Pekan Di Mana Mimpi Buruk Bermula
Di akhir pekan saat Ramdan berlangsung, tanggal 15 dan 16 Maret 2025, DPR RI secara diam-diam membahas Revisi RUU TNI di sebuah hotel besar di Jakarta. Hotel Fairmont menjadi saksi para pengkhianat bangsa (anggota DPR RI masa jabatan 2024-2029) membahas revisi Undang-undang ini seperti pencuri. Diam-diam tanpa kabar. Khalayak ramai tahu berita ini dari aktivis yang memberitakannya di Twitter/X. Kami pun marah. Marah besar, karena sebelumnya kami telah diberi tahu bahwa revisi undang-undang ini berpotensi mengembalikan dwifungsi TNI. TNI akan lebih leluasa masuk ke ranah sipil. Kami marah karena pembahasan dilakukan secara diam-diam, di luar jam kerja, di tempat yang bukan seharusnya digunakan untuk membahas RUU. Kami marah karena tidak ada transparansi, tidak ada pemberitahuan kepada publik tentang pembahasan yang dilakukan di akhir pekan itu. Kami marah karena kami tidak tahu draft mana yang sedang dibahas. Persis seperti pembahasan UU Cipta Kerja (atau UU CILAKA). Semua dilakukan dengan buru-buru dan diam-diam. Semuanya berkonspirasi menjadi pencuri.
Kami pun membanjiri media sosial Twitter dengan protes dan makian. Aktivis di lapangan menggerebek tempat rapat dan terancam dikriminalisasi oleh satpam hotel. Kami, rakyat yang melawan, dikatain kampungan karena meminta kejelasan draft mana yang sedang dibahas. Buzzer-buzzer (atau anjing rezim) dikerahkan untuk bilang bahwa draftnya ada, tapi nyatanya tidak bisa diakses di mana-mana. Kami terus melawan, tapi perlawanan terbatas.
Sampai akhirnya kami mendengar kalau RUU ini akan disahkan pada tanggal 20 Maret 2025. Diam-diam, tiba-tiba, dan buru-buru. Khas kelakuan pencuri. Sebagian rekan-rekan mahasiswa dan sipil lainnya mulai bergerak. Demonstrasi. Yang dihadapi dengan kekerasan oleh aparat. Aparat yang jahanam. Tapi, perlawanan tidak berhenti.
Tanggal 20 Maret 2025, hari yang dihadapi dengan was-was oleh banyak orang. Aku sendiri masih berharap bahwa ada pintu hati yang terbuka di DPR sana dan akhirnya RUU ini tidak disahkan. Sayangnya itu adalah harapan yang tak terjadi. Puan Maharani dengan wajah sangat gembira dan suara yang riang mengesahkan RUU TNI menjadi UU TNI. Sementara di luar sana, para demonstran menangis atas kecurangan dan ketidakadilan yang harus dihadapi oleh sipil. Pekerjaan dan jabatan yang direbut oleh TNI. Perluasan wewenang TNI yang mengancam kebebasan sipil untuk berpendapat dan berserikat. TNI yang akan merangsek ke seluruh sendi kehidupan sipil dan menginjak-nginjak demokrasi dan supremasi sipil. Kami semua menangis. Kami semua patah hati. Kami semua benci.
Mulai hari itu, demonstrasi perlawanan rakyat tak berhenti. Di berbagai kota, menjelang waktu berbuka puasa, mahasiswa dan rakyat melawan. Hampir semua dihadapi dengan kekerasan oleh aparat, dengan alasan demonstrasi sudah melewati jam yang diperbolehkan. Hampir semua dihadapi dengan brutal oleh orang-orang bodoh yang tak mampu mengenyam pendidikan tinggi. Tak mampu berpikir kritis. Bandung, Malang, Surabaya, Jakarta, Kediri, menjadi saksi kebrutalan aparat. Demonstran dipukul dan dihantam dengan berlebihan. Diinjak. Dikeroyok. Ambulans dibajak dan dibawa ke Polres. Tim paramedis jalanan digeledah dan alat-alatnya diambil atau dihancurkan.
Aparat adalah kebiadaban tanpa henti di seluruh penjuru dunia. Kita tidak boleh lupa itu.
Hingga tulisan ini tayang, UU TNI yang sudah disahkan itu belum bisa diakses di laman situs DPR RI. Tidak tahu yang mana yang harus kami baca dan kami kritisi. Tidak ada transparansi. Semuanya gelap gulita. Semuanya buram. Semuanya dipermainkan. Demi kepentingan segelintir orang. Demi onani sebagian orang. Ini baru UU TNI dan Kementerian Pertahanan sudah ambil ancar-ancar untuk mengerahkan TNI ke ranah digital. Untuk menjaga kedaulatan bangsa, katanya. Tapi isi tugas adalah mengamankan ruang digital dari kritik terhadap pemerintah. Siapa yang akan kena pertama kali? Tentu saja rakyat yang melawan.
Belum sempat kami bernapas, sudah menunggu RUU KUHAP dan RUU POLRI yang akan dibahas setelah lebaran. Semuanya ini juga akan merugikan dan semakin merepresi kebebasan sipil. Semakin merugikan rakyat sipil. Entah apakah kami punya tenaga yang berlebih untuk terus melawan, baik di ruang digital maupun di ruang fisik. Sekarang saja, sudah ada beberapa orang yang dibungkam oleh rezim. Ditekan. Bahkan pers arus utama tak bersuara sama sekali. Pers yang bersuara, seperti TEMPO, diancam. Wartawannya dikirimi kepala babi, kantornya dikirimi bangkai tikus tanpa kepala. Baru UU TNI yang disahkan sudah begini nasib kami para sipil.
Rakyat akan terus melawan, karena tak ada pilihan lain bagi kami. Kami menolak hanya dijadikan sapi perah. Kami lelah dibuat bodoh dengan sistem pendidikan yang buruk, infrastruktur yang tak memperbaiki kehidupan, pemborosan uang rakyat untuk proyek-proyek pemerintah yang tak memberi manfaat sama sekali untuk rakyat. Kami muak dengan ketidakbecusan pemerintah menjaga iklim investasi di negeri ini, sehingga lapangan pekerjaan tak bertambah. Malah yang terjadi adalah PHK demi PHK yang terus terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Keputusasaan demi keputusasaan. Kesedihan dan kesedihan yang terus kami dengar bertubi-tubi. Kami akan terus melawan.
Rakyat Indonesia masuk ke dalam mimpi buruk yang mungkin saja berkepanjangan. Semoga Tuhan selalu menyertai kami untuk terus melawan.
