Indonesia dengan status ratifikasi Statuta Roma ICC, serta keuntungan dan urgensinya.
Akp, Fadillah Aditya Pratama. 67 Stik - Ptik.
Susunan makalah ini terdiri dari :
1. Statuta Roma: Apa dan Bagaimana?
2. Sistem Pengadilan Pidana Indonesia.
3. Masalah-masalah dalam Ratifikasi ICC Statuta Roma, (berdasarkan np.1 dan no.2, jelaskan GAP yg membuat Indonesia kesulitan dalam meratifikasi statuta tsb),
4. Keuntungan Indonesia bila meratifikasi Statuta Roma.
5. Kerugian bila tidak meratifikasi.
Roma statue of the international criminal court adalah suatu persetujuan yang di sepakati oleh United Nations Diplomatics Confrence of Plenipotentiaries on Establishment of an International Criminal Court untuk membentuk International Criminal Court (ICC), yaitu pendadilan pidana internasional. 120 negara di dunia telah mengesahkan statuta tersebut dan mengisyaratkan terbentuknya ICC pada 17 April 1998. Dan hingga maret 2008, 106 negara telah meratifikasi statua tersebut.
ICC sendiri adalah suatu lembaga independen internasional yang memiliki tujuan untuk mengadili dan menyelesaikan proses hukuman terhadap pelaku kejahatan berat, seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan manusia dan kejahatan agresi untuk menjadi perhatian masyarakat internasional.
Namun, sayangnya instrumen hukum yang sudah ada, ternyata belum memadai. Banyak pelaku kejahatan berat yang mampu berkelit dari jerat hukum dan tidak bisa di jerat oleh instrumen - instrumen hukum yang berlaku. Salah satu kendala besar yang membuat pelaku dengan mudahnya berkelit adalah impunity, dimana kendala tersebut adalah hal besar yang di hadapi dalam menerapkan hukum internasional saat ini. Maka dari itu, dalam rangka mewujudkan dunia internasional yang adil, ICC memiliki tujuan sebagai berikut :
Bertindak sebagai pencegah terhadap orang yang berencana melakukan kejahatan serius menurut hukum internasional.
Mendesak para penuntut nasional yang bertanggung jawab secara mendasar untuk mengajukan yang bertanggung jawab terhadap kejahatan ini ke pengadilan.
Mengusahakan supaya para korban dan keluarganya bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran, dan memulai proses rekonsiliasi.
Melakukan langkah besar untuk mengakhiri masalah pembebasan dari hukuman ICC.
Selain itu ICC juga memiliki tujuan lain yaitu, ICC akan mampu bertindak ketika pengadilan negara di mana kejahatan terjadi atau negara yang warganya menjadi tersangka tidak mampu atau tidak mau membawa mereka yang bertanggung-jawab ke pengadilan. Ketika Jaksa Penuntut ICC mendapatkan ijin untuk melakukan penyelidikan, berdasarkan infomasi dari berbagai sumber, termasuk para korban dan keluarga, LSM, organisasi kepemerintahan seperti PBB, dan negara, para Jaksa penuntut tidak lagi bergantung pada sumber-sumber dari Dewan Keamanan PBB. Dibandingkan dengan pengadilan nasional, ICC akan dapat “bersuara” lebih keras atas nama seluruh masyarakat internasional. Hampir dua pertiga negara anggota PBB memutuskan untuk mengadopsi Statuta Roma pada tahun 1998, dan yang lain kemungkinan akan meratifikasinya dalam waktu dekat.
ICC sendiri beranggotakan 18 hakim dan seorang jaksa penuntut yang dipilih untuk memimpin investigasi dan mengadili suatu perkara. Hakim dan jaksa tersebut dipilih oleh negara yang telah meratifikasi statuta roma tersebut. Statuta roma memberikan kriteria ketat untuk melakukan seleksi. Persyaratan tersebut meliputi keahlian dan reputasi, karakter moral, dan independensi yang tidak tercela para calon hakim dan jaksa. Mereka yang telah terpilih selama masa jabatannya akan dilarang untuk terlibat dalam berbagai aktivitas yang akan mempengaruhi independensinya. Tentu saja statuta roma memberikan ketentuan bahwa para hakim dan jaksa yang menyalahkan kewenangannya akan diberhentikan secara tidak hormat. Dan setiap negara yang ikut serta meratifikasi ICC memiliki hak untuk menominasikan orang-orangnya untuk dipilih sebagai hakim dan jaksa. Hanya hakim dan jaksa yang bertugas di tingkatan tertinggi di tiap negara yang dapat dinominasikan di ICC.
