Jul 5
Bandar Lampung, NU Media Jati Agung – Gunung Anak Krakatau kembali menjadi perhatian publik setelah sebuah video yang memperlihatkan letusan
seen from United Kingdom
seen from China
seen from Israel
seen from Russia
seen from United Kingdom
seen from United States
seen from Maldives
seen from United States
seen from United States
seen from Australia
seen from Israel
seen from United States
seen from United States
seen from Netherlands
seen from Russia
seen from South Korea
seen from United Kingdom
seen from Israel
seen from Hong Kong SAR China
seen from United States
Bandar Lampung, NU Media Jati Agung – Gunung Anak Krakatau kembali menjadi perhatian publik setelah sebuah video yang memperlihatkan letusan
HOAKS Menguntungkan Media Sosial: Bisnis Disinformasi di Era Digital
By : Surya Hadinata · @suryahd-writes · 11 Juni 2025
Di tengah derasnya arus informasi digital, hoaks atau berita bohong telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan maya. Tidak sekadar mengganggu ruang publik yang sehat, hoaks justru menjadi alat bisnis yang diam-diam menguntungkan raksasa media sosial. Fenomena ini mengubah cara kita memandang peran platform digital: dari sekadar penyedia ruang komunikasi menjadi mesin penghasil uang dari disinformasi.
❓Mengapa HOAKS Mudah Viral
Hoaks tumbuh subur karena karakteristiknya yang provokatif, emosional, dan seringkali mengejutkan. Informasi palsu dibuat sedemikian rupa agar menggugah reaksi emosional pembaca, seperti marah, takut, atau simpati. Konten yang menimbulkan reaksi seperti itu cenderung dibagikan lebih luas, lebih cepat, dan lebih sering daripada konten yang faktual tapi datar.
Sebuah studi yang dilakukan oleh Massachusetts Institute of Technology (MIT) pada tahun 2018 menunjukkan bahwa berita palsu menyebar 70% lebih cepat daripada berita benar di Twitter. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa berita palsu enam kali lebih mungkin untuk dibagikan daripada berita faktual (Vosoughi et al., 2018). Temuan ini menunjukkan bahwa algoritma media sosial secara tidak langsung “menghadiahi” hoaks dengan jangkauan yang lebih luas.
ADA BISNIS DIBALIK HOAKS!
Model bisnis media sosial sangat bergantung pada klik, waktu tayang (watch time), dan interaksi pengguna. Semakin lama seseorang menghabiskan waktu di suatu platform, semakin besar pula potensi pendapatan iklan yang masuk ke platform tersebut. Di sinilah hoaks menemukan ruangnya: konten palsu yang viral mampu menarik perhatian, mengundang reaksi, dan menjaga pengguna tetap aktif di platform.
Facebook, YouTube, dan TikTok misalnya, meraup keuntungan dari iklan yang muncul di sela-sela konten, termasuk konten hoaks. Meskipun platform-platform ini telah menyatakan komitmennya terhadap pemberantasan disinformasi, secara sistemik mereka tetap diuntungkan selama hoaks berhasil menjaga keterlibatan pengguna.
Dalam kasus yang terkenal, remaja-remaja di Veles, Makedonia, menciptakan puluhan situs berita palsu berisi dukungan terhadap Donald Trump selama pemilu Amerika Serikat 2016. Mereka mengaku meraup ribuan dolar dari pendapatan iklan hanya karena artikel hoaks mereka viral (BuzzFeed News, 2016). Ini adalah bukti bahwa hoaks bukan hanya persoalan sosial, tapi juga bisnis yang menguntungkan.
SIAPA YANG PALING DIRUGIKAN?
Masyarakat adalah korban utama dari sistem ini. Hoaks dapat memecah belah masyarakat, merusak reputasi, bahkan membahayakan keselamatan publik. Dalam kasus pandemi COVID-19, misalnya, beredarnya hoaks tentang vaksin menyebabkan banyak orang menolak vaksinasi, yang akhirnya memperburuk penanganan pandemi.
Lebih dari itu, kepercayaan terhadap institusi publik, media profesional, bahkan sains turut tergerus. Ketika masyarakat sulit membedakan antara fakta dan fiksi, maka ruang demokrasi pun ikut terancam.
