Komdigi Tunda Sementara IGRS, Investigasi Ungkap Dugaan Kebocoran Data dan Ketidaksesuaian Rating
JAKARTA, PUNGGAWATECH — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memutuskan menangguhkan sementara penerapan Indonesia Game Rating System (IGRS) setelah tim khusus menemukan sejumlah persoalan dalam implementasinya. Sistem klasifikasi gim yang baru diluncurkan pada Oktober 2025 itu kini tengah dievaluasi menyeluruh, menyusul indikasi kebocoran data dan ketidaksesuaian label rating di sejumlah…
PEMERINTAH kota Bandung menyampaikan kekhawatirannya saat menanggapi isu kebocoran data yang belakangan menjadi perhatian publik di Kota Ban
PEMERINTAH kota Bandung menyampaikan kekhawatirannya saat menanggapi isu kebocoran data yang belakangan menjadi perhatian publik di Kota Bandung.
Menurut mereka hal itu bisa saja kebocoran terjadi di tingkat pusat, mengingat kasus serupa juga dilaporkan di sejumlah kota lain di Indonesia.
“Saya khawatir ini terjadi di pusat, karena juga terjadi di beberapa kota lain. Meski demikian, Pemkot Bandung tidak tinggal diam. Kami terus melakukan langkah antisipatif dengan memperkuat koordinasi bersama pemerintah pusat,” ungkap Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan Rabu (8/4).
Selain itu, Pemkot Bandung juga menggandeng aparat penegak hukum untuk memastikan adanya tindakan tegas terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Jadi siapa pun yang membocorkan data dapat ditindak.
Dilakukan transparan
“Dalam upaya penguatan sistem di tingkat daerah, kami menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan data. Salah satunya dengan tidak menyimpan data secara mandiri. Kami hanya mengumpulkan data kemudian menyerahkannya ke pusat data nasional,” paparnya.
WARGA Kota Bandung resah menyusul kabar dugaan kebocoran data kependudukan di media sosial. Ribuan bahkan diduga jutaan data identitas dise
WARGA Kota Bandung resah menyusul kabar dugaan kebocoran data kependudukan di media sosial. Ribuan bahkan diduga jutaan data identitas disebut beredar bebas.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menepis kebocoran itu dari sistem mereka. Namun bantahan tersebut justru memunculkan pertanyaan karena terlalu cepat, terlalu defensif dan belum menjawab sumber kebocoran.
Dalam pernyataan resminya Pemkot Bandung melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memastikan bahwa isu dugaan kebocoran data kependudukan yang beredar di medsos tidak berasal dari server Disdukcapil Kota Bandung.
Isu tersebut muncul setelah sebuah akun keamanan siber di media sosial pada 29 Maret 2026 mengunggah klaim mengenai dugaan peredaran data kependudukan dalam jumlah besar.
Picu spekulasi
Informasi tersebut kemudian memicu berbagai spekulasi di ruang publik. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemkot Bandung segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem dan database pada server di lingkungan Disdukcapil Kota Bandung serta berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
APLIKASI personal kecerdasan buatan (AI) keluaran agentik berbasis open source OpenClaw baru dilepas pada November tahun lalu.
Namun pada a
APLIKASI personal kecerdasan buatan (AI) keluaran agentik berbasis open source OpenClaw baru dilepas pada November tahun lalu.
Namun pada awal 2026 ini jumlah penggunanya sudah cukup tinggi dan jumlah pengunjungnya sudah melampaui angka 2 juta kali dalam sepekan.
Selayaknya produk Artificial Intelligence lain yang memiliki potensi dan risiko, OpenClaw juga demikian dan perlu perhatian khusus dari para penggunanya.
Sementara terhadap aplikasi ini Pemerintah China dilaporkan melarang lembaga pemerintah, badan usaha milik negara, dan bank-bank besar memasang OpenClaw di perangkat kantor.
Celah serangan siber
Kecerdasan buatan agentik itu dinilai berisiko, mulai dari celah serangan siber hingga kebocoran data.
