Rockr Zone @rockrzone - Tumblr Blog

Posts

Archieves

I. Pidana

Pidana Bersyarat

Calon Tersangka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

Triple Filter dalam Memeriksa Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring)

Pidana Denda dalam KUHP

Dwifungsi Bukti Pelanggaran (Tilang) dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Perkembangan Alat Bukti dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Permasalahan Yuridis Barang Bukti dalam Perkara Splitsing

Bewijs Minimmum Alat Bukti Saksi dalam KUHAP

UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Sanksi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Tinjauan Yuridis Ketidakhadiran Terdakwa dalam Persidangan Tanpa Alasan yang Sah

Perbarengan (Samenloop/Concursus)

Eksistensi Physical Evidence dalam Kisah Nabi Yusuf

Konsep Dekonstruksi Biaya Perkara dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Rumusan Hukum Rapat Kamar Pidana MA RI 2012 - 2019

Parameter Rehabilitasi dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010

Implikasi Pernyataan Sikap Terdakwa Terhadap Putusan dalam Perkara Penggabungan Dakwaan

Keterangan Ahli

Teori Pembuktian Acara Pidana dalam Logika Matematika

Pertanggungjawaban Pidana

Percobaan (Poging) dan Permulaan Pelaksanaan

Penyertaan (Deelneming)

Buku “Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana - Eddy O.S. Hiariej”

Buku “Teori & Hukum Pembuktian - Eddy O.S. Hiariej”

Tindak Pidana dengan Ancaman Penjara ≥ 15 Tahun

Buku “Menemukan Substansi dalam Keadilan Prosedural - KY”

Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Sistem Jalur/Trek Pemidanaan

Nilai, Asas, dan Norma

Teori Kausalitas dalam Hukum Pidana

Parameter Tindak Pidana Berencana dalam PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces)

SEMA Nomor 9 Tahun 1985 tentang Putusan yang Diucapkan di Luar Hadirnya Terdakwa

Jenis Sistem (Stelsel) Pemidanaan

Acara Pemeriksaan Singkat

Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan dalam KUHP

Merenungi Unsur Rumah dan Pekarangan Tertutup dalam Gekwalificeerde Diefstal

Ius Constituendum Saksi Mahkota

Perluasan Dapat Dipidananya Orang dan Perbuatan

Jenis Dolus (Kesengajaan)

Perkara yang Dikecualikan untuk Kasasi

Konsep Plea Bargaining dalam Mekanisme Jalur Khusus RKUHAP

Perbedaan Antara Barang Bukti dan Alat Bukti

Sengketa Pra Yudisial

Prosedur Musyawarah Diversi

Penjara dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA

Binatang sebagai Subjek Hukum

Ketidakhadiran Saksi Korban Delik Aduan di Persidangan Mengakibatkan Dakwaan Tidak Dapat Diterima

Bea Meterai Alat Bukti di Pengadilan

Bestanddeel Delict (Unsur Delik yang Tertulis) dan Element (Unsur Delik yang Tidak Tertulis)

Definisi Feit (Perbuatan) dalam Ne Bis In Idem

Rekomendasi Buku Hukum Pidana Materiil

Elektriciteitsarrest (Putusan tentang Listrik)

SEMA Nomor 10 Tahun 2005 tentang Bimbingan dan Petunjuk Pimpinan Pengadilan terhadap Hakim/Majelis Hakim dalam Menangani Perkara

Perubahan Surat Dakwaan yang Tidak Sesuai KUHAP Mengakibatkan Dakwaan Tidak Dapat Diterima

Delik Perzinaan di Persimpangan Norma Agama dan Hukum Negara

Fenomena Split Bill dalam Kacamata Hukum Perdata

Prosedur Musyawarah Diversi Tanpa Korban

Lawan atau Lari? Batas Pembelaan Diri dalam Hukum Pidana

Bimtek “Perempuan Berhadapan dengan Hukum”

