Jejak-jejak

  actus reus non facit reum nisi mens sit rea

[rezaadipraya]

Tuhan Dalam Citra Manusia Modern

Cara manusia memandang Tuhan berubah seiring dengan perubahan cara manusia memandang dirinya sendiri serta posisinya di alam semesta. Bagi manusia tradisional, realitas transenden dipahami sebagai pemegang kuasa atas segala sesuatu yang berada di luar kendali manusia: kehidupan dan kematian, bencana dan keselamatan, kesehatan dan penyakit, hingga perjalanan usia. Sebagaimana pencarian Nabi Ibrahim a.s. akan Tuhan Yang Maha Esa, manusia tradisional pun mencari sumber kekuatan yang kekal, yang melampaui dirinya sekaligus menjadi sandaran bagi seluruh eksistensinya.

Dari cara pandang itulah lahir sikap dasar manusia tradisional terhadap Tuhan: ketundukan, kepasrahan, penerimaan, dan penghormatan. Kesadaran akan keterbatasan dirinya juga mendorong manusia tradisional untuk menghormati alam, arwah leluhur, serta berbagai kekuatan metafisis yang diyakini turut memengaruhi kehidupan. Dalam konteks demikian, mitos dan legenda berkembang bukan sekadar sebagai cerita, melainkan sebagai cara menjelaskan hubungan manusia dengan alam dan kekuatan transenden, sekaligus mengingatkan manusia akan batas-batas dirinya.

Berbeda dengan manusia tradisional, manusia modern memandang hubungan dengan Tuhan melalui perspektif baru yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Anggapan bahwa manusia modern cenderung sekuler tidak semata-mata lahir dari penyimpangan terhadap agama atau kekecewaan terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan Tuhan untuk memonopoli kebenaran. Di samping faktor-faktor historis, sosial, dan politik, perkembangan tersebut turut mengubah cara manusia memandang Tuhan dan hubungannya dengan-Nya.

Perkembangan itu membuat manusia modern merasa mampu menguasai berbagai aspek kehidupan yang dahulu dipandang sepenuhnya berada dalam kuasa Tuhan. Yang berubah bukanlah Tuhan, melainkan cara manusia memandang Tuhan. Jika dahulu manusia melihat hidup dan mati, kesehatan, atau perjalanan usia sebagai domain ilahi, kini ia merasa mampu memperpanjang harapan hidup, memperlambat penuaan, dan menundukkan berbagai penyakit melalui kemajuan ilmu kedokteran. Keberhasilan-keberhasilan tersebut melahirkan keyakinan bahwa semakin banyak persoalan hidup dapat dipecahkan oleh kemampuan manusia sendiri, sehingga cara manusia memandang Tuhan dan membangun relasinya dengan-Nya pun perlahan mengalami pergeseran.

Dari sinilah tampak salah satu bentuk kegelisahan spiritual manusia modern. Sebagian orang mencari pengalaman religius melalui berbagai praktik spiritual yang memadukan unsur dari beragam tradisi keagamaan. Selama menghadirkan rasa damai dan makna bagi dirinya, percampuran itu sering kali tidak lagi dipersoalkan. Fenomena perpindahan agama pun, dalam sebagian kasus, tidak selalu berangkat dari keyakinan teologis, melainkan dari pencarian akan ketenangan batin.

Bagi manusia modern, sejalan dengan kehidupan yang serba cepat, dinamis, dan instan, Tuhan sering kali diposisikan sebagai sumber ketenangan batin sekaligus pemberi kebahagiaan yang diharapkan dapat segera dirasakan. Hubungan dengan Tuhan pun cenderung bergeser menjadi hubungan yang pragmatis dan transaksional. Ibadah tidak lagi semata-mata dipahami sebagai bentuk penghambaan, melainkan juga sebagai investasi spiritual yang diharapkan menghadirkan manfaat tertentu, seperti ketenangan batin, kesehatan, keberhasilan, maupun kemudahan dalam menjalani kehidupan.

Pada akhirnya, citra Tuhan dalam kesadaran manusia modern lebih banyak dipahami melalui lensa kebutuhan dan pengalaman psikologis yang terus berubah, bukan lagi sebagai representasi dari Dzat Yang Maha Mengatur kehidupan dan alam semesta. Pergeseran ini bukan sekadar menunjukkan perubahan dalam cara beragama, tetapi juga mencerminkan perubahan dalam memahami diri, posisi manusia di alam semesta, serta sejauh mana ia bersedia menundukkan diri kepada sesuatu yang lebih tinggi daripada dirinya.

Jika manusia tradisional bertanya, "Apa yang dikehendaki Tuhan?", maka manusia modern lebih sering bertanya, "Apa yang memberiku ketenangan?" Pergeseran itulah yang mengubah citra Tuhan dalam kesadaran manusia modern. Sebab, yang sesungguhnya berubah bukanlah Tuhan, melainkan cara manusia memandang Tuhan. Cara pandang itu pun senantiasa mengikuti bagaimana manusia memahami dirinya sendiri.

[rezaadipraya]

Kebanggaan sebagai Benteng Terakhir Integritas

Barangkali, benteng terakhir yang mampu mencegah seseorang melakukan penyelewengan bukanlah sekadar aturan, pengawasan, ataupun ancaman hukuman. Benteng itu adalah kebanggaan. Kebanggaan terhadap profesi yang diemban, terhadap budaya yang diwarisi, terhadap agama yang diyakini, bahkan terhadap peran yang dijalani sebagai orang tua. Selama seseorang masih memiliki kebanggaan atas identitasnya, ia akan berpikir berkali-kali sebelum menggadaikan kehormatannya demi keuntungan sesaat.

Saya menempatkan kebanggaan terhadap profesi pada urutan pertama. Sebab profesi bukan sekadar mata pencaharian, melainkan identitas yang dipilih, diperjuangkan, dan dipertanggungjawabkan.

Sebagai seorang hakim, saya merasakan bahwa kebanggaan menjadi hakim tidak pernah semata-mata diukur dari besarnya pendapatan. Ada sesuatu yang jauh lebih bernilai, yaitu kehormatan menjalankan kekuasaan kehakiman. Dalam sistem penegakan hukum, hakim berada pada titik akhir pencarian keadilan. Putusan yang dijatuhkan bukan hanya menyelesaikan sengketa para pihak, tetapi dalam keadaan tertentu dapat berkembang menjadi yurisprudensi yang menjadi salah satu sumber hukum. Betapa besar kehormatan itu.

Karena itulah, seorang hakim sesungguhnya tidak sedang menjaga jabatannya, melainkan menjaga kehormatan profesinya. Terlalu murah rasanya apabila sebuah putusan dapat dibeli, apalagi diobral demi kepentingan sesaat. Ketika rasa bangga terhadap profesi hilang, jabatan tinggal menjadi alat mencari keuntungan. Sebaliknya, ketika kebanggaan itu tetap terjaga, integritas akan tumbuh dengan sendirinya.

Kebanggaan berikutnya adalah kebanggaan terhadap budaya. Hampir setiap kebudayaan di Nusantara mengenal cara masing-masing dalam menjaga kehormatan diri. Masyarakat Bugis-Makassar mengenalnya sebagai siri', yakni harga diri yang harus dijaga. Dalam sejarah Aceh, semangat mempertahankan agama, tanah air, dan martabat masyarakat tercermin dalam perjuangan panjang melawan kolonialisme. Sementara masyarakat Jawa lebih banyak mengekspresikannya melalui laku sosial seperti umuk dan glembuk. Berbeda istilah dan bentuknya, tetapi berangkat dari akar yang sama, yaitu menjaga martabat. Sebab suatu bangsa tidak selalu kalah karena kekuatan senjata; sering kali ia kalah ketika kehilangan kehormatan atas jati dirinya.

Di atas semua itu, terdapat kebanggaan yang lebih tinggi, yaitu kebanggaan sebagai seorang muslim.

Sayyid Qutb dalam Ma'alim fi al-Thariq (Petunjuk Jalan) menggambarkan bahwa seorang muslim sejatinya adalah manusia yang merdeka. Merdeka dari penghambaan kepada sesama manusia, kepada jabatan, kepada harta, maupun kepada kekuasaan. Syahadat adalah deklarasi pembebasan: tiada yang berhak disembah selain Allah. Karena itu, seorang muslim yang benar-benar memahami makna syahadat tidak semestinya menjual prinsip demi dunia yang fana.

Nilai itu tampak indah dalam kisah Abdurrahman bin Auf ketika hijrah ke Madinah. Saat dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi', beliau ditawari separuh harta dan berbagai kemudahan hidup. Namun beliau menolaknya dengan kalimat yang begitu masyhur, "Tunjukkan saja kepadaku pasar." Kalimat yang singkat, tetapi mengandung makna yang sangat dalam: memilih bekerja daripada bergantung kepada pemberian orang lain, menjaga kehormatan diri (iffah) daripada mencari jalan yang mudah.