Statuta Roma juga memberikan rambu-rambu yang sangat ketat untuk menghindari terjadinya masuknya kasus-kasus yang sarat dengan motivasi politik. Sebagai contoh semua dakwaan akan memerlukan konfirmasi dari hakim-hakim pra-peradilan. Hakim-hakim ini akan memeriksa bukti-bukti pendukung dakwaan sebelum mengumumkannya kepada publik. Dengan demikian terdakwa dan negara-negara yang memiliki perhatian terhadap kasus ini akan memiliki kesempatan untuk melakukan perlawanan terhadap dakwaan dalam proses dengar pendapat di depan sidang pra-peradilan. Sebagai tambahan, setiap investigasi yang dilakukan oleh jaksa penuntut harus mendapat persetujuan dari hakim-hakim pra-peradilan.
ICC sendiri memiliki sifat untuk dapat melengkapi keberadaaan sistem peradilan nasional sebuah negara dan akan melangkah hanya jika pengadilan nasional sebuah negara tidak memiliki kemauan atau tidak mampu untuk menginvestigasi dan menuntut kejahatan-kejahatan yang terjadi. ICC juga akan membantu untuk mempertahankan hak-hak perempuan dan anak-anak yang bisanya memiliki kekuatan yang sangat kecil untuk mempertahankan hak-haknya dalam mendapat keadilan.
2. Sistem Pengadilan Pidana Internasional Indonesia.
Indonesia sendiri belum menjadi negara pihak dalam statuta roma (belum meratifikasi). Secara domestik, Indonesia telah mengadopsi Statuta roma dengan di bentuknya Undang-Undang. Yaitu UU no. 39 Tahun 1999 tentang Ham dan UU no. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak asasi manusia.
Jika dilihat dari upaya tersebut, dalam pembentukan UU no. 39 dan no. 26 telah menunjukan tekad bahwa indonesia memiliki keinginan kuat untuk turut dalam penghapusan impunitas terhadap para pelaku pelanggaran HAM berat. Namun sayangnya usaha yang telah di lakukan masih belum memenuhi harapan beberapa pihak.
terkait dengan statuta roma, ada pendapat yang menyebut bahwa ratifikasi statuta sebenarnya dapat di lakukan pada tahun 2008 di indonesia. Namun hingga saat ini statuta roma tidak di ratifikasi, justru banyak timbul opini dari para pengamat dan stakeholder yang menyatakan pro dan kontranya terhadap rencana ratifikasi tersebut. Terutama dalam dampak dan implementasi bagi hukum di indonesia.
jika kita lihat kondisi HAM indonesia saat ini, kita bisa di mengatakan bahwa keadaan saat ini sudah berjalan lebih baik jika di bandingkan dengan masa lalu. Memang harus di akui bahwa masih terdapat pelanggaran ham yang terjadi. Walaupun pelanggaran yang selama ini terjadi tidak dapat di katagorikan dalam pelanggaran HAM berat yang masuk yuridikasi pengadialan pidana internasional.
Di indonesia, proses ajudikasi maupun non-ajudikasi penyelesaian pelanggaran HAM lebih banyak di tangani oleh lembaga-lembaga yang di bentuk unuk memberi perhatian khusus pada penengakan Hak asasi manusia, baik itu lembaga pemerintah, seperti Komisi nasional hak asasi manusia (Komnas HAM). Komisi Ombudsman, maupun lembaga swadaya masyarakat yang menjadi pengawas (watchdog) dalam penegakan HAM.
