#uunarkotika

[edomedia]

Anang Iskandar: Penyusunan Revisi UU Narkotika Harus Jeli Soal Pidana Rehabilitasi, Agar Hakim Memahami Putusan

Jakarta, EDITOR.ID,- Pakar hukum Narkotika Komjen Pol Purn Dr Anang Iskandar mengingatkan pemerintah dan DPR yang sedang menggodok Revisi Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009, agar jeli dalam mengatur soal hukuman rehabilitasi. Karena selama ini baik jaksa, polisi, pengacara hingga hakim masih berorientasi pada hukuman penjara bagi penyalahguna narkotika. Padahal pidana penjara tidak…

Anang Iskandar: Penyusunan Revisi UU Narkotika Harus Jeli Soal Pidana Rehabilitasi, Agar Hakim Memahami Putusan

[edomedia]

Kasus Ammar Zoni, Kegagalan Negara Sembuhkan Pengguna Narkotika

Oleh : Komjen Pol Purn Dr Anang Iskandar Penulis : Kepala Badan Narkotika Nasional 2012-2015 EDITOR.ID,- Vonis penjara buat Muhamad Ammar Akbar alias Ammar Zoni ke Nusakambangan menjadi pelajaran berharga bagaimana negara telah gagal menyembuhkan atau merehabilitasi korban narkotika. Yang terjadi, Ammar Zoni justru didorong terjerembab ke dunia mafia narkoba. Hakim seharusnya paham bahwa tujuan…

Kasus Ammar Zoni, Kegagalan Negara Sembuhkan Pengguna Narkotika

[edomedia]

Peradilan Sesat pada Kasus Narkotika, Komisi III DPR Harus Hadir Mengawasi !

Oleh : Komjen Pol Purn Dr Anang Iskandar, SH MH Penulis : Kepala BNN 2012-2015 EDITOR.ID,- Peradilan PERKARA NARKOTIKA yang menimpa Ammar Zoni cs, Faritz RM, Rio Reifan,Tio Pakusadewo dan Ibra Ashari adalah rechterlijke dwaling (peradilan sesat). Penyebabnya karena penyalah guna bagi diri sendiri (dalam keadaan kecanduan) yang diancam pidana maksimum 4 tahun (golongan I) secara dejure wajib…

Peradilan Sesat pada Kasus Narkotika, Komisi III DPR Harus Hadir Mengawasi !

[edomedia]

Anang Soroti Perbedaan Bumi dan Langit Antara Restoratif dan Rehabilitatif Justice

Jakarta, EDITOR.ID,- Pakar hukum Narkotika Dr Anang Iskandar kembali menyoroti penerapan hukuman penjara bagi penyalahguna narkotika akibat ketidaktahuan penegak hukum dan hakim dalam memahami Undang-Undang Narkotika. Anang melihat antara pendekatan restoratif yang ada di KUHP Baru sangat berbeda jauh dengan rehabilitatif yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Narkotika. Bak bumi dan…

Anang Soroti Perbedaan Bumi dan Langit Antara Restoratif dan Rehabilitatif Justice

[edomedia]

Belajar dari Kasus Pidana Mati ABK Batam, Bertentangan dengan Konvesi Narkotika

Oleh : Komjen Pol Purn Dr Anang Iskandar Penulis : Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) 2012 EDITOR.ID,- Kebijakan hukum terhadap perkara peredaran gelap narkotika yang pelakunya berpredikat tranporter atau pengangkut dengan tuntutan pidana pidana mati dan hukuman mati terhadap pengedar adalah tafsir yang tidak berdasarkan payung hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1976 tentang…

Belajar dari Kasus Pidana Mati ABK Batam, Bertentangan dengan Konvesi Narkotika

[edomedia]

Penegakan Hukum Narkotika Bisa Jadi Blunder Lagi

Oleh : Anang Iskandar Penulis : Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) EDITOR.ID,- Dengan berlakunya Undang-Undang Pidana Baru mengatur tentang ketentuan pidana narkotika (pasal 609 s/d 611) KUHP, keadilan restoratif (pasal 5 dan pasal 99) KUHP dan ketentuan pidana (pasal 64 sd 71) KUHP . Maka Hukuman Pidana dapat dijatuhkan menurut jenjangnya dari pidana ter-berat sampai dengan ter-ringan, mulai…

Penegakan Hukum Narkotika Bisa Jadi Blunder Lagi

[edomedia]

Ini Bedanya Hukum Pidana dan Hukum Narkotika

Oleh : Anang Iskandar Penulis : Kepala Badan Narkotika Nasional 2012-2015 Seri ke-53 Kajian Hukum Narkotika di Indonesia EDITOR.ID,- Hukum narkotika merupakan hukum pidana khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri dan memiliki karakteristik serta penanganan yang berbeda dengan hukum pidana umum (KUHP). Inilah perbedaan utama antara hukum pidana umum dan hukum narkotika Nomor 35 Tahun…

Ini Bedanya Hukum Pidana dan Hukum Narkotika

[edomedia]

Prof Eddy Hiariej: Penyalahguna Narkotika dalam KUHP Baru Diatur dalam sanksi Tindakan Bukan Pidana

Jakarta, EDITOR.ID,- Wakil Menteri Hukum Prof. Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy Hiariej) menegaskan pidana rehabilitasi dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 sudah diakomodasi oleh KUHP baru. Namanya double press system. KUHP baru membagi sanksi menjadi dua jenis, yakni pidana dan tindakan. Rehabilitasi termasuk dalam kategori “tindakan”. KUHP baru juga mengedepankan keadilan…

Prof Eddy Hiariej: Penyalahguna Narkotika dalam KUHP Baru Diatur dalam sanksi Tindakan Bukan Pidana