Per Ardua ad Victoriam

Catatan Norman Joshua Soelias

[normanjoshua]

Mengenang Lee Kuan Yew: Pelajaran Berharga dari Negeri Singa

Tulisan ini telah dipublikasikan sebelumnya di Majalah Loka pada 23 Maret 2015.

Singapura, 23 Maret 2015. Tak ada yang berbeda pagi itu di Singapura. Namun kesibukan warga seakan terhenti ketika datang pengumuman dari Prime Minister’s Office yang menyatakan bahwa Lee Kuan Yew, bapak bangsa Singapura, telah meninggal pada usia 91 tahun. Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, menyatakan bahwa almarhum akan dikebumikan pada 29 Maret 2015 setelah tujuh hari berkabung nasional. Lee merupakan sosok yang sangat penting, tak hanya bagi Singapura, tapi juga dunia. Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, menyebutkan bahwa Lee adalah bapak bangsa Singapura dan figur legendaris dari Asia. Presiden AS Barack Obama menyebutnya seorang ‘raksasa dalam sejarah Asia’.

Lahir pada 16 September 1923 di Singapura, Lee Kuan Yew adalah Perdana Menteri pertama city-state tersebut. Keluarganya merupakan salah satu dari kaum imigran Cina yang menetap di wilayah yang kala itu dikenal sebagai Straits Settlements. Awalnya, ia berniat untuk belajar hukum di Inggris, namun rencananya terhalangi oleh invasi Jepang ke Singapura pada 1942, yang membuatnya kemudian menempuh pendidikan di Raffles Institution (kini National University of Singapore).

Pada masa pendudukan Jepang, Lee bekerja dengan pemerintah militer Jepang sebagai seorang penerjemah di kantor berita Jepang, Domei. Konon, selama pendudukan militer Jepang di Singapura, ia juga kerap menyalurkan informasi intelijen bagi Inggris. Dari perbuatannya itu, ia bahkan hampir menemui ajalnya. Menurut Alex Josey dalam bukunya Lee Kuan Yew Vol. 1, Lee sempat dipanggil oleh tentara Jepang untuk berkumpul bersama beberapa pria Cina lainnya, namun ia berhasil lolos. Belakangan diketahui, bahwa ternyata sekumpulan pria tersebut akan dibawa ke pembantaian Sook Ching Massacre yang terkenal. (Josey, 1980:41)

Setelah perang berakhir, niatan Lee untuk melanjutkan pendidikan ke Inggris terkabul juga. Lee berangkat ke Inggris untuk belajar di London School of Economics dan kemudian Cambridge University. Ia kembali ke Singapura pada 1949. Sempat bekerja sebagai seorang pengacara, ia kemudian mendirikan People’s Action Party (PAP) pada 12 November 1954. Melalui PAP, Lee Kuan Yew kemudian terpilih sebagai Perdana Menteri Singapura pertama pada 3 Juni 1959. Ia kemudian juga mendukung ide merger dengan Federasi Malaya bersama Malaya, Sabah, dan Sarawak. Pada 9 Juli 1963, Singapura menjadi bagian dari Federasi Malaysia.

Ternyata, sejak berdirinya Federasi Malaysia tak memiliki kestabilan politik. Perseteruan antara PAP dan United Malays National Organization (UMNO), partai mayoritas di Malaysia, kerap terjadi. Selain itu, ketegangan sosial antara kaum Melayu dan Cina juga sering berakhir dengan keributan. Pada saat yang sama, Singapura juga mengalami serangan dari Indonesia yang saat itu terlibat konfrontasi dengan Federasi Malaysia. Puncaknya, konsep “Ketuanan Melayu” yang diusung oleh UMNO akhirnya menjadi batu sandungan terbesar bagi persatuan Federasi Malaysia. Singapura pun akhirnya melepaskan diri dari Federasi Malaysia pada 9 Agustus 1965, dengan Lee Kuan Yew sebagai Perdana Menteri.

Setelah kemerdekaan, Lee kemudian dihadapi dengan berbagai permasalahan yang melanda Singapura. Negara tersebut tidak memiliki sumber daya alam sama sekali (air bersih pun harus diimpor dari Johor, Malaysia), ia dikelilingi oleh negara tetangga yang kala itu sikapnya bermusuhan, serta masyarakatnya terdiri dari berbagai ras yang sangat rentan perpecahan. Mengutip kata-kata Lee Kuan Yew sendiri dalam sebuah wawancara bersama New York Times: “To understand Singapore, you’ve got to start off with an improbable story : it should not exist”. (New York Times, 2 September 2007)

Namun nyatanya, Lee Kuan Yew berhasil membangun Singapura menjadi sebuah negara maju yang memiliki pendapatan bruto per kapita tertinggi di Asia Tenggara. Lee menjadikan Singapura sebagai pusat perdagangan dan kegiatan finansial di Asia Tenggara sembari membangun industri di dalam negeri. Melalui penegakan hukum yang tak pandang bulu, stabilitas politik, serta ideologi yang pragmatis, Singapura berkembang menjadi salah satu negara paling business-friendly. Menurut 2015 Index of Economic Freedom, Singapura adalah negara kedua dengan ekonomi terbebas di dunia.

Meskipun pemerintahan Lee dikenal dengan kebebasan ekonomi yang tinggi, beberapa kritikus kerap menyebutkan bahwa kebebasan berpendapat serta hak-hak lainnya dibatasi di Singapura. Berbagai larangan, seperti misalnya larangan penjualan permen karet, menjadi ciri khas pemerintah Singapura hingga kini. Masa pemerintahan Lee dan PAP yang mencakup lebih dari tiga dekade juga dianggap sebagai satu bentuk diktatorisme oleh beberapa pihak. Lee juga kerap menuntut perusahaan media di luar negeri yang menyuarakan kritik terhadap dirinya.

Terlepas dari berbagai pro dan kontra, Lee Kuan Yew merupakan seorang figur pemimpin besar dari Asia yang unik. Selama pemerintahannya yang bertahan lebih dari 30 tahun, Lee membawa Singapura dari sebuah koloni Inggris menjadi salah satu dari sedikit negara yang dijuluki “Macan Asia”. Ia membangun identitas Singapura sebagai sebuah bangsa dengan mengusung pluralisme dan multikulturalisme serta membawa Singapura ke dalam masyarakat internasional. Lee juga berperan besar dalam mempromosikan hubungan diplomatik yang lebih baik antara Singapura dan Indonesia, bahkan ia juga dikenal sebagai sahabat baik mantan presiden Soeharto. (Wanandi, 2012:161)

Kini, sang Bapak Bangsa Singapura telah berpulang. Tak hanya masyarakat Singapura, dunia pun merasa kehilangan sosok seorang pemimpin yang tegas, pragmatis, namun juga peduli dengan konstituennya. Nilai-nilai seperti ini patut dicontoh bagi para pemimpin di manapun di dunia. Seperti kata-kata Lee Kuan Yew sendiri : “I have spent my life, so much of it, building up this country. There is nothing more that I need to do. At the end of the day, what have I got? A successful Singapore. What have I given up? My life.”

[normanjoshua]

Jaring Kuasa Rukun Tetangga

Tulisan ini telah dipublikasikan sebelumnya di Majalah Loka pada 16 Maret 2015.

“1x24 Jam Tamu Wajib Lapor”. Kalimat berikut sangat akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Ia bukan lagi sekadar pengumuman biasa, namun telah melekat menjadi kewajiban yang tak terhindarkan. Dalam banyak hal, kalimat tersebut menjadi pembenaran tentang ketaatan sebagai warga negara. Di lain sisi, ia adalah perangkat kontrol negara yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia.