Jaminan Pembayaran Utang Debitur

Penerapan Delik Permufakatan Jahat dan Percobaan dalam UU Narkotika

Teknik Menyusun Putusan Pidana

Alasan Pemaaf di Luar Undang-Undang

Perkara Restitusi

Pendamping dalam Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH)

Keadaan yang Memberatkan dan yang Meringankan

Buku "Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana - Roeslan Saleh"

Empat Jenis Sifat Melawan Hukum

Buku "Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi - Andi Hamzah"

Perma Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan

Buku "Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi - Moeljatno"

II. Perdata

PP Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali

Kewenangan Absolut Permohonan pada Pengadilan Negeri

Pencatatan Perubahan dan Pembetulan/Perbaikan Nama

Asas Ne Bis In Idem Tidak Melekat dalam Penetapan

Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Implikasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Terhadap Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Memeriksa Permohonan Pembetulan/Perbaikan Redaksional Akta Perkawinan bagi Pemohon yang Beragama Islam

Tahap-Tahap Pelaksanaan Eksekusi

Indikator Syarat Materiil dalam Alat Bukti Elektronik

Saksi Keluarga dalam Perkara Perceraian

Jangka Waktu Verzet dalam Pasal 129 HIR/Pasal 153 RBg

Teknik Membuka Sidang Perceraian

Kewenangan Ex Officio Hakim Terhadap Kompetensi Relatif dalam Gugatan Sederhana

Wewenang Relatif Gugatan

Surat Kuasa

Rumusan Hukum Rapat Kamar Perdata MA RI 2012 - 2020

Alasan Ketidakhadiran yang Sah

Derden Verzet (Bantahan)

Provisi

Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad)

Panggilan Umum Terhadap Pihak yang Tidak Diketahui Tempat Tinggal atau Diamnya dalam Acara Perdata

Perubahan, Pencabutan, dan Gugurnya Gugatan

Panggilan dalam Mediasi

Pemeriksaan Setempat

Res Ipsa Loquitur vs Prima Facie

Perbedaan Pasal Antara HIR dan RBg

Syarat Gugatan

Uang Paksa (Dwangsom)

Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)

Yurisprudensi Kumulasi Gugatan dalam Perkara Perceraian

Konsekuensi Ketidakhadiran Saksi dalam Perkara Perdata

Garis Lurus, Menyamping dan Keluarga Semenda dalam KUHPerdata

Efektifitas Penyampaian Relaas Melalui Lurah/Kepala Desa

Buku “Small Claim Court dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia Konsep Norma dan Penerapannya Berdasarkan PERMA 2/2015 & Perma 4/2019 - M. Syarifuddin”

Ketidakhadiran Penggugat yang Tidak Dapat Diputus Gugur

Alat-Alat Bukti dalam HIR/RBg

Pemutusan Hubungan Orang Tua dan Anak dalam Perspektif Hukum Perdata

Multitafsir Frasa “Cidera Janji” dalam Putusan MK tentang Jaminan Fidusia

Choice of Forum dalam Perjanjian Tidak Dapat Menegasi Asas Actor Sequitur Forum Rei

Definisi Jual Beli dalam KUHPer

Bentuk Wanprestasi

Biaya, Rugi, dan Bunga dalam KUHPerdata

Teknis Administrasi Persidangan Perdata secara Elektronik

Pernyataan Lalai

Aspek Legalitas Cek Bertanggal Mundur

Parameter Gugatan Sederhana

Surat Tugas dari Institusi

Eksistensi Perjanjian Diam-Diam

Buku “Hukum Acara Perdata Indonesia - Sudikno Mertokusumo”

