#kastrat

[cgvijesti]

Pucnjava u Beranama: Jedna osoba uhapšena, za jednom se traga

Beranska policija je danas lišila slobode jedno lice zbog sumnje da je učestvovalo u pucnjavi koja je bila prije dvije noći kod Opšte bolnice u Beranama, dok se za drugim licem traga. M.Z. (30) iz Berana osumnjičen je da je pokušao da ubije Kenana Sujkovića, Ismeta Sujkovića i Mirzu Kastrata, dok je M.Đ. (32) takođe iz Berana uhapšen zbog sumnje za saučesništvo. Policija sumnjiči ove dvije…

View On WordPress

[khairanirani]

Dear K Thank you for 8/8 Your beloved Rani 😘 #latebutnotlast #mythankyou #kastrat #BEMKMFTUNAND (at Fakultas Teknik Universitas Andalas)

[toughpotatostuff]

Kajian BPJS : Niat Tulus Terkendala Anggaran, dibuat sebagai tugas BLMML 2016

Sekarang jam 00:50. Besok ujian blok dan HARUSNYA gue udah tidur dari 2 jam yang lalu. Skip. Intinya, ga nyangka gue bisa bikin sebuah kajian. sebuah kastrat yang ga gampang sih yaaa kalo menurut gue. pengen naro di sini karenaaaaa salah satu “small step” gue di dunia kuliah. hehe. Enjoy.

BPJS (Badang Penyelenggara Jaminan Sosial) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial berdasarkan UU No.40 tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No.24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial1. Sesuai dengan Ketetapan MPR RI No. X/ MPR RI Tahun 2001 butir 5.E.2, dihasilkan keputusan untuk menugaskan Presiden RI membentuk sistem jaminan sosial dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu2. Keputusan ini berkiblat pada Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang disusun oleh PBB pada 10 Desember 1948 tepatnya pada artikel ke-22 dan dalam rangka mempersiapkan Indonesia akan diberlakukannya Universal Health Coverage (UHC) di tahun 20193. Dana BPJS berasal dari iuran peserta (seluruh WNI serta WNA yang tinggal di Indonesia selama lebih dari enam bulan) dan dikembalikan dalam bentuk dana pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Telah beroperasi sejak 1 Januari 2014, BPJS ditujukan bagi seluruh rakyat Indonesia dan WNA yang berada di Indonesia minimal 6 (enam) bulan. Hampir tiga tahun  berjalan, mustahil BPJS tidak memiliki kendala dalam pelaksanaannya.

Diberitakan oleh situs detik.com pada 22 Maret 2015, YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) mengadakan Bulan Penampungan Keluhan BPJS yang diselenggarakan mulai Desember 2014. Tercatat 80 pengaduan soal BPJS sampai berita ini diunggah. Terdapat 4 masalah umum yang paling sering ditemui, salah satunya adalah pelayanan kurang memuaskan yang adalah akibat dari budget operasional yang diberikan oleh BPJS tidak mencakup seluruh treatment pada normalnya4.

Pembagian dana BPJS untuk fasilitas kesehatan sendiri dibagi menjadi dua1, yaitu sistem kapitasi untuk pelayanan primer (diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 69 tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Program JKN) dan sistem paket untuk pelayanan rujukan (diatur oleh aplikasi pengajuan klaim INA-CBGs). Sistem paket yang diterapkan pada fasilitas kesehatan rujukan dengan aplikasi INA-CBGs dinilai masih kurang mendukung efektivitas BPJS. Pada prinsipnya, sistem ini mendorong fasilitas kesehatan untuk melayani seefisien mungkin sehingga tidak ada dana yang terhambur percuma namun, pada praktiknya di lapangan tidak jarang ditemui kesenjangan antara biaya klaim INA-CBGs dengan biaya riil meskipun hal tersebut dapat diatasi dengan menggunakan coding yang dimodifikasi. Lain halnya dengan sistem kapitasi yang sering juga disebut borongan. Fasilitas kesehatan primer mendapat dana sesuai dengan jumlah penduduk yang menjadi tanggungannya, bukan jumlah pasien yang berobat. Maka dari itu, sistem ini menguntungkan bagi fasilitas kesehatan yang penduduk di sekitarnya sehat karena pengeluaran untuk operasional lebih sedikit daripada pemasukan. Sistem ini mendorong pelaksanaan tindakan preventif oleh fasilitas kesehatan agar pasien yang berobat berkurang. Namun, jika hal sebaliknya yang terjadi—lingkungan yang kurang sehat sehingga pasien berobat membludak, pun dengan dana pengobatan yang tinggi—akan sulit bagi fasilitas kesehatan untuk bertahan dengan banyak pengeluaran namun sedikit asupan dana.

