong Gombong" membeberkan banyak cerita, mengenai 2 versi asal usul kata Gombong; mengenai periode kekuasaan; mengenai silsilah, adat, budaya beberapa keluarga asli Gombong; serta mengenai bangunan-bangunan tua. Setelah membaca, ada satu hal yang ingin saya tanyakan ke dunia: untuk apa kalian ribut soal perbedaan Sunda dan Jawa? Mungkin pertanyaan ini lebih ke protes akan dogma yang ada dalam masyarakat. Penyelesaian saya ini kemudian hanya sesuai bagi putra dan putri keturunan daerah Gombong, ditulis dalam buku bahwa Gombong pernah masuk dalam bagian Kerajaan Galuh, Pajang, maupun Mataram. Dengan mengetahui itu, kini sudah tidak ada masalah lagi bagi premis pernikahan Jawa dan Sunda, karena secara silsilah semuanya berkaitan dan keduanya ada dalam darah kami.

Kembali ke prahara identitas diri ini yang selama ini belum bisa diselesaikan, izinkan saya menceritakan suatu cerita unik. Hal ini benar-benar terjadi pada keluarga jauh saya di Gombong. Secara singkat, seorang bidan dengan tidak sengaja menukar bayi dari 2 keluarga; keluarga yang tumbuh di lingkungan Jawa totok dan keluarga yang tumbuh di lingkungan Jawa-Tionghoa. Ketika sudah besar, melihat betapa berbedanya mereka dari aspek fisik semata, akhirnya pihak keluarga menyadari adanya perbedaan dan hal itu ditelusuri. Kemudian berhubung Gombong bukanlah kota besar, satu keluarga bisa menemukan keluarga lain yang berhubungan langsung dalam masalah ini. Kedua orang yang tertukar kemudian dipertemukan dan dipersilahkan untuk rekonsiliasi serta berdiskusi mengenai identitas masing-masing. Pihak anak menemui orang tua asli mereka hingga pada akhirnya dikembalikan pilihan kepada 2 anak yang tertukar tersebut; mau kembali atau mau hidup sebagaimana adanya? Mereka memilih hidup sebagaimana adanya, dengan identitas dan keluarga yang tertukar namun tetap dengan perasaan syukur dan berterimakasih terhadap ibu dan bapak yang asli.

Cerita ini semacam bisa jadi jawaban atas krisis identitas dan resolusi atas pertanyaan 'perasaan terhubung' saya kepada leluhur. Dengan membaca buku ini, saya sudah lebih kurang mengetahui beberapa aspek tentang leluhur (yang dimanifestasikan dalam latar belakang orang tua), tentang lingkup kehidupan mereka, dan apa saja yang pernah terjadi di sana. Diceritakan dalam buku "Ngomong Gombong" tentang anak-anak blasteran indo-eropa yang kerap merasa asing jika dituturkan mengenai kisah-kisah dari Negeri Belanda, palsu ketika diminta hormat kepada bendera merah-putih-biru, namun riang ketika bermain di sawah dan menunggang kerbau untuk memandikannya di sungai. Aneh? tidak, bahkan rasanya ada kemiripan dengan yang saya rasa.. Lalu bacalah kutipan YB Mangunwijaya dalam buku "Impian dari Yogyakarta" sebelum saya menyimpulkan opini akhir terhadap cara saya bisa merasa terhubung dengan leluhur:

".. telah tumbuhlah benih-benih pengakuan, bahwa yang benar-benar penting dalam sejarah justru adalah hidup sehari-hari, yang normal yang biasa, dan bukan pertama-tama kehidupan serba luar biasa dari kaum ekstravagan serba mewah tapi kosong konsumtif. Dengan kata lain, kita mulai belajar, bahwa tokoh sejarah dan pahlawan sejati harus kita temukan kembali di antara kaum rakyat biasa yang sehari-hari, yang barangkali kecil dalam harta maupun kuasa, namun besar dalam kesetiaannya demi kehidupan."

Perkataan tersebut menyadari diri ini bahwa leluhur saya terhubung dalam kota ini, hadir pada orang tua dan keluarga jauh, dan dimaknai dalam pengertian akan apapun yang bisa saya peras dalam bentuk pengetahuan mengenai sejarah di dalamnya.