Dasar Hukum Panggilan Lisan oleh Hakim

Derden Verzet, Tempus Fugit, dan Pelaksanaan Eksekusi

Dasar Hukum Replik, Duplik, dan Kesimpulan

Dasar Hukum Bentuk Jawaban

Penggugat/Tergugat Meninggal Dunia

Dasar Hukum Bantuan Pengukuran Tanah Saat Pemeriksaan Setempat

Reafirmasi Putusan MK Terhadap Prosedur Eksekusi Jaminan Fidusia

Sistem Publikasi Tanah

Kedaluwarsa Penuntutan Hak Atas Tanah

Mencegah Kadaluarsa

Perikatan dan Perjanjian

Gugatan Wanprestasi Tidak Harus Menunggu Jangka Waktu Kredit Berakhir

Satu Akta Hanya Dapat Memuat Satu Peristiwa Hukum

Hak Kebendaan dan Hak Perorangan

Pemanggilan Notaris oleh Hakim

Buku “Hukum Acara Perdata - Yahya Harahap”

Buku "Hukum Pembuktian - Prof. R. Subekti, S.H."

Prosedur Perubahan Data pada Paspor Biasa

Permohonan yang Dilarang pada Pengadilan Negeri

Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik

Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Konsekuensi Ketidakhadiran Prinsipal Individu dalam Gugatan Sederhana

Tabel Surat Tercatat SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat

Genealogi Hakim Perdata Pasif

Asas Kepribadian dalam Hukum Perjanjian

Jangka Waktu BHT bagi Tergugat Melalui Penggilan Umum

Pembebanan Biaya Pemeriksaan Setempat terhadap Beberapa Objek

Permohonan Akta Kematian

Proses Sidang Elektronik dalam Perkara Perdata

III. Etc.

Harapan adalah Musuh Alami Kebahagiaan

Tentang “Kepercayaan”

Tentang “Peduli Amat”

Tentang Kutipan yang Paling Sengaja Disalahpahami: Agama Adalah Candu

Tentang “Seni Kepemimpinan”

Tentang “Teman”

Masa Depan adalah Sejarah yang Berulang

Tentang “Kecakapan Hidup”

Tiga Tahapan dalam Hakim Membuat Putusan

Logical Fallacy (Sesat Pikir)

Ending adalah Bagian Terpenting

Matikan TV Anda

Sajak Pengemis Tua

Pengaburan Data Putusan dalam SK KMA No.: 2-144/KMA/SK/VIII/2022;

Biaya Peluang (Opportunity Cost)

Falsifikasi

Kemungkinan dan Peluang

Knalpot Bising Adalah Wujud Kesombongan yang Nyata

Dikotomi Kendali (Dichotomy of Control)

Langkah Pemeriksaan Saksi yang Dapat Mengundurkan Diri

Hal yang Dilakukan KM Ketika Menerima Perkara

Berita Acara Sidang

Glosarium Hukum

Aset dan Kewajiban Model Robert Kiyosaki

ODMK dan ODGJ dalam KUHP, KUHAP, dan HIR/RBG

Indikator Syarat Materiil dalam Alat Bukti Elektronik

Dongeng Seorang Bapak, Anak, dan Seekor Keledai

Para Keyboardist yang Paling Memengaruhi Style Bermain Saya

Jacques Derrida

Heraclitus

Albert Einstein

Sun Tzu

Leonardo da Vinci

Niccolò Machiavelli

René Descartes

Tiga Pisau Analisis (Philosophical Razor)

Jenis-Jenis Bukti (Evidence)

Akhlak Malu

Prinsip Pareto (80:20 Rule)

Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi

Das Ding an Sich

Enam Pertanyaan Imam Ghazali

Apakah Ketiadaan Ada?

Socrates' Triple Filter Test

Kelas Kata

Karakteristik Sains

Diklat “Bekerja dengan Media”

Diklat “Argumentasi Gagasan Pengadilan di Media Massa”

Hadis tentang Hakim

Pengalaman Saya Empat Belas Hari Menghadapi COVID-19

Ikhtisar UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Syarat Menjadi Hakim Tinggi

Zero Waste

Michel Foucoult

Pierre Bourdieu

Bocah Gembala yang Mengalahkan Raksasa

Hierarki Kebutuhan Maslow

Golden Circle

Kancing Kemeja

Johari Window

Kucing dan Nabi Yusuf

3M: Money, Merit, Maintenance

Kelas Inspirasi Pelatihan Hakim Berkelanjutan Bersama Wakil Menteri Hukum dan HAM

