Dua Agama, Satu Iman
Buat The 4th ASEAN Literary Festival BANDARA Ninoy Aquino, Manila, Filipina, itu terasa pengap. Bejibun orang mengular menunggu antrean di pintu perbatasan kedatangan internasional. Aku menoleh ke kaca yang mulai memburam itu dan terlihat jelas mendung yang menggelayut. Pada 9 Maret 2014 itu tampaknya hujan enggan turun. Kami, rombongan pertukaran mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, merasa gerah sekaligus antusias: pertama kali menginjakan kaki di bumi Ramon Magsasay, pemimpin revolusioner yang dihormati warga dunia. Seorang perempuan berusia sekitar 30-an tahun memandang kami. Ia memakai rosario berlambang salib Yesus Kristus tanda seorang Katolik, bertubuh langsing, dan mengekspresikan senyum merekah. Pak Satoto, Kepala Kantor Internasional dan Kemitraan (KUIK), UNY, langsung menyambutnya seperti sudah janjian sebelumnya. Penjelasan singkatnya meyakinkan kami bahwa perempuan itu merupakan perwakilan dari De La Salle Dasmariñas University yang akan memandu rombongan selama empatbelas hari. Hari itu Manila tak ubahnya seperti kota metropolitan Jakarta. Barangkali ini lazim di negara-negara bekas jajahan bangsa Eropa, sebuah kawasan dunia ketiga—tak memihak pada salah satu blok, Rusia atau Amerika, sebagaimana konflik pada masa Perang Dingin. Filipina hari ini adalah kendaraan roda dua yang saling meraung angkuh dengan klakson, sementara pejalan kaki terabaikan, meskipun sekadar menginginkan ketenangan di pedestrian. Sejarah mencatat, setidaknya ditulis oleh Ben Anderson (1936-2015), bahwa Filipina diduduki oleh dua bangsa Anglo-Saxon. Beratus-ratus tahun berada di cengkeraman Spanyol—penjajah pertama—menuntut mereka tunduk, tiarap, bahkan mengais belas kasihan. Potret itu bukan kehendak mereka karena betapapun bangsa Filipina hanya “dikondisikan” oleh pihak dominan yang membawa semangat orientalisme, seperti disinyalir Edward W. Said (1935-2003) awal 80-an, “Barat memberadabkan Timur yang terbelakang.” Sebuah adagium west is the best, kata Said, mengangkangi Timur, tak terkecuali Asia Tenggara. Hadirnya Spanyol di Filipina lambat laun berpengaruh terhadap sosio-kultural masyarakat. Nuansa Katolik mengemuka, baik melalui simbol maupun etika antarindividu, sebagaimana kutemui selama studi singkat di kota Cavite, Dasmariñas. Sementara itu, aku melihat paradoks, walaupun dilihat dari perspektif historis: selain Spanyol, Amerika pernah menduduki Filipina. Kendati tak selama Spanyol, pengaruh Amerika tak begitu signifikan, namun menarik dicatat lebih lanjut, terutama soal bahasa. Kecakapan bahasa Inggris masyarakat Filipina patut diacungi jempol. Tak seperti negara-negara di kawasa ASEAN lain, selain Singapura—barangkali juga Malaysia—Filipina sangat menguasai bahasa internasional itu. Pelafalan hingga konstruksi berpikir penduduk Filipina mirip orang Amerika, meski ditemukan dialek lokal yang mustahil luruh selama percakapan berlangsung. Temanku, mahasiswa College of Liberal Arts di Universitas Cavite, mengungkapkan realitas itu. Ia menjadi saksi betapa bahasa Tagalog sebagai warisan leluhur mulai mengikis seiring dengan penggunaan bahasa nasional kedua, yakni bahasa Inggris. Ia bukan mahasiswa linguistik, namun observasinya ihwal bahasa mengalahkan linguis. Di tengah badai ke-inggris-an itu temanku tersebut khawatir akan degradasi identitas, terutama di ranah bahasa, yang sejatinya merupakan ikon suatu bangsa. Persoalan pelik itu ia pikirkan dan sampaikan di forum sarasehan mahasiswa. Aku mengamini kegundahannya karena latar belakangku memang seputar bahasa dan sastra Indonesia. Di sini aku bersyukur bahwa negara Indonesia telah memutuskan bahasa Melayu sebagai lingua franca dengan dan melalui perencanaan bahasa yang relatif panjang dan menuai