Revolusi Cina dan Dr. Sun Yat Sen
Dr. Sun Yat Sen
Dr. Sun Yat Sen adalah seorang revolusioner yang bercita-cita membebaskan Tiongkok dari penindasan. Perjuangannya dimulai di Honolulu, saat ia berusia 18 tahun, dengan menyadarkan rakyat mengenai penderitaan mereka di bawah pemerintahan Manchu. Di sana, ia mengkritik praktik-praktik tradisional dan keyakinan agama yang dianggapnya sebagai takhayul, bahkan menghancurkan arca yang disembah penduduk. Aksi ini membuatnya dikucilkan dan meninggalkan tanah kelahirannya pada tahun 1884, bersamaan dengan pecahnya Perang Tiongkok-Prancis. Meski Tiongkok memenangkan perang, mereka harus menyerahkan wilayah Annam kepada Prancis melalui Perjanjian Tien Tsin pada 1885. Kekalahan diplomatis ini memicu tekad Dr. Sun Yat Sen untuk menggulingkan Dinasti Qing.
Walaupun tengah menuntut ilmu kedokteran di Amerika, Dr. Sun Yat Sen tidak menghentikan aktivitas politiknya. Ia mendirikan organisasi revolusioner, Hung Chung Hsiu, untuk mempercepat jatuhnya pemerintahan Manchu. Pada 1895, ia kembali ke Tiongkok untuk menghimpun dana dari komunitas Tionghoa perantauan (overseas Chinese). Kemudian, pada 1905 di Jepang, ia mendirikan T'ung Meng Hui (Chinese Revolutionary Alliance) untuk menyebarkan gagasannya, yakni "Tiga Prinsip Rakyat" (San Min Zhu Yi): nasionalisme, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.
Aliansi Revolusioner T'ung Meng Hui
Pada tahun 1906, Dr. Sun Yat Sen mengunjungi Penang dan mendirikan cabang T'ung Meng Hui di sana. Melalui organisasi ini, ia terus berpidato kepada komunitas Tionghoa perantauan tentang perlunya menggulingkan pemerintahan Manchu, yang ia anggap sebagai kekuatan asing dari suku Manchu yang mendominasi etnis Han. Dalam pidatonya di Penang tahun 1907, ia menekankan bahwa bangsa Manchu menindas rakyat Tionghoa dan tunduk pada kekuatan asing seperti Inggris, Prancis, Rusia, dan Jepang. Ia menyerukan perlunya bangkit melawan penindasan untuk mencegah Tiongkok jatuh sepenuhnya ke tangan negara-negara asing.
Puncak perjuangannya terjadi pada Revolusi Xinhai, yang dimulai pada 10 Oktober 1911 (Double Ten) dengan pemberontakan di Wuchang. Revolusi ini memproklamasikan berdirinya Republik Tiongkok pada 1 Januari 1912. Wilayah republik baru ini hanya mencakup Tiongkok Selatan, sementara Tiongkok Utara tetap berada di bawah kendali Kaisar Pu Yi dari Dinasti Qing. Revolusi Xinhai menandai berakhirnya kekuasaan dinasti kekaisaran terakhir di Tiongkok setelah lebih dari 2.000 tahun pemerintahan kekaisaran.
Revolusi ini lahir dari ketidakpuasan rakyat terhadap Dinasti Qing yang gagal mempertahankan kedaulatan negara dari pengaruh asing. Kekalahan dalam Perang Opium dan Perang Tiongkok-Jepang, serta serangkaian perjanjian yang merugikan, membuat rakyat kehilangan kepercayaan pada pemerintahan Qing. Selain itu, upaya reformasi seperti Reformasi Seratus Hari dianggap terlambat dan tidak cukup untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang parah.
Setelah Dinasti Qing runtuh, Sun Yat Sen meletakkan dasar bagi Republik Tiongkok yang modern, berbasis pada prinsip-prinsip nasionalisme, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Namun, transisi menuju republik tidak berjalan mulus. Setelah Sun Yat Sen wafat pada tahun 1925, Tiongkok mengalami gejolak politik akibat perebutan kekuasaan antara Kuomintang (KMT) dan Partai Komunis Tiongkok (PKT). Meskipun demikian, Revolusi Xinhai tetap dikenang sebagai tonggak penting dalam sejarah Tiongkok, membuka jalan bagi era baru tanpa pemerintahan kekaisaran.
Berikut beberapa peninggalan dari peristiwa Revolusi Xinhai :
1. Republik Tiongkok: Pendirian Republik Tiongkok pada tahun 1912 sebagai hasil dari Revolusi Xinhai menandai berakhirnya sistem kekaisaran yang telah berlangsung selama lebih dari dua milenium. Sistem republik menggantikan kekuasaan dinasti, meskipun pemerintahan republik ini menghadapi banyak tantangan, seperti konflik internal, perang saudara, dan ancaman dari kekuatan asing.
2. Konstitusi Republik: Salah satu warisan penting dari era ini adalah upaya untuk membentuk sistem pemerintahan berbasis konstitusi. Konstitusi sementara 1912 merupakan dokumen penting yang mengatur struktur dasar pemerintahan republik, meskipun implementasinya mengalami kendala karena konflik politik yang terus berlangsung.
3. Kuomintang (KMT): Partai Nasionalis Tiongkok atau Kuomintang, yang didirikan oleh Dr. Sun Yat Sen, menjadi salah satu kekuatan politik utama selama periode ini. KMT berperan dalam menyatukan Tiongkok melalui Ekspedisi Utara dan memerintah negara hingga awal Perang Saudara Tiongkok.
Sumber :
https://www.jstor.org/stable/24572067