Pelajaran yang sama tampak dalam kisah K.H. Bisri Mustofa sebagaimana pernah diceritakan oleh Ustaz Salim A. Fillah. Dikisahkan bahwa beliau membeli beberapa mobil bekas, meskipun tidak semuanya layak digunakan. Ketika ditanya alasannya, beliau menjelaskan bahwa hal itu dilakukan agar tampak berkecukupan, sehingga orang-orang yang datang meminta doa atau restu tidak merasa perlu menyelipkan pemberian uang.

Ketika ditanya mengapa tidak sekadar menolak pemberian tersebut, beliau menjawab dengan kebijaksanaan yang sederhana: manusia tidak selalu berada dalam keadaan lapang. Godaan sering kali hadir justru ketika seseorang sedang berada dalam kesulitan. Karena itu, menutup pintu-pintu godaan sejak awal merupakan sikap yang lebih bijaksana daripada terus-menerus mengandalkan kekuatan diri untuk menolaknya. Terlebih sebagai seorang alim ulama, beliau sangat memahami pentingnya menjaga kehormatan (muru'ah) dan integritas diri. Oleh sebab itu, beliau memilih mencegah lahirnya godaan sejak awal sebagai wujud sikap wara', kehati-hatian, dan penjagaan terhadap martabat yang diembannya.

Integritas bukan sekadar kemampuan berkata "tidak" ketika godaan datang, melainkan juga kebijaksanaan untuk tidak menempatkan diri pada keadaan yang membuat penolakan itu menjadi semakin berat. Sebab benteng terkuat bukanlah keberanian menghadapi godaan, melainkan kehati-hatian agar godaan itu tidak memperoleh jalan untuk masuk. Karena itulah, menjaga kehormatan bukan hanya soal menolak godaan, tetapi juga memelihara kebanggaan atas jati diri yang membuat seseorang enggan menggadaikan integritasnya.

Kebanggaan terakhir adalah kebanggaan sebagai orang tua.

Bagi saya, salah satu warisan terbesar yang dapat diberikan orang tua kepada anak-anaknya bukanlah harta, melainkan teladan. Anak-anak belajar bukan hanya dari nasihat, tetapi terutama dari apa yang mereka saksikan setiap hari.

Ketika seorang anak melihat ayah dan ibunya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga, menabung sebelum membeli sesuatu, serta memperoleh rezeki dengan cara yang halal, sesungguhnya orang tua sedang menanamkan satu pelajaran yang tidak ternilai: bahwa setiap pencapaian membutuhkan ikhtiar, kesabaran, dan pengorbanan. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari jalan pintas.

Dari situlah tumbuh penghargaan. Anak belajar menghormati jerih payah orang tuanya, menghargai setiap nikmat yang ia terima, serta memahami bahwa sesuatu yang bernilai memang harus diperjuangkan. Sebaliknya, apabila segala sesuatu selalu hadir secara instan tanpa proses yang dapat disaksikan, anak berisiko kehilangan makna dari kerja keras itu sendiri.

Pada akhirnya, kebanggaan sebagai orang tua bukan hanya terletak pada kemampuan memenuhi kebutuhan anak, melainkan pada kemampuan meninggalkan keteladanan yang kelak membentuk cara mereka memandang kehidupan. Ketika anak menyaksikan bahwa setiap rezeki diperoleh melalui kerja keras, setiap keberhasilan diraih melalui ikhtiar, dan setiap kebutuhan dipenuhi dengan cara yang halal, sesungguhnya orang tua sedang mewariskan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta: cara hidup yang bermartabat.

Demikian pula dalam kehidupan. Setiap orang membutuhkan sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri untuk dijaga. Profesi, budaya, agama, keluarga, maupun perannya sebagai orang tua dapat menjadi sumber kebanggaan yang melahirkan kehormatan. Selama kehormatan itu masih hidup, penyelewengan akan terasa sebagai sesuatu yang memalukan, bukan sekadar sesuatu yang dilarang.

Sebab benteng terakhir integritas bukanlah kamera pengawas, bukan pula ancaman pidana. Benteng terakhir itu adalah rasa malu ketika kita hendak mengkhianati profesi yang kita emban, budaya yang kita warisi, agama yang kita yakini, keluarga yang kita cintai, dan keteladanan yang ingin kita tinggalkan.

Maka, temukanlah kebanggaan itu. Jagalah kehormatan yang lahir darinya. Sebab ketika kebanggaan masih hidup, integritas akan menemukan penjaganya, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihat.

[rezaadipraya]

CINTA YANG SEDANG MENUNGGU MATI

Dalam ruang mediasi, saya sering mendengar kisah tentang cinta yang sedang menunggu mati. Cinta yang tak lagi berdenyut, hanya bernafas lewat kebiasaan. Ia mengalami stagnasi, koma — terkapar di antara dua manusia yang masih hidup secara jasad, tapi jiwanya telah lama berhenti bertumbuh.

Cinta yang tidak bertumbuh selalu bermula dari manusia yang tidak bertumbuh. Mereka yang merasa cukup dengan dirinya yang “begitu-begitu saja”, yang lupa bahwa jiwa pun perlu diberi makan, seperti tubuh yang lapar setiap hari.

Lalu bagaimana menumbuhkan cinta? Tumbuhkanlah manusianya. Hidupkan kembali jiwanya. Sebab manusia yang hidup jiwanya, yang terus bertumbuh dan belajar, akan selalu menemukan cara baru untuk mencintai — cinta yang mejikuhibiniu: berwarna, hangat, berubah, tapi tetap indah.

Kita tak bisa menyajikan cinta yang sama seperti dulu, sebab kita pun tak lagi sama seperti saat pertama kali jatuh cinta. Dan mungkin di sanalah akar dari banyak perselingkuhan — bukan semata soal moral yang tergelincir, tapi karena seseorang ingin kembali merasakan denyut hidup yang dulu pernah ada: hati yang berbunga-bunga, jiwa yang hidup, dan ruh yang terasa ringan.

Namun sering saya jumpai pula laki-laki yang berkata dengan penuh keyakinan,

“Saya tidak mau cerai. Sekali istri, tetap istri. Sampai mati pun tetap istri.”

Kata-kata itu terdengar gagah, tapi sering kali hanya menjadi pembenaran untuk berhenti berjuang. Sebab istrinya diminta bertahan, sementara ia sendiri tak pernah berusaha menjadi versi yang lebih baik dari dirinya kemarin. Ia ingin cintanya tetap hidup, tapi tak mau menanam apa pun di ladangnya.

Cinta bukan hanya butuh kata, tapi butuh karya. Sebab kata tak bisa membeli beras, ayam sekilo, atau pakaian untuk anak-anak. Kata-kata bisa menyalakan harapan, tapi hanya perbuatan yang bisa menumbuhkan keyakinan.

Dalam setiap perkara dispensasi kawin, saya selalu bertanya kepada calon suami muda,

“Kamu sanggup memberikan mahar apa?”

Pertanyaan itu bukan soal nominal. Mahar adalah simbol — pemberian pertama yang menandai kesiapan seorang laki-laki mengambil tanggung jawab dari ayah sang perempuan. Bukan sekadar ritual, tapi pernyataan kesanggupan untuk menafkahi, melindungi, dan mencintai dengan tindakan.

Sebab cinta yang sejati bukan tentang janji yang indah, melainkan tentang kesungguhan yang nyata. Maka, rawatlah cinta bukan dengan kata, tapi dengan karya.

[rezaadipraya]

Why to Criminalize Someone for Child Marriage Seems Impossible?

It was shocking—if not outright misguided—when someone suggested that instead of marrying their pregnant daughter to the man or boy who impregnated her, parents should instead push for the man to be criminalized. Such a statement is dangerous because it contains serious errors and risks misleading the public about the real nature of child marriage.

Child marriage is indeed a problem in Indonesia. According to available data, the country ranks 8th globally in terms of the absolute number of child marriages. Solutions have been proposed and are already on the table but implementing them requires a comprehensive and multidimensional approach that addresses law, education, economy, and social norms.

This article, however, will not focus on solutions to child marriage. Instead, it will respond directly to the idea of criminalizing individuals simply for being involved in child marriage.

Understanding Criminal Law

To see why this idea is problematic, we must first understand how criminal law works. Criminal law is a branch of law that authorizes the state to punish individuals or corporations for committing acts that violate legal rules or social norms. Another term for criminal law is penal law, which literally refers to punishment. The essence of such punishment is that it must be sufficiently severe to make the convicted person recognize their wrongdoing, while also sending a strong signal to society that the act is unacceptable.

The Complexity of Child Marriage

The difficulty lies in the fact that child marriage is not always the result of one-sided coercion or deliberate exploitation. In many cases, it is tied to social norms, poverty, lack of education, or even a family’s attempt—however misguided—to avoid social stigma.

