#gugat

[bobbynus]

5.000 Warga Rawa Buntu Gugat Pemkot Tangsel Soal Sampah

PERSOALAN sampah di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) belum juga tuntas. Ribuan warga Rawa Buntu kini menggugat Pemerintah Kota Tangsel atas

PERSOALAN sampah di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) belum juga tuntas. Ribuan warga Rawa Buntu kini menggugat Pemerintah Kota Tangsel atas dugaan kegagalan pengelolaan sampah, khususnya di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang.

Gugatan tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang dengan nomor perkara 194/Pdt.G/2026/PN Tng. Sidang perdana digelar pada Rabu (4/2).

Warga diwakili oleh kuasa hukum Boyamin Saiman. Dalam keterangan tertulisnya, Boyamin menyebut gugatan diajukan sebagai bentuk tuntutan tanggung jawab pemerintah daerah dan pihak pengembang atas buruknya penanganan sampah yang berdampak langsung pada masyarakat.

Para penggugat berasal dari RW 014, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong. Gugatan ini diinisiasi sekitar 5.000 warga atau sekitar 1.200 kepala keluarga yang bermukim di wilayah tersebut.

[bobbynus]

KLH Gugat Enam Perusahaan Perusak Lingkungan Sumut

PEMERINTAH Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) resmi mengambil langkah hukum denga

PEMERINTAH Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) resmi mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan perdata terhadap enam perusahaan yang diduga menyebabkan kerusakan lingkungan hidup masif di Provinsi Sumatra Utara.

Langkah ini ditegaskan sebagai wujud komitmen negara dalam menegakkan keadilan ekologis serta penegakan hukum lingkungan tanpa tebang pilih.

Gugatan perdata tersebut diajukan atas kerusakan lingkungan di tiga wilayah terdampak, yakni Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Fokus gugatan diarahkan pada pemulihan ekosistem di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga dan DAS Batang Toru.

Sebagai bentuk keseriusan, KLH/BPLH mendaftarkan gugatan secara serentak di tiga pengadilan, yakni Pengadilan Negeri (PN) Medan untuk dua perusahaan, PN Jakarta Pusat untuk satu perusahaan, serta PN Jakarta Selatan untuk tiga perusahaan lainnya.

Kerusakan lingkungan berdampak bencana Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan kerusakan lingkungan yang terjadi telah menimbulkan dampak serius bagi masyarakat.

[suraudotco]

Sertifikat Tanah di Makassar Disoal, DPP Gempa Indonesia & LBH Yudha Putra Akan Gugat Muh. Ridwan Patta Gajang!

Sertifikat Tanah di Makassar Disoal, DPP Gempa Indonesia & LBH Yudha Putra Siap Gugat Muh. Ridwan Patta Gajang!.   Makassar – Sengketa pertanahan kembali mencuat di Kota Makassar. Kali ini, Dewan Pimpinan Pusat LSM Gempa Indonesia bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yudha Putra tengah menyiapkan gugatan hukum terhadap sertifikat hak milik Nomor 21348 atas nama Muh. Ridwan Patta Gajang yang…

Sertifikat Tanah di Makassar Disoal, DPP Gempa Indonesia & LBH Yudha Putra Akan Gugat Muh. Ridwan Patta Gajang!

[bobbynus]

TIM koalisi pemenangan calon Bupati-Wakil Bupati Tasikmalaya nomor urut 03, Ai Diantani Sugianto-Iip Miptahul Paoz secara resmi melakukan gu

TIM koalisi pemenangan calon Bupati-Wakil Bupati Tasikmalaya nomor urut 03, Ai Diantani Sugianto-Iip Miptahul Paoz secara resmi melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan pemungutan suara ulang (PSU).

Juru bicara tim gabungan partai koalisi pemenangan Ai-Iip, Aep Syaripudin mengatakan, PSU carut-marut karena itu mereka sikap melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

“Kami menyikapi terkait dengan banyaknya carut marutnya penyelanggaraan PSU dan dalam proses kampanye. Ai-Iip yang diusung partai PDIP, PKB, NasDem, akan melakukan gugatan ke MK dan kami menghargai suara rakyat yang sekarang masih proses penghitungan,” katanya.

Aep mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan bukti-bukti kepada tim kuasa hukum pasangan Ai-Iip. “Kami sudah menyerahkan bahan gugatan termasuk bukti kepada kuasa hukum lokal dan berkoordinasi dengan kuasa hukum di Jakarta.”