‘Mengamini’ Dolly sebagai Pusat Mata Pencarian Dolly merupakan sebuah sejarah di Surabaya, bahkan dunia. Antara bangga dan sedikit risih, bisa jadi. Isu mengenai penutupan Dolly kali ini agak sedikit tertimbun dengan isu permasalahan politik capres & cawapres. Rasa ingin tahu mengenai kabar penutupan Dolly membuat kelompok kami terkoyak dan tergerak untuk meliput beberapa kawasan disana, terutama mengenai beberapa pendapat masyarakat yang terkena imbas penutupan Dolly. Menjelang sore, pukul 15.00 kami sudah sampai di lokasi Dolly. Yang pertama kali saya rasakan ketika menginjakkan kaki disana adalah, speechless. Ada beberapa kaca rumah dan gardu pos yang sudah dihancurkan kacanya, menurut warga kejadian tersebut dikarenakan ada seorang pria remaja yang diduga sakit jiwa sengaja melempar batu ke arah gardu pos dan area rumah sekitar. Mungkin itu adalah salah satu bentuk penyerangan, bisa jadi. Sesampainya disana kami dipertemukan oleh warga menuju posko FPL (Front Pekerja Lokalisasi) untuk lebih banyak tahu bagaimana suasana Dolly saat ini. Sebut saja namanya Pokemon, kami bertemu dengan beliau salah satu pengurus FPL di Dolly. Beberapa pertanyaan sempat kami lontarkan untuk beliau perihal penutupan Dolly. Menurut Pokemon sendiri, Dolly adalah lokalisasi, dolly merupakan cagar budaya yang harusnya tidak dibubarkan, ini merupakan sebuah sejarah. Bahkan sebelum masyarakat ada, dolly lahir dahulu sejak zaman colonial belanda. Kemudian keberadaan dolly semenjak kemerdekaan Indonesia menjadi sangat berkembang, mulai dengan adanya fasilitas kota seperti tempat ibadah, sholat, dan tempat tinggal warga. Baginya, jelas bahwa rakyat lokalisasi dolly ‘mengamini’ keberadaan dolly yang menguntungkan, sebanyak 99 % menolak adanya penutupan. Kemudian kelompok kami menanyakan perihal pemerintahan tak terkecuali walikota apakah pernah melakukan sharing & musyawarah dengan warga di dolly. Namun ditengah pertanyaan tersebut terputus karena Pokemon melihat beberapa kawanan masyarakat yang berlarian untuk latihan, huru-hara suara orang berteriak dan berseru membikin beberapa kawan kami agak merinding.“Latihan apa mas itu?,” tanya saya. “Ya itu kawan-kawan persiapan latihan agar sewaktu-waktu jika ada penggerebekan dolly yang dianulir oleh FPI, Koramil, dan aparat kita sudah siap,” pungkas pokemon. Huru-hara telah usai, suara manusia yang berserakan sudah mulai agak reda, nampaknya bulu kuduk kawan saya pun telah tertidur kembali. Kemudian pokemon mulai menjawab pertanyaan sambil lalu, “sebenarnya, pemerintahan tidak pernah ada usaha untuk musyawarah & mengambil jalan tengah langsung untuk masyarakat dolly. Pemerintah selalu menakut-nakuti masyarakat, dan mendiskriminasi wilayah dolly, mbak,” ujar ketua FPL (Front Pekerja Lokalisasi) ini. Klasik, sebenarnya apakah manfaat yang mendasar adanya lokalisasi dolly ini sehingga masih sangat dipertahankan oleh masyarakatnya, entah dari aspek social, ekonomi, & budaya. Pokemon pun memamparkan bahwa dolly merupakan bentuk dari kearifan lokal atau membangun sistem ekonomi kerakyatan. Karena para “pekerja malam” (red. PSK) ini secara otomatis membentuk sebuah lapangan pekerjaan baru bagi sekitarnya, contohnya saja penjual kopi, nasi goreng, bahkan mereka yang membuka jasa parkir di halaman rumahnya. Ini merupakan sistem perputaran ekonomi yang sangat luas. Jika lokalisasi ini ditutup, maka masyarakat akan banyak kehilangan mata pencariannya, asumsinya adalah jika pemerintah menutup dolly maka tak hanya PSK saja yang “mati”, maka masyarakat yang juga turut berdagang di sekitar dolly juga akan “mati”. Pokemon juga mengatakan, pemerintah sudah menjanjikan sekitar 80% perusahaan siap menampung para ex-PSK untuk dapat bekerja layak di perusahaan