Sistem wajib lapor ini adalah bagian dari pola administrasi pemerintahan terkecil; terdiri dari Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Bertolak dari judulnya, masyarakat awam mudah melihatnya sebagai sebuah asosiasi masyarakat lokal dengan skala mikro untuk membangun kondisi sosial yang kondusif. Namun, nyatanya sistem ini mulanya dibentuk untuk memperluas kontrolnya terhadap masyarakat oleh sebuah pemerintahan otoriter.

Pada 1940, pemerintah Jepang – yang saat itu sedang terlibat perang melawan Cina – membuat sebuah sistem administrasi terkecil masyarakat untuk diimplementasikan di dalam wilayah Kekaisaran Jepang. Sistem tersebut dikenal dengan nama Tonarigumi. (Kurosawa, 1993:197) Secara harfiah, Tonari artinya tetangga dalam bahasa Jepang, sedangkan gumi berarti kelompok. Satu unit Tonarigumi terdiri dari sepuluh hingga dua puluh keluarga. Kala itu, di Jepang sendiri dibentuk 1.200.000 unit tonarigumi. Tak hanya di Jepang, sistem ini juga digunakan di berbagai wilayah jajahan Jepang seperti Korea, Manchuria, dan Formosa (Taiwan). (Dear dan Foot, 2002)

Konsep tonarigumi ini sebetulnya berasal dari sistem masyarakat di Jepang pada era Tokugawa. Kala itu, masyarakat terbagi atas desa-desa yang disebut buraku. Setiap buraku yang mencakup 50-100 keluarga ini kemudian dibagi lagi ke dalam beberapa goningumi yang mencakup 5 keluarga. (Kurosawa, 1993:196) Sistem ini ditiadakan setelah Restorasi Meiji pada 1868, namun diaktifkan kembali pada 1940 guna menghadapi Perang Asia Timur Raya.

Pada 1942, Jepang membuka perangnya dengan Sekutu melalui serangannya yang tersohor ke pangkalan Angkatan Laut AS di Pearl Harbor. Di tahun yang sama, Jepang juga melancarkan invasi ke berbagai wilayah koloni Sekutu di Asia Tenggara, termasuk Hindia Belanda. Setelah penyerahan kekuasaan oleh Belanda, pemerintahan di Hindia Belanda diambil alih oleh pemerintahan militer Jepang yang membagi Hindia Belanda menjadi tiga bagian: wilayah Sumatra di bawah Tentara ke-25, Jawa dan Madura di bawah Tentara ke-16, serta Kalimantan dan wilayah timur Indonesia di bawah Armada Selatan Kedua Jepang. (Ricklefs, 2008:421-422)

Di Jawa, pemerintah militer Jepang mengadakan reformasi birokrasi yang menyeluruh terhadap aparatur pemerintahan. Awalnya, Jawa dibagi tiga, di mana Divisi Kedua dari Tentara ke-16 Jepang di berada wilayah barat, Divisi Ke-48 di wilayah timur, serta Markas Besar Tentara ke-16 menguasai wilayah Jakarta dan Vorstenlanden (Yogyakarta dan Surakarta). Namun, karena tentara Jepang yang menduduki Jawa tersebut tidak siap, wilayah-wilayah ini kemudian dilebur menjadi satu pada 1 Agustus 1942 atas perintah komandan Tentara ke-16, Jenderal Imamura. Pada saat yang sama, Jepang juga memperluas jangkauan birokrasi ini dengan pertama kalinya mengangkat Desa sebagai unit administratif terkecil. (Sato, 1994:22-28)

Ternyata, sistem desa tak memadai untuk menciptakan sebuah kontrol sosial yang menyeluruh, seperti yang dibutuhkan oleh sebuah pemerintahan militer. Seiring dengan perkembangan perang, pada 11 Januari 1944, pemerintah militer Jepang mengimplementasikan apa yang dikenal sebagai Tonarigumi di wilayah-wilayah kekuasaan Jepang di Jawa dengan nama Rukun Tetangga. Setiap Rukun Tetangga terdiri dari 10-20 keluarga, dan diwajibkan untuk mengadakan rapat berkala yang dikenal dengan nama jôkai. (Kurosawa, 1993:198-199) Kala itu, Tonarigumi berfungsi untuk menjaga keamanan bersama Keibôdan (Organisasi Keamanan), menjadi jalur informasi kebijakan pemerintah dan distribusi komoditas, meningkatkan produksi dan penyerahan padi, hingga mengorganisir kegiatan gotong royong di kalangan penduduk. Belakangan, tonarigumi juga berperan besar dalam mengorganisir satuan romusha (pekerja paksa) untuk dikirimkan ke wilayah lain.

Pembentukan tonarigumi ini juga dibarengi dengan berdirinya Jawa Hokokai, atau Himpunan Kebaktian Rakyat. Jawa Hokokai adalah organisasi massa yang diciptakan Jepang untuk memudahkan administrasi masyarakat di Indonesia, khususnya Jawa, dalam menghadapi kondisi total war atau perang semesta. Melalui tonarigumi dan Jawa Hokokai, Jepang dapat memperkuat cengkeramannya terhadap wilayah jajahan di Indonesia. Tentunya hal ini akan memudahkan Jepang untuk mempersiapkan pertahanan terhadap serangan-serangan Sekutu yang semakin gencar. Tempo itu, situasi perang sudah tak menguntungkan Jepang, yang mengalami kekalahan di mana-mana sejak hancurnya Rengō Kantai (Armada Gabungan AL Jepang) di Pertempuran Midway pada 1942.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, ternyata sistem tonarigumi warisan Jepang diadopsi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan nama Rukun Tetangga (RT). Pada masa Demokrasi Terpimpin, sistem administrasi mikro ini berperan besar dalam mengontrol masyarakat, mengkoordinasikan alur informasi dari pemerintah, serta mendukung operasi militer. Misalnya sewaktu pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pimpinan Kartosoewirjo pada dekade 1950-an, TNI mendirikan Organisasi Pertahanan Rakyat (OPR). Organisasi yang merupakan buah pemikiran Jenderal A. H. Nasution ini berperan besar dalam berbagai operasi kontra-gerilya kala itu, seperti pada Operasi Pagar Betis yang termahsyur. (Beittinger-Lee, 2009:166) Jenderal Nasution, yang kemudian akan dikenal sebagai pencetus konsep Dwifungsi ABRI ini, juga mengorganisir Pertahanan Sipil (Hansip) pada 1962 sebagai elemen milisi yang berfungsi untuk mendukung TNI.

Meskipun saat itu Indonesia tidak dalam keadaan perang, Pemerintah Orde Baru juga masih menggunakan sistem Rukun Tetangga. Fungsinya pun hampir serupa di masa Jepang, yaitu sebagai faktor penting dalam pengawasan masyarakat (surveillance), media alur informasi dari pemerintah pusat maupun ABRI, serta pengelolaan keamanan wilayah melalui program Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan). Pola ini kemudian diperkuat oleh Orde Baru melalui integrasi dengan berbagai program kemasyarakatan yang militeristik seperti Kamra (Keamanan Rakyat), Wanra (Perlawanan Rakyat), Ratih (Rakyat Terlatih) dan program-program ketahanan sipil jargonistik lainnya. Melalui strategi nasional yang dikenal sebagai Sishankamrata (Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta) ini, sistem Rukun Tetangga menjadi salah satu bagian yang tak dapat dipisahkan dari pemerintahan otoriter Orde Baru.

Hingga kini, sistem RT/RW masih dianggap sebagai fungsi administratif pemerintahan di tingkat lokal yang efektif meskipun mulai ditinggalkan. Program gotong-royong tingkat RT serta Siskamling yang kerap diadakan pada masa Orde Baru semakin tidak populer, terutama di kota-kota besar. Meski perdebatan mengenai kontrol militer di kehidupan sehari-hari yang dianggap kontras dengan terciptanya sebuah civil society masih bergulir, yang pasti adalah baik kita sadari atau tidak, warisan sejarah tetap hidup bersama jejaknya di tengah kehidupan kita.