Dialog Hyman Roth

Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946) - Radbruch

Punishment by Analogy in National Socialist Penal Law (1936) - Preuss

Interpretation and Analogy in Criminal Law (1986) - Naucke

Saksi dalam Ayat Al-Qur'an

The Principle of Analogy in Sino-Soviet Criminal Law (1984) - Giovannetti

Tentang "Parfum"

Buku “Seni Hidup Minimalis”

Buku "Filofosi Teras"

Buku “Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat”

Jean Baudrillard

Buku "berani tidak disukai"

Metode Memfilter Hoaks

Apt. vs. Apa Sih: Inspirasi atau Plagiasi?

Standar Seragam PSL

Jumat Baca: Upaya Mendorong Budaya Literasi di Pengadilan Negeri Pare-Pare

Hak yang Dilepas Terdakwa dalam Pengakuan Bersalah

Tidak dapat membantah surat dakwaan karena dianggap mengakui secara bulat;

Tidak dapat menggunakan hak diam sehingga wajib memberikan keteranganl;

Hak untuk diadili dengan acara pemeriksaan biasa;

Pengakuan bersalah mengikat bagi para pihak yang menyetujui dan berlaku seperti undang-undang, sehingga tidak boleh ditarik atau dianulir.

Proses Sidang Elektronik dalam Perkara Perdata

Karena perkara perdata wajib didaftarkan secara elektronik, panggilan untuk penggugat dilaksanakan secara elektronik. Untuk tergugat yang tercantum domisili elektroniknya, pertama-tama dipanggil secara elektronik. Jika tidak hadir, tergugat dipanggil ulang melalui surat tercatat. Namun, jika tergugat dari awal tidak punya domisili elektronik, maka ia dipanggil lewat surat tercatat. Jika dari awal tidak diketahui alamatnya, tergugat dipanggil melalui panggilan umum.

Hakim menetapkan jadwal sidang dan acara sidang pertama sejak menerima perkara.

Setelah membuka sidang, hakim memeriksa kesesuaian antara surat dan gugatan. Jika terdapat perbedaan, sidang tidak dapat dilanjutkan. Solusinya unggah dokumen ulang.

Apabila terjadi penggantian kuasa atau pencabutan kuasa, penggantian kuasa atau pencabutan kuasa harus disampaikan: a. secara elektronik oleh kuasa yang lama; atau b. secara langsung melalui PTSP oleh prinsipal atau kuasa yang baru dengan menyertakan surat kuasa/surat pencabutan kuasa kepada kepaniteraan terkait untuk perubahan domisili elektronik pada data e-Court perkara yang bersangkutan.

Buku "Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi - Moeljatno"

Hukum pidana adalah hukum suatu negara yang mengatur tentang apa saja perbuatan yang dilarang beserta ancamannya; kapan orang yang melanggar dijatuhi pidana; dan bagaimana cara pelaksanaan pidana.

Tidak semua perbuatan yang melawan hukum atau merugikan disanksi; contohnya pelacuran, tidak membayar utang (karena ranah perdata), menolak membantu orang kesusahan, tidak melaporkan kejahatan biasa.

Unsur "SMH" kadang tidak dicantumkan dalam rumusan delik karena sifatnya telah nyata. Misalnya pemberontakan dengan senjata, perkosaan, pembunuhan, dll. Namun, "SMH" tetap dicantumkan jika kepantangan suatu perbuatan tidak terlihat jelas. Misalnya masuk ke pekarangan orang (Ps. 167 KUHP), mengambil barang (Ps. 362 KUHP), dll.

Perma Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan

Penyandang disabilitas adalah terdakwa, korban, saksi, terpidana, pemohon, termohon, penggugat, tergugat, atau para pihak lainnya yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama dan memiliki hambatan/kesulitan ketika berinteraksi.