Meratifikasi sebuah konvensi atau perjanjian internasional bukanlah hal yang mudah. Terkadang ketentuan-ketentuan yang disepakti dalam perjanjian internasional tidak selaras dengan prinsip konstitusional yang terkandung dalam UUD sebuah negara, termasuk Indonesia. Ataupun suatu perjanjian internasional yang disepakati pemerintah yang merepresentasikan suara mayoritas sebuah negara belum tentu disepakati oleh kelompok minoritas negara dalam melakukan proses ratifikasi.
Ada beberapa argumen yang dapat diajukan untuk perlunya ratifikasi di indonesia dalam menjaga dan menegakkan perdamaian dunia, seperti yang termaktup dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4. Dan selain itu juga, hal ini dapat di jadikan sebagai pembuktian bahwa indonesia adalah negara yang selalu “meneriakkan” akan pentingnya menjunjung tinggi HAM di tingkat internasional, maka hal ini bagian dari landasan diperlukannya ratifikasi. karena dalam ICC sendiri memiliki tujuan untuk mengusut berbagai kejahatan dalam HAM.
jika dilihat dari posisi Indonesia sendiri, negara ini memiliki beberapa pembuktian dalam menuntut HAM internasional. Contohnya, disaat indonesia yang selalu mendukung kemerdekaan dari palestina atas agresi yang kerap kali di lakukan oleh israel. Dengan diratifikasinya indonesia di ICC, semakin menguatkan indonesia pada statuta roma dalam kejahatan perang. Dengan ratifikasi ini dapat membuktikan upaya pemerintah secara nyata dalam menjunjung tinggi HAM dan akuntabilitas publik dari pemerintah dalam mencegah pelanggaran HAM yang bersifat masif seperti yang hingga saat ini masih saja terjadi di dunia internasional.
Tak hanya perlunya statifikasi statuta roma, kita juga perlu memperhatikan isi dari statuta roma itu sendiri, mengingat hukum yang baik harus sesuai dengan kebudayaan dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat Indonesia. Hal ini juga menjadi pertimbangan apakah pemerintah berani mengedepankan hukum yang bertentangan dengan hukum dan kepentingan nasional.
Saat ini terdapat organiasi masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil indonesia untuk mahkamah pidana internasional yang sudah mendesak pemerintah dan DPR untuk segera meratifikasi satuta roma. Berbagai wacana dan persiapan meratifikasi bukan hal yang baru bagi indonesia. Pasalnya, pemerintah sudah kerap kali menetapkan agenda untuk meratifikasi konvensi ICC pada rencana aksi nasional ham (tan-HAM) pada tahun 2004-2998 dan 2010-2014.
Meskipun hingga saat ini statuta roma tersebut tak kunjung diratifikasi, banyak yang menegaskan bahwa masyarakat sipil di indonesia tidak hanya berdiam diri, namun banyak yang terus mendorong pemerintah untuk segera bertindak. Tak sedikit organisasi masyarakat sipil yang membantu menyiapkan dokumen yang layak di pertimbangkan pemerintah. Salah satunya adalah naskah akademik. Sehingga hal tersebut dapat memberikan himbauan terhadap pejabat pemerintahan untuk melihat langkah nyata yang sudah di lakukan oleh sebagian besar masyarakat sipil. Organisasi tersebut juga banyak yang menawarkan bantuan kepada pemerintah indonesia dalam memberi pendampingan ketika bertemu presiden ICC di Den Haag, Belanda. Saat itu setelah bertandang ke markas
besar ICC, salah satu bagian dari delegasi pemerintah mengatakan bahwa presiden ICC menjamin bahwa indonesia tidak perlu khawatir jika meratifikasi statuta roma. Presiden ICC menegaskan bahwa hal tersebut sudah dimengerti jika pemerintah indonesia memiliki kekhawatiran ketika statuta roma disertfikasi, karena ada kemungkinan kejahatan HAM di masa lalu yang pernah terjadi di indonesia akan di bawa untuk di adili di ICC.