Perlu Tanggung Jawab Bersama.
Memerangi hoaks bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau media, melainkan juga platform digital itu sendiri. Facebook dan Google telah memulai langkah dengan bermitra bersama organisasi pemeriksa fakta (fact-checker), tapi langkah ini seringkali dianggap lambat dan tidak cukup transparan.
Selain itu, literasi digital menjadi kunci penting dalam menekan penyebaran hoaks. Masyarakat perlu dibekali keterampilan untuk memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu menggencarkan program edukasi digital sejak usia dini.
Jika media sosial terus mengambil keuntungan dari hoaks tanpa pengawasan yang memadai, maka kita semua berisiko terjebak dalam ekosistem informasi yang salah kaprah. Sudah saatnya publik menuntut tanggung jawab yang lebih besar dari platform digital dan aktif menjadi pengguna yang cerdas.
" Kutipan "
Hoaks bukan sekadar gangguan informasi, tetapi telah menjadi bagian dari ekosistem bisnis digital yang menguntungkan bagi platform media sosial. Melalui algoritma yang mendorong keterlibatan tinggi, hoaks tersebar luas dan menghasilkan pendapatan iklan yang signifikan. Sayangnya, yang dirugikan adalah masyarakat luas terpapar kebohongan, kehilangan kepercayaan publik, dan rentan terpecah.
Tanggung jawab memerangi hoaks harus menjadi tanggung jawab bersama. Platform digital perlu lebih tegas dan transparan, sementara masyarakat harus dibekali dengan literasi digital yang kuat. Jika tidak ada perubahan mendasar, media sosial akan terus menjadi ladang subur bagi bisnis disinformasi yang merusak tatanan informasi publik.
Sumber Referensi:
"Disinformasi dan Manipulasi di Media Digital" oleh Fiandy Mauliansyah, S.I.Kom., MA. (Sonpedia, 2024).
"Buku Panduan Berpikir Kritis menghadapi Berita Palsu (Hoaks) di Media Sosial" oleh Dr. Herdito Sandi Pratama (INFID, 2019)
"Strategi Penggunaan Media Sosial dalam Mengurangi Penyebaran Informasi Hoaks" oleh Andi Asy'hary J. Arsyad, dan Amalia Megawati Arkam (Penerbit Adab).
"Hoaks dan Media Sosial: Saring Sebelum Sharing" oleh Janner Simarmata, dkk. (Yayasan Kita Menulis, 2019).
"Hoaks, Disinformasi, dan Ketahanan Nasional: Ancaman Teknologi Informasi dalam Masyarakat Digital Indonesia" (Jurnal Ilmu Politik dan Kebijakan Publik, 2021 atau sejenisnya).
Hoaks! Pamflet Seruan Aksi 100 Ribu Mahasiswa Geruduk Istana Ternyata Palsu
BALIPORTALNEWS.COM, JAKARTA - Sebuah pamflet digital yang beredar di platform pesan instan WhatsApp memicu kehebohan dengan mencatut nama sejumlah organisasi mahasiswa ternama, seperti HMI, PMII, KAMMI, IMM, GMNI, GMKI, PMKRI, HIKMABUDHI, KMHDI, serta BEM UI, UGM, dan ITB. Namun, setelah penelusuran dilakukan, fakta membuktikan bahwa seruan aksi tersebut hanyalah hoaks belaka. Ketua BEM KM UGM, Gielbran Muhammad Noor, secara tegas membantah keikutsertaannya dalam aksi tersebut. "Itu Hoax. Pencatutan itu," ungkap Gielbran kepada detik. Demikian pula, Ketua Umum GMKI, Jefri Gultom, menegaskan bahwa organisasinya tidak pernah membuat keputusan terkait aksi 'Geruduk Istana'. Bahkan, GMKI baru mengetahui rencana aksi tersebut pada Senin malam. "Saya selaku Ketua Umum GMKI sangat keberatan jika logo GMKI ada di situ karena saya tidak tau dan tidak ada izin," kata Jefri. Ia juga mengekspresikan keprihatinan bahwa isu ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Pemilu 2024. GMKI mengimbau semua pihak untuk menjaga kondusifitas pemilu agar tetap damai. Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Pengurus Pusat KAMMI, Rizki, juga menegaskan bahwa kabar rencana aksi yang mencatut nama organisasinya hanyalah bohong belaka. "Itu hoax. Di grup pimpinan juga sudah disampaikan bahwa itu hoax," tegas Rizki. Ketua BEM UI nonaktif, Melki Sedek Huang, yang namanya tercantum di bagian bawah pamflet digital, menegaskan bahwa ia tidak terlibat dalam rencana aksi 'Geruduk Istana'. "Saya tak tahu menahu sama sekali itu aksi apa dan mengapa ada pencatutan nama dan nomor telepon pribadi saya di sana," kata Melki. Selain dari keterangan-keterangan tersebut, akun Instagram @pp_hikmahbudhi dan KMHDI juga mengunggah keterangan bahwa aksi tersebut hoaks dan logo organisasi mereka dicatut tanpa izin. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pamflet yang beredar terkait seruan aksi 100 Ribu Mahasiswa Geruduk Istana hanyalah informasi palsu yang sebaiknya tidak dipercayai. (bpn/cekfakta.com) Rujukan : https://news.detik.com/berita/d-7167886/beredar-poster-geruduk-istana-1-februari-bem-km-ugm-gmni-nyatakan-hoax https://www.instagram.com/reel/C2toBChPVBe/?igsh=MWV4cTVuMWduYzlhaA== Read the full article
Pak Jokowi Jalan Kaki Dikarenakan Ban Bocor, Cek Faktanya Disini
BALIPORTALNEWS.COM, JAKARTA - Sebuah video yang diunggah oleh akun TikTok @fable62 menampilkan momen Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjalan kaki di sepanjang jalan Sragen-Grobogan-Blora, sementara mobil kepresidenan terlihat berhenti dengan dugaan ban bocor. Video tersebut menjadi viral dan menimbulkan kebingungan di kalangan netizen. Namun, setelah dilakukan penelusuran, pihak Koordinator Stafsus Presiden, Ari Dwipayana, memberikan klarifikasi terkait kejadian tersebut. Menurutnya, informasi mengenai ban mobil kepresidenan yang bocor adalah tidak benar. “Mobil kepresidenan tersebut berhenti dikarenakan tengah memindahkan kaos, kemudian Paspampres yang terlihat jongkok di dekat ban dikarenakan masih ada Ibu Iriana yang berada di dalam mobil,” ungkap Ari Dwipayana. Lebih lanjut, diketahui bahwa Jokowi yang terlihat berjalan kaki sebenarnya sedang mengukur jalan bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Faktanya, Presiden Jokowi turun dari mobil bukan karena ban bocor, melainkan karena sedang melakukan pengukuran jalan. Kejadian ini memberikan gambaran yang berbeda dari apa yang terlihat dalam video yang diunggah di TikTok. Ari Dwipayana menekankan pentingnya memahami konteks sebelum menyebarkan informasi, agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Meskipun demikian, video tersebut tetap menjadi perbincangan hangat di media sosial, menunjukkan bagaimana informasi dapat diinterpretasikan dengan cara yang berbeda oleh masyarakat. Klarifikasi dari pihak terkait diharapkan dapat mengurangi kekhawatiran dan spekulasi yang berkembang terkait insiden ini. (sumber: cekfakta.com) Read the full article
KPU-AMSI Tandatangani Nota Kesepahaman Pelaksanaan Cek Fakta Dalam Penyelenggaraan Pemilu
BALIPORTALNEWS.COM, JAKARTA - Setelah melalui beberapa tahapan audiensi, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sepakat menandatangani nota kesepahaman tentang pelaksanaan Cek Fakta dalam penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, pemilihan anggota DPD, pemilihan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota. Nota kesepahaman (MoU) nomor: 03/Mou/AMSI/1/2024 dan nomor 2/PR.07-NK/01/2024, ditandatangani oleh Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wahyu Dhyatmika dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Hasyim Asy’ari. Tujuan dari kerja sama antara AMSI dan KPU RI salah satunya adalah untuk memberikan informasi yang benar agar Masyarakat terhindar dari berita bohong (hoaks) dalam pemilu. Selain itu, masyarakat juga dapat memperoleh informasi terkait