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam memperoleh keadilan dan/atau pelayanan di pengadilan.

Identifikasi awal adalah tindakan petugas penerima perkara PTSP untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan penilaian personal.

Penilaian personal adalah penilaian yang dilakukan oleh ahli untuk menentukan ragam, tingkat, hambatan, potensi, dan kebutuhan penyandang disabilitas, baik secara medis, psikis, psikososial, untuk menentukan aksesibilitas dan akomodasi yang layak dalam proses penanganan perkara dan pelayanan di pengadilan.

Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin HAM dan kebebasan fundamental penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.

Proses: 1. Pdt: Identifikasi awal dilakukan oleh aparatur pengadilan. Jika masih memerlukan analisis lebih lanjut dilakukan penilaian personal paling lama 14 hari. Jika penyendang disabilitas tidak menyertakan sidang tetap lanjut. 2. Pid: Berkas harus dilengkapi penilaian personal. Jika tidak ada/belum memadai, hakim memerintahkan memerintahkan PU untuk membuat/melakukan kembali penilaian personal. Maks. 14 hari dan dapat diperpanjang 14 hari untuk disabilitas mental, intelektual, dan/atau ganda.

Hak penyandang disabilitas: 1. perlakuan yang sama 2. diakui sebagai subjek hk 3. pemenuhan fasilitas dan sarana 4. tambahan waktu jika relapse 5. didampingi oleh pendamping/juru bahasa 6. perlindungan dari intimidasi

Hakim harus jadi figur yang paling pintar. Jika lebih pintar, dia bisa mengoreksi kekeliruan. Tapi jika lebih bodoh, dia akan dikelabui orang lain.

Buku "Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi - Andi Hamzah"

Rumusan delik yang tercantum eksplisit disebut inti (bestanddelen), sedangkan unsur yang tidak tercantum eksplisit seperti sifat melawan hukum (karena syarat umum dijatuhkannya pidana) disebut element;

Jika unsur "melawan hukum" bagian dari inti delik dan tidak terpenuhi, maka putusannya bebas. Namun, jika "melawan hukum" merupakan element tetapi tidak terpenuhi, maka putusannya lepas;

Delik pencurian tidak mencantumkan unsur "sengaja" karena perbuatan mengambil merupakan tindakan aktif. Lagi pula, tidak ada pencurian yang terjadi karena kealpaan/kurang hati-hati. Rumusan ini berbeda dengan pembunuhan biasa yang mencantumkan unsur "sengaja", karena ada pembunuhan yang terjadi karena kealpaan (culpa);

Ada juga delik yang tidak mencantumkan rumusan unsur, seperti penganiayaan, karena khawatir memberikan pembatasan tafsir;

Definisi sengaja menurut MvT: kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Sengaja sama dengan willens en wettens (menghendaki dan mengetahui);

Sengaja merupakan pengertian yang tidak berwarna, artinya pelaku tidak perlu tahu bahwa perbuatannya dilarang undang-undang;

Unsur berencana dalam MvT: ada jeda berpikir dengan tenang, sehingga ia menyadari apa yang akan dilakukannya;

Sengaja adalah menggunakan kemampuannya untuk kejahatan, sedangkan kealpaan berarti tindak menggunakan kemampuan yang seharusnya ia lakukan;

Unsur kesalahan: 1. Pembuat dapat mempertanggungjawabkan; 2. Ada hubungan psikis antara pembuat dan perbuatan berupa kesalahan; 3. Tidak ada alasan penghapus pidana;

Simulasi keadaan darurat: 1. Kepentingan v. kepentingan --> Papan Karneades; 2. Kepentingan v. kewajiban --> orang dikejar hewan buas masuk ke rumah orang lain tanpa izin; 3. Kewajiban v. kewajiban --> seseorang yang dipanggil sebagai saksi oleh dua pengadilan di hari yang sama.

Buku "Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana - Roeslan Saleh"

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam aturan hukum pidana. Jika ada suatu tindakan melawan hukum yang tidak dirumuskan dalam UU pidana, maka ini adalah ranah perdata.

