Perlukah Sanksi Pidana bagi Anak di Bawah Umur?
Oke, kali ini saya ditantang sama seseorang buat nulis sesuatu yang berhubungan dengan hukum. Tantangan ini spontan aja muncul ketika kami lagi nongki-nongki asik di angkringan makan nasi kucing sama es good day carrebian. (duh, nak nan dek. Jadi pengen.) Lha to, salah fokus. Oke balik lagi ke laptop ye.
Nah, di tengah-tengah obrolan kami yang gak mutu, tiba-tiba entah saya atau dia duluan terbesit ide buat nulis. Saya ditantang untuk nulis sesuatu yang berhubungan dengan hukum. Saya tanya, oke apa? Saya dikasih dua pilihan, mau tirai satu apa tirai dua (halah!), hehehe becanda. Saya dikasih pilihan mau nulis topik apa. Yang pertama, dia minta opini saya tentang perlu gak sih hukuman pidana bagi anak di bawah umur? Nah, yang kedua, saya agak samar-samar dengernya karena pas itu saya salah fokus merhatiin dia (piye toh), kalo saya ngga salah nangkep, bagaimana opini saya tentang emansipasi wanita. Apasih emansipasi wanita? Pantas gak wanita berjuang layaknya laki-laki. Kira-kira seperti itu yang saya tangkep. Nah, untuk saat ini saya lebih tertantang buat nulis opini tentang yang pertama. Â
Sebagai orang yang asing di dunia perhukuman, yang ngerti sedikit banget tentang pendidikan, okelah ini sedikit saya persembahkan tulisan saya yang apa adanya.
Jengjengjeng.... serius mode ON. Hahaha.
Perlukah Hukuman Pidana bagi Anak di Bawah Umur?
Sebelum kita membahas lebih jauh tentang hukuman pidana bagi anak, marilah kita pahami dulu apa itu yang dimaksud tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana atau hukuman pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.
Beberapa peristiwa perilaku menyimpang yang saya lihat di sekitar baik itu melalui televisi, atau saya dengar di radio, atau saya baca di koran online, atau bahkan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, membuat saya bertanya-tanya, apakah tindakan kejahatan seperti pencurian, penjambretan, pelecehan seksual, bahkan pembunuhan yang dilakukan anak di bawah umur dapat dikategorikan sebagai tindak pidana? Misalnya, kasus pembunuhan yang dilakukan anak berusia 8 tahun terhadap temannya sendiri, dapatkah dikategorikan sebagai tindak pidana? Atau kasus pencurian motor yang dilakukan anak berusia 14 tahun, dapatkah dikategorikan sebagai tindak pidana? Sudahkah ia pantas disebut sebagai manusia yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya? Mengingat anak usia 8 tahun dan 14 tahun jika dilihat dari tahap perkembangannya masih belum mapan dari tingkat kecerdasan emosional, intelektual, dan mental. Lalu, adilkah jika anak di bawah umur dijatuhi hukuman pidana?
Sebelum melangkah lebih lanjut, kita cari tahu dulu apasih makna dari anak dibawah umur? Nah, mengutip dari hukumonline.com, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau biasa disingkat UU SPPA, membagi 3 definisi anak yang berhubungan dengan tindak pidana yaitu:
1. Â Â Anak yang berkonflik dengan hukum, adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana
2. Â Â Anak yang menjadi korban tindak pidana, adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana.
3. Â Â Anak yang menjadi saksi pidana, adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. (hukumonline.com)
Kali ini, saya cukup membahas tentang anak yang berkonflik dengan hukum aja ya. Batasan umur 12 tahun bagi anak yang berkonflik dengan hukum untuk dapat diajukan ke sidang didasarkan karena beberapa faktor perkembangan psikologis anak itu sendiri yang belum matang baik secara intelektual, mental, maupun emosionalnya. Maka dari itu, anak di bawah usia 12 tahun dianggap belum bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, gimana jadinya kalau ada anak usia 9 tahun mencuri motor tetangga? Apakah itu termasuk tindak pidana? Pantaskah ia mendapatkan sanksi pidana?
Nah, ngutip dari hukumonline.com lagi nih, (hihi dasar tukang kutip, gak modal yo luweh), seorang pelaku tindak pidana itu bisa dikenakan dua sanksi. Yang pertama, namanya sanksi tindakan, berlaku untuk pelaku yang usianya di bawah 14 tahun. Yang kedua, namanya sanksi pidana, berlaku untuk pelaku yang usianya 15 tahun ke atas. Jadi, kesimpulannya, untuk kasus yang saya sebutkan diatas tadi, anak berusia 9 tahun hanya dikenakan sanksi tindakan saja, bukan sanksi pidana. Sanksi tindakan yang dikenakan kepada anak tersebut meliputi (Pasal 82 UU SPPA): pengembalian kepada orangtua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal/pelatihan, dan pencabutan surat izin mengemudi (lah, SIM bukannya minimal 17 tahun yak?Ahsudahlah).