[normanjoshua]

Di Balik Kebijakan Militer Jepang : Remilitarisasi atau Pertahanan Belaka?

Tulisan ini telah dipublikasikan sebelumnya di Majalah Loka pada 30 Januari 2015.

“Apabila kita membiarkan terorisme atau senjata pemusnah massal ada  di wilayah ini, kerugian yang akan ditanggung oleh komunitas internasional akan sangat besar.” Sambut Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dalam pidatonya pada 17 Januari 2015 di Kairo, Mesir, seperti diberitakan Asahi Shimbun, 17 Januari 2015. Pidato tersebut mengawali serangkaian kunjungan kenegaraan PM Jepang tersebut ke negara-negara Timur Tengah seperti Mesir, Yordania, Israel, Lebanon, Otorita Palestina, dan Turki.

Pada kunjungannya, Abe menjanjikan dana bantuan dari Pemerintah Jepang untuk negara-negara di Timur Tengah yang sedang menghadapi konflik dengan kelompok ekstrimis ISIL (Islamic State of Iraq and the Levant). Jumlahnya mencapai 200 juta dolar AS, di mana dana ini akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan bantuan non-militer lainnya.(Mina Pollman, www.diplomat.com, 23 Januari 2015). Namun, kunjungan tersebut mendadak dihentikan setelah ISIL menyandera dua warga negara Jepang, Kenji Goto dan Haruna Yukawa. (Associated Press, 22 Januari 2015). ISIL menuntut uang tebusan yang jumlahnya sama dengan total bantuan ekonomi Jepang ke negara-negara di Timur Tengah tersebut.

Krisis ini menempatkan Jepang dalam posisi yang sulit. Pasalnya, Japan Self Defence Forces (JSDF, Pasukan Bela Diri Jepang) tak memiliki otoritas untuk melaksanakan operasi militer di luar negeri. Hingga kini, negara berkekuatan ekonomi ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina (RRC) ini tidak memiliki sebuah tentara de jure. Artinya, secara politis JSDF adalah sebuah tentara yang berwenang untuk mempertahankan Jepang, namun tak diperbolehkan menyerang negara lain.

Setelah kekalahannya dalam Perang Pasifik pada 1945, Jepang diduduki oleh Amerika Serikat. Di bawah pendudukan AS, Tentara Kekaisaran Jepang dibubarkan, para zaibatsu – konglomerasi bisnis besar seperti Mitsubishi, Sumitomo, Mitsui, dan Yasuda – dipecah-belah, serta Konstitusinya ditulis ulang. Artikel 9 dari Konstitusi Jepang pasca-perang menyatakan bahwa Jepang selamanya mengutuk perang sebagai hak sebuah negara yang berdaulat. Berhubung kala itu situasi geopolitik dunia menghadapi konflik Perang Dingin, JSDF didirikan untuk memikul tugas pertahanan Jepang dari ancaman negara-negara rival: Rusia semasa Perang Dingin, dan kini RRC beserta Korea Utara.

Meski demikian, bukan berarti JSDF tidak memiliki kemampuan yang mumpuni untuk berperang. Stockholm International Peace Research Institute mencatat bahwa pada 2012, anggaran belanja militer Jepang yang berjumlah 59.3 milyar Dolar AS menduduki posisi kelima terbesar di dunia setelah AS, RRC, Rusia, dan Inggris. (www.sipri.org) Diberitakan oleh Reuters, pada 2015 ini, anggaran tersebut berjumlah 42 milyar Dolar AS. (www.reuters.com, 13 Januari 2015) Sesuai dengan adagium Latin klasik si vis pacem para bellum – siapa yang menginginkan perdamaian, bersiaplah untuk perang – yang dilantunkan oleh Vegetius, Jepang kontemporer adalah sebuah negara yang pasifis, namun ia juga bersiap untuk perang.

Anggaran militer yang masif itu akan digunakan untuk membeli berbagai peralatan perang canggih, seperti pesawat tempur Lockheed Martin F-35 Joint Strike Fighter, pesawat nir-awak Global Hawk, pesawat angkut berkemampuan terbang vertikal Boeing V-22 Osprey dan kapal selam kelas Soryu. Pada Maret 2013, Jepang juga baru saja meluncurkan kapal perang terbesarnya setelah Perang Dunia II, JS Izumo (DDH-183). (The Economist, 10 Agustus 2013) Mampu membawa 28 helikopter atau pesawat udara, wujudnya seperti sebuah kapal induk. Namun, Izumo dikategorikan sebagai sebuah kapal perusak, lantaran JSDF dilarang memiliki peralatan ofensif seperti senjata nuklir, peluru kendali antar-benua, pesawat pengebom jarak jauh, ataupun kapal induk. Kepemilikan senjata ofensif semacam ini dinilai kontradiktif dengan Artikel 9 dari Konstitusi Jepang.

Perkembangan ini memunculkan kekhawatiran bahwa militerisme akan berkembang lagi di Jepang. Di dalam ranah politik, Jepang telah melihat adanya perkembangan militerisme ataupun politik konservatif, yakni misalnya indikasi perkembangan kelompok politik sayap kanan seperti Nippon Kaigi dan Ganbare Nippon! Zenkoku Kodo Inkai. Bahkan, kelompok yang disebutkan terakhir didirikan oleh Jenderal Toshio Tamogami, purnawirawan Japan Air Self Defence Force (JASDF, Pasukan Udara Bela Diri Jepang).

Orientasi politik Tamogami sempat mengundang kontroversi pada 2008 ketika ia masih menjabat sebagai Kepala Staf JASDF. Dalam sebuah essay berjudul “Was Japan an Aggressor Nation?" yang diterbitkan dalam buku The Shocking Truth About Modern History yang diedit oleh Toshio Motoya, seorang pengusaha real estate, esais, dan simpatisan politik konservatif Jepang. Tamogami menulis bahwa ekspansionisme Jepang pada masa Perang Pasifik adalah akibat ulah Pemimpin Republik Cina Chiang Kai-Shek dan Presiden AS Franklin D. Roosevelt. Ia juga menuntut agar sejarah mengenai ekspansionisme Jepang dan petualangan kolonialnya di Korea dan Manchuria ditulis kembali. Atas hal ini, Tamogami dipecat dari jabatannya. Ini adalah satu dari sekian banyak usaha revisionisme sejarah yang digaungkan oleh para simpatisan dan intelektual Kanan di Jepang. Tercatat bahwa semangat revisionisme ini telah ada di dalam dunia historiografi Jepang kontemporer setidaknya sejak 2001. (Gordon, 2003:332)

Ekspansi militer yang dilakukan Republik Rakyat Cina (RRC), provokasi Korea Utara, serta hubungan diplomatik Jepang yang kerap memanas dengan Korea Selatan tampaknya menjadi legitimasi para kelompok konservatif untuk membawa Jepang menuju sebuah kekuatan militer. Selain itu, berbagai sengketa wilayah – Kepulauan Senkaku dengan RRC dan Taiwan, Kepulauan Dokdo dengan Korea Selatan, serta klaim Jepang terhadap Kepulauan Kuriles yang dianeksasi Rusia setelah PD II – nampak kian memanasi revitalisasi nasionalisme Jepang di abad ke-21 ini. Pertanyaannya, apakah arus nasionalisme akan kembali menjadi ekspansionisme yang militeristik seperti di Jepang pada awal Era Showa?

[normanjoshua]

Dunia Revolusi Francisca

Tulisan ini telah dipublikasikan sebelumnya di Majalah Loka pada 24 November 2014.