Rumusan legalitas von Feurbach disebut psychologische zwang atau paksaan psikologis. Ketika suatu hukum telah terlebih dulu dirumuskan, timbul tekanan psikologis bagi orang yang akan melanggar hukum.

Tiga arti dari asas legalitas: 1) tiada ada pidana tanpa undang-undang terlebih dahulu, 2) larangan analogi, 3) larangan retroaktif.

Perbedaan analogi dan penafsiran ekstensif (PE). Dalam PE, suatu tafsir rumusan delik diperluas, sedangkan analogi menekankan pada kesamaan rasio atau inti beberapa tindakan yang berbeda.

Definisi melawan hukum menurut Pompe: tindakan yang bertentangan tidak hanya dengan hukum tertulis dalam UU, tapi termasuk hukum tidak tertulis (SMH materiel).

Dalam hukum pidana, kesalahan tidak dinilai secara psikologis, melainkan normatif: bagaimana penilaian hukum mengenai keadaan batin, apakah memenuhi elemen kesalahan.

Kesalahan menurut Simons: keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan itu.

Kesalahan adalah keadaan batin (psikis) pelaku suatu perbuatan yang melanggar hukum (tindak pidana). Ini adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang yang melakukan perbuatan pidana, yaitu adanya unsur kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa). Seseorang dapat dicela jika dianggap mampu berbuat lain, tapi tetap melakukan tindakan tercela. Orang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban tidak dapat dicela.

Mulanya, perbuatan yang dicela dirumuskan dalam peraturan (celaan objektif). Jika seseorang melakukan perbuatan yang terlarang, celaan itu lalu diteruskan kepadanya (celaan subjektif).

Definisi kesengajaan: perbuatan yang disadari timbul dari kehendak suatu kejahatan tertentu.

Sengaja: kesediaan yang disadari untuk melakukan perbuatan, kealpaan: kurangnya perhatian tanpa disadari.

Keadaan yang Memberatkan dan yang Meringankan

Keadaan yang memberatkan antara lain:

terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;

terdakwa tidak kooperatif dalam menjalani proses peradilan;

terdakwa mencoba menghilangkan Imenyembunyikarr/ merusak alat bukti;

terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana; dan I atau

terdakwa merupakan aparat penegak hukum atau aparatur sipil negara.

Keadaan yang meringankan antara lain:

terdakwa belum pernah dipidana;

terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;

terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;

terdakwa telah menyerahkan diri atau melaporkan tindak pidana yang dilakukannya;

terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana;

terdakwa telah berusia lanjut atau dalam kondisi sakit;

terdakwa mengembalikan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana secara sukarela sebelum pengucapan putusan; dan/atau

terdakwa memiliki keadaan ekonomi/finansial yang buruk.

Empat Jenis Sifat Melawan Hukum

Sifat Melawan Hukum (SMH) Umum: Syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan. Setiap perbuatan pidana di dalamnya pasti mengandung unsur melawan hukum.

SMH Khusus: SMH merupakan bagian dari elemen delik karena disebutkan secara tegas dalam rumusan undang-undang.

SMH Formil: Jika suatu perbuatan memenuhi rumusan delik dalam peraturan pidana, maka ia dianggap melawan hukum.

SMH Materiel: Tidak hanya diukur dari undang-undang, tetapi juga dari nilai keadilan dan norma hukum yang hidup dalam masyarakat.

Jumat Baca: Upaya Mendorong Budaya Literasi di Pengadilan Negeri Pare-Pare

Pendahuluan

Secara umum, Indonesia memiliki minat baca yang masih tergolong rendah, termasuk di lingkungan akademik. Ketika diberi kesempatan presentasi, banyak mahasiswa hanya membaca salindia (slide) tanpa benar-benar memahami isi materi. Akibatnya, diskusi menjadi dangkal dan pemikiran kritis tidak terasah. Kondisi serupa juga tampak dalam program magang di pengadilan, ketika mahasiswa lebih banyak mengamati jalannya persidangan, tanpa kesempatan memperdalam literasi hukum.

