seen from United States
seen from United Kingdom
seen from Malaysia
seen from United States
seen from Colombia
seen from United States
seen from Russia
seen from United States
seen from United States
seen from United Kingdom
seen from United Kingdom
seen from United States
seen from Yemen
seen from United Kingdom
seen from Canada
seen from Malaysia
seen from United States
seen from Canada
seen from United States
seen from United States
7 Hal Wajib yang Harus Kamu Cek Sebelum Pakai Jasa Penerjemah Tersumpah! 7 Hal Wajib yang Harus Kamu Cek Sebelum Pakai Jasa Penerjemah Tersumpah! Memilih jasa penerjemah yang tepat bukan sekadar soal harga atau kecepatan.... https://penerjemah-id.com/hal-wajib-cek-sebelum-pakai-jasa-penerjemah-tersumpah/
Usut Dugaan Korupsi Ratusan Miliar, Kejati Banten Periksa Wakil Rektor II UIN Jakarta
SEANTERONEWS.com – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten tengah mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan pengurus tiga yayasan mitra Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Nilai kerugian negara dalam perkara penyelewengan ini ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. Penyelidikan intensif ini berfokus pada aktivitas keuangan dan pengelolaan di…
Kanwil Kemenkum NTT Mengikuti Uji Publik Daring RUU Pelaksanaan Pidana Mati
Jakarta, CINEWS.ID – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT) berpartisipasi secara daring dalam uji publik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum RI. Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah…
Tedong Bonga Resmi Jadi Kekayaan Intelektual Komunal
TORUT, SAORAKYAT–Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) secara resmi menetapkan Tedong Bonga (Kerbau khas Toraja) sebagai pengakuan Kekayaan Intelektual Komunal. Tak hanya itu, pencatatan Himne Toraja Utara sebagai lagu daerah resmi milik pemerintah kabupaten. Kedua pengakuan itu dalam bentuk piagam diserahkan pada upacara peringatan HUT ke-17 Toraja Utara di Lapangan Bakti, Senin…
Paulus Tannos, Buron Kasus Korupsi E-KTP Ogah Serahkan Diri, Kekeuh Bertahan Di Singapura.
SURAU.CO – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kembali menyampaikan perkembangan penting. Informasi ini menyangkut buronan kasus korupsi E-KTP, Paulus Tannos. Kemenkumham menegaskan bahwa Paulus Tannos menolak untuk menyerahkan diri secara sukarela. Padahal, Pemerintah Indonesia telah meminta hal tersebut. Akibatnya, Paulus Tannos memilih jalur perlawanan hukum. Dirjen…
SEBANYAK 38 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur telah merampungkan proses harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) tent
SEBANYAK 38 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur telah merampungkan proses harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD/KMP).
Proses ini difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Jawa Timur dan digelar serentak pada Selasa (3/6).
Dengan selesainya harmonisasi, daerah-daerah tersebut kini dapat melanjutkan ke tahap penyusunan peraturan kepala daerah untuk kemudian ditetapkan dan diundangkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Penandatanganan berita acara dan penerbitan surat selesai harmonisasi akan dilakukan hari ini juga,” ujar Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim, Haris Sukamto.
Haris menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan KD/KMP.
Peringkat 6 Implementasi KMP, Menkop Budi Arie Apresiasi Kemajuan Gorontalo
Hargo.co.id, GORONTALO – Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, mengapresiasi kemajuan Gorontalo yang berada di peringkat 6 nasional dalam implementasi Koperasi Merah Putih (KMP). Program yang telah mendapat dukungan penuh DPR ini secara nasional sudah mencapai 57 persen atau 47 ribu desa yang melakukan musyawarah khusus. Hal ini diungkapkan Budi Arie pada pertemuan dengan Gubernur Gusnar Ismail,…
Windra: Ranperda KPK Sudah Diharmonisasi dengan Kemenkumham
Hargo.co.id, GORONTALO – Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang kawasan permukiman kumuh (KPK) telah dilakukan harmonisasi dengan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Hal tersebut disampaikan oleh anggota Pansus DPRD Gorontalo Utara (Gorut), Windra Lagarusu belum lama ini. “Pembahasan Ranperda kawasan pemukiman kumuh ini telah kami lakukan harmonisasi dengan pihak…