tersebut. Namun disatu sisi, masyarakat masih ragu akan janji tersebut, mereka takut itu hanya janji belaka yang ada dibagian awal. Macam manis sepah lalu dibuang. Kami pun berbincang lebih panjang dengan Pokemon, Shannon kawan kami pun menyinggung sebuah pertanyaan mengenai dana kompensasi apakah saat ini sudah turun ke tangan para PSK?. Pokemon sudah kenal banyak dengan kawan-kawan PSK, banyak PSK yang mengeluh karena dana kompensasi hanya berkisar 5jt untuk 3 bulan, sedangkan gaji mereka sebagai PSK perbulan bisa mencapai 7jt. “Itu dana kompensasi tidak seimbang, 5jt dalam waktu 2 bulan bisa saja langsung habis, manalagi kebutuhan sandang pangan saiki mahal. Begitu juga bagi pedagang & mata pencarian disekitar Dolly,” ujarnya. Pokemon juga berharap bagi pemerintah agar merespon surat pertemuan warga untuk diskusi & mengambil jalan tengah yang adil bagi masyarakat Dolly, sekaligus Pokemon juga menginginkan agar pemerintah segera memberikan persiapan secara ekonomi, social, budaya, sekaligus psikologi jika Dolly siap untuk ditutup. Tak hanya sampai disitu, kelompok kami juga sempat mengobrol banyak dengan salah satu pemilik usaha parkir mobil dan motor, beliau bernama Erwin. Yang membuat saya terkagum-kagum adalah usaha bapak ini yang sudah berjalan cukup lama yaitu sekitar 10 tahun dengan pendapatan Rp 300.000/hari. Jika dikalikan sebulan (30 hari x Rp 300.000 = Rp 9.000.000). Sempat terkejut sebanyak itukah pendapatan mereka? Amazing!. Bagi Erwin, PSK di Dolly adalah salah satu pahlawan. Mengapa? Selain dapat menghidupi kebutuhan keluarganya, PSK Dolly juga dapat memberikan imbas rejeki ke masyarakat sekitar dengan cara membuka warung, dan tempat parkir. Kami mendengar keluhan dari beliau yang mengatakan tidak mendapatkan penghasilan sama sekali semenjak Dolly di netralkan dari kegitannya. “Ada gula ada semut. Warga disini sebenarnya diuntungkan juga dengan adanya Dolly karena mereka bisa mendapatkan rezeki”, ujarnya. Perjalanan mengobrol kami yang terakhir jatuh pada seorang pasutri yang berprofesi sebagai pedagang minuman, mereka adalah Jarwo dan Evy yang telah berjualan selama 7 tahun. Usaha ini turun temurun dari keluarga mereka, bahkan seluruh keluarga mereka pun berjualan di sekitar Dolly. “Bagi saya, Dolly bukan sebuah ‘masalah’ karena dari sinilah kami mendapatkan rezeki. Jika penutupan itu terjadi, saya bingung yang biasanya perhari bisa mendapatkan sekitar Rp 100.000 kini sekarang saya hanya bisa mentok dapat sekitar Rp 40.000,” ujar Jarwo yang telah memiliki 1 anak perempuan ini. “Walaupun nanti kita dapat dana kompensasi dari pemerintahan sebanyak Rp 5.000.000,- tapi untuk ukuran wong bakul begini ya nggak cukup, 1-2 minggu habis untuk kebutuhan keluarga,” pungkas Evy menambahkan. Sama halnya yang seperti Pokemon katakan, kedua pasangan ini ketika ditanya mengenai solusi pemerintah untuk memberikan jalan tengah dengan musyawarah warga Dolly secara langsung juga tidak pernah terjadi. “Media saat ini menyiarkan berbeda dengan kenyataannya, Walikota maupun pemerintahan tidak pernah ada yang terjun langsung kesini kecuali para aparat yang sikapnya sangat mendiskriminasi kami,” dengan menggebu-gebu Evy dan Jarwo menjawab. Perjalanan kelompok kami juga tak luput dari tatapan mata culas & sensitive yang dilontarkan oleh warga Dolly terhadap kami. Mungkin memang situasi Dolly sedang genting saat ini, butuh perlakuan tindak lanjut yang sekiranya tidak merugikan kedua belah pihak. Ada baiknya jika pemerintahan dan masyarakat Dolly segera mungkin membuat sebuah win win solution agar konflik ini segera mereda. Anggota Kelompok Jurnalistik Online (A) 1. Natasha Shannon (1423012067) 2. Debby R. Utomo (1423012069) 3. Theodore Markus Abadi (1423012073)