“Sebagai seorang ibu, saya harus meninggalkan anak-anak saya yang waktu itu masih kecil. Ini bukan demi saya, tapi untuk keselamatan mereka!” ujar Francisca Casparina Fanggidaej dalam film dokumenter R.I. besutan Andrew Dananjaya yang berkisah mengenai kaum eksil politik pasca Gerakan 30 September 1965. Tahun itu menjadi tahun yang tak pernah berakhir bagi Francisca. Ia harus meninggalkan kehidupannya, pekerjaannya, dan keluarga yang amat dicintainya akibat huru-hara politik pada 1965.

Francisca Casparina Fanggidaej lahir di Noel Mina, Timor, pada 16 Agustus 1925. Ia berasal dari keluarga pribumi yang status sosialnya gelijkgesteld (disamakan) dengan golongan masyarakat Belanda. Ayahnya, Gottlieb Fanggidaej, adalah seorang pegawai Burgerlijke Openbare Werken (Dinas Pekerjaan Umum Hindia Belanda) dengan posisi hoofdopzichter atau kepala pengawas. Kala itu, seorang pegawai kolonial dianggap memiliki kedudukan yang terhormat, lebih-lebih seorang hoofdopzichter.

Status sosial ini membuat Francisca berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan a la Belanda. Di rumahnya, ia hanya diizinkan untuk berbicara menggunakan bahasa Belanda. Francisca sendiri mengecap pendidikan dasar di Europeesche Lagere School (ELS) dan pendidikan lanjut di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO). Ia dibesarkan sebagai seorang “Belanda Hitam” tulen. Tak ada yang menyangka, hal inilah yang kemudian justru membawanya kepada dunia revolusi.

Setelah kedatangan Jepang ke Hindia Belanda pada 1942, terjadi perubahan drastis dalam tatanan masyarakat kolonial. Saat itu, keluarga Fanggidaej tinggal di Surabaya. Meski berstatus setara dengan Belanda, Francisca dan keluarganya lolos dari incaran Kempeitai, polisi rahasia Jepang, karena tampilan fisiknya yang pribumi. Walaupun begitu, Francisca terpaksa keluar dari MULO karena ditutup oleh Jepang. Ia kemudian sibuk membantu ibunya berjualan kue, sabun, dan pasta gigi secara pintu ke pintu. Tatkala sedang berjualan, Francisca berkenalan dengan Dr. Gerrit Siwabessy, seorang pejuang asal Maluku dan tokoh Jong Ambon. (Wawancara penulis dengan Francisca C. Fanggidaej, 2012)

Perkenalannya dengan keluarga Siwabessy ini menjadi pintu masuk Francisca ke dunia politik. Ia kerap hadir dalam diskusi-diskusi politik yang diadakan di rumah keluarga Siwabessy. Di sana, ia juga berkenalan dengan tokoh-tokoh Maluku terkemuka, seperti Sam Malessy, Dr. Latumeten dan Mr. Latuharhary. Sejak saat inilah, Francisca mulai terpikat dengan gelombang besar perjuangan Revolusi yang akan mencapai klimaksnya pada 1945.

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, keadaan kota Surabaya berubah drastis. Kota perdagangan dan industri itu menjadi front bagi para pemuda untuk mengukuhkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik muda melalui cara apapun: merebut fasilitas umum, merobek bendera Merah-Putih-Biru menjadi Merah-Putih, menorehkan coretan dinding yang sarat dengan propaganda, hingga pertempuran bersenjata. Surabaya menjadi episentrum gejolak Revolusi saat itu, lebih-lebih setelah Sekutu kembali hadir di Tanah Air.

Francisca menemukan dirinya terbawa arus Revolusi dalam organisasi Pemuda Indonesia Maluku (PIM). Setelah Proklamasi, PIM kemudian bergabung dalam organisasi Pemuda Republik Indonesia (PRI) pimpinan Roeslan Widjajasastra dan Soemarsono. Sebagai anggota PRI, ia kemudian ikut hadir dalam Kongres Pemuda Indonesia I di Yogyakarta pada 8-10 November 1945. Dalam kongres yang disponsori oleh Menteri Penerangan RI Amir Sjarifuddin ini, PRI dan 7 organisasi pemuda lainnya berfusi menjadi Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo). (Hardjito, 1952:34)  Dalam kongres ini juga terbentuk Badan Kongres Pemuda Indonesia (BKPRI) yang mewadahi semua organisasi pemuda di Republik.

Francisca kemudian aktif dalam Badan Penerangan Pemuda Sosialis Indonesia di DPP Pesindo. Selain itu, ia juga bekerja untuk Radio Gelora Pemuda, stasiun radio milik BKPRI yang kala itu BKPRI dan DPP Pesindo berbasis di Madiun. Bersama dengan Maruto Darusman, Francisca bertanggung jawab untuk siaran Bahasa Belanda dan Inggris milik Radio Gelora Pemuda. Karirnya menanjak setelah mengikuti pendidikan politik dan mulai terlibat dalam rapat-rapat yang diadakan oleh para petinggi Pesindo dan BKPRI.

Pada Juli 1947, Francisca diangkat sebagai delegasi Pesindo ke 1st World Youth and Students Festival yang diadakan oleh World Federation of Democratic Youth (WFDY) dan International Union of Students (IUS) di Praha, Cekoslovakia. (Setiawan, 2006:117) Delegasi BKPRI kala itu terdiri dari Francisca Fanggidaej, Suripno, dan Soegiono. Bermodalkan sehelai kertas merang pengganti paspor dan slogan “Stop the War in Indonesia!”, para pemuda ini aktif mengadvokasikan perlawanan terhadap perang kolonial di Indonesia. Selesai dari Praha, Francisca kemudian melanjutkan perjalanan advokasinya ke Yugoslavia dan Hungaria.

Kiprah diplomasi Francisca terus berlanjut. Ia juga hadir di konferensi WFDY lainnya, The Conference of Youth and Students of Southeast Asia Fighting for Freedom and Independence atau Konferensi Kalkuta. Konferensi yang diadakan di Kalkuta, India pada 17 Februari 1948 ini dihadiri oleh para pemuda dari negara-negara Asia Tenggara yang sedang bergolak, seperti Malaya, Indonesia, dan Vietnam. Delegasi Indonesia pada konferensi ini terdiri dari Francisca Fanggidaej, Otto Rondonuwu, Sjamsu Anwar, dan Supeno. (Brackman, 1963:71)

Konferensi Kalkuta penuh dengan kontroversi. Pasalnya, sejarawan menganggap konferensi ini adalah ajang bagi Uni Soviet dan Cominform-nya untuk menyebarkan garis kebijakan luar negeri barunya – yang dikenal dengan Doktrin Zhdanov – ke negara-negara Asia Tenggara. Pandangan ini muncul karena setelah konferensi tersebut, terjadi pemberontakan Komunis di negara-negara Asia Tenggara, seperti di Malaya dan Indonesia.