Beberapa delegasi ada yang melihat bahwa ada salah satu kementrian di indonesia yang masih sangat keberatan dengan statuta roma tersebut, yaitu Kementrian Pertahanan. Organisasi masyarakat sipil pun sudah melayangkan surat kepada Menhan untuk melakukan audiensi formal dalam membahas ratifikasi. Dengan begitu banyak yang berharap juga untuk dilaksanakannya diskusi yang konstruktif dan membuka pengetahuan kepada beberapa pihak untuk membuka pengetahuan tentang statuta roma dan implementasinya. Namun, surat permohonan tersebut masih belum mendapat tanggapan dari pihak Kemenhan.
Dengan adanya harapan terhadap meratifikasi statuta roma tersebut, hal ini di harapkan dapat memiliki upaya untuk memotong mata rantai impunitas yang kerap terjadi di indonesia secara signifikan. Hal ini sebenarnya dapat menekan mekanisme dalam statuta roma yang tidak serta merta menyeret pelaku pelanggaran HAM berat ke ICC. Tapi tetap mengacu pada hukum nasional seperti yang diatur dalam UU pengadilan HAM.
Beberapa pakar hukum humaniter internasional berharap bahwa pemerintah dan DPR segera meratifikasi statuta roma pada tahun ini, karena dari tahun ke tahun indonesia selalu memiliki status kuat dalam hal politik. Kekhawatiran ini ditakutkan akan berdampak pada tidak fokusnya pemerintah untuk segera meratifikasi. Mengingat ada pihak-pihak kuat yang keberatan jika statuta roma ini diratifikasi. Karena ketentuan tersebut tidak menggantikan sistem pidana nasional. Karena mengingat statuta roma hanya pelengkap sistem hukum yang sudah dijalankan indonesia saat ini.
Statuta roma juga dapat mempercepat proses pidana nasional. Karena belakangan ini banyak sejumlah peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana yang sudah di gagas untuk di perbaiki seperti KUHP, KUHAP dan peradilan militer. Bahkan walau statuta roma belum di ratifikasi ada sejumlah ketentuan di statuta yang di masukan dalam revisi KUHP, karena hal tersebut cukup positif namun memiliki dampak yang lebih signifikan jika statuta roma di ratifikasi untuk tujuan mewujudkan perdamaian dunia dalam konstitusi.
3. Masalah-masalah dalam Ratifikasi ICC Statuta Roma
Perlu diketahui pada saat adopsi ICC, 120 negara peserta setuju mengadopsi ICC, 7 negara peserta menolak termasuk Amerika Serikat, dan 21 negara peserta menyatakan abstain. Sampai saat ini, belum ada satupun negara Uni Emirat dan negara teluk telah meratifikasi ICC, begitupula negara anggota Asean. Bahkan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat, Rusia, China, tidak meratifikasi statuta tersebut dengan berbagai pertimbangan kepentingan nasional dan internasional yang dihadapi baik sekarang maupun untuk masa depan. Israel secara tegas menolak menjadi negara pihak dalam ICC. Sehubungan dengan rencana pemerintah Indonesia meratifikasi ICC yang salah satu langkah tindak lanjut dalam RAN HAM 2004-2009, masih diperlukan pertimbangan objektif, hati-hati, dan sungguh-sungguh mengantisipasi dampak ratifikasi terhadap seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara, bukan hanya dari aspek hukum dan politik, melainkan juga dari sisi sosial kemasyarakatan dalam negeri dalam kurun waktu lima atau sepuluh tahun kedepan.
Untuk memahami ICC secara menyeluruh dengan beberapa ketentuan strategis di dalamnya, langkah persiapan ratifikasi, akan diuraikan beberapa karakteristik ICC. Uraian berikut merupakan analisis dari sisi hukum pidana internasional dilengkapi dengan beberapa referensi khusus mengenai masalah ICC.
a). Karakteristik dan substansi strategis dalam Statuta ICC
Karakteristik pertama dan terpenting dari Statuta ICC (SICC), bahwa SICC termasuk ke dalam perjanjian yang tidak boleh direservasi (non-reserved convention) oleh negara peratifikasi. Hal ini ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 120 SICC.