Kekurangan dana ini—meski iuran telah wajib dibayarkan oleh seluruh peserta yang akhirnya pun marak ditunggak karena minimnya tingkat kepuasan peserta—berpangkal dari anggaran kesehatan yang persentasenya hanya 5% dari APBN tahun 20165. Itu pun sudah dinilai meningkat secara signifikan dari yang asalnya hanya 3,75% (APBN tahun 2015). Sebagai perbandingan—negara yang GDP-nya selisih sedikit dengan Indonesia—Belanda (Indonesia menghasilkan 861.934 juta USD sedangkan Belanda 752.547 juta USD) memiliki anggaran kesehatan sebesar 10,9% dari total GDP ketika Indonesia jauh tertinggal dengan 2,9% saja6.  Hal ini seharusnya menjadi refleksi betapa Indonesia masih tertinggal dalam pendanaan biaya kesehatan, yang berujung pada turunnya kualitas pelayanan dalam berbagai wujud mulai dari terlantarnya pasien karena keterbatasan fasilitas hingga sikap protes tenaga kesehatan sebagai bentuk tuntutan akan tarif yang layak.

Di sisi lain tentu tenaga medis diharapkan memiliki jiwa sosial yang tinggi—tidak meributkan hal yang bersifat materiil—namun, ini bisa menjadi tanda sebuah sistem yang tidak sehat. Masyarakat maupun fasilitas kesehatan sama-sama tidak puas. Lantas, adakah penyelesaian dari rantai masalah ini?

Penerapan BPJS di Indonesia hingga saat ini masih belum bisa diandalkan sebagai program jaminan sosial yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat tetapi bukan berarti BPJS harus dihapuskan. Bukan merupakan hal yang bijak jika hanya memaparkan masalah tanpa menjabarkan solusi. Masih ada usaha-usaha yang dapat dilakukan guna mencapai tujuan dari BPJS ini, yaitu :

1.      Peningkatan kualitas pelayanan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya. Sumber daya memiliki cakupan yang luas sekali yang mana manusia, dana, hingga fasilitas termasuk di dalamnya.

2.      Peningkatan anggaran kesehatan sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah pada kesehatan bangsa. Sejalan dengan poin nomor satu, persen anggaran merupakan bias dibilang merupakan cerminan skala prioritas suatu negara terhadap suatu masalah.

3.      Transparansi anggaran BPJS. Merupakan suatu keharusan bagi BPJS untuk melaporkan secara terbuka segala penggunaan anggaran sebagai bentuk tanggung jawab atas anggaran tersebut.

4.      Sosialisasi yang menyeluruh mengenai BPJS kepada masyarakat tentang sistem dan mekanisme BPJS agar tercipta masyarakat yang kooperatif sehingga memperlancar pelaksanaan BPJS yang akan mendukung pencapaian tujuan program ini.

Sebenernyaaaa sih ya masih banyak solusinya tapi ngantuk luar biasaaaaa besok aja dilanjutin sama yg lain. Hiks.

Bye, doain besok beruntung. Untung belajar, untuk keluar soalnya. Aamiin.

[xsameshitbutdifferentdayx]

Quotu als Baby (der Blick ist ja total niedlich 😂😍) und jetzt. Wie groß er schon ist. Ich freue mich auf dich, kleiner “Mann”. (Er ist ein Kastrat.) Noch weniger als 2 Wochen, dann bist du bei meinen 2 Ladys.😊

Geboren am: 21. September 2015.

Update: Am 18. Juni 2016 haben wir ihn abgeholt! <3

[robikholiq]

[SIKAP KITA TERHADAP ISU: TEPAT SASARAN?]

Bismillahirrohmaanirrohiim, semoga apa yang dituliskan dapat dipertanggungjawabkan.

Tulisan ini ditujukan kepada kita, pengguna media sosial, yang mayoritas merupakan masyarakat usia produktif yang haus akan informasi dan update berita-berita terkini. Saat ini kita telah dimudahkan dengan adanya akses internet yang dapat menjangkau dan menyajikan informasi yang terlampau banyak. Namun, satu hal yang ingin saya perhatikan kali ini adalah tentang bagaimana kita menyikapi isu yang tengah beredar di masyarakat.

Akhir-akhir ini banyak isu yang muncul di masyarakat, misalnya Aleppo yang hampir rata dengan tanah sekitarnya, adanya peningkatan kasus kriminalitas termasuk kejahatan seksual, kasus kematian Yuyun, pemilihan presiden negeri paman Sam, kenaikan UKT perguruan tinggi, dan isu-isu lain yang tidak mungkin disebutkan satu per satu. Isu-isu itu memang perlu diketahui oleh masyarakat, tapi bagaimana penyikapannya?

