Era Baru Hukum Pertambangan Di Bawah Rezim UU No.4 Tahun 2009 Penulis: Tri Hayati Penerbit: Yayasan Pustaka Obor Indonesia ISBN: 978-979-461-958-2 Dimensi: 14,5x21 cm Jenis Cover: Softcover Jenis Kertas: Book Paper Jumlah Halaman: xxii + 306 halaman Tahun Terbit: 2015 Original Harga Rp95.000 diskon 20% Rp76.000 Sinopsis Era baru hukum pertambangan dimulai sejak era reformasi pemerintahan daerah, di mana terjadi perubahan drastic terhadap kewenangan pengolahan pertambangan. Semula berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang “Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan’, paradigm pengelolaan pertambangan bersifat sentralistis, di mana kewenangan pengelolaan bahan galian golongan a dan b berada di tangan Mentri (Pemerintah Pusat). Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang “Pemerintah Daerah” di era reformasi, kewenangan pengelolaan pertambangan diserahkan kepada kabupaten/kota dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Sementara menunggu amandemen terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001. Dalam peruses penyesuaian tersebut ternyata baru pada akhir 2014 disetujui dan diterbitkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang “Pertambangan Mineral dan Batubara”. Berarti hampir 10 (sepuluh) tahun pengelolaan pertambangan tidak memiliki undang-undang yang menjadi pedomannya. Hal ini membawa potret kelam pengelolaan pertambangan di Indonesia, yang berakibat tidak terkendalinya penerbitan-penerbitan izin tambang di Indonesia. #hukumpertambangan #hukum #indonesia #pertambangan #connectingknowledge #buku #traininghukum #sosial #abcdallstore #workfromhome #wfh #dirumahaja #lawangbuku #pokokpokokhukumtatanegaraindonesia #judicialreview #penelitian #produktivitas #kerja #books #jawabarat #bandung #lawancorona #trainingpertambangan #belajaryuk #antropologihukum #bukuhukum #dibalikjendela #daribalikjendela #metodologipenelitiansosialdanhukum #pengacara https://www.instagram.com/p/CB3XEkbJ-5y/?igshid=10i3stm1vw8os