Sekalipun demikian, setiap negara peratifikasi masih dibolehkan menyatakan suatu deklarasi terhadap SICC tersebut. Dampak dari status ”non-reserved convention” terutama bagi negara peratifikasi ada 4(empat) kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu:
negara peratifikasi harus bekerja sama dengan Penuntut Umum Internasional.
melaksanakan harmonisasi hukum nasional dengan standar ICC.
menggunakan kekuatan polisi dan fasilitas lainnya untuk menangkap seseorang yang diduga kuat telah melakukan pelanggaran HAM berat.
melaksanakan perampasan atau penyitaan jika diperintahkan oleh Penuntut Internasional. Sedangkan bagi negara non-peratifikasi, masih harus berkoordinasi dengan ”the Assembly of State Parties (ASP) dan atau dengan Dewan Keamanan PBB.
b). SICC menganut asas komplementaritas (complementarity principle).
yaitu bahwa, ICC harus bagian dari pelengkap dari yurisdiksi pengadilan nasional, bukan perpanjangan dari yurisdiksi pengadilan nasional. Asas komplementaritas yang diusulkan semula oleh delegasi Perancis menghadapi kebuntuan mengenai status ICC sebagai organ PBB, yang oleh delegasi dari negara berkembang dan maju dianggap Lembaga supra nasional yang secara mutatis mutandis bertentangan atau menyimpang dari prinsip kedaulatan negara (state souvereignty) yang merupakan pilar terpenting dalam hukum internasional, terutama mengenai prinsip “non-intervensi” yang berkaitan dengan masalah ”territorial integrity” dan ”equality of states”. di dalam SICC tidak diatur secara normatif ketentuan mengenai penghormatan atas kedaulatan negara sebagaimana lazimnya ditemukan dalam berbagai konvensi internasional. Dan jika pengadilan nasional terbukti tidak ada keinginan atau tidak memiliki kemampuan (untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, maka ICC akan mengambil alih kasus dimaksud dan diperiksa serta diadili di Mahkamah International Pidana di Den Haag.
c). Karakteristik ketiga dari syayuta roma ICC, adalah, bahwa ICC menganut asas legalitas dan asas non-retroaktif.
Sekalipun SICC ditujukan terhadap pelaku pelanggaran HAM berat, akan tetapi SICC tetap menjunjung tinggi asas legalitas dan termasuk asas non-retroaktif. di mana ICC hanya diberlakukan untuk kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sesudah SICC berlaku efektif, (yaitu sejak Juli tahun 2002, kecuali untuk Agresi yang akan diberlakukan terhitung bulan Juli tahun 2009).
Praktik dan hukum kebiasaan internasional dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat seperti pembentukan Mahkamah Nuremberg, terbukti berbeda, karena telah terdapat yurisprudensi atau precedent, bahwa tidak ada satupun peristiwa pelanggaran HAM berat pasca peradilan Nuremberg yang luput dari jangkauan hukum peradilan internasional. Praktik dan hukum kebiasaan internasional tersebut harus menjadi pertimbangan serius dari negara-negara yang berkeinginan untuk meratifikasi SICC termasuk Indonesia.
Pertanyaan penting yang perlu diajukan dalam konteks keinginan pemerintah Indonesia meratifikasi SICC adalah, seberapa mampu pemerintah Indonesia mencegah dan ”mengamankan” hasil proses peradilan, seperti pada kasus pelanggaran HAM di Timor Leste, dan seberapa yakin pemerintah Indonesia dapat mencegah berbagai peristiwa pelanggaran HAM sejak penumpasan peristiwa G 30 S dan berbagai dugaan kuat pelanggaran HAM berat. setelah itu, apakah tidak akan dipersoalkan kembali pasca Indonesia meratifikasi SICC?
d). Karakertistik keempat, SICC tidak secara khusus mengedepankan prinsip kedaulatan negara sebagaimana lazimnya pada setiap perjanjian internasional.