If we were to criminalize the man or boy involved, the law would risk ignoring these complex realities. Worse still, it might punish someone who is himself still a child, or someone who acted under family or community pressure rather than with criminal intent.

At present, Indonesia is also shifting its criminal law enforcement toward a different model: restorative justice. This approach seeks to restore balance between the parties involved rather than relying solely on punishment (retributive justice). Whether the accused is a grown man or just a boy, restorative justice prioritizes mediation, reparation of harm, and social reintegration over strict incarceration.

This leads to a further question: how can imprisonment be considered a good solution for child marriage when it risks producing individuals who leave prison worse than when they entered? At the same time, imprisonment does nothing to resolve the immediate problem faced by the pregnant child.

The Principle of Legality

Another fundamental reason why criminalization of child marriage is not feasible lies in one of the core principles of criminal law: the principle of legality (nullum crimen, nulla poena sine lege). Under this principle, conduct can only be punished if it is clearly defined as an offense by statute. Judges are forbidden from expanding the scope of criminal provisions by analogy, no matter how immoral or unacceptable the conduct may appear.

This principle was famously illustrated in the case of Honorary Judge Bismar Siregar. Judge Bismar sought to punish a man who repeatedly promised to marry a girl in order to persuade her into sexual relations, but ultimately failed to marry her. Under the old Indonesian Criminal Code, adultery (zina) could only be prosecuted if at least one of the parties was already married. Since that was not the case here, the provision could not be applied. With good intentions, Judge Bismar attempted to interpret the man’s actions as fraud, comparing human genitals to “ordinary goods” under Article 378 of the old Criminal Code on fraud. However, this reasoning was rejected because it relied on analogy, which is strictly prohibited in criminal law. The case serves as a powerful reminder: criminal law must be applied strictly and literally, not creatively stretched to cover acts that are not expressly defined as crimes by statute.

Conclusion

For these reasons, the idea of criminalizing someone simply for being involved in child marriage is neither legally possible nor socially constructive. Child marriage is a deeply complex issue rooted in culture, poverty, education, and social stigma. Treating it as a straightforward crime oversimplifies reality and risks punishing the vulnerable rather than protecting them.

Criminal law, by its very nature, must be clear, precise, and used only as a last resort (ultimum remedium). Indonesia’s current direction toward restorative justice demonstrates that solutions to social problems must go beyond retribution, focusing instead on repairing harm and preventing recurrence. The principle of legality further reinforces that no one may be punished unless their act is clearly and explicitly criminalized by law. The Bismar Siregar case stands as a lesson against bending legal principles out of moral outrage, however well-intentioned.

Therefore, instead of resorting to criminalization, Indonesia must continue to address child marriage through education, empowerment, and systemic reform—approaches that tackle the roots of the problem rather than producing new injustices.

[rezaadipraya]

Komunikasi yang Baik sebagai Fondasi Organisasi yang Sukses

Selama bekerja di perusahaan asing, saya menyadari satu hal yang sangat penting: organisasi yang baik selalu berawal dari komunikasi yang baik. Kejelasan dalam arahan dan instruksi dari individu yang memegang otoritas dalam suatu organisasi merupakan kunci untuk memastikan bahwa organisasi tetap berjalan sesuai dengan visi, misi, dan rencana yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini, Islam mengajarkan prinsip keseimbangan—dan prinsip ini juga berlaku dalam komunikasi. Cara berkomunikasi dalam organisasi tidak boleh terlalu kaku dan rigid hingga menghambat fleksibilitas, namun juga tidak boleh terlalu bebas hingga kehilangan arah yang jelas. Sebuah organisasi yang efektif adalah organisasi yang mampu menemukan keseimbangan dalam komunikasi: memberikan arahan yang tegas, namun tetap terbuka terhadap dialog dan diskusi.

Lebih dari sekadar menyampaikan instruksi, seorang pemimpin harus mampu “mengajak bicara” timnya. Komunikasi yang efektif bukan sekadar tentang memberi perintah, tetapi juga melibatkan interaksi dua arah yang memungkinkan adanya pemahaman bersama. Hal ini penting tidak hanya di tingkat kepemimpinan tertinggi, tetapi juga di setiap tingkatan dalam organisasi. Dalam organisasi yang besar, peran kepemimpinan tersebar di berbagai level, sehingga setiap pemimpin dalam strukturnya harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk memastikan koordinasi yang efektif di seluruh tim.

Pada akhirnya, komunikasi yang baik bukan hanya alat untuk menjalankan organisasi secara efektif, tetapi juga membangun budaya kerja yang sehat. Dengan komunikasi yang jelas, terbuka, dan seimbang, sebuah organisasi tidak hanya dapat mencapai tujuannya dengan lebih efisien, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif bagi semua anggotanya.

[rezaadipraya]

Integritas dan keadilan tidak selalu berjalan seiringan dalam praktik peradilan, sehingga tidak otomatis menghasilkan keamanan bagi hakim maupun aparatur pengadilan lainnya. Mengapa demikian?

Integrity and justice do not always go hand in hand in judicial practice, and as a result, they do not automatically ensure security for judges or other court officials. Why is this the case?

Karena keadilan bukanlah konsep tunggal yang memiliki definisi universal, melainkan sesuatu yang bersifat subjektif. Masyarakat memiliki pandangan tersendiri tentang keadilan, yang berkembang dari berbagai sumber, baik melalui pendidikan formal—seperti pembelajaran hukum dan etika—maupun melalui jalur nonformal, seperti tayangan televisi, buku, serta pengalaman hidup sehari-hari. Sementara itu, hakim dan aparatur penegak hukum memahami keadilan dalam kerangka hukum yang normatif, di mana keputusan harus berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku, prinsip yurisprudensi, dan asas kepastian hukum.

Justice is not a singular concept with a universal definition; rather, it is subjective. Society holds its own perceptions of justice, shaped by various sources, both formal—such as legal education and ethical training—and informal, such as television dramas, books, and lived experiences. Meanwhile, judges and law enforcement officials understand justice within a normative legal framework, where decisions must be based on existing laws, legal precedents, and the principle of legal certainty.

Perbedaan ini menimbulkan tantangan yang sulit diatasi. Dalam dunia komunikasi, tidak mungkin sebuah ide dapat disampaikan secara utuh dan diterima secara seragam oleh semua orang. Setiap individu memiliki kapasitas yang berbeda dalam memahami, menginterpretasikan, dan mengolah informasi. Akibatnya, sering terjadi kesenjangan antara ekspektasi keadilan masyarakat dan realitas putusan pengadilan. Masyarakat bisa merasa sebuah putusan tidak mencerminkan keadilan, meskipun secara hukum putusan tersebut telah sesuai dengan prosedur dan prinsip yang berlaku.

This divergence presents a challenge that is difficult to resolve. In the realm of communication, it is nearly impossible to convey an idea in a way that is fully understood and uniformly received by everyone. Each individual has a different capacity to comprehend, interpret, and process information. As a result, there is often a gap between society's expectations of justice and the reality of court rulings. The public may perceive a decision as unjust, even when it strictly adheres to legal procedures and principles.

Dalam konteks inilah Satjipto Rahardjo menggagas konsep hukum progresif, yang berusaha menjembatani ketegangan antara keadilan dalam perspektif masyarakat dan keadilan dalam perspektif aparatur penegak hukum, khususnya hakim. Hukum progresif menekankan bahwa hukum bukanlah entitas yang kaku dan absolut, melainkan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini menuntut hakim untuk tidak hanya terpaku pada teks hukum secara formalistik, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan, keadilan substantif, dan kesejahteraan sosial dalam memutus perkara.

This is where Satjipto Rahardjo introduced the concept of progressive law, which seeks to bridge the gap between society's sense of justice and the legal justice applied by judicial authorities, particularly judges. Progressive law emphasizes that law should not be rigid and absolute but should evolve in response to social developments and the values upheld by society. This approach urges judges not to be confined by legal texts in a purely formalistic manner but to also consider humanitarian aspects, substantive justice, and social welfare when rendering decisions.

Meskipun hukum progresif menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan responsif, tetap ada tantangan dalam penerapannya. Hakim dihadapkan pada dilema antara kepastian hukum dan rasa keadilan publik, yang sering kali tidak sejalan. Oleh karena itu, meskipun konsep ini menjadi jalan tengah, tetap tidak bisa sepenuhnya menghilangkan perbedaan persepsi tentang keadilan yang ada di masyarakat.

Although progressive law offers a more flexible and responsive approach, its application remains challenging. Judges face the dilemma of balancing legal certainty with public perceptions of justice, which often do not align. Therefore, while this concept serves as a middle ground, it cannot entirely eliminate the differences in how justice is perceived by different groups in society.

