Lesson Learned : Air Bersih ditangan Masyarakat Langsung
Tantangan dalam Penyediaan Air Minum/Bersih berbasis Masyarakat
*disclaimer : tulisan ini semata-mata berdasarkan pengamatan dan opini pribadi, bukan mewakili instansi tertentu maupun berdasarkan studi yang komprehensif dan tanpa bias.
Dalam pemenuhan akses air minum/bersih masyarakat, ada berbagai cara yang dapat diaplikasikan. Ada yang melalui PDAM atau pemerintah daerah dengan jaringan perpipaan, ada yang menggunakan sumur/sumber pribadi masing-masing. Namun, bagaimana jika sumber terlalu jauh, terlalu mahal jika dimanfaatkan secara perseorangan, dan belum ada jaringan PDAM?
Salah satu solusinya adalah penyediaan air minum/bersih berbasis masyarakat. Solusi ini dapat diibaratkan seperti “PDAM Mini skala desa atau bahkan lebih kecil”. Dimana sama seperti sistem terpusat lainnya, sumber air yang dinilai cukup jauh atau tidak memungkinkan diambil masyarakat secara langsung, dikumpulkan terlebih dahulu baik untuk diolah dahulu maupun langsung didistribusikan ke rumah masyarakat melalui pipa-pipa secara langsung. Sistem ini dikelola dan diawasi oleh masyarakat langsung. Masyarakat yang ditunjuk sebagai pengelola, bertugas untuk memastikan seluruh bagian dari sistem ini dapat berjalan dengan baik. Solusi ini dapat membantu masyarakat yang tidak dapat mengambil air sendiri dan tidak memiliki sumber air.
Namun…
Tentunya, usaha tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi. Baik pada saat baru akan memulai kegiatan maupun setelah terbangunnya sistem ini. Berikut, sebagian tantangan yang dihadapi penyediaan air minum/bersih berbasis masyarakat berdasarkan hasil pengamatan saya pribadi.
Kualitas Sumber Air
Penyediaan air minum/bersih berbasis masyarakat umumnya dilakukan di kawasan perdesaan. Wilayah perdesaan sendiri biasanya memiliki kualitas sumber air yang lebih bagus dari perkotaan. Namun, bukan berarti semua sumber air perdesaan dapat digunakan secara langsung. Ada berbagai penyebab yang mengakibatkan kondisi ini:
Kondisi Alam
Bukan karena manusia, namun karena memang adanya seperti itu.
Wilayah perdesaan yang berada di pegunungan kapur, umumnya harus menghadapi air baku dengan kesadahan tinggi (hard water). Masyarakat yang tinggal di hilir sungai juga harus menghadapi air sungai yang sangat keruh karena banyaknya material yang “dibawa” aliran air dari hulu hingga hilir. Sedangkan, air gambut juga sulit untuk diolah karena kondisi air yang sangat asam (pH rendah).
Karena Manusia
Populasi yang lebih rendah memang memperkecil kemungkinan terjadinya pencemaran, namun bukan berati tidak ada manusia kan?
Terkadang, karena wilayah perdesaan berdekatan dengan lokasi tambang atau industri, membuat sumber air tercemar dengan limbah kimia dan logam berat berbahaya. Bukan hanya industri besar, industri kecil-kecilan milik masyarakat juga dapat merusak sumber air, apalagi jika jumlahnya sangat banyak. Sayangnya, kondisi-kondisi ini seringkali kurang mendapat perhatian dari pemerintah setempat.
Belum Memadainya Akses Jalan
Kawasan terpencil jauh dari pusat permukiman dan komersil dengan akses jalan yang belum memadai, tentunya akan menghambat proses pembangunan maupun pengoperasian sistem penyediaan air minum. Mulai dari sulitnya membawa bahan bangunan yang tidak tersedia dimana disebabkan karena terbatasnya akses jalan maupun wilayah yang tidak dapat dijangkau dengan kendaraan darat. Tantangan ini tidak hanya terjadi saat pembangunan saja, membawa material dan bahan kimia untuk keperluan pengoperasian dan pemeliharaan juga dapat terhambat. Belum lagi jika calon lokasi belum memiliki akses jalan sama sekali (selain jalan setapak), oleh karena itu dibutuhkan usaha gotong royong oleh masyarakat untuk membuka jalan ke calon lokasi agar memudahkan kendaraan yang akan membantu proses pembangunan dan pengoperasian.
Terbatasnya Akses Listrik
Akses jalan yang sulit umumnya selaras dengan keterbatasan listrik. Dimana wilayah yang belum terjangkau jalan memperbesar kemungkinan wilayah tersebut belum mendapatkan akses listrik. Meskipun wilayah permukiman yang akan dilayani sudah mendapatkan listrik, belum tentu jaringan listrik tersebut sudah dapat menjangkau sumber air dimana biasanya membutuhkan listrik untuk pompa air. Altenatif solar panel yang belum dapat memenuhi kebutuhan listrik dan biaya bahan bakar yang mahal untuk generator, menuntut PLN melalui permintaan masyarakat untuk mengembangkan jaringan mereka hingga bagian terpencil dimana sumber air berada.