tahapan, program, dan jadwal pemilu yang terpercaya yang akan tersedia di masing-masing etalase informasi kedua Lembaga. Untuk terselenggaranya pelaksanaan Cek Fakta, kedua belah pihak juga sepakat dalam penyediaan dokumen penunjang yang diperlukan, dan melakukan peningkatan kapasitas masing-masing pihak serta tersedianya dokumentasi, pendataan, dan penyusunan bahan rujukan Cek Fakta juga sosialisasi dan peningkatan Pendidikan pemilih dalam penyelenggaraan pemilu. AMSI dan KPU RI juga telah menunjuk perwakilan dari masing-masing Lembaga yang akan menjadi penghubung untuk kelancaran kerja sama yakni, Felix Lamuri yang sekarang menjabat sebagai Direktur Eksekutif AMSI dan dari KPU diwakili oleh Bernad Dermawan Sutrisno, Sekjen KPU RI. Nota Kesepahaman antara AMSI dan KPU RI berlaku selama tiga tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan kesepakatan Bersama.(bpn) Read the full article
GURINDAM.ID- Beredar sebuah akun WhatsApp yang mengatasnamakan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Aceh Timur AKBP Nova Suryandaru, S.I.K. Akun tersebut terlihat menggunakan foto profil dan mengirim pesan dengan mengaku sebagai AKBP Nova Suryandaru, S.I.K Menanggapi hal tersebut, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Humas Polres Aceh Timur AKP Agusman Said Nasution meminta masyarakat untuk tidak merespons permintaan bantuan...
Berdasar seluruh referensi, akun WhatsApp Kapolres Aceh Timur meminta sejumlah dana adalah akun palsu. Akun tersebut masuk ke dalam hoaks dengan kategori imposter content atau konten tiruan.
Berita GEGER MALAM INI || KPU TEMUKAN BVKTI V1TAL, KECUR4NG4N GIBRAN DI PILPRES T£RB0NGK∆R HASIL CEK FAKTA Kanal YouTube KABAR NEWS (@kabarnews672) pada 29 Desember 2023 mengunggah video dengan klaim bahwa kecurangan pada saat debat cawapres yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming akhirnya terbongkar setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menemukan bukti vital. Setelah dilakukan penelusuran, faktanya...
Artikel asli tersebut memberitakan mengenai kecurigaan seorang pakar telematika, Roy Suryo, kepada Gibran yang terlihat mengenakan tiga
Tangkal Hoaks, Masyarakat Diharapkan Lebih Kritis
BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Pemilihan Umum menjadi agenda penting bagi setiap bangsa karena merupakan wujud kedaulatan rakyat serta instrumen demokrasi warga memilih pemimpin pemerintahan. “Pemerintah pusat dan daerah memiliki tugas untuk memastikan bahwa informasi tentang Pemilu tersebar di masyarakat dengan jelas dan merata,” jelas Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfos) Kota Denpasar, Dr. I.B. Alit Adhi Merta, S.STP., M.Si., didampingi Koordinator Mafindo Wilayah Bali, Indria Trisni Puspita saat evaluasi pelaksanaan Kelas Cek Fakta Selasa (18/7/2023) siang. Literasi digital tangkal hoaks ini merupakan kolaborasi Diskominfos Kota Denpasar dengan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) Korwil Bali. Kadis IB Adhi Merta menambahkan bahwa masyarakat diharapkan lebih kritis dan mencermati setiap informasi yang diterima dengan mencek dan ricek kembali informasi, khususnya yang tersebar melalui platform digital. “Kelas Cek Fakta ini digelar untuk memberikan pemahaman dan ketrampilan bagi masyarakat untuk lebih kritis dan mencek kembali informasi agar tidak terpapar apalagi turut menyebarkan hoaks,” ujar Kadis Gus Alit, sapaan akrabnya. Kelas Cek Fakta digelar secara hybrid dan diikuti 70-an mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Agama Hindu Amlapura, mahasiswa Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Bali dan pengurus cabang se-Bali, komunitas