Sekembalinya ke Indonesia, ia menemukan dirinya terlibatkan – fait accompli, menurut Francisca – dalam Peristiwa Madiun 1948, di mana Pesindo terlibat sebagai salah satu antagonisnya. Sebagai anggota Pesindo, ia kemudian ditangkap oleh TNI dan dipenjarakan di Gladak, Yogyakarta. Francisca cukup beruntung, ia lolos dari hukuman mati. Kehamilan menyelamatkan nyawanya. Suami Francisca, Sukarno, ikut dieksekusi bersama dengan Amir Sjarifuddin, Maruto Darusman, dan tokoh-tokoh Madiun lainnya. Praktis, setelah Madiun, Pesindo kehilangan kekuatan politiknya. (Wawancara penulis dengan Francisca C. Fanggidaej, 2012)

Pada 1950, Pesindo menggabungkan dirinya ke dalam Partai Komunis Indonesia sebagai onderbouw dengan nama Pemuda Rakyat. Kala itu, Francisca diangkat sebagai Ketua I Pemuda Rakyat, di bawah Ir. Setiadi sebagai Ketua Umum. Francisca menjabat selama empat tahun sebelum akhirnya meninggalkan Pemuda Rakyat. Setelahnya, Francisca aktif di Gerwani, Organisasi Internasional untuk Setiakawan Rakyat Asia Afrika (OISRAA), dan Komite Perdamaian. Ia juga bekerja sebagai wartawan di Kantor Berita Antara dan menjadi pemimpin Indonesian National Press Service (INPS).

Puncak karir Francisca adalah ketika ia diangkat sebagai anggota DPR-GR oleh Presiden Soekarno pada 1957. Di sana, ia duduk di Komisi Luar Negeri DPR-GR sebagai anggota Golongan Karya dari golongan wartawan. Posisi ini kemudian mengharuskannya untuk ikut hadir bersama rombongan Presiden Soekarno ke Aljazair untuk menghadiri persiapan Konferensi Asia-Afrika ke III.

Pada 28 Oktober 1965, ia berangkat ke Chile untuk menghadiri kongres Organisasi Jurnalis Internasional. Sejak saat itu, Francisca tidak pernah bisa pulang ke Indonesia. Pasalnya, pada September 1965 meletus peristiwa G-30-S. Seluruh tokoh dan anggota Partai Komunis serta para simpatisannya ditangkapi dan dibunuh oleh rezim Soeharto.

Francisca kemudian tercatat menghadiri Konferensi Trikontinental di Havana, Kuba pada Januari 1966. Kala itu, paspor Francisca dan delegasi Indonesia lainnya dianggap tak berlaku karena kewarganegaraannya dicabut pemerintah Indonesia. Beruntungnya Fransisca, ia diberikan paspor sementara oleh Fidel Castro, pemimpin Kuba. (Isa, 2013:95) Menggunakan paspor itu, Francisca kemudian berpindah-pindah dari Kuba, RRC, hingga akhirnya ia menetap di Belanda. Pada 2014, Ia menghembuskan nafas terakhirnya tanpa pernah kembali ke tanah air yang amat dicintainya.

Perjalanan Francisca harus berakhir. Namun menurutnya, Revolusi Indonesia belum selesai. Ia memandang bahwa represi rezim Orde Baru tak ada bedanya dengan rezim kolonial Belanda. Sungguh disayang, ia tak pernah dapat melihat akhir dari “revolusi” itu. Francisca tak pernah kembali menjadi warga negara Indonesia. Ia tak pernah merasakan merdeka sesungguhnya. Kemerdekaan baginya tersirat dalam tiga kata : “Merdeka itu pulang!”.

[normanjoshua]

Museum Perang Paman Ho

Tulisan ini telah dipublikasikan sebelumnya di Majalah Loka pada 29 Oktober 2014.

Kala itu hampir tengah hari, pukul 11.00. Matahari terik namun tak terasa menyengat. Setelah melalui perjalanan darat yang melelahkan, akhirnya saya meninggalkan Kamboja. Melintasi pos perbatasan di kota kecil yang bernama Bavet itu menjadi pengalaman tersendiri. Pada kedua sisi jalan, terlihat banyak hotel dan kasino yang terbengkalai. Agaknya pemerintah Kamboja tadinya berniat untuk menjadikan daerah tersebut pusat hiburan bagi turis-turis dari Vietnam, namun gagal.

Setelah melintasi pos perbatasan Kamboja di Bavet, saya tiba di Moc Bai, Vietnam. Suasana amat berbeda spontan terasa. Gedung pos perbatasan Vietnam terlihat lebih megah ketimbang sang tetangga, negeri Kamboja. Meskipun perbedaannya tak sekontras pos perbatasan antara Singapura dan Johor Bahru di Malaysia, namun hal tersebut sangat kentara, minimal dari jumlah tentara yang berjaga.

Perjalanan berlanjut, hingga beberapa jam kemudian saya tiba di kota Paman Ho, Ho Chi Minh City. Awalnya, kota ini dalam imaji di kepala memancarkan gambaran kota sederhana dengan diwarnai oleh arsitektur kolonial peninggalan Prancis. Namun nyatanya, Ho Chi Minh adalah kota modern. Kota ini dipenuhi dengan segala fasilitas layaknya kota metropolitan lainnya: jalan mulus, sistem transportasi bus yang efisien, hingga gedung pencakar langit. Ho Chi Minh sendiri adalah sebuah kota yang besar, terlihat dari pembagian kota yang terdiri hingga 19 distrik. Keberadaan Sungai Saigon seakan membawa ketenangan bagi kota Ho Chi Minh. Hampir seluruh tata ruang kota dibuat dengan baik, kecuali satu: lalu lintas. Kota ini dipenuhi dengan sepeda motor, dengan tingkat kepadatan yang luar biasa.

Di kota sang Paman, museum pertama yang saya kunjungi adalah War Remnants Museum. Dengan semangat, saya menuju museum ini, karena sedari awal menurut saya Vietnam identik dengan perang. Museum ini diapit oleh gedung-gedung pemukiman di lingkungan kelas menengah, persis seperti Museum Adam Malik di kawasan Menteng, Jakarta. Bedanya, gedung ini sangat mudah dikenali dari beragam peralatan perang buatan AS yang terpampang di halaman.

Memasuki halaman museum, kita akan tercengang dengan keberadaanpesawat tempur A-4 Skyhawk dan F-5 Tiger, tank M48 Patton, artileri dari berbagai kaliber, dan helicopter CH-47 Chinook serta UH-1 Huey. Semuanya adalah peralatan perang buatan AS, ini seakan menjadi monumen bagi kekalahan AS di Vietnam. Bagi saya, kesempatan melihat ikon-ikon Perang Dingin tersebut rasanya seperti kembali menjadi anak-anak yang sangat gembira masuk ke Disneyland. Nyatanya anak-anak pun menyukai obyek pameran yang berada di luar ruangan museum. Mereka sangat bersemangat untuk memandang, menyentuh dan berfoto dengan instrumen perang tersebut.

Suasana ceria ini berbalik 180 derajat ketika memasuki gedung museum yang terkesan monolithic. Gedung museum ini tadinya digunakan oleh Pusat Informasi Amerika Serikat (United States Information Service, USIS). Namun, setelah Saigon jatuh ke tangan pasukan Ho Chi Minh pada 30 April 1975, gedung tersebut digunakan sebagai museum.

Di dalam, kita disambut dengan foto-foto korban Agent Orange, senyawa kimia yang digunakan AS untuk menggundulkan hutan yang kala itu kerap dijadikan basis Vietcong untuk bergerilya. Selain itu, pengunjung juga disuguhi poster-poster dukungan dari negara Blok Timur terhadap Vietnam. Jelas, bahwa museum ini bukan tempat untuk anak-anak. Pengetahuan dasar mengenai Perang Dingin seakan menjadi wajib bagi para pengunjung museum.

Ketiga lantai museum tersebut dipenuhi koleksi artefak dan foto-foto yang menempatkan pemerintah AS sebagai penjahat perang. Misalnya, dari kasus penembakan mahasiswa di Kent State University, foto Norman Morrison yang membakar dirinya dalam aksi protes di depan gedung Pentagon, hingga potret para pemuda yang menolak dimobilisasi ke Vietnam. Bagi AS, tokoh-tokoh ini adalah kriminal. Namun di museum ini, mereka menjadi pahlawan bagi Vietnam.