Saya mengambil contoh dengan kasus kematian Yuyun, yang menjadi viral akhir-akhir ini. Banyak akun yang menceritakan kembali kronologis kematian anak 14 tahun itu. Dengan bahasa-bahasa yang sangat menyedihkan dan mengharukan, isu ini menjadi isu yang populer dengan ribuan likes yang menunjukkan persetujuan dari masyarakat. Itu saja? Ternyata TIDAK. Dalam banyak tulisan muncul pertanyaan “Siapa yang harus disalahkan?”, “Salahkan Pemerintah”, “Jangan salahkan korban”, “Jangan salahkan kami berpakaian”, dan sebagainya. Itu saja? TIDAK. Pernyataan-pernyataan tersebut dilanjutkan dengan munculnya komentar-komentar dan gagasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, seperti hasil screenshoot yang saya tampilkan. Apakah ini sikap yang diperlukan dalam menyikapi isu yang ada? Apakah itu yang dimaksud dengan tindakan yang tepat sasaran? Apa fungsinya?

Di sini saya mencoba untuk menyampaikan gagasan saya terkait hal di atas. Terkait siapa yang harus disalahkan, adalah hal yang sangat tidak bijaksana untuk memandang buruk salah satu pihak karena kita dibutakan di satu sisi. Apakah perempuan yang bebas berpakaian minim dapat menyelesaikan masalah? Apakah menyalahkan pelaku dapat mengubah keadaan? Apakah menurut kalian pemerintah tidak melakukan apa-apa? Jika kita perhatikan dengan lebih menyeluruh, isu Indonesia darurat kejahatan seksual bukan isu yang baru, melainkan sudah dimulai dari tahun 2010 lalu. Lantas apa yang sudah dilakukan? Pemerintah telah melakukan perubahan UU No 23 tahun 2002 menjadi UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menekankan pada kejahatan seksual bagi anak-anak (pada pasal 1, 9, 15, 20, 54, 59, 69, 72, dan 76D). Pada pasal 72 UU tersebut pun jelas dicantumkan peran masyarakat dalam menyelenggarakan perlindungan anak. Sejak isu darurat kejahatan seksual ini muncul hingga sekarang, aksi telah dilakukan dari berbagai kalangan, baik organisasi masyarakat maupun mahasiswa. Yang perlu ditekankan bukanlah saling menyalahkan, karena pada dasarnya kita bergerak bersama dalam peran masing-masing untuk mencegah dan mengurangi kejadian yang sama.

Kedua, menyikapi banyaknya komentar yang muncul dalam isu-isu yang disajikan. Kita dapat berasumsi bahwa ada pemikiran-pemikiran yang ingin dituangkan oleh masyarakat terkait isu tersebut. Namun, pada kenyataannya BUKAN SOLUSI YANG SOLUTIF YANG DIHASILKAN, HANYA BERUPA CACIAN, MAKIAN, DAN MENYALAHKAN SALAH SATU PIHAK. Sangat disayangkan karena apa yang ditulis tidak akan dibaca pemerintah, hanya menambah kegelisahan dan amarah masyarakat, dan yang terpenting TIDAK AKAN DIHIRAUKAN YANG BERSANGKUTAN. Untuk hal ini, cobalah kita bersama-sama membuka kesempatan yang lebih luas untuk saling berdiskusi. Munculkanlah pemikiran-pemikiran solutif yang menjadi titik terang, bukan memperkeruh keadaan. Karena sejatinya orang yang hanya dapat mengeluh adalah orang yang tidak tergerak hatinya untuk berubah.

Saya sadar bahwa semua yang saya sampaikan adalah idealisme yang mungkin sudah ditinggalkan sebagian orang. Namun, yang perlu saya sampaikan adalah bagaimana suatu yang kecil dapat menjadi kunci penyelesaian masalah yang besar. Sekali lagi, semoga apa yang dituliskan dapat dipertanggungjawabkan.

Robi Kholiq Mahasiswa semester 2 yang mencoba mempertahankan idealisme bahwa pasti ada jalan yang lebih baik dari setiap permasalahan yang ada.

Referensi: 1. UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 2. UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 3. http://possore.com/2014/05/19/komnas-pa-kedaruratan-kejahatan-seksual-sejak-4-tahun-lalu/ 4. http://news.liputan6.com/read/2451254/kpai-pelecehan-seksual-pada-anak-meningkat-100 5. http://possore.com/2016/05/04/demo-kowani-kejahatan-seksual-harus-dicegah/ 6. http://indonesia.ucanews.com/2013/01/14/ratusan-orang-demo-mengecam-kekerasan-seksual-terhadap-anak/ 7. http://gosulsel.com/news/04/05/2016/demo-di-fly-over-mahasiswi-teriak-lawan-kekerasan-seksual/5/ 8. https://m.tempo.co/read/news/2016/05/03/063768152/sebelum-beraksi-pemerkosa-yuyun-diduga-habiskan-4-liter-tuak 9. https://www.facebook.com/lyana.lukito