Penempatan prinsip ini tidak terdapat dalam tubuh SICC, karena hal ini tidak lazim, sebab menyimpang dari hukum internasional dan kebiasaan yang berkembang dalam praktik hubungan internasional, bahwa negara diakui sebagai subjek hukum. Penempatan prinsip kedaulatan negara dalam statuta ICC tersebut telah dipersoalkan oleh beberapa negara terkait pertanyaan tentang siapa sesungguhnya subjek hukum ICC dalam konteks hubungan internasional.
e). Karakteristik kelima, SICC menganut asas pertanggung jawaban pidana perorangan (individual criminal responsibility).
Secara ekplisit SICC, dengan kalimat yang bersifat ”mandatory obligation”, melarang negara mengambil alih tanggung jawab dari tanggung jawab perorangan yang diduga kuat atau telah terbukti melakukan pelanggaran HAM berat yang menjadi yurisdiksi ICC. Pengakuan pertanggung jawaban individu dalam SICC merupakan salah satu sumber hukum internasional baru di dalam kancah hubungan internasional abad 21. SICC merupakan lembaga strategis untuk mencapai tujuan ideal perjuangan hak asasi manusia yang telah diakui dalam Piagam HAM PBB.
Berkaitan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana individu tersebut, SICC menganut prinsip non-impunity sebagaimana ditegaskan di dalam Mukadimah SICC alinea ke lima, ”to put an end to impunity for the perpetrators of threse crimes..”.
Hal ini mengandung konsekuensi logis penyidikan kasus pelanggaran HAM yang berat harus sampai menjangkau ”senior state officials” di negara yang bersangkutan, sehingga ICC memerlukan kerjasama dari negara tersebut untuk melaksanakan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku. Di dalam implementasinya sudah tentu prinsip ini akan berbenturan dengan hak imunitas pelaku yang memiliki jabatan publik seperti kepala negara atau para menteri. Dalam konteks ini, maka tidak berlaku prinsip, ”par in parem non habet imperium” ( an equal has no power over an equal) karena ICC yang memiliki dan berwenang melaksanakan yurisdiksi tsb bukan negara yang berkewajiban menangkap pelakunya.
f). Karakeristik keenam. Untuk mencapai tujuan sebagaimana ditegaskan dalam Mukadimah SICC, ICC telah memuat ketentuan tentang, ”Irrelevance of official capacity” (Tidak ada Relevansi Kapasitas selaku Pejabat).
Penafsiran hukum atas ketentuan mukadimah menimbulkan perdebatan hangat di kalangan ahli hukum internasional, karena di satu sisi statuta roma bertujuan untuk memperkuat penegakkan HAM dalam pelanggaran HAM berat yang menjadi yurisdiksi ICC, tetapi di sisi lain, bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara yang telah dianut di dalam hukum internasional.
Menyikapi persoalan hukum sebagaimana uraian di atas, tampaknya dengan berlakunya SICC, yurisprudensi internasional dalam hal pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh seorang kepala negara atau pejabat diplomatic yang memiliki hak imunitas, berada di ujung tanduk.
Jika benar suatu saat ratifikasi itu dilakukan, tentunya pertanyaan yang muncul kemudian adalah Apa inti dari masalah yang selama ini di hadapi Indonesia dalam upaya ratifisasi statuta roma? Dan apa implikasi hukum yang akan dihadapi Pemerintah RI paska ratifikasi?
Penulis beberkan sebagai berikut :
Memahami untuk dapat melaksanakan ketentuan perjanjian internasional tidak semata-mata cukup memahami sisi normatif dari seluruh substansi yang diatur di dalamnya melainkan juga perlu memahami peta politik internasional secara benar dan dalam kaitannya dengan ketahanan nasional baik dilihat dari aspek hukum,politik, sosial,budaya dan ekonomi.
Prinsip kedaulatan negara yang telah dianut dan dilaksanakan seratus tahun lamanya dalam hubungan dan percaturan politik hubungan internasional kini di era globalisasi telah dipinggirkan secara gradual melalui konsep Ancaman Global yang memerlukan dukungan kerjasama global yang dilandaskan kepada asumsi, bahwa, tidak ada satupun negara di dunia yang dapat menyelesaikan masalah nasionalnya tanpa ada bantuan dan kerjasama internasional baik secara bilateral maupun multilateral.