[rezaadipraya]

Terlalu Banyak Google Review Tidak Akan Membunuhmu

Pada suatu masa, sebuah band legendaris dari Britania Raya, Queen, merilis lagu berjudul “Too Much Love Will Kill You”. Salah satu baitnya berbunyi: “If you can’t make up your mind.” Ironisnya, lirik ini mencerminkan suasana yang terjadi di Pengadilan Agama Ambarawa saat ini. Setelah sebelumnya dinyatakan tidak lolos karena dianggap tidak merespons Google Review, pengumuman tersebut tiba-tiba direvisi. Hasilnya? Situasi penuh ketidakpastian: apakah harus terus berdoa atau menyerah begitu saja?

Namun, tulisan ini tidak bertujuan untuk membahas sisi emosional atau psikologis manusia. Sesuai judulnya, mari kita telaah peran Google Review dari sudut pandang komunikasi organisasi, khususnya dalam konteks pembangunan Zona Integritas (ZI).

Sebagai informasi, penulis baru saja berpindah tugas dari Koordinator Area II (Penataan Tata Laksana) menjadi Koordinator Area I (Manajemen Perubahan). Oleh karena itu, pembahasan ini akan dikaji dari dua sudut pandang: Area I dan Area II. Let’s dive in!

Area I: Manajemen Perubahan

Manajemen Perubahan dalam Tim ZI bertugas menanamkan nilai-nilai ZI/WBK agar terjadi perubahan pola pikir (mindset) yang bertransformasi menjadi pola kerja (culture set). Dalam hal ini, komunikasi berperan penting sebagai alat untuk menyampaikan informasi kepada internal maupun eksternal organisasi.

Mengapa Komunikasi Itu Penting?

Komunikasi tidak hanya membangun citra positif suatu organisasi tetapi juga menjadi benteng dalam menghadapi krisis. Sejarah membuktikan, buruknya komunikasi sering kali memperburuk persepsi publik. Bahkan, upaya pemulihan citra dengan menyewa buzzer sekalipun dapat menimbulkan efek negatif.

Sebagai lembaga negara yang inklusif, pengadilan harus mampu menjamin kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Misalnya, ketika ada kasus korupsi di lembaga peradilan, jika komunikasi tidak dikelola dengan baik, persepsi negatif terhadap pengadilan akan terus terakumulasi. Akumulasi ini bisa menjadi ancaman bagi integritas Mahkamah Agung.

Siapa dan Bagaimana Komunikasi Dilakukan?

Merujuk aturan yang berlaku, terdapat tiga entitas yang bertugas menyampaikan informasi di pengadilan:

Hakim Humas (Juru Bicara)

Sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2015, Hakim Humas berfungsi sebagai juru bicara pengadilan. Ia bertanggung jawab dalam membangun opini positif sekaligus menangkal isu negatif.

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 dan SK KMA Nomor 2-144 Tahun 2022, PPID bertugas mengelola permohonan informasi yang memerlukan analisis dan pengolahan data sebelum disampaikan.

3. Petugas Informasi

Berdasarkan SK KMA Nomor 26 Tahun 2012, petugas informasi bertugas memberikan informasi yang sifatnya teknis, seperti prosedur beracara dan hak-hak para pihak.

Setiap entitas memiliki fungsi berbeda. Oleh karena itu, penting untuk memahami batas kewenangan agar tidak terjadi tumpang tindih tugas.

Google Review: Komunikasi atau Sekadar Evaluasi?

Google Review adalah platform yang memungkinkan masyarakat memberikan penilaian atas layanan. Meskipun berfungsi sebagai bentuk komunikasi, sifatnya searah dan subjektif. Oleh karena itu, Google Review sebaiknya tidak dijadikan sarana utama untuk menjawab pertanyaan atau menangani keluhan.

Untuk merespons ulasan, penulis menyarankan pola berikut:

Respons standar untuk ulasan positif: “Terima kasih atas penilaian Anda. Kami akan terus meningkatkan layanan kami.”

Respon untuk ulasan pertanyaan: “Terima kasih atas penilaian Anda. Silakan ajukan pertanyaan Anda melalui kanal berikut: [alamat/kontak].”

Respons untuk ulasan negatif: “Terima kasih atas masukan Anda. Silakan sampaikan keluhan lebih lanjut melalui kanal berikut: [alamat/kontak].”

Pendekatan ini bertujuan mengarahkan komunikasi ke kanal resmi, sehingga memastikan penanganan yang lebih terstruktur dan profesional.

Area II: Penataan Tata Laksana

Jika Google Review dianggap sebagai bagian dari layanan informasi maupun pengaduan, maka diperlukan Prosedur Operasional Standar (SOP) turunan yang spesifik. SOP ini harus disesuaikan dengan proses bisnis utama pengadilan. Dengan demikian, pengelolaan Google Review menjadi lebih sistematis dan terintegrasi.

Kesimpulan

Komunikasi dalam organisasi, termasuk melalui Google Review, memiliki peran penting dalam membangun citra positif. Namun, pemanfaatan Google Review harus dikelola dengan bijak. Identifikasi siapa yang bertugas dan bagaimana cara menyampaikan informasi menjadi kunci dalam menjaga kualitas komunikasi organisasi. Dengan langkah ini, Google Review tidak hanya menjadi alat evaluasi tetapi juga sarana penguatan integritas lembaga.

Maka dari itu izinkan penulis mengubah lirik lagu lirik lagu Queen tersebut menjadi:

“Too much love won’t kill you—if you handle it right.”

[rezaadipraya]

About Guardianship in the Religious Court

Guardianship refers to a legal act carried out by an adult on behalf of a child or children. Such legal acts may involve judicial or extrajudicial matters (both inside and outside the court). According to legislation, there are three types of guardianship:

Guardianship by parents or parental authority.

Guardianship by siblings or relatives of the child(ren).

Guardianship by parties other than siblings or relatives, including legal entities.

Below is a brief explanation of each type of guardianship:

1. Guardianship by Parents or Parental Authority

Guardianship by parents occurs naturally, as parents automatically have the authority to represent the interests of their children without requiring a court decision. According to Article 47 of the Marriage Law, this natural guardianship is inherent and does not establish a new legal framework when affirmed by a court. Any court decision regarding this type of guardianship merely serves as a form of affirmation.

2. Guardianship by Siblings or Relatives

If parents are unable to fulfill their role—due to death, illness, incapacity, disappearance, or abusive behavior—the guardianship responsibility can be transferred to siblings or relatives of the child.

This type of guardianship requires a court ruling. The court considers the degree of closeness—both familial and emotional—between the child and the prospective guardian. This ensures the child’s best interests are met. Despite familial ties, the court rigorously evaluates the suitability of the sibling or relative as a guardian.

3. Guardianship by Non-relatives or Legal Entities

This form of guardianship is established when neither the parents nor the child’s relatives can fulfill their duties. Like the previous type, guardianship by non-relatives or legal entities requires a court decision, which creates a new legal framework. This decision is subject to strict requirements for prospective guardians, as outlined in Articles 6 and 7 of Government Regulation No. 29 of 2019.

Common Features Across Guardianship Types

Despite their differences, all types of guardianship share certain legal constraints. Courts impose limitations on the legal actions that guardians can take, referred to as "specific legal acts." These limitations aim to protect the child from potential harm or loss, thereby safeguarding the child's rights.

Guardianship in Inheritance Cases

In addition to general guardianship, the Religious Court also handles guardianship related to inheritance. While general guardianship covers all acts representing a child's interests, inheritance-related guardianship focuses specifically on estate distribution.

This specialized guardianship is necessary because, under the principle of ijbari (a legal concept in Islamic inheritance law), the death of a person automatically establishes heirs and inheritance rights, regardless of the heirs' maturity. However, issues often arise regarding estate distribution, which can fall into two categories:

Single-party disputes: These arise not from disagreements over the portion of inheritance but from legal acts concerning the inheritance, such as selling, pledging, or liquidating assets. Since children cannot perform such legal acts, a guardian is appointed to represent the child.

Multi-party disputes: These involve disagreements among heirs, with the child often being a party to the dispute. In such cases, the child’s role as an heir is frequently questioned, as children are not considered legal subjects under Articles 1320 and 1330 of the Indonesian Civil Code. This interpretation is incorrect, as inheritance is a legal obligation derived from law, not contract.

Children’s Role in Inheritance Disputes

Although children are not legal subjects under contractual obligations, they can act as heirs in inheritance disputes under Islamic inheritance law. Moreover, Islamic law recognizes substitute heirs (e.g., grandchildren inheriting in place of deceased parents) as outlined in the Religious Court's Guidelines (SEMA No. 3 of 2015).

When children are parties to inheritance disputes, appointing a guardian remains essential. The main issues in such disputes typically revolve around the division (faraidh) or allocation (tirkah) of the estate. The court determines the portions due to each heir and appoints an adult guardian to manage the child’s inheritance. This guardian must be a capable and trustworthy individual, ensuring the child’s best interests are upheld.

