#ppatk

[kobarksbcom]

Jakarta, KOBARKSB.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap data mencengangkan terkait besarnya aliran dana dalam ekosistem pertambangan ilegal di Indonesia. Dalam catatan strategis terbarunya, PPATK menyebut total perputaran uang yang terindikasi terkait aktivitas pertambangan tanpa izin sepanjang periode 2023–2025 mencapai angka fantastis, yakni Rp 992 triliun. Salah satu sorotan utama PPATK adalah

[edomedia]

Heboh! Ada Karyawan Punya Rekening Saldonya Rp12 Triliun lebih, Wow Duit Darimana

Jakarta, EDITOR.ID,- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membongkar adanya rekening milik seorang karyawan dengan saldo dan nilai transaksi mencapai Rp12,49 triliun. Temuan saldo triliunan ini langsung memicu kehebohan publik karena tidak masuk akal untuk profil ekonomi seorang pegawai biasa. Usut punya usut temuan fantastis tersebut diduga kuat terkait modus penyamaran omzet…

Heboh! Ada Karyawan Punya Rekening Saldonya Rp12 Triliun lebih, Wow Duit Darimana

[cinewsid]

APH Harus Segera Bongkar Soal Sindikat Rekening Bansos Fiktif

Lampung, CINEWS.ID – Belakangan publik dikejutkan terkait adanya penerima bansos fiktif. Dimana rekening penerima bansos diduga tidak ada pemilik yang sebenarnya (fiktif) alias dormant. Namun anehnya: rekening tersebut aktif aktif dan terjadi penarikan setelah dana bansos masuk. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada, Kamis (7/8/2025), melaporkan, bahwa 10 juta rekening…

APH Harus Segera Bongkar Soal Sindikat Rekening Bansos Fiktif

[bobbynus]

PPATK Klarifikasi tidak Ada Pemblokiran Rekening Ketua MUI

PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menegaskan tidak ada pemblokiran terhadap rekening  Ketua MUI Ketua MUI Bidang Dakwa

PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menegaskan tidak ada pemblokiran terhadap rekening Ketua MUI Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis.

KH Cholil Nafis mengaku menjadi salah satu korban dari kebijakan itu. Salah satu rekening yayasan miliknya yang memiliki saldo sekitar Rp 300 juta diblokir oleh PPATK.

Deputi Bidang Pengawasan dan Kepatuhan PPATK, Fithriadi, bersama Sekretaris Jenderal MUI, KH Amirsyah Tambunan, membahas isu tersebut dalam pertemuan di Kantor Pusat MUI, Jakarta, Senin (11/8).

“Berdasarkan penelusuran di basis data PPATK, tidak ditemukan indikasi pemblokiran terhadap rekening Ketua MUI KH Cholil Nafis. Rekening tersebut masih aktif,” kata Fithriadi.

[bobbynus]

PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap temuan ribuan penerima bantuan sosial (bansos) ternyata berstatus pegawai

PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap temuan ribuan penerima bantuan sosial (bansos) ternyata berstatus pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, dari data salah satu bank, terdapat 27.932 penerima bansos yang tercatat sebagai pegawai BUMN.

“Dari profil yang kami cek di satu bank saja, ada 27.932 penerima bansos berstatus pegawai BUMN,” kata Ivan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Kamis (7/8).

Selain itu, PPATK menemukan 7.479 penerima bansos berprofesi sebagai dokter dan lebih dari 6.000 orang bekerja di posisi eksekutif atau manajerial. Bahkan, ada penerima bansos dengan saldo rekening di atas Rp50 juta.

[bobbynus]

PPATK Tuntaskan Analisis 122 Juta Rekening Dormant

PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan telah menuntaskan proses analisis terhadap 122 juta rekening dormant atau

PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan telah menuntaskan proses analisis terhadap 122 juta rekening dormant atau tidak aktif pada 31 Juli 2025. Proses ini dilakukan secara bertahap bersama perbankan sejak 15 Mei 2025.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, pihaknya telah memetakan risiko seluruh rekening dormant yang terdampak penghentian sementara transaksi. Peta risiko ini dikategorikan berdasarkan tingkat risiko tanpa mengungkap data individual yang bersifat rahasia.

“Proses di PPATK sudah selesai. Selanjutnya, mekanisme aktivasi kembali sepenuhnya berada di masing-masing bank, sesuai kebijakan internal mereka. Kami terus mendorong percepatan layanan ini, sambil memastikan bahwa ke depan rekening yang dilepas benar-benar aman dari potensi penyalahgunaan,” ujar Ivan, Minggu (10/8).

[bobbynus]

DPRD Jabar Minta Penerima Bansos Ketahuan Judol Ditindak

BERDASARKAN data Kementerian Sosial bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebanyak 49.431 penerima bantuan sosial

BERDASARKAN data Kementerian Sosial bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebanyak 49.431 penerima bantuan sosial di Provinsi Jawa Barat menggunakan uang bansos tersebut untuk bermain judi online (judol), dengan transaksi mencapai Rp199 miliar.

Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Bogor mencatat jumlah tertinggi mencapai 5.497 orang dengan nilai transaksi Rp22 miliar.

Menyikapi hal itu Wakil Ketua DPRD Jabar, Iwan Suryawan, meminta hal ini harus segera ditindak. Bansos yang diberikan pemerintah merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat guna meringankan beban terlebih bagi yang kurang mampu. Namun alih-alih digunakan untuk hal bermanfaat, dana tersebut justru di gunakan untuk Judi.

”Bansos yang dipergunakan untuk judol berarti terjadi penyelewengan. Makannya harus ditindak lanjuti, kalau perlu hentikan saja bantuannya. Masih banyak orang yang membutuhkan bantuan ketimbang di beri bantuan untuk Judol,” tegasnya.