Ketidakberdayaan negara berkembang pada umumnya adalah disebabkan karena keadaan sosial ekonomi dan kesiapan aparatur penegak hukum serta birokrasi yang masih berada pada tingkat madya sehingga belum mampu secara memadai dan tuntas menyelesaikan masalah-masalah nasionalnya termasuk masalah pelanggaran HAM berat. Asas komplementaritas bukan satu-satunya jaminan bahwa pengadilan nasional sesungguhnya dapat memberikan jaminan perlindungan dan penegakan HAM secara utuh.
4. Keuntungan Indonesia bila meratifikasi Statuta Roma
Pemerintah indonesia sendiri harus menjalankan komitmennya sebagaimana tertuang dalam RANHAM untuk dapat segera meratifikasi ICC. Karena hal ini akan sangat berpengaruh dalam proses penegakan HAM dan menghentikan praktik impunitas. Utang pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh negara di masa lalu seharusnya sudah cukup memaksa pemerintah untuk mengambil langkah konkrit dalam melindungi HAM warga negaranya, setidaknya untuk masa mendatang. Dengan meratifikasi statuta roma dan menjadi negara yang tunduk pada yuridikasi ICC, makan akan ada kepastian adanya pelaku yang akan dihukum walaupun hukum nasional tidak mampu menjangkaunya. Mengapa? Karena ICC sendiri adalah pengadilan internasional yang independen, imprasial dan tidak memiliki kepentingan lain selain menegakkan keadilan dalam kasus pelanggaran HAM berat.
Meratifikasi statuta roma juga menjadi bukti komitmen indonesia sebagai negara yang demokratis untuk melindungi HAM warganya dan menjaga keamanan dunia. Hal ini akan membuat indonesia tidak akan lagi dinilai sebagai negara yang hanya berkoar - koar akan melindungi HAM tanpa ada langkah nyata.
Keterikatan Indonesia dengan Statuta Roma tidak hanya sekedar membebankan kewajiban - kewajiban hukum terhadap Indonesia, melainkan juga akan memberikan banyak manfaat bagi kepentingan nasional :
Pertama, keikutsertaan Indonesia tersebut dapat menunjang pelaksanaan politik luar negeri, khususnya dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban dunia.
Kedua, langkah ratifikasi tersebut dapat memperkuat tekad Indonesia untuk mencegah terjadinya impunitas.
Ketiga, di mata dunia internasional, citra Indonesia dalam perlindungan HAM juga akan meningkat.
Keempat, ratifikasi Statuta Roma pada gilirannya juga akan mendorong pengembangan hukum nasional, khususnya di bidang HAM dan hukum pidana.
Keikutsertaan Indonesia pada Statuta Roma sampai tingkat tertentu dapat menunjang pelaksanaan politik luar negeri, khususnya untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dunia sebagaimana telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Tujuan pembentukan International Criminal Court melalui Statuta Roma pada pokoknya mengabungkan tujuan nilai-nilai kemanusiaan dengan tujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan. Paragraf Ketiga Pembukaan Statuta Roma secara tegas menyatakan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan ancaman terhadap
perdamaian, keamanan dan kehidupan masyarakat dunia. Penghapusan impunitas terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan dan pencapaian nilai - nilai keadilan melalui pembentukan ICC merupakan kontribusi penting bagi upaya bersama masyarakat internasional, termasuk Indonesia, untuk mewujudkan perdamaian internasional.
Sejak era reformasi, Indonesia telah memiliki komitmen yang cukup kuat untuk menghentikan dan menghapuskan segala bentuk impunitas terhadap pelanggaran HAM. Komitmen tersebut merupakan salah satu elemen penting dalam upaya mewujudkan Indonesia baru. Dengan demikian, keikutsertaan Indonesia ke Statuta Roma tersebut bukan merupakan kebijakan luar negeri yang diambil karena tekanan masyarakat internasional. Justru sebaliknya, keikutsertaan Indonesia tersebut merupakan perwujudan kongkrit kepentingan nasional, yaitu menghapuskan segala bentuk impunitas.