[rezaadipraya]

Ode to Rifai

Jujurly...waktu pertama kali Rifai datang ke Ambarawa, saya langsung bilang ke Mas Ardhi, ada orang mirip Rian Jombang mau magang disini. Tapi lama kelamaan Rifai justru lebih mirip Mas Khoirul Anam. Bahkan saking miripnya saya menduga klo mereka ada dua saudara yang terpisah di alam ruh.

Rifai, Nabila, Seha, Siti dan Setia adalah mahasiswa magang (prigel) dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (FH Unnes). Rifai jadi satu-satunya laki-laki di grup prigel itu dan ketua geng. Maka melihat Rifai dikelilingi oleh kawan-kawannya mirip seperti serial atawa film Charlie's Angels. Cuma ini tajuknya Rifai's Angels, adapun bidadarinya si Charlie ada tiga, sedangkan Rifai ada empat gak masalah, toh dibolehkan asalkan Rifai dapat berlaku adil.

Rifai menurut saya pribadi orangnya diligent dan sincere, istilah londo yang artinya tekun dan tulus. Tekun dan tulus ini karena pernah satu masa dia bertanya; tentu bukan diawali "Mah nanya donk?!". Rifai bertanya tentang bagaimana sih cara hakim memutus perkara itu?" Pertanyaan yang sulit, tapi yaudah saya coba jawab, saya bilang, "suatu perkara diputus oleh hakim berdasarkan pertimbangan atau analisa yang menggunakan dua cara analisa/penalaran (hukum) yaitu: ratio decidendi dan obiter dicta. Rifai makin penasaran dan makin sengit bertanya, saya yang mestinya menjawab pun jadi bingung. Tapi untungnya saya ingat nasehat Buya Aldi Taher, "kita semua dia dunia bingung, nanti gak bingung klo sudah di surga."

Rifai, kata orang kemayu, tapi menurut pengamatan saya justru dia itu ahlinya Ahli karena ia pandai menyembunyikan identitasnya. Bahwa dia sesungguhnya adalah sang pria metroseksual van Gunung Pati. Gunung Pati yang konon namanya diambil karena daerah itu pernah menjadi kubu pasukan Adipati Pragola I dari Pati untuk menahan kejaran pasukan Mataram patut berbangga karena bertahun kemudian muncul sosok mempesona seperti Rifai. PS: Rifai pernah curhat klo dia mau diekspor mamaknya ke Jerusalem jadi TKP (Tenaga Kerja Pria), padahal itu misi untuk membebaskan Jerusalem dari Zionis.

Rifai berkeinginan mau menjadi legal di BUMN; satu cita-cita yang amat saya sayangkan karena harusnya Rifai itu cocok jadi utusan chusus Presiden untuk anak muda, apalagi jika melihat pidato perpisahannya yang berapi-api kemarin. Apalagi (1) Rifai juga memang senyatanya kuliah bukan dapat gelar dari kampus ghaib maupun beli gelar.

Hari jumat tanggal 6 Desember 2024 kemarin jadi hari terakhir magang Rifai dkknya. Sehari sebelumnya dia bilang, "Pak saya udah mau selesai, kok gak ada sedih-sedihnya?!". Saya balas,"Rifai klo ada istilah ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, maka klo (untuk) kamu justru ditinggal pas lagi lucu-lucunya." Memang selama 3 bulan mereka magang, mereka sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari PA Ambarawa. Dan Rifai adalah maskotnya (apalagi di ruang hakim). Rifai kemarin bilang saya minta maaf. Padahal klo menurut filosofi pendidikan kami yang harusnya minta maaf, karena mungkin belum bisa menjadi Ing Ngarso Sung Tulodo. Apalagi saya sendiri pernah janji mau bantu Rifai dkk untuk cari beasiswa untuk mahasiswa tingkat akhir atawa skripsi, satu janji yang gagal saya tepati.

Pidong sitapitapi, habang diatas ni hauma

Horas hamu na huparbohat mi

Horas hami natininggalhon muna

Umpasa (Pantun Batak) yang saya bacakan buat melepas Rifai dan bidadarinya. Karena Rifai jumat pagi datang ke meja saya bilang, "Pak saya udah mau selesai". Saya pun bingung ini Rifai ngomong begini apa karena masih betah disini atau kek mana? Atawa justru Rifai mau diantar rombongan sampai ke Gunung Pati. Tapi tentu alangkah biasanya klo diantar mobil tertutup, Rifai dan kawan-kawannya harus diantar pake rombongan naik mobil bak terbuka dan musik rebana.

Akhirnya cerita, sebagaimana umpasa itu kami di Ambarawa semoga segala kebaikan atawa doa-doa baik senantiasa mengiringi Rifai dan bidadarinya. Skripsi dimudahkan, dimudahkan dalam memperoleh pekerjaan yang halal juga baik. Jangan mencoba Narkoba, Judi Online atau tergiur transaksi yang menjanjikan imbal hasil cepat. See ya on top!

[rezaadipraya]

When the Judge Cannot Judge

When I set out to write this narrative, my intention was never to craft a persuasive letter, hoping to convince the public to understand the role of judges or the intricacies of courtroom proceedings. Why? Because, honestly, they won't understand—or perhaps, they don't want to understand. I’ve often said that the logic of the law is not very different from common sense. However, the workings of the law, especially as it operates in the courtroom, are far from what most people perceive.

Take criminal law, for instance. One of its fundamental principles is that no one shall be punished unless proven guilty—and this proof must come through a legally binding court decision. This is a core concept: guilt is determined in the courtroom, based on evidence, procedure, and the rule of law. Yet, for many people, this principle is foreign or even irrelevant. In their eyes, someone is guilty the moment they are accused, regardless of any formal verdict. This assumption is driven not by the law, but by the sentiments of the public—sentiments shaped by social media, movies, television shows, and novels.

This is where the problem begins. For the general public, judgment is often rendered long before the courtroom process even starts. The rush to label someone guilty, based on snippets of information or emotional reactions, overrides the legal process of innocent until proven guilty. The people have already made up their minds, and in many cases, their opinions are shaped not by evidence, but by what they’ve been led to believe. The judge, then, is not so much an impartial arbiter as they are a facilitator of public opinion. Instead of making an independent judgment, the judge is expected to align with the prevailing public sentiment.

This situation reveals a fundamental misunderstanding of our legal system. It is true that ideas of fairness and justice are shared across various legal systems—whether common law, continental law, or others. The overarching principle is the same: justice must be served. However, the method by which justice is delivered differs. In common law systems, the process tends to focus on adversarial proceedings, while in continental systems, the judge plays a more active role in investigating the facts.

Yet, despite these differences, the core principle of continental law remains: justice and fairness are determined by a judgment made through legal processes, not by the court of public opinion. In a courtroom, judgment is the result of a careful and systematic examination of evidence, a process that demands impartiality, rigor, and adherence to the law. The judge must decide based on facts presented during the trial, not on the noise created by the media or public opinion outside of the courtroom.

When the public has already made its judgment, the role of the judge becomes exceedingly difficult. How can one impartially evaluate the facts, knowing that the court of public opinion has already convicted the individual in question? The pressure on judges intensifies, as they are seen not as independent decision-makers, but as mere instruments of public will.

This is a grave concern because it undermines the very foundation of the legal system. When the judge cannot judge because the judgment has already been made by the public, the principle of justice is compromised. The courtroom should be a space for impartial and reasoned deliberation, but it becomes polluted when outside forces—driven by emotion, misinformation, and superficial judgments—shape the process before it even begins.

In this environment, the true purpose of the legal system is at risk. The law, in its ideal form, is not simply about assigning blame or delivering punishment; it’s about ensuring fairness through a structured and methodical process. The judge’s role is not to confirm public opinion but to ensure that justice is served through due process, respect for evidence, and the protection of legal rights. Only when this process is allowed to unfold, free from external pressures, can true justice be achieved.

[rezaadipraya]

Principles of Photos and Videos as Evidence in Religious Court in Indonesia

We may have different opinions about the admissibility of photos and videos as evidence in the Indonesian religious court. As we refer to Indonesia's Civil Procedural Codes (HIR), Article 165 states that written evidence is typically an authentic deed made by a notary or any public authority. Therefore, the interpretation of written evidence is often narrowed to authentic or private deeds. However, there is a second opinion on how photos and videos can be authenticated. Even after the enactment of Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, which opened the door for photos and videos to be admissible as evidence, their acceptance depends largely on the judge's discretion in religious court proceedings. This article aims to explore the principles surrounding the submission and verification of photos and videos in Indonesian religious court proceedings.