Guru Besar Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi (DTETI), Fakultas Teknik UGM, Prof. Dr. Ir. Ridi Ferdiana, menjelaskan OpenClaw merupakan Agentic AI sebagai bentuk lanjutan dari kecerdasan buatan yang mampu membuat strategi perencanaan, pengambilan aksi kompleks, dan melakukan penyelesaian tugas secara mandiri.
KEMAJUAN teknologi di satu sisi bermanfaat bagi pemerintahan daerah. Namun di sisi lain ada risiko yang tidak bisa diabaikan.
Risiko yang h
KEMAJUAN teknologi di satu sisi bermanfaat bagi pemerintahan daerah. Namun di sisi lain ada risiko yang tidak bisa diabaikan.
Risiko yang harus dicegah itu antara lain kebocoran data, disinformasi, dan berbagai bentuk serangan digital yang dapat mengganggu layanan publik maupun harmoni sosial.
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, pada pembukaan rakat koordinasi Forkomsanda (Forum Komunikasi Siber dan Sandi Daerah) DIY menyampaikan bahwa kehidupan saat ini berlangsung dalam dua ruang yang saling terhubung, yakni ruang fisik dan ruang digital.
Ubah cara kerja
Teknologi katanya, telah mengubah cara bekerja, berinteraksi, dan mengelola pemerintahan. “Ruang siber kini menjadi bagian dari ruang publik yang sangat menentukan kepercayaan masyarakat terhadap negara,” ujar Sekda DIY.
Dalam konteks itulah, Forkomsanda harus dapat berperan penting untuk memastikan bahwa upaya menjaga keamanan siber di tingkat daerah tidak berjalan sendiri-sendiri. Tetapi, terkoordinasi di dalam satu ekosistem yang saling memperkuat.
Di era digital yang serba cepat, di mana setiap transaksi dapat dilakukan hanya dengan sentuhan jari, dompet digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dari DANA, OVO, GoPay, hingga berbagai platform pembayaran digital lainnya, uang tunai kini semakin beralih ke bentuk saldo elektronik. Kemudahan, kecepatan, dan berbagai promo menarik yang…
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat memastikan bahwa informasi terkait kebocoran data pribadi warga Jabar yang diklaim oleh akun anonim di media
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat memastikan bahwa informasi terkait kebocoran data pribadi warga Jabar yang diklaim oleh akun anonim di media sosial X tidak benar. Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar, Adi Komar Minggu (27/7)
"Berdasarkan hasil penelusuran dan validasi yang telah kami lakukan, kami memastikan bahwa klaim kebocoran data yang dikelola Pemprov Jabar itu tidak benar," tegasnya.
Menurut Adi, Pemprov Jabar berkomitmen menjaga keamanan data pemerintah dan data pribadi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan teknologi keamanan informasi, berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait serta peningkatan kesadaran seluruh aparatur.
INSTITUT Teknologi Bandung (ITB) menerima laporan dari sejumlah mahasiswa dan alumni mengenai adanya panggilan telepon mencurigakan dari nom
INSTITUT Teknologi Bandung (ITB) menerima laporan dari sejumlah mahasiswa dan alumni mengenai adanya panggilan telepon mencurigakan dari nomor tidak dikenal, khususnya dengan awalan 0888*, yang terjadi pada Sabtu (27/4/2025).
Laporan itu turut beredar melalui berbagai platform media sosial, termasuk X (sebelumnya Twitter).
“Panggilan tersebut merupakan bagian dari modus penipuan (scam). Kami sangat menyayangkan kejadian ini dan menyampaikan bahwa saat ini ITB sedang melakukan koordinasi intensif dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan penelusuran dan penanganan atas dugaan kebocoran data dan aktivitas penipuan tersebut,” ungkap Direktur Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB, Dr. N. Nurlaela Arief melalui penjelasannya Rabu (30/4).
Tidak panik
Menurut Nurlaela, sebagai langkah preventif, ITB menghimbau kepada seluruh mahasiswa dan alumni untuk tetap tenang dan tidak panik apabila menerima panggilan mencurigakan. Lalu mengabaikan serta tidak menanggapi permintaan apapun dari penelepon yang tidak dikenal.
