seen from Russia
seen from China
seen from Argentina
seen from Netherlands
seen from Japan
seen from United States
seen from United Kingdom
seen from Argentina
seen from Malaysia
seen from Russia
seen from United Kingdom
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Canada
seen from United States
seen from Singapore
seen from United States
seen from China
seen from United States
Hati-Hati! Modus Telepon Mengaku dari Bank, Ini Ciri dan Cara Menghindarinya
HATI-HATI MODUS TELEPON MENGAKU DARI BANK – INI CARA MENGHINDARINYA ⚠️ Pengalaman yang Perlu Diwaspadai Belakangan ini, semakin banyak masyarakat yang menerima telepon dari nomor tidak dikenal yang mengaku sebagai petugas bank. Dalam beberapa kasus, penelepon bahkan sudah mengetahui nama lengkap hingga informasi pekerjaan calon korban. Hal ini tentu membuat banyak orang merasa khawatir dan…
Klaim Asuransi Diduga Berlarut Sejak Juni 2025, Kuasa Hukum Datangi Kantor Panin Dai-ichi Life Medan
Medan, kedannews.co.id – Tidak kunjung dibayarnya klaim asuransi milik Chanra Simamora yang menurut kuasa hukumnya telah diajukan sejak Juni 2025, mendorong Budi Utomo, S.H. mendatangi kantor Asuransi Panin Dai-ichi Life di Komplek Ruko Royal Residence, Jalan Palang Merah No. 8, RW 9, Kelurahan AUR, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Jumat siang (12/12/2025). Kuasa hukum Chanra Simamora, Budi…
PPATK & Privasi: Batas Kewenangan & Hak Sipil
Di tengah upaya gigih pemerintah dalam memerangi kejahatan finansial, peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kian sentral. Namun, seiring dengan kewenangan PPATK yang semakin kuat untuk mengakses data transaksi keuangan, sebuah kritik tajam yang mendalam mulai mencuat, memicu perdebatan sengit di kalangan pakar hukum, akademisi, dan masyarakat sipil. Kekhawatiran ini tidak…
Kewenangan PPATK: Kontrol & Akuntabilitas Diuji
Di tengah upaya gigih pemerintah dalam memerangi kejahatan finansial melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebuah kritik tajam yang mendalam mulai mencuat, memicu perdebatan sengit di kalangan akademisi dan masyarakat sipil. Kekhawatiran ini tidak menyasar pada pentingnya keberadaan PPATK, melainkan pada kewenangannya yang sangat besar dan potensi penyalahgunaan yang…
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat membantah klaim kebocoran data pribadi 4,6 juta warga yang ramai diperbincangkan di media sosial dan forum ge
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat membantah klaim kebocoran data pribadi 4,6 juta warga yang ramai diperbincangkan di media sosial dan forum gelap (dark web). Pemprov memastikan bahwa data yang disebut-sebut bocor tidak berasal dari sistem resmi milik pemerintah daerah.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menyatakan bahwa akun anonim yang mengunggah data tersebut hanyalah pihak tidak bertanggung jawab yang menggunakan logo dan nama Pemprov Jabar secara ilegal.
“Saya sudah mendapat konfirmasi dari Kadiskominfo. Tidak ada data resmi Pemprov yang bocor, termasuk data yang muncul dalam tangkapan layar dengan logo Pemprov Jabar dan Biro Pemotda,” ujar Erwan, Selasa (29/7).
Ia menegaskan, tindakan tersebut bukan peretasan terhadap sistem resmi, melainkan bentuk penipuan yang memanfaatkan simbol-simbol institusi pemerintah untuk menciptakan keresahan publik.
#pemprovjabar #kebocoran #datapribadi #darkweb #wagubjabar #mediasosial
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat memastikan bahwa informasi terkait kebocoran data pribadi warga Jabar yang diklaim oleh akun anonim di media
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat memastikan bahwa informasi terkait kebocoran data pribadi warga Jabar yang diklaim oleh akun anonim di media sosial X tidak benar. Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar, Adi Komar Minggu (27/7)
"Berdasarkan hasil penelusuran dan validasi yang telah kami lakukan, kami memastikan bahwa klaim kebocoran data yang dikelola Pemprov Jabar itu tidak benar," tegasnya.
Menurut Adi, Pemprov Jabar berkomitmen menjaga keamanan data pemerintah dan data pribadi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan teknologi keamanan informasi, berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait serta peningkatan kesadaran seluruh aparatur.
MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak menyerahkan data pribadi warga Indonesia kepada Pemeri
MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak menyerahkan data pribadi warga Indonesia kepada Pemerintah Amerika Serikat, sebagai bagian dari kesepakatan tarif impor.
Menurut Mensesneg pernyataannya itu untuk memberikan kepastian terkait pemindahan data pribadi ke Amerika Serikat, yang sebelumnya dijelaskan Gedung Putih (23/7).
"Jadi pemaknaannya yang tidak benar, bukan berarti kita itu akan menyerahkan data-data, apalagi data-data pribadi dari masyarakat Indonesia ke pihak sana (Amerika Serikat), tidak," kata Mensesneg di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (25/7).
KEMENTERIAN Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan bahwa kesepakatan perdagangan digital antara Indonesia dan Amerika Serikat bukan
KEMENTERIAN Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan bahwa kesepakatan perdagangan digital antara Indonesia dan Amerika Serikat bukan merupakan bentuk penyerahan data pribadi secara bebas.
Sebaliknya, kesepakatan tersebut menjadi dasar hukum yang sah, aman, dan terukur untuk tata kelola lalu lintas data pribadi lintas negara.
“Kesepakatan ini justru memberikan dasar legal bagi perlindungan data pribadi warga negara Indonesia saat menggunakan layanan digital dari perusahaan berbasis di AS, seperti mesin pencari, media sosial, layanan cloud, dan e-commerce,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (24/7).
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan sejumlah poin penting dalam kesepakatan tarif impor dengan Pemerintah Indonesia, termasuk terkait pemindahan data pribadi.
#Komdigi #menkomdogi #MeutyaHafid #tariffs #datapribadi