The Indonesian religious court system has deep historical roots that trace back to the era of Islamic Sultanates in Indonesia. Despite facing challenges during the colonial periods of Dutch and Japanese rule, the system has survived and thrived. The religious courts regained their formal position with the enactment of Law Number 7 of 1989 on Religious Courts, and through several amendments, the courts' jurisdiction has expanded. Initially, the religious courts were responsible for resolving matters related to marriage, inheritance, and endowment. Today, their authority has broadened to include cases concerning zakat, infaq, shadaqah (ZIS), Islamic banking and finance, and even jinayat (Islamic criminal law) in Aceh.

Despite the expanded authority of religious courts, the procedures governing evidence remain based on older, more conventional regulations. The Indonesian Civil Procedural Code (HIR), originally known as the Java and Madura Court Procedures (Het Herziene Inlandsch Reglement or HIR), and the Court Procedures for Outside Java and Madura (RBg) still guide the religious court's operation. Article 54 of Law Number 7 of 1989 explicitly states that the religious courts shall apply the same civil court procedures used in secular civil courts. However, with society's demand for more effective and efficient solutions, the need for creative and progressive approaches to evidence submission, including the use of photos and videos, has become a point of debate.

Photos and videos, as technological advancements, were originally invented to document objects and events in a more accurate, real-time manner. Their essence—capturing an authentic image of a subject—makes them potentially valuable forms of evidence in court proceedings. In contrast to traditional written documents, photos and videos have the advantage of presenting a more direct and visual account of events or situations. They are, in a sense, "in the moment" and can carry significant weight in situations where a written account or witness testimony may be insufficient or unreliable.

However, the legal principle in court procedure that "one piece of evidence is not enough" still holds. Evidence must be corroborated by other means to ensure its validity. In this sense, photos and videos can be seen as a supplement rather than a standalone form of evidence. That said, their value lies in their ability to clarify or confirm specific details that may otherwise be difficult to prove. For example, in cases of bribery, corruption, or even sexual misconduct, where direct evidence is hard to come by, photos or videos can provide visual confirmation of the event or help to establish the context in which it took place.

Although photos and videos have significant potential as evidence, the main challenge lies in their authentication. While Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions legalized the use of digital media as evidence, proving the authenticity of photos and videos remains crucial. To address these concerns, the court system has begun to incorporate digital forensic methods and expert testimony to authenticate such evidence. Experts may be called to analyze metadata, examine the integrity of the file, or conduct a chain of custody review to ensure the evidence has not been tampered with.

However, given that formalized digital forensic expertise may not always be available at the local level, the current procedures require that the parties involved in the case present the equipment or application used to produce the photos, videos, or digital communication (such as chats). This step provides the judge with some insight into how the media was generated and whether it can be considered reliable. Additionally, the opposing party has the right to cross-check or challenge the authenticity of the media, potentially by requesting confirmation or further scrutiny of the materials presented.

While this process is a step toward ensuring fairness, it is still a rudimentary approach. Courts may not yet have fully established the mechanisms for a robust digital verification system, meaning that verification largely depends on the judge's discretion and the cooperation of the parties involved.

In conclusion, the principles surrounding the use of photos and videos as evidence in Indonesian religious courts are still evolving. While the use of digital media is now legally permissible, its acceptance depends on the willingness of the courts to embrace technology, and on the rigorous processes used to authenticate and verify the integrity of such evidence. Currently, the process requires parties to present the equipment or software used to generate the evidence and allows for cross-checking by the opposing party. As the legal system continues to modernize and integrate digital expertise, the handling of photos, videos, and digital communications will likely become more standardized and efficient. The religious courts must balance this technological integration with maintaining fairness and the integrity of the judicial process.

[rezaadipraya]

Logika Agama

Logika agama yang saya pahami pada dasarnya bersifat eksklusif. Artinya, saya menganut suatu agama karena meyakini bahwa agama tersebut merupakan jalan menuju kebenaran, kebahagiaan, dan keselamatan, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Konsekuensi dari keyakinan yang eksklusif adalah adanya pembedaan antara mereka yang menerima ajaran tersebut dan mereka yang tidak. Dalam banyak tradisi keagamaan, mereka yang tidak seagama atau tidak seiman sering kali dipandang belum berada di jalan kebenaran, bahkan dalam istilah teologis tertentu disebut sebagai kafir, sesat, atau tertutup hati dan pikirannya dari kebenaran. Penilaian semacam ini merupakan bagian dari doktrin internal masing-masing agama.

Karena itulah, menurut saya, menjadi kurang tepat apabila dikatakan bahwa semua agama itu sama. Saya memahami bahwa berbagai agama mungkin sama-sama mengakui adanya Tuhan—dengan penyebutan seperti Allah, Yahweh, God, atau sebutan lainnya. Namun, ajaran, konsep ketuhanan, jalan keselamatan, serta tuntunan hidup yang diyakini oleh masing-masing agama jelas memiliki perbedaan yang mendasar. Justru karena setiap agama meyakini kebenaran ajarannya sendiri, maka sifat eksklusif tersebut merupakan konsekuensi yang logis.

Akidah sebagai Fondasi Agama

Akidah merupakan inti sari dari ajaran suatu agama. Dari akidah inilah kemudian lahir pembahasan mengenai ibadah, akhlak, muamalah, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Oleh karena itu, benar atau tidaknya akidah menjadi fondasi bagi keseluruhan bangunan ajaran agama.

Untuk menggambarkan pentingnya akidah, saya mencoba menggunakan analogi investasi. Tentu analogi ini tidak sepenuhnya sama, tetapi setidaknya dapat membantu menjelaskan cara pandang tersebut.

Dalam berinvestasi, seseorang umumnya memiliki beberapa tujuan. Pertama, memilih instrumen yang dipercaya mampu memberikan rasa aman bagi aset yang dimilikinya. Kedua, mengalihkan atau meminimalkan risiko. Sebagai contoh, menyimpan uang tunai di rumah memiliki risiko dicuri, hilang, atau rusak, sedangkan menyimpannya di lembaga keuangan yang terpercaya dipandang lebih aman. Ketiga, selain memperoleh rasa aman dan mengelola risiko, seseorang juga berharap adanya imbal hasil sehingga nilai investasinya bertambah.

Demikian pula dengan akidah. Seseorang menganut suatu agama karena meyakini bahwa agama tersebut merupakan tempat yang paling dapat dipercaya untuk menuntun hidupnya. Keyakinan itu memberikan rasa aman, ketenangan, dan harapan dalam menjalani kehidupan. Ketika menghadapi kesulitan, agama menyediakan kerangka makna, tuntunan, serta jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa, ibadah, dan ikhtiar. Bagi seorang yang beriman, Tuhan menjadi tempat bergantung dan memohon pertolongan.

Pada akhirnya, seorang penganut agama juga memiliki harapan atas ganjaran dari keyakinan dan amalnya. Harapan itu dapat berupa ketenteraman batin, kemudahan dalam menjalani kehidupan, terkabulnya doa, keberkahan dalam berbagai urusan, serta—yang paling utama—keselamatan dan kebahagiaan di akhirat.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, akidah merupakan inti sari dari suatu agama. Dari akidahlah lahir kewajiban beribadah dan tuntunan berakhlak. Dengan kata lain, ibadah dan akhlak bukanlah unsur yang berdiri sendiri, melainkan merupakan konsekuensi logis dari akidah yang diyakini.

Seseorang yang meyakini agamanya sebagai jalan kebenaran akan terdorong untuk melaksanakan ibadah, karena ia percaya bahwa ibadah tersebut merupakan sarana mendekatkan diri kepada Pencipta-Nya, yang menjadi sumber kebenaran, ketenangan, kekuatan, kenyamanan, dan kebahagiaan. Demikian pula dengan akhlak. Seorang penganut agama akan berusaha menyesuaikan perilakunya dengan nilai-nilai moral yang diajarkan oleh agamanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap Tuhan.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu menjumpai orang yang mengaku Muslim tetapi masih meninggalkan salat, tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa uzur, mengonsumsi minuman keras, narkotika, atau makanan yang diharamkan, seperti daging babi maupun hewan yang tidak disembelih sesuai syariat. Ketika ditanya, tidak sedikit yang menjawab, “Saya belum menjadi Muslim yang baik.” Jawaban tersebut justru menunjukkan bahwa mereka mengakui adanya standar ajaran Islam yang belum sepenuhnya mereka jalankan.

Hal ini menegaskan bahwa salat, puasa Ramadan, serta ketentuan mengenai makanan dan minuman halal bukanlah perkara yang berdiri sendiri, melainkan bagian integral dari ajaran Islam. Oleh karena itu, apabila seseorang mengaku sebagai Muslim, maka secara normatif ia dituntut untuk berusaha menjalankan ajaran-ajaran tersebut. Kesempurnaan pelaksanaannya memang dapat berbeda-beda pada setiap individu, tetapi standar ajarannya tetap sama.

