#uuite

[baliportalnews]

Polda Bali ‘Endus’ Pelaku Doksing Wartawan Senior di Bali

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Kasus doksing yang menimpa wartawan senior Bali, Ngurah Dibia memasuki babak baru. Pasalnya AKBP Nanang Prihasmoko selaku Kasubdit V Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali, akan melakukan digital forensik untuk membongkar kasus ini. "Kami akan berupaya melakukan proses digital forensik dalam membongkar kasus ini, agar prosesnya lebih cepat dalam membongkar dalang semua ini," ungkapnya di gedung Ditreskrimsus Polda Bali, Selasa (3/10/2023). Lebih lanjut dirinya menjelaskan dalam proses penyelidikan ini ada beberapa hal yang sudah ditemukan, guna mempermudah dalam memecahkan kasus ini. "Ada beberapa hal yang sudah internal kami temukan tapi, saya tidak bisa menyampaikannya sekarang, tunggu saja," jelasnya. Ia menambahkan bahwa pelaku kejahatan siber atau online bukanlah orang yang bodoh, mereka sangat licin dalam menjalankan aksinya. "Mereka bukan orang bodoh, mereka memalsukan identitasnya dan bersembunyi di balik akun palsu," imbuhnya. AKBP Nanang menjelaskan bahwa kejahatan siber diancam dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). "Kejahatan dengan memosting informasi pribadi seseorang, melakukan illegal access, mencemarkan nama baik diancam dengan UU ITE, serta dengan mudah dilaporkan cukup dengan bukti tangkapan layar diserahkan saat membuat laporan kepolisian pelaku sudah bisa dijerat UU ITE," tegasnya. Tak lupa ia mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. "Saya mengimbau agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan media sosial karena aktivitas di dunia maya diawasi dengan UU ITE," pungkasnya. Seperti diberitakan sebelumnya wartawan kompetensi utama Bali, I Gusti Ngurah Dibia melaporkan akun facebook Info Jagat Maya dan Opini Bali ke Ditreskrimsus Polda Bali, Kamis (21/9/2023). Kedua akun tersebut diduga telah memfitnah, menyebarkan hoaks, dan menuduh dan mencatut foto dan nama korban (I Gusti Ngurah Dibia) tanpa hak disebut sebagai admin FB Global Dewata Bali yang sama sekali tak ada hubungan dengan yang bersangkutan. (bpn) Read the full article

[negesindonesia]

Cuitan Berbuntut Dakwaan "Ferdinand Hutahaean" Didakwa Sebarkan Berita Bohong Dan Ujaran Kebencian

Cuitan Berbuntut Dakwaan “Ferdinand Hutahaean” Didakwa Sebarkan Berita Bohong Dan Ujaran Kebencian

Negesindonesia.com – Ferdinand Hutahaean hari ini selasa (15/02/21) jalani sidak pertama atas kasus dugaan penyebaran berita bohon dan ujaran kebencian di pengadinan negeri (PN) Jakarta pusat. Sidang dengan nomor perkara 90/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst dilaksanakan diruang sojono selasa (15/02/20/1) pukul 10.00 wib di Pengadilan Negeri(PN) jakarta pusat dengan agenda pembacaan dakwaan , dengan…

View On WordPress

[iriyanto]

TIMES Indonesia Abdul Kharis mengatakan bahwa Komisi I DPR RI akan membahas revisi tersebut dengan mendengarkan masukan dan aspirasi masyarakat luas. Namun, sebelum revisi dibahas di DPR, ada prosedur dan mekanisme yang harus dilalui, yaitu memasukkan UU ITE dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. "Komisi I DPR siap membahasnya dan melibatkan masukan masyarakat untuk bisa menghindari 'pasal karet'. Namun, kami tidak tahu dari sisi pemerintah sampai sejauh mana rencana merevisi UU ITE," ujarnya. Klik selengkapnya di bio!! #uuite #ruuite #ite #dprri #uuitepasalkaret #uuited #dpr #dprrikhianatirakyat #pasaluuite (di Times Madura) https://www.instagram.com/p/CQLVzq6Llqj/?utm_medium=tumblr

[iriyanto]