Dengan semakin kuatnya komitmen untuk menghapuskan impunitas, citra Indonesia dalam perlindungan HAM di mata dunia internasional juga akan meningkat. Langkah ini akan menempatkan Indonesia ke dalam kelompok bangsa - bangsa di dunia yang berkeinginan membentuk suatu international justice system yang adil dan berwibawa. Peningkatan citra ini sampai tingkat tertentu pada akhirnya juga dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri.
Pengaruh positif lainnya yang dapat ditimbulkan oleh keikutsertaan Indonesia pada Statuta Roma adalah munculnya dorongan untuk memperbaiki dan mengembangkan hukum nasional, khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana dan HAM. Sebagai konsekuensi pengikatan diri Indonesia terhadap Statuta Roma, Indonesia di tingkat nasional harus mengambil langkah - langkah legislasi untuk menjamin implementasi Statuta Roma dapat dilaksanakan secara efektif. Langkah - langkah legislasi tersebut antara lain adalah melakukan kriminalisasi terhadap semua kejahatan yang menjadi yurisdiksi Mahkamah Internasional.
5. Urgensi atau kerugian bila tidak meratifikasi.
Menurut saya, setelah membuat makalah ini dan sudah memahami lebih dalam mengenai statuta roma dari berbagai sumber yang saya dapat. saya menarik kesimpulan jika walaupun negara tidak meratifikasi, hal ini tidak akan memiliki efek negatif yang akan didapat. Namun alangkah memalukannya jika indonesia yang merupakan salah satu negara terpenting dan berpengaruh di dunia dalam upaya memerangi pemberantasan korupsi, mempercepat demokratisasi, dan memperbaiki kesalahan atas hak asasi manusia di masa lalu yang telah mendapat pujian komunitas internasional, dengan tenaga hukum terlatih dan terdidik, masih tidak dapat menunjukkan komitmen dalam memerangi impuntas.
Justice delayed is justice denied. Dimana semakin lamanya indonesia menunda ratifikasi statuta roma, maka semakin lama pula keadilan dapat di tegakkan.
Jika kecacatan sistem di sebuah negara di biarkan dan dibangun tanpa pengawasam maka akan mengancam kedaulatannya.
Semakin maraknya kejahatan dengan kepentingan politik yang besar.
Pembantaian secara massal yang melibatkan masyarakat sipil akan terus terjadi.
Tidak terselesaikannya permasalahan kesalahpahaman atau kekhawatiran yang ada pada para pemangku kepentingan karena tidak teratasi dengan baik.
Akan terus berlangsungnya kejahatan agresi yang mengorbankan masyarakat sipil sehingga masalah pengungsian tidak akan menemukan titik temu. Seperti yang telah terjadi saat di Eropa.
Pembiaran pelaku kejahatan pelanggaran HAM yang bersifat masif bebas berkeliaran bahkan banyak dari mereka yang pada akhirnya terlibat pada jabatan negara saat ini.
Komitmen perlindungan HAM di negara akan semakin memburuk dan mempengaruhi janji pemerintah untuk memutuskan rantai impunitas.
Dan dengan telah selesainya tahun politik 2014, dimana Presiden dan DPR baru telah terpilih, maka di 2015 Indonesia diharapkan dapat memasuki tahun pertama yang akan menunjukkan proyeksi rencana regulasi pemerintah ke depan. Dalam rangkaian visi misi Presiden Joko Widodo, reformasi hukum salah satu agenda besar yang diusung Presiden. Dan jikalau akhirnya indonesia meratifikasi statuta roma, itupun bukan karena bongkokan atas pemerintahan nebara lain dan bukan pendiktean negara maju kepada negara berkembang.
· Official Website DPR – RI Indonesia.
· Prof.Dr Romli Atmasasmita.SH.LL.M
· International Center for Transitional Justice (ICJT)
· Amnesty International, OP, Cit.
· Abdul Kadir Jailani, Kompasnia.
· International Criminal Court Official Website.
titsay
jacobvanloon
turnnoffyourmind
stormborns
baratheonpilled
dailybridgerton
yousharknotpass
snowghoul
discoholicmusic