Berangkat dari persoalan tersebut, Pengadilan Negeri Pare-Pare mencoba menghadirkan program Jumat Baca di Perpustakaan Justicia. Meskipun sederhana, program ini bertujuan agar mahasiswa mampu membaca, memahami, dan menyampaikan gagasan dengan bahasa mereka sendiri. Praktik ini menjadi sarana untuk menumbuhkan budaya literasi, melatih keberanian berpendapat, sekaligus menghidupkan kembali fungsi perpustakaan khusus di lembaga peradilan.

Pembahasan

Di tengah hiruk pikuk ketukan palu hakim dan persidangan yang tak pernah berhenti, ada satu ruang kecil di Pengadilan Negeri Pare-Pare yang perlahan berdenyut kembali: Perpustakaan Justicia. Sebelumnya, tempat ini lebih sering menjadi ruang sunyi yang hanya dilewati begitu saja. Namun, perpustakaan kini berubah menjadi ruang yang mampu melahirkan diskursus, perenungan, dan menumbuhkan budaya literasi—khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum yang tengah menjalani program magang di kantor kami.

Standar Seragam PSL

Ketentuan PSL menurut Pasal 4 Perpres Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi:

PSL untuk laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam (tanpa kopiah); dan

PSL untuk perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam (tanpa dasi).

Pendamping dalam Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH)

Pasal 9 Perma Nomor 3 Tahun 2017: “Apabila PBH mengalami hambatan fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendampingan, maka:

Hakim dapat menyarankan kepada PBH untuk menghadirkan pendamping, dan

Hakim dapat mengabulkan permintaan PBH untuk menghadirkan pendamping.”

Kapan ditetapkan bahwa seorang perempuan memerlukan pendamping? Ketika PBH meminta/menyatakan kebutuhannya akan pendamping, atau ketika Hakim/APH mengamati bahwa ia memerlukannya. Misalnya, dari sisi psikologi ia menunjukkan tanda-tanda tertekan/depresi yang lebih daripada umumnya, atau persoalan serius lain (tidak mampu berkontak/berkomunikasi, berbicara yang tidak dipahami oleh lingkungan dengan baik, dll). Atau ia memang individu yang berkebutuhan khusus (misalnya mengalami disabilitas, atau tidak mampu berbahasa Indonesia) sehingga memerlukan bantuan untuk dapat menjalani proses hukum dengan baik.

Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan tujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung.

Perkara Restitusi

Permohonan restitusi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan keputusan LPSK (Pasal 2 Perma 1/2022).

Keputusan LPSK adalah keputusan yang ditetapkan oleh LPSK yang memuat uraian perhitungan kerugian dan besaran nilai Restitusi dan/atau Kompensasi atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 UU TPKS: hakim wajib menetapkan besarnya restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara empat tahun atau lebih.

Penghasilan yang halal tidak akan cukup membiayai gaya hidup yang haram

Permohonan Akta Kematian

Pasal 44 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Pencatatan kematian dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang. Berdasarkan laporan tersebut, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.

“Kematian” adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi. Pihak yang berwenang menyatakan kematian adalah kepala rumah sakit, dokter/paramedis, kepala desa/lurah atau kepolisian.

Pasal 65 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam kartu keluarga dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Angka 3 huruf a Fatwa Panitera Mahkamah Agung Nomor: 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 menyatakan penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan, maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya memerlukan penetapan pengadilan.

Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 menyatakan:

Setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian. Pencatatan/penerbitan kutipan kematian dilaksanakan dengan persyaratan, yaitu surat keterangan kematian dari kepala desa/lurah dan/atau dari dokter/paramedis atau salinan penetapan pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui/tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi Kartu Keluarga.

Terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut.

Trending Blogs

Recently Viewed Blogs

Rockr Zone