Beda lagi ceritanya kalau  sang pelaku adalah anak berusia 17 tahun, misalnya. Sanksi yang dikenakan tidak hanya sanksi tindakan, melainkan juga sanksi pidana. Sanksi pidana bagi anak meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Yang termasuk dalam pidana pokok yaitu: pidana peringatan, pidana dengan syarat (meliputi pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, dan pelayanan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Sedangkan pidana tambahan meliputi perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat.
Bingung ya? Bingung kan? Yaelaaah..... sama! (toss)
Tenang, saya ga akan bahas terlalu dalam soal pasal-pasal karena saya pun hanya orang awam yang ndak ngerti hukum, oke saya akan lebih concern dengan pertanyaan utama tadi, perlu ngga ya kira-kira hukum pidana bagi anak di bawah umur?
Diberi pertanyaan kaya gitu, saya mulai geleng-geleng kepala sambil pegang dagu, sambil menerawang ke atas melihat langit bertabur bintang (Iki apasih malah melankolis?). Berhari-hari saya bertapa, bertanya pada diri sendiri, kenapa eh kenapa, kok gitu sih...
Akhirnya saya sedikit mendapat pencerahan. Ada orang yang nyalain senter soalnya. Hehehe.
Menurut saya, seorang anak yang melakukan tindak pidana adalah anak yang melakukan kesalahan. Yang artinya, ia sendiri tidak menyadari dan tidak mengharapkan hal tersebut terjadi jika ia paham (paham ya, bukan sekedar tahu) bahwa apa yang dilakukannya adalah tindakan yang merugikan. Baik merugikan diri sendiri, orang lain, ataupun keduanya. Anak yang melakukan kesalahan baik itu kesalahan yang merugikan dirinya sendiri, atau kesalahan yang merugikan orang lain perlu dibina dan dibimbing, diarahkan agar tidak melakukan kesalahan itu lagi. Apalagi, kesalahan yang merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Mengapa perlu dibina dan dibimbing? Dilihat dari segi psikologis, anak yang masih di bawah umur tahapan perkembangannya masih belum sempurna baik dari segi emosional, intelektual, mental, dan lain sebagainya. Mereka membutuhkan bimbingan orang yang lebih dewasa di sekitar mereka untuk mengenal dunia dan segala isinya. Toh, jikapun yang mereka lakukan termasuk tindak pidana, bukan hak orang dewasa untuk menghakimi sang anak yang bersalah tersebut. Justru sebaliknya, anak pelaku tindak pidana tersebut harus dibimbing, diarahkan ke pemahaman yang lebih baik tentang hidup. Menjadi tugas orang dewasa untuk memberikan pemahaman kepada anak tentang konsekuensi dari tindakan yang ia lakukan. Jika ia berbuat baik, maka akan memetik kebaikan pula. Jika ia berbuat buruk, maka ia akan mendapatkan ganjaran yang setimpal pula. Anak harus diberikan pemahaman tentang tanggungjawab. Baik itu tanggungjawab untuk diri sendiri, orang lain, ataupun Tuhan agar tercapai keselarasan hidup. Anak perlu diberi pengertian, bahwa jika mencuri itu tidak baik karena berarti mengambil hak milik orang lain tanpa izin, dan itu berarti ia tidak bertanggungjawab kepada dirinya sendiri maupun orang lain. Â
Menurut saya, baik sanksi tindakan maupun sanksi pidana yang dikenakan kepada anak pelaku adalah wujud pemberian efek jera. Pemberian efek jera memang perlu supaya anak tidak mengulangi kesalahannya di kemudian hari, supaya anak lebih memahami tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat, dan agar anak lebih bertanggungjawab. Â Tetapi, efek jera pun harus sesuai porsinya. Efek jera tidak boleh melupakan hak-hak anak.
Terakhir, saya hanya ingin menambahkan sedikit tentang perlindungan anak. Hak-hak anak yang disebutkan pada Pasal 3 UU SAPP, menurut saya sudah melindungi hak-hak anak.Namun, saya ingin menambahkan ada satu hak yang menurut saya sangat krusial tetapi masih luput dari perhatian, yaitu  hak dijauhkan dari labelling.
Hayo, yang dulu ngaku anak IPS masih inget teori labeling pas pelajaran sosiologi kan? Yup, labeling itu pemberian cap/label atau konotasi buruk, misalnya si pemabuk, si pencuri, si pembunuh, sehingga meskipun ia tidak lagi melakukan penyimpangan tetap diberi gelar sebutan pelaku menyimpang, yang justru dari hal tersebut ia akan tetap melakukan penyimpangan karena terlalu dicap oleh masyarakat. Bayangkan jika seorang anak yang berkonflik dengan hukum telanjur dicap buruk oleh masyarakat sekitar, dikucilkan mungkin, atau bahkan tidak diterima lagi di masyarakat? Yang dikhawatirkan adalah, hal tersebut justru akan memperkuat konsep dirinya bahwa ia adalah seorang penjahat. Sudahkah terpikirkan solusi untuk ini?
Beberapa bagian nyuplik dari:
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak
Mahasiswi pecinta es oyen.
2087
kianamaiart
romaincrisis
germansingergirl
blakekathryn