polemik pasca-Sumpah Pemuda tahun 1928. Waktuku di Filipina itu aku gunakan semaksimal mungkin untuk memahami kenyataan budaya dengan memposisikan manusia sebagai subjek observasi. Hipotesis di awal yang masih terngiang sampai sekarang, bahkan belum terpecahkan itu, sekitar bagaimana bisa negara di ujung Sulawesi itu berada di antara tikungan budaya: mayoritas beriman kepada dogma Katolik Roma, sedangkan kebanyakan masyarakat menguasai bahasa Inggris ala Amerika yang Kristen Protestan itu. Ini yang kusebut sebagai paradoks. Sepanjang perjalanan aku memikirkan dan menanyakan perihal “agama dan bahasa” kepada siapa pun, baik di kelas maupun perjumpaan tak sengaja dengan penduduk lokal. Jawaban mereka tak memuaskanku sebab sebagian besar menyebut fenomena itu sebagai anomali budaya. “Bukankah manusia memproyeksikan ketakterdugaan,” kata Grace, salah seorang dosen tatkala kutanyai. Barangkali betul dugaan Grace. Bukankah bila meneliti soal kebudayaan, dengan mendudukan manusia sebagai kajian, sang peneliti akan menemui kesukaran karena banyak variabel terikat yang melilitnya? Pada akhirnya, di ujung perjalanan di Manila, aku mempunyai dugaan sementara yang perlu diujikan kembali kebenarannya. Pertama, Filipina sedang mengalami pergolakan manusia atas respons revolusi industri yang selama lima dekade berkobar dengan dimensi politik sebagai penyebab utama. Kenapa politik? Sebab ia secara implisit mempengaruhi dimensi-dimensi lain seperti ekonomi, pendidikan, dan budaya. Orientasi politik Filipina itu memboyong setiap aspek di atas, termasuk manusianya, menuju persaingan global dengan mempidatokan semangat modernisme sebagai slogan dan praksis. Kedua, berkaitan dengan poin pertama, disadari atau tidak, menderivasikan modernisme sebagai agama, seperangkat pedoman yang berkiblat pada kemajuan di setiap lapisan sosial. Realitas demikian jamak terjadi di negara-negara berkembang, lebih-lebih bekas jajahan bangsa Eropa. Celakanya itu semua mustahil terwujud tanpa bahasa Inggris sebagai alat komunikasi. Bahasa, bagaimanapun juga, adalah instrumen utama dalam menggerakan transformasi budaya yang terbukti efektif. Kita bisa melihat ketercapaian Singapura dan Malaysia hari ini. Politik bahasa Inggris menyukseskan perubahan di tiap lini dalam sepak terjang manusia Filipina. Beruntungnya mereka telah mendapatkan modal itu ketika Amerika menginfiltrasi pada akhir abad ke-20. Kendati demikian, bangsa Filipina enggan meninggalkan suatu tradisi yang mengakar dan turun-temurun diakui sebagai jalan kudus dalam menemukan sangkan dan paran. Tradisi itu adalah iman Katolik. Seraya mengikuti program di kampus yang meneruskan semangat Jean-Baptise de La Salle (1651-1719), orang kudus kelahiran Perancis itu, aku membandingkan Filipina dengan Indonesia. Dua negara yang berdekatan secara geografis itu ternyata memiliki pengalaman historis yang panjang, meski keduanya pernah disatukan di bawah Gajah Mada di era Majapahit. Tapi apalah arti sejarah bila manusia memiliki kedaulatan masing-masing untuk menentukan kompas peradaban? Bukankah semuanya nisbi dan bergerak di persimpangan sejarah yang berseberangan dalam menentukan nasib privat masing-masing? Dua minggu tepat kami diantar Maria, nama perempuan yang menjemput kami di awal, ke bandara. Hari itu langit cerah dan udara tak lagi sesak seperti pertama kali kami melaporkan diri di bangku imigrasi. Aku menoleh ke belakang. Maria melambaikan tangan tanda perpisahan. Kalung salib yang ia kenakan bergoyang-goyang, terlihat silau karena sinar matahari dari langit yang cerah itu memantul di rosario berwarna kuning-keemasan. Aku melangkahkan kaki menaiki pesawat dan lekas menjauh dari tanah dua agama satu iman yang masih terngiang hingga detik ini. Yogyakarta, Juli 2017