Museum ini memberi kesan yang mendalam atas ironi yang dipaparkannya. Di lantai 2 yang dipenuhi dengan foto korban pemboman AS dalam Operasi Rolling Thunder dan Operasi Linebacker, pameran ini diawali dengan kutipan dari Declaration of Independence AS. Ada pula sebingkai medali milik William Brown, purnawirawan Angkatan Darat AS yang sempat bertugas di Vietnam, mulai dari medali operasi hingga Purple Heart yang terkenal itu. Namun di bingkai tersebut, terpampang tulisan : “To the people of a united Vietnam. I was wrong, I am sorry”.

Di museum ini, nuansa permusuhan ala Perang Dingin memang kental. Hingga kini, pertentangan terhadap narasi yang diajukan oleh War Remnants Museum masih eksis, misalnya dari turis AS yang menganggap bahwa museum tersebut adalah instrumen propaganda pemerintah Vietnam. Museum ini seakan menjadi antitesis bagi museum-museum Perang Vietnam di AS seperti Vietnam Veterans Memorial dan Corporal Larry E. Smedley National Vietnam War Museum. Terlepas dari dialektika naratifnya, kemanusiaan jelas mendapat tempat di museum ini.

Kekerasan yang mewarnai proxy wars di era Perang Dingin ini membuat saya berpikir, apakah pertumpahan darah ini pantas – bagi mereka yang menyebut dirinya makhluk beradab – hanya untuk membela ideologi semata? Imaji pembantaian yang terekam di Museum Tuol Sleng Kamboja dan kisah pembantaian pasca-Gerakan 30 September 1965 kembali menggeliat di benak.

Museum War Remnants menjadi ruang publik untuk berpikir dan berefleksi bagi bangsa Vietnam dan dunia. Bahkan, pengunjung diberikan fasilitas untuk menyalurkan pandangannya melalui sebuah buku tamu yang dapat ditulis dan dibaca oleh siapa saja. Sayangnya, kita di Indonesia belum memiliki museum semacam ini yang didedikasikan untuk pembantaian pasca Gerakan 30 September 1965. Berbeda dengan Kamboja dan Vietnam, kita lebih memilih untuk mengubur masa lalu, entah sampai kapan.

[normanjoshua]

USS Houston dan Jejak Amerika di Laut Jawa

Tulisan ini telah dipublikasikan sebelumnya di Majalah Loka pada 21 Agustus 2014.

Senin, 18 Agustus 2014 lalu, para penyelam dari Angkatan Laut Amerika Serikat dan TNI Angkatan Laut mengkonfirmasi bahwa salah satu dari dua shipwreck (kapal karam) yang berada di Laut Jawa – tepatnya di Teluk Banten – adalah bangkai kapal penjelajah milik Angkatan Laut AS, USS Houston. (www.abcnews.go.com) Padahal, bangkai kapal era Perang Dunia II ini telah lama berada di sana dan menjadi situs penyelaman favorit bagi para pegiat olahraga diving. Namun, tak banyak yang mengetahui kisah sang “Hantu Pantai Jawa” tersebut.

USS Houston memiliki pennant number CA-30, merupakan kapal penjelajah berat milik Angkatan Laut AS dari kelas Northampton. Kapal tempur produksi Newport News Shipbuilding and Drydock Company ini memasuki jajaran Angkatan Laut AS pada 17 Juni 1930. Sebagai sebuah kapal penjelajah berat, ia diawaki oleh 1100 personil. Senjata andalan Houston: meriam utama kaliber 8 inci berjumlah sembilan buah yang terbagi di tiga kubah utama. Selain itu, ia juga dilengkapi pula oleh 24 buah meriam Bofors kaliber 40mm dan 28 buah meriam Oerlikon kaliber 20mm, gunanya untuk menangkis serangan udara. (Silverstone, 1965:34) Kala itu, sistem pertahanan semacam ini dapat dikatakan canggih.

Pada 1940, Houston ditugaskan ke Samudera Pasifik untuk memperkuat armada laut Amerika Serikar, Asiatic Fleet, di Manila, Filipina. Laksamana Thomas C. Hart, komandan Asiatic Fleet, kemudian memilih untuk berkedudukan di USS Houston. Pasalnya, Houston merupakan kapal perang terberat di Asiatic Fleet. Armada itu memang hanya terdiri dari penjelajah ringan USS Marblehead dan 13 kapal perusak kelas Clemson yang sudah tua.

Setelah Jepang menyerang Pearl Harbor dalam serangan mendadaknya yang tersohor pada 8 Desember 1941, Armada Pasifik AS kehilangan hampir seluruh kapal perangnya. Beruntung bagi USS Houston, ia luput dari serangan itu. Dua hari berselang, pada 10 Desember 1941, Jepang juga menyerang kapal tempur HMS Prince of Wales dan HMS Repulse milik Inggris, yang menjadi harapan terakhir bagi Sekutu, karam akibat serangan udara Jepang di lepas pantai Malaya. (Keegan, 2005:256)

Rentetan peristiwa ini menjadi pukulan besar bagi kekuatan laut Sekutu. Jepang segera mendaratkan satuan-satuan tentaranya di berbagai wilayah Sekutu seperti di Wake Island dan Guam (8 & 10 Desember 1941), Filipina (10 Desember 1941), Hong Kong (8 Desember 1941), Malaya (8 Desember 1941), serta Sarawak (1 Januari 1942). Rangkaian ofensif Jepang ini kemudian beralih ke Hindia Belanda, wilayah kaya sumber daya alam yang sejak awal menjadi tujuan utama serangan Jepang.

Sekutu tak tinggal diam. Pada 15 Januari 1942, dibentuk sebuah komando gabungan Sekutu yang bertajuk ABDACOM (American, British, Dutch, Australian Command), dibentuk di Bandung. (Keegan, 2005:262) Elemen laut dari ABDACOM awalnya dipimpin oleh Laksamana Hart, namun ia kemudian digantikan oleh Laksamana Conrad E. Helfrich dari Angkatan Laut Belanda. USS Houston bersama seluruh Armada Asiatik AS kemudian ditugaskan di dalam ABDACOM.

USS Houston dan USS Marblehead menjadi bagian dari satuan tugas ABDACOM yang dipimpin oleh Schout-bij-Nacht (Laksamana Muda) Karel Doorman. Pada 4 Februari 1942, Satuan ini berangkat dari Surabaya untuk mencegat armada pendaratan Jepang yang bergerak menuju Makassar, namun gagal, karena disergap oleh pesawat tempur Jepang di lepas pantai pulau Madura. Hasilnya, USS Houston mengalami kerusakan ringan dan USS Marblehead rusak parah dan harus mundur ke Cilacap untuk diperbaiki. (Nimitz dan Potter, 1960:204)

Tak menyerah, satuan tugas Doorman berlayar kembali untuk mencegat armada pendaratan Jepang pada 27 Februari 1942. Kala itu, armada Doorman terdiri dari 2 kapal penjelajah berat: USS Houston dan HMS Exeter; 3 kapal penjelajah ringan: HrMs. De Ruyter, HrMs. Java, dan HMAS Perth; serta 9 kapal perusak dari berbagai jenis. Sebaliknya, armada Jepang di bawah komando Laksamana Muda Takeo Takagi terdiri dari penjelajah berat Nachi dan Haguro, penjelajah ringan Naka dan Jintsu yang dikawal oleh 14 kapal perusak.