Atas dasar logika inilah saya sulit menerima pernyataan bahwa “semua agama pada dasarnya sama” atau bahwa perbedaan agama tidak memiliki arti yang mendasar, misalnya dalam konteks perkawinan. Jika memang semua agama dianggap sama, tentu konsekuensi ajaran dan praktik keagamaannya juga seharusnya sama. Namun faktanya tidak demikian. Setiap agama memiliki akidah, tata cara ibadah, aturan moral, dan konsep keselamatan yang khas. Perbedaan-perbedaan tersebut bukanlah hal yang bersifat sampingan, melainkan justru menjadi identitas pokok dari masing-masing agama.

[rezaadipraya]

Nikah Tapi Beda (Interfaith Marriage)

Alkisah, ketika saya mengikuti ujian wawancara pekerjaan, salah satu pewawancara bertanya pendapat saya tentang perkawinan atau pernikahan beda agama. Karena saat itu saya tahu yang mewawancarai saya adalah seorang pejabat senior serta guru besar universitas Islam negeri di Bandung, maka saya memutuskan untuk tidak menghadirkan dalil kitab atau pendapat para ulama dalam suatu kitab. Saya jawab, “di masyarakat berbeda-beda (pendapat) Pak, ada yang membolehkan jika calon suami (laki-lakinya) beragama Islam, sedangkan calon istrinya non muslim; karena diharapkan suatu saat istrinya akan berpindah keyakinan ke Islam. Sedangkan hal tersebut tidak berlaku sebaliknya. Lalu ada juga pendapat yang melarang (haram) Pak.” Si pewawancara ini masih belum puas, ditanya lagi saya, “Engga ini maksudnya pendapat saudara sendiri.” Saya ambil jawaban aman lagi, “lihat daerahnya juga Pak, bagaimana pendapat alim-ulama di tempat itu.” Dia masih belum puas, tetapi saya terselamatkan oleh bunyi bel tanda waktu wawancara habis. 

Persoalan nikah beda agama ini sebenarnya sudah ada sejak dulu, sebut saja pesohor negeri ini berinisial JM dan LK (kabarnya kini aktris LK sudah berpindah mengikuti keyakinan suaminya). Namun pasca reformasi, persoalan nikah beda agama ini semakin terbuka untuk dibicarakan. Apalagi dulu kita mengenal organisasi yang bernama Jaringan Islam Liberal (JIL). Klo engga salah ingat, mereka dulu menggunakan tafsir Al-Maidah ayat 5 tentang hukum membolehkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan non muslim ahli kitab (Nasrani dan Yahudi); thus juga berlaku kemudian untuk agama ardhi (Hindu maupun Budha). Pandangan ini kemudian ditentang, bahwa Ahli Kitab tersebut tidak dapat di-qiyaskan dengan orang-orang non muslim (Nasrani, Yahudi, Hindu serta Budha) saat ini.

Isu perkawinan beda agama semakin berkembang, karena melarang perkawinan beda agama sama artinya dengan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu terdapat pendapat yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan ranah hukum privat, jadi bukan urusan negara mengatur apakah nikah beda agama sah atau tidak.

Hukum perkawinan menurut saya pribadi merupakan suatu hukum yang unik. Uniknya karena buat saya, ia memiliki dua dimensi; dimensi hukum privat dan publik. Pada dimensinya, kita mendudukan perkawinan sebagaimana hukum perikatan. Toh hal ini juga sesuai dengan bahasa Qurannya; mitsaqan ghaliza (suatu akad/perjanjian yang kokoh). Dalam Quran sendiri terdapat dua peristiwa yang dikatakan sebagai perjanjian yang kokoh, yaitu saat penciptaan seorang manusia serta perkawinan. Dan sesuai dengan kaidah perikatan, yaitu hukum hanya berlaku atau mengikat pihak yang membuat perikatan. Untuk hal ini maka perkawinan beda agama adalah sah-sah saja atau dapat berlaku, selama pihak-pihak tersebut memenuhi ketentuan untuk terjadinya suatu perikatan (lih. pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Akan tetapi hukum perkawinan memiliki dimensi hukum publik; Pertama, negara menetapkan bahwa perkawinan merupakan hubungan legal antara dua orang yang berlainan jenis. Selanjutnya, negara menetapkan syarat atau ketentuan untuk berkawin. Ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan misalnya, menetapkan bahwa batas umur agar seseorang bisa menikah ialah 19 tahun. Yang apabila kita merujuk pada ketentuan perkawinan Islam tidak dikenal batasan umur secara spesifik. Pada hal syarat perikatan, negara merancang ulang tentang sebab yang halal, yaitu bukan lagi sesuai dengan undang-undang (hukum formil) tetapi juga keyakinan agama atau kepercayaan.

Maka sekali lagi, apabila kita merujuk pada syarat perjanjian, perkawinan beda agama merupakan suatu hal yang telah sesuai dengan syarat dan/atau rukun perikatan pada umumnya. Namun karena ada ketentuan pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, hal tersebut menjadi batu sandungan pada perkawinan beda agama. 

Perkawinan dalam konteks agama juga memiliki beragama makna. Pertama, perkawinan merupakan bagian daripada ajaran (syariat) suatu agama. Keberadaan suatu agama erat kaitannya dengan keberlangsungan manusia. Oleh karena itu, maka berkawin merupakan bagian dari syariat sekaligus syarat daripada suatu agama. Hal penting tentang agama dalam akidah, ialah bahwa dia eksklusif. Artinya, kandungan agama selalu mengkampanyekan bahwa ialah yang paling benar, suci dan baik, sehingga penganutnya lah yang akan selamat di dunia (leterlek maupun masa sekarang) serta akhirat (leterlek maupun masa yang akan datang). Karena itu agama akan selalu mencela atau mendemonisasi mereka yang berseberangan. Kedua, perkawinan dalam konteks ibadah. Karena perkawinan adalah bagian dari suatu ajaran agama. Maka agama menkonsepsi prosesinya dalam makna ibadah. Ketiga, (hubungan) perkawinan atau suami isteri; lebih banyak membahas tentang topik perilaku (akhak). Bagaimana berlaku kepada suami atau istri, baik hubungan fisik maupun non fisik, baik soal seks dan non seks. Oleh karena perkawinan menurut ajaran agama mengandung makna akidah, ibadah maupun akhlak, maka perkawinan beda agama merupakan suatu hal yang tidak dapat dilaksanakan secara mutlak.

Lalu bagaimana kesimpulannya? Bila merujuk pada logika agama, maka nikah beda agama adalah suatu hal yang tidak dapat dilaksanakan. Namun bila kita mengabaikan ajaran agama, maka ia dapat dilaksanakan. Pertanyaan kemudian lalu buat apa berkawin bila tidak didasari atau sesuai dengan ajaran agama.

[rezaadipraya]

Amber Heard dan Oki Setiana Dewi

Amber Heard dan Oki Setiana Dewi, akhir-akhir ini seperti pepatah Pinang dibelah dua, alias serupa. Tapi yang mirip dari Amber Heard dan Oki Setiana Dewi, bukan soal fisik, melainkan dipertemukan dalam suatu tema yang sama, yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Amber Heard melaporkan suaminya aktor Johnny Depp, atas kekerasan atau penganiayaan fisik. Karena perkara tersebut, sang aktor dilarang untuk tampil. Namun kemudian, ditemukan fakta bahwa kekerasan tersebut dibuat-buat, bahkan Amber Heard justru melakukan kekerasan fisik pada mantan suaminya tersebut. Kebohongan ini membuat sang aktris terancam dikeluarkan dari proyek film, antara lain Aquaman II. Lalu bagaimana dengan Oki Setiana Dewi. Dikenal masyarakat Indonesia lewat perannya dalam film Ketika Cinta Bertasbih (2009). Kini Oki atau lebih dikenal dengan Ustazah Oki, lebih aktif sebagai penceramah; selain gelar doktornya dalam bidang dakwah Islam.

Sebagaimana telah dibahas Amber Heard dan Oki Setiana Dewi, mirip karena isu KDRT. Mba Amber Heard yang tidak terlalu terkenal, jadi terkenal gara-gara KDRT. Mba Oki yang tadinya tidak terlalu menonjol sebagai dai' perempuan, jadi menonjol, karena konon menormalisasi KDRT dalam ceramahnya. Ceramahnya yang mana? Saya engga tau juga, karena cuma satu video yang saya tonton. Dalam video tersebut dia menyoroti soal kebiasaan buruk para isteri, yang senang mengeluh di sosial media, lapor ke orang tua. Daripada begitu, para isteri ini sebaiknya menyembunyikan kesukaran itu dan berdoa kepada Allah.