Selain itu, meskipun jaringan sudah ada, apakah daya yang tersedia cukup? mengingat pompa dan mesin dalam penyediaan air minum/bersih membutuhkan daya yang besar dan tidak boleh mengganggu listrik masyarakat.
Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
Penyediaan air minum bukanlah sesuatu yang dapat disepelekan. Dalam pengelolaannya dibutuhkan sumber daya manusia dengan latar belakang tertentu atau pengalaman yang selaras untuk memastikan perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan dapat berjalan dengan baik secara optimal. Sayangnya, sumber daya tersebut sangatlah terbatas dan bahkan tidak ada di wilayah terpencil.
Dibutuhkan dukungan pemerintah atau NGO melalui fasilitator untuk menciptakan pengelola yang mumpuni dari masyarakat sendiri. Proses pembentukan mindset dan peningkatan kemampuan teknis dan non teknis ini membutuhkan waktu yang panjang dan usaha yang keras oleh fasilitator. Selain dukungan fasilitator, juga dibutuhkan kolaborasi dari pihak swasta sebagai penyedia jasa dan barang pada sebagian tahap kegiatan penyediaan air minum/bersih ini. Pihak swasta perlu mensosialisasikan dan mendampingi masyarakat terkait petunjuk operasional dan pemeliharaan produk mereka yang akan digunakan oleh masyarakat secara komprehensif dan menyeluruh.
Keterbatasan SDM ini juga dapat mengakibatkan belum adanya pengamanan dan pengawasan air minum dari sumber hingga masyarakat untuk memastikan kualitas air yang didistribusikan.
Tarif yang Tidak Berkelanjutan
Seringkali, tarif atau iuran dari masyarakat merupakan satu-satunya pemasukan untuk mengelola sistem ini. Tarif yang terlalu mahal dapat menyulitkan masyarakat, membuat mereka tidak mau tersambung sistem ini, atau masyarakat menunggak/tidak mau membayar. Namun, tarif yang terlalu murah juga dapat menyulitkan pengelola untuk dapat mengembangkan sistem mereka, memelihara bangunan yang ada, bahkan terkadang pengelola tidak dapat mengoperasikan sistem secara optimal dan acapkali tidak melakukan prosedur yang seharusnya dilakukan (penambahan bahan kimia, penggantian media, dan lain-lain) karena keterbatasan dana. Dibutuhkan sosialiasi dan musyawarah secara intensif dengan pengelola dan stakeholder wilayah untuk memastikan tarif yang ada dapat memastikan keberlanjutan sistem, didukung dengan peraturan yang mengikat.
Tumpang Tindih Pelayanan
Sebelumnya, saya mengungkapkan bahwa penyediaan air minum/bersih berbasis masyarakat umumnya melayani wilayah yang belum dapat dilayani PDAM. Namun kenyataannya, sistem ini juga dapat muncul diwilayah yang akan dilayani PDAM (dekat dengan jaringan perpipaan PDAM) dan bahkan dapat muncul di wilayah yang sudah dilayani PDAM. Fenomena ini dapat terjadi karena berbagai hal, salah satunya adalah kualitas pelayanan PDAM yang kurang baik (air tidak mengalir dan/atau air kotor), biaya pemasangan yang relatif mahal, dan iuran PDAM yang lebih mahal dari tarif yang ditawarkan fasilitator program penyediaan air minum/bersih berbasis masyarakat.
Dalam penanganan permasalahan ini, dibutuhkan pemerintah daerah sebagai mediator (antara PDAM dan pihak inisiator program) dan regulator melalui rencana induk untuk membagi wilayah mana yang dilayani PDAM dan sistem ini.
Konflik Kepentingan
Biasanya, masyarakat mau menerima dan bekerja sama dalam kegiatan seperti ini. Namun, pada sebagian kecil wilayah, ada golongan tertentu yang menolak kegiatan ini karena dapat mengancam usaha mereka. Disisi lain, ada golongan tertentu yang hendak memanfaatkan kegiatan ini untuk keuntungan pribadi dengan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Hal ini tentu sangatlah membahayakan, karena dapat mengurangi kualitas, menghambat, atau bahkan mengakibatkan tidak terlaksananya pembangunan penyediaan air minum/bersih berbasis masyarakat.
Epilog
Seperti yang saya ucapkan sebelumnya, penyediaan air minum bukanlah sesuatu yang dapat disepelekan. Dibutuhkan peran serta semua stakeholder seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah setempat, tokoh masyarakat, industri sekitar/swasta, dan masyarakat keseluruhan agar memastikan semua tantangan yang sedang dan akan dihadapi dapat dilalui dengan baik sehingga masyarakat dapat mendapatkan haknya.