TIMES Indonesia Pemerintah akhirnya memutuskan untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Mulanya Presiden Jokowi berpesan agar implementasi Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan. Jika hal itu tak dapat dipenuhi, ia akan meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi UU tersebut. klik selengkapnya di bio!! #uuite #uuiteam #uuitepasalkaret #uuited #perjalananuuite #jokowi #jokowidodo #jokowi2periode #jokowipresidenku #revisiuuite #revisiuuitesekarangjuga #inforevisiuuite (di Times Madura) https://www.instagram.com/p/CP96LklrvMs/?utm_medium=tumblr

[logicarhythma]

“INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS” ACT AND THE IMPACT TOWARDS INDONESIAN ARTISTS

In this day and age, technology’s advancements are astounding. As such, criminal acts and radical movements also followed the evolution of the modern world. The term “cyber-crime” became popular, with felons committing their crime through the aid of electronic media; hate speech and vulgar acts had easier access to the eyes of internet users through social networks. All these negative remarks could be considered as the “dark-side” in the ever-growing technology.

Furthermore, the speed in which words travel is kept at minimum by using the internet; only limited by the bandwidth which varies between devices. This notion places a huge strain on the back of national security in each country, since they can be accessed anywhere, anytime, without knowing any international borders whatsoever. Thus each country made a regulation, with hope of filtering the contents of the internet and preventing the negative impact that it contains.

Given these considerations, Indonesia hastily put together an Act that regulates the use of electronic media. One of the considerations is the fast-paced growth and development of information technology (IT) causes a change in the daily-lives of humans, thus directly contributes in creating new forms of legal actions. These new forms of legal actions must be regulated immediately to prevent the misuse of technology. The Act came to be known as “UU ITE” for short. The scope in which its provisions provide legality to IT conducts are vast and broad, including (but not limited to) simple e-mails, texts, sounds, pictures, designs, photos, and even symbols.

The Act was upheld to fulfill its purpose: protection. To business owners, the provisions that hang within the articles in the Act served its original intentions. But to artists and writers, it’s a nightmare; it has the potential to mute the essence of both “freedom of speech” and “freedom of expression”. Article 27 of the Act states that “any act of distributing, transmitting, and/or giving access to Electronic Information with violations toward common decency is forbidden”.

The word “common decency” can be interpreted from various perspectives. With a variety of cultures and moral standards, it was hard to have a good grip on the meaning of the word. Everybody can now sue an artist that places a portrayal of a girl posing nude in one of his/her art, either in his/her exhibitions or internet profiles. The ideas that reside within the art are completely ignored, and people started to look Art differently, with “violation of common decency”—their common decency—being the cause.

(Am not including any images, but one can refer to Tara Basro's case as an example, back in 2020)

[sumbarlivetv]

Presiden Joko Widodo Mengusulkan Agar UU ITE Direvisi

Sumbarlivetv, - Presiden Joko Widodo mengusulkan agar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) agar direvisi. Menanggapi permintaan Presiden Joko Widodo tersebut,tiga kementerian,yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik,Hukum dan Keamanan,Kementerian Komunikasi dan Informatika,dan Kementerian Hukum dan HAM membentuk tim pelaksana kajian UU ITE. Pembentukan tersebut tertuang dalam SK Menko Polhukam Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian UU ITE. Menteri Kominfo,Johnny G Plate mengatakan,salah satu prinsip yang dikedepankan dalam kajian ini adalah menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. "Yang menjadi tugas kita bersama adalah menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi,kualitas kebebasan pers,kualitas berserikat,kualitas berkumpul dan kualitas menyampaikan pendapat,"jelas Johnny Senin (22/2/2021). “Dan payung hukum hulu seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah salah satu di Undang-Undang ITE," imbuh Johnny. Lebih lanjut,Johnny mengatakan adanya keberatan tentang pasal dalam UU ITE yang dianggap krusial, multitafsir atau "pasal karet," telah diajukan pihak yang berkeberatan ke Mahkamah Konstitusi melalui Judicial Review. Menurut Johnny, sudah ada 10 kali pengajuan keberatan dan mendapatkan penolakan. Namun demi kehidupan bermasyarakat dan kehidupan sosial,maka selalu terbuka kemungkinan menambah,mengurangi, mengubah untuk penyempurnaan undang-undang. Dalam Read the full article