Di atas kertas, kedua armada ini terlihat seimbang. Namun, ada beberapa faktor yang menguntungkan Jepang. Misalnya saja, kondisi persenjataan Houston yang rusak karena dibom oleh Jepang pada pertempuran sebelumnya, moril pelaut Sekutu yang terpuruk, hingga keunggulan torpedo “Long Lance” milik Jepang yang terkenal mematikan. (Morison, 1984:23-25)

Pukul 16.00 sore harinya, kedua armada ini bertemu dan mulai bertukar salvo. Pertempuran Laut Jawa telah dimulai. HMS Exeter menjadi korban pertama dari pertempuran yang dikenal sebagai pertempuran laut terbesar setelah Jutland pada Perang Dunia I. Sebagai korban pertama, sebuah kapal perusak Belanda Kortenaer terkena torpedo dan tenggelam. Pada pukul 21.11, Doorman berinisatif untuk menyerang kembali meskipun ia telah kehilangan 1 kapal perusaknya, dengan 5 kapal perusak lainnya harus kembali ke Surabaya lantaran kehabisan amunisi dan bahan bakar. (Nimitz dan Potter, 1960:207)

Pada pukul 23.00, kedua armada kembali saling menembaki. 20 menit kemudian, HrMs De Ruyter dan HrMs Java terkena torpedo Jepang, dan karam. Laksamana Muda Karel Doorman ikut tenggelam bersama kapalnya. Sebelum gugur, ia sempat memerintahkan sisa satuan tugasnya (USS Houston dan HMAS Perth) untuk mundur ke Tanjung Priok. Pertempuran Laut Jawa kemudian berakhir dengan kekalahan telak Sekutu.

Keesokan harinya, USS Houston dan HMAS Perth yang berhasil mundur ke Tanjung Priok kemudian diperintahkan untuk bergerak ke arah Cilacap, dikawal oleh perusak Belanda Evertsen. Namun, di jalan mereka bertemu dengan armada Jepang yang akan melancarkan pendaratan di Teluk Banten. Ketiga kapal ini kemudian karam setelah ditembaki kapal-kapal Jepang. (Nimitz dan Potter, 1960:207)

Tenggelamnya Houston dan Perth menandai akhir dari dominasi Sekutu di Hindia Belanda, tak hanya di lautan, namun juga di daratan. Jelas bahwa tanpa pertahanan di laut, kejatuhan Hindia Belanda hanya tinggal menunggu waktu. Sekutu akhirnya menyerah kepada Jepang pada 12 Maret 1942.

Kini, sisa-sisa kemegahan armada laut Sekutu di perairan Indonesia hanya tertinggal di dasar laut. Penemuan kembali kapal USS Houston seakan menjadi angin segar bagi upaya pelestarian memori Perang Dunia II yang memilukan. Tak hanya sebagai bagian merawat masa lalu, USS Houston dapat dijadikan tempat wisata sejarah yang mampu menarik perhatian wisatawan asing maupun domestik.

[normanjoshua]

Terpikat Revolusi: Charles Tambu Melawan Kolonialisme

Tulisan ini telah dipublikasikan sebelumnya di Majalah Loka pada 16 Agustus 2014.

Lake Success, New York, 14 Agustus 1947. Dewan Keamanan PBB mengadakan sidangnya di sebuah gedung bekas pabrik giroskop.  Rapat tersebut spesial bagi Indonesia. Kala itu perwakilan republik muda untuk pertama kalinya mendapat tempat di sidang Dewan Keamanan PBB.

Delegasi Indonesia terdiri dari sosok-sosok yang tak asing: Sutan Sjahrir, H. Agus Salim, Soedjatmoko, hingga Soemitro Djojohadikusumo. Namun nyatanya, ada seorang lelaki berbadan tegap duduk di antara delegasi Indonesia. Sekilas, sosoknya lebih mirip dengan wakil India, Pillai Sen, yang duduk di sebelah Sjahrir. Siapa sangka, ia adalah Charles Tambu, seorang wartawan berkebangsaan Ceylon (Sri Lanka). Ia terpikat arus Revolusi Indonesia.

Charles Tambu adalah seorang Tamil – Ia lahir di Sri Lanka – yang berprofesi sebagai wartawan. Nama Charles Tambu pertama kali muncul dalam catatan sejarah kala ia bekerja di Singapura sebagai wartawan surat kabar milik Inggris pada dekade 1930-an. (Sanders, 1969: 25) Seperti yang kita ketahui, baik Ceylon (Sri Lanka) ataupun Singapura adalah koloni Inggris di Timur Jauh. Ada kemungkinan bahwa Tambu pindah ke Singapura untuk mencari penghasilan yang lebih baik, atau memang ia dimutasi oleh pemerintah kolonial Inggris.

Sayangnya, tak banyak yang dapat diketahui mengenai kisahnya sebelum periode itu. Tak lama setelah Perang Dunia II pecah di Front Pasifik, Singapura jatuh ke tangan Jepang pada 15 Februari 1942. Di bawah pendudukan Jepang, para pegawai kolonial Inggris dan elemen masyarakat yang dianggap pro-Inggris ditahan oleh Kempeitai, Polisi Rahasia Jepang. Charles Tambu merupakan salah satunya.

Entah karena keberuntungan atau latar belakang Tamil-nya yang dianggap Jepang sebagai sesama subyek kolonialisme Inggris, ia tak lama diinternir di Singapura. Pada 1942, Tambu kemudian dikirim ke Jakarta yang kala itu telah diduduki Jepang. Berbekal kemampuan bahasa Inggrisnya, Charles Tambu kemudian bekerja di fasilitas radio milik Gunseikanbu (Pemerintah Pusat Militer Jepang) di Billitonstraat, kini Jl. Bilton, Jakarta Pusat. Di sana, ia bertugas untuk memantau dan mengikhtisarkan siaran radio Sekutu untuk kepentingan militer Jepang. (Hill, 2010: 23)

Di sana, Tambu bertemu dengan Mochtar Lubis, seorang jurnalis yang kemudian mendirikan harian Indonesia Raya. Melalui Lubis, ia mulai mengenal sosok Sjahrir dan tokoh-tokoh perjuangan lainnya. Dari fasilitas militer Jepang itulah seorang Charles Tambu memulai persinggungannya dengan revolusi di Indonesia.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, Charles Tambu aktif berperan dalam proses perjuangan Republik dalam bidang diplomasi. Setelah Belanda melancarkan Agresi pertamanya, dengan nama Operatie Product pada Juli 1947, Charles Tambu menjadi anggota delegasi Indonesia di Dewan Keamanan PBB. Bersama dengan Sutan Sjahrir, H. Agus Salim, Soedjatmoko, dan Sumitro Djojohadikusumo, ia tercatat menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB 14 Agustus 1947. (Deplu, 2004: 254) Kala itu, Tambu kerap membantu Sjahrir dalam menyusun pidato-pidatonya yang berbahasa Inggris.

Pada masa Revolusi Kemerdekaan, Charles Tambu lebih banyak menghabiskan waktunya di luar negeri. Bersama dengan Soedjatmoko dan Soedarpo Sastrosatomo, ia kemudian mengurus kantor informasi Indonesia di New York yang bekerja di bawah supervisi L.N. Palar, Duta Besar Indonesia untuk PBB yang pertama. (Gardner, 1997: 52) Kantor informasi ini akan berperan besar dalam membentuk hubungan Republik Indonesia dan PBB di tahun-tahun berikutnya.

Setelah pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda, Charles Tambu kemudian menjadi Konsul Jenderal Republik Indonesia di Manila, Filipina. (Anwar, 2006: 6) Di sana, ia berkenalan dengan organisasi freemasonry, hingga diangkat sebagai Master Mason di Loji High Twelve No. 12 di Filipina. Tambu dilantik sebagai Master Mason di Plaridel Masonic Temple, Manila pada 11 November 1950. (Grand Lodge Bulletin, Vol. 53: 569)

Pada 1953, Charles Tambu kembali ke Indonesia. Kali ini ia ditampuk sebagai pemimpin redaksi Times of Indonesia, surat kabar berbahasa Inggris pertama di Republik Indonesia. Times of Indonesia sendiri berdiri pada 1952 atas prakarsa Mochtar Lubis, yang kala itu juga menjabat sebagai pemimpin redaksi harian Indonesia Raya.