Social Project Bali, komunitas UMKM Denpasar dan masyarakat Kota Denpasar. Lebih jauh Mafindo Korwil Bali Indria Trisni Puspita menambahkan bahwa tidak dapat dipungkiri saat ini di masyarakat masih sering terjadi misinformasi, disinformasi dan malinformasi. “Untuk mencegah masalah itu, masyarakat perlu dibekali dengan kemampuan periksa fakta dengan alat bantu yang tepat,” ujar wanita berkacamata ini. Apalagi menjelang Pemilu Presiden-Legislatif di 14 Pebruari 2024 serta Pemilukada November 2024 biasanya beredar banyak informasi yang menyesatkan. Ditambahkannya penyelenggaraan Kelas Cek Fakta bertujuan membangun daya berpikir kritis masyarakat terhadap informasi yang tersebar di dunia maya, sehingga mampu melindungi keluarga dari paparan hoaks. Serta mengedukasi agar mampu meningkatkan keterampilan penggunaan alat dan metode memeriksa fakta sebuah informasi. Pihaknya berharap kegiatan serupa dapat berlanjut ke seluruh kabupaten sebagai program kolaborasi sehingga dampak positifnya makin luas untuk masyarakat Bali. “Mafindo berharap Kelas Cek Fakta ini bisa menjadi gerakan bersama dari seluruh stakeholder untuk mewujudkan dunia digital Bali yang lebih positif dan bersih dari hoaks,” tegasnya. Perempuan yang biasa disapa Indra Puspita ini juga mengingatkan bahwa langkah preventif dalam menghadapi penyebaran hoaks menjelang masa pemilu akan jauh lebih mudah dilakukan daripada saat hoaksnya sudah terlanjur viral. Sementara itu Wakil Ketua 1 STKIP Agama Hindu Dr. Ni Kadek Juliantari, S.Pd, M.Pd menyatakan bahwa upaya mencerdaskan masyarakat melalui literasi digital adalah tanggung jawab bersama. "Sebagai bagian dari calon pendidik yang akan turun langsung untuk mencerdaskan masyarakat, para mahasiswa STKIP Agama Hindu dan generasi muda Bali perlu pembekalan keterampilan penggunaan teknologi digital,” jelasnya. Pihaknya berharap melalui pelaksanaan Kelas Cek Fakta masyarakat bisa terhindar dari hoaks dan menjaga kedamaian masyarakat. Materi utama yang disampaikan Pemeriksa Fakta Mafindo Adi Syafitrah menjelaskan tentang identifikasi hoaks dan beberapa situs rujukan : turnbackHoaks.id, cekfakta.com, atau kanal cek fakta dari Kementerian Kominfo RI. “Kanal-kanal tersebut bisa diakses masyarakat untuk mengecek kebenaran sebuah berita,” ujarnya. Ditambah dengan pengenalan dan cara pemanfaatan beberapa aplikasi untuk melakukan verifikasi informasi dari platform digital seperti media sosial atau situs abal-abal. "Cara mudah untuk mengecek hoaks bisa dengan menggunakan keywords terkait judul dan isi berita yang ingin dicari,” papar Adi. Untuk foto, bisa menggunakan Google Lens dengan cara sederhana yaitu buka aplikasinya dan arahkan kamera ke foto yang ingin dicari klarifiikasinya. “Sementara untuk konten video, bisa menggunakan InVid atau Yandex," jelasnya lagi. Peserta Kelas Cek Fakta juga mendapatkan kesempatan praktek langsung yang dibantu oleh 4 Fasilitator Pendamping dari Relawan Mafindo Bali yaitu Antonius Dwi Endi, I Gede Suartha Eriyasa, Ni Putu Evi Wiriyani dan Lusi Handayani. Para peserta dibagi menjadi beberapa kelompok dan dimasukkan ke dalam breakout room masing-masing. Kemudian setiap kelompok diminta praktek langsung menggunakan alat-alat periksa fakta untuk menyelesaikan soal tentang hoaks atau fakta. Dalam waktu sekitar tiga puluh menit, setiap kelompok terbukti mampu melakukan pencarian bukti dan dapat yakin menentukan kebenaran dari sebuah informasi yang diterimanya dari soal latihan. Sebanyak 10 peserta teraktif memenangkan saldo e-wallet masing-masing Rp100.000 serta semua peserta mendapatkan Sertifikat Kelas Cek Fakta.(bpn) Read the full article