Pernyataan ini berkembang oleh para SJW maya. Statmen mereka sebagaimana biasanya mengkritik budaya patriaki dan agama Islam. Sebenarnya emang boleh memukul isteri ketika ia berlaku durhaka kepada suaminya? Soal ini sebenarnya sudah ada yang pernah bahas. Suami boleh memukul isteri, ketika dia sudah berupaya menasehati isterinya. Dan ada bagian-bagian tubuh manusia (berlaku bagi laki-laki maupun perempuan) yang tidak boleh dipukul, antara lain bagian kepala, wajah, dada,perut, kemaluan. Intinya yang boleh dipukul itu lengan. Memukulnya juga bukan seperti memukul samsak, alias menabok atawa kepret. Klo menampar kan lebih sering diasosiasikan dengan pipi.

By the way, anyway, busway. Poin penting dari ceramah Ustazah Oki itu penting buat kita yang hidup di jaman instagram, tiktok dll. Bahwa terkadang orang lupa klo semua itu cuma alat alias platform, untuk bercengkrama dengan mereka yang ngga bisa dijangkau secara nyata, dan bisnis. Sayangnya sekarang semuanya jadi abu-abu, mana yang sebenarnya mana yang maya, jadi engga jelas. Klo memang ada KDRT lapor ke pihak berwenang. Jadi bukan jatohnya ngumbar aib rumah tangga demi konten alias cari duit. Dari sini kita bisa belajar dari kasus Amber Heard, perempuan bisa melakukan fabrikasi KDRT dan pada waktu yang sama menjadi pelaku KDRT.

[rezaadipraya]

Nasruddin Hoja dan CCTV

Ada salah satu kisah Nasruddin Hoja yang saya ingat, yaitu tentang Nasruddin muda yang kerap membandel terhadap perintah ayahnya. Diperintahkan oleh ayahnya A, Nasruddin muda malah mengerjakan sebaliknya. Lalu ayahnya menemukan satu solusi, yaitu dengan memerintahkan berlawanan dari apa yang seharusnya, agar Nasruddin justru mengerjakan yang dikehendaki oleh ayahnya tersebut. Solusi ini sepertinya berjalan dengan baik, sampai suatu ketika ayah dan anak ini melewati suatu sungai. Karena tidak terdapat jembatan pada sungai tersebut, maka mereka berdua harus diarungi dengan berbasah-basahan. Pada saat melewati bagian tengah sungai, ayahnya melihat bahwa karung gandum yang dibawa oleh keledai mereka terendam air. Ayahnya kemudian memerintahkan Nasruddin untuk menarik karung tersebut. Ayahnya tentu berharap Nasruddin akan mengerjakan sebaliknya, yaitu justru mengangkat karung tersebut agar tidak terendam, yang membuat karung itu akan semakin berat. Akan tetapi pada hari itu Nasruddin justru melakukan persis seperti yang diperintahkan. Ayahnya masih belum percaya, ia tetap memerintahkan hal yang sama. Alhasil, Nasruddin semakin menarik karung tersebut sampai tenggelam. Karung tersebut memang menjadi lebih ringan, tapi gandum mereka pun hilang hanyut bersama air. Sesampai di daratan, ayahnya bingung dan bertanya pada Nasruddin apa sebabnya? Bukankah ia tidak pernah menurut perintah ayahnya?! Nasruddin muda justru menjawab bahwa, selama ini dia berpikir bahwa perintah daripada ayahnya itu ialah perintah yang bodoh. Dan hari ini dia menurut karena ingin membuktikan hal tersebut.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) MARI menerbitkan suatu keputusan untuk menambah atau meningkatkan sistem pengawasan CCTV (ACO), salah satunya penambahan itu ialah pemasangan CCTV pada ruang kerja hakim. Tentu hal ini didasari pada suatu alasan yang mulia, yaitu mengontrol kinerja para hakim, serta sebagai dasar reward dan punishment yang berupa mutasi dalam rangka promosi/demosi (bahasa birokrasi betul). Sedikit mengenai hal terakhir ini; bahwa sudah jadi rahasia umum, dalam kultur birokrasi kita capaian kinerja tidak selalu berbanding lurus dalam pencapaian karier. Ada faktor X, yang bisa berupa: keturunan (nasab), perkawinan, kesamaan almamater, organisasi masyarakat, serta klik (gang). Selain itu permasalahan lainnya ialah bahwa kondisi Peradilan Agama berbeda dengan saudaranya di Peradilan Umum. Peradilan Agama sesuai kompetensinya hanya berwenang terhadap perkara perdata tertentu (atau di Aceh, pidana tertentu) dengan pihak pada perkara tersebut adalah orang yang beragama Islam. Hal ini saya khawatir justru menimbulkan suudzon, ghibah maupun namimah. Dasarnya adalah tidak semua pengadilan agama memperoleh beban perkara yang sama, beberapa bisa tidak sampai 50 setahun. Apabila pengawasan ini dijalankan tentu kasihan pada mereka yang minoritas ini (termasuk saya), karena bisa dikira makan gaji buta (magabut). Ya memang ada program prioritas, tapi tentu akan berjalan optimal pada satuan kerja pengadilan yang jumlahnya perkara lebih dari 50 per tahun. Saya sendiri tertawa geli membaca kebijakan ini, dan teringat kisah Nasruddin Hoja tersebut. Karena alih-alih menjaga kehormatan, justru malah memperlihatkan aib (kejelekkan) kita sendiri. Wong di tempat saya saja, ruang kerja saya justru ramai, oleh pegawai yang ingin ke tandas, minta air minum, dan penitipan barang. Tapi ya perintah atasan, apapun itu...se-mbelgedez tetap harus dikerjakan, seperti Nasruddin muda.

[rezaadipraya]

Suatu fenomena menarik di Indonesia, ketika berlaku suatu ketetapan kepada perempuan muslim yang ngga berhijab. Perempuan itu ngga boleh dipandang buruk, khususnya public figure atau influencer. Berbagai alasan dibuat; mengutip pendapat bahkan kisah-kisah teladan; yang klo bukan untuk membenarkan perbuatan, mungkin ngga akan diingat.

Jika dirumuskan, maka

Nilai perempuan = perbuatan×0

Tetapi hal yang sama ngga berlaku untuk perempuan yang berhijab. Mereka adalah sosok yang boleh dinilai buruk, dicap keji...sekeji-kejinya. Berbeda saat menilai perempuan yang ngga berhijab dengan masa lalunya; masa lalu (kesalahan masa lalu) itu melekat sampai mereka...lepas hijab. Bagi para penilai ini, hijab adalah alasan pemberat.

Rumusnya:

Nilai perempuan = perbuatan×100%

Kasihan jadi perempuan berhijab di Indonesia, memang...

Mereka yang berhijab, menganggap diri mereka terkurung, terkerdilkan. Hijab mereka posisikan sebagai manifestasi dari budaya mengkerdilkan perempuan. Kolumnis di salah satu portal berita kerap menampilkan sikap begini. Mereka ga melepas hijab, tapi hijab mereka gunakan untuk mengkreasikan nilai baru, tapi untuk menyampaikannya mereka menyerang...mereka anggap yang berhijab, harus sepemikiran dengan mereka. Itulah susahnya.

[rezaadipraya]

Tidak ada kebenaran mutlak dalam demokrasi. Sejak kita menganut demos-kratos tersebut kita harus paham klo rakyat, serta pemerintah yang mewakili rakyat tersebut bisa salah, keliru. Bisa digugat, dikritik serta dimaklumi untuk memperbaiki. Ini adalah antitesis dari pemerintahan ala raja yang diagungkan atawa anti kritik; karena sang pemimpin adalah perwakilan Tuhan atau Dewa di dunia; berkehendak ia atas nama Tuhan di Surga/Langit untuk segenap rakyatnya. Maka keputusannya adalah mutlak, sebagian menyebutnya itulah kehendak langit, maka mengkritiknya adalah mengkritik langit(Nya). Dalam demokrasi, pemimpin tidak berarti adalah negara; ia boleh dianggap simbol pemersatu atau menyatakan dirinya berdiri diatas setiap golongan, tapi ia bukan negara. Mengkritiknya bukan berarti tidak bersetia kepada negara. Era kemunduran di negeri ini terjadi setiap kali pemimpin melabeli dirinya adalah representasi negara. Soekarno pada periode akhirnya kepemimpinannya melabeli orang yang mengkritiknya sebagai kontra revolusi. Soeharto subversif. Pasal-pasal makar khas Belanda yang Monarki dipakai untuk memenjarakan lawan politik. Sekarang menuju…dan anehnya tjap semacam ini justru dilakoni oleh orang-orang yang mengetahui atau sempat merasakan dinginnya zaman orba. Istilahnya hari ini; bukan main begal demokrasi, gerombolan brengsek perampas kemakmuran. Padahal bisa jadi kemakmuran yang mereka-mereka nikmati adalah kemakmuran para elitis, atau meminjam istilah, kemakmuran dari kaca mata kelas menengah ngehe. Sadar dalam demokrasi tidak ada kebenaran yang mutlak!!