Pasca krisis PRRI/Permesta pada 1958, terjadi sebuah pergeseran politik di dalam pemerintahan RI. Puncaknya adalah pencanangan Demokrasi Terpimpin oleh Presiden Soekarno melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Akibatnya, Harian Indonesia Raya milik Mochtar Lubis dibredel oleh pemerintah pada Oktober 1958. Selain itu, Partai Sosialis Indonesia pimpinan Sjahrir juga dibubarkan pada Agustus 1960. Dua bulan kemudian, surat kabar The Times of Indonesia juga dicabut izin terbitnya.

Setelah pembredelan Times of Indonesia, Charles Tambu seakan menghilang dari catatan sejarah. Sama seperti kolega-koleganya yang sepaham dengan Sjahrir, ia terhempas dari panggung revolusi Indonesia. Ia menjadi sebagian dari – mengutip kata-kata Charles Tambu sendiri – “generasi yang hilang”. (Mrazek, 1994: 460) Hanyut oleh arus sejarah.

Revolusi Indonesia nyatanya bukan hanya milik Soekarno dan Hatta. Bukan pula milik bangsa Indonesia sendiri. Revolusi Indonesia memikat tokoh yang bahkan bukan bangsa Indonesia, untuk hanyut dalam gelora perjuangan. Charles Tambu, dan pejuang asing lainnya, berjuang dengan tujuan yang sama: menghapuskan kolonialisme di muka bumi.

[normanjoshua]

Ekonom Nazi di Republik: Hjalmar Schacht dan Perannya di Indonesia

Tulisan ini telah dipublikasikan sebelumnya di Majalah Loka pada 14 Juli 2014.

Jakarta, 3 Agustus 1951. Sebuah pesawat maskapai Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) mendarat di Lapangan Terbang Tjililitan, kini Bandara Halim Perdanakusuma. Tak lama berselang, seorang pria paruh baya berpakaian rapih turun dari pesawat bersama sang istri. Sekilas, tak ada hal yang istimewa, namun siapa sangka, tak banyak yang menyadari bahwa ia adalah seorang mantan tokoh Nazi bernama Hjalmar Schacht. (Spokane Daily Chronicle, 3 Agustus 1951)

Hjalmar Schacht adalah seorang ekonom Jerman yang terkenal yang juga berasal dari Partai Nazi. Sebagai warga negara Jerman berketurunan Denmark, ia sempat menjabat sebagai kepala Bank Sentral Jerman, Reichsbank, setelah Perang Dunia I. Kala itu, Schacht dianggap berhasil menahan laju inflasi yang melanda Jerman setelah PD I. Bahkan beberapa ahli mengatakan kebijakan fiskal dan moneter pada era tersebut justru menginspirasi Presiden AS, Franklin Delano Roosevelt untuk membuat program New Deal-nya yang tersohor. (Sutton, 1976:120)

Pada 1930, Schacht dan Montagu Norman, kala itu Gubernur Bank Sentral Inggris, berperan dalam mendirikan Bank of International Settlements di Basel, Swiss. (Lebor, 2003: 3) Bank ini kemudian akan berperan besar sebagai “bank sentral” bagi bank-bank sentral di seluruh dunia, seperti Bank of England, Reichsbank, dan Federal Reserve System.

Saat Partai Nazi berkuasa pada 1933, Schacht menjadi anggota kelompok industrialis Jerman yang mendukung pengangkatan Hitler sebagai Kanselir Jerman bersama dengan tokoh-tokoh konglomerasi lainnya seperti I.G.Farben, Krupp, dan Vereneigte Stahlwerke. Pada Agustus 1934, Hjalmar Schacht kemudian dipercaya untuk duduk di kursi Menteri Perekonomian Jerman. Selang setahun setelah itu, Schacht diangkat sebagai anggota kehormatan Partai Nazi dengan ordo Golden Swastika. (Wistrich, 1995:219-220)

Meski prestasinya sebagai Menteri Keuangan Jerman amat gemilang, namun hal ini tak menutup jalan baginya untuk berkonflik dengan rezim Nazi. Pada 1943, ia dicopot dari posisinya sebagai Menteri Keuangan karena kebijakannya bertentangan dengan Hermann Goering, Kepala Staf Luftwaffe (AU Jerman). Schacht kemudian dianggap terlibat usaha pembunuhan Hitler yang dimotori oleh Letnan Kolonel Claus von Stauffenberg pada 20 Juli 1944. Ia lantas ditangkap, lalu dijebloskan ke kamp konsentrasi Dachau hingga akhir perang. (Clavert, 2006)

Pada 7 Mei 1945, Nazi Jerman menyerah kepada Sekutu. Tak lama setelahnya, banyak perwira-perwira ataupun pejabat Nazi yang dipenjara, namun tidak sedikit pula yang berhasil kabur ke luar negeri. Schacht sebenarnya sempat diadili di Nuremberg, namun dibebaskan karena koneksi dan peranannya di kelompok perlawanan Jerman. (Taylor, 1992: 564-565) Pasca perang, Schacht kemudian mendirikan bank bertajuk Deutsche Aussenhandelsbank Schacht & Co di Jerman. Pada dekade 50-an, Schacht kemudian bekerja sebagai penasihat dalam bidang ekonomi bagi negara-negara dunia ketiga seperti Iran, Syria, Mesir, dan Indonesia. (Schacht, 1955:14)

Pada 1951, tepatnya di masa Kabinet Sukiman, Republik Indonesia yang masih muda itu sempat meminta bantuan kepada Hjalmar Schacht untuk menjadi penasihat ekonomi. Kala itu, Menteri Perdagangan dan Industri RI, Sumitro Djojohadikusumo – seorang ekonom lulusan Belanda dan anggota Partai Sosialis Indonesia – meminta bantuan Hjalmar Schacht untuk datang ke Indonesia sebagai staf ahli bagi Kementerian Keuangan RI. (Ransom, 1975:93-116) Menteri Ekonomi RI kala itu adalah Jusuf Wibisono. Sama seperti Sumitro, ia adalah seorang ekonom lulusan Amerika Serikat.

Setibanya di Indonesia, Schacht kemudian segera menuliskan sebuah laporan yang berjudul “The Report on Indonesia”. Laporan yang terdiri dari 15.000 kata ini pada menekankan bahwa Indonesia membutuhkan bantuan sebanyak-banyaknya dari dunia internasional, serta membuka dirinya kepada investasi asing. (Webster, 2011:249-272) Patut dicatat pula, bahwa laporan tersebut menyebutkan bahwa Amerika Serikat dan Belanda, melalui PBB memegang tanggung jawab penuh atas situasi politik dan ekonomi Indonesia kala itu. (Townsville Daily Bulletin, 10 Desember 1951)

Sebagian besar dari saran yang diajukan oleh Schacht ini tidak diberlakukan oleh Sumitro. Meskipun demikian, diketahui nyatanya bahwa pada masa Kabinet Sukiman, Indonesia meninggalkan kebijakan multiple exchange rate system yang kala itu menghambat pertumbuhan ekonomi atas saran dari Schacht. (Blassburner, 2007:86) Selain itu, Schacht juga sempat berperan dalam pengadilan di Hamburg mengenai kasus ekspor tembakau dari perkebunan-perkebunan milik Belanda yang telah dinasionalisasi pada 1959. Saat itu, Schacht bersaksi di pihak Indonesia. (Lindblad, 2011:16)

Kini, nama Hjalmar Schacht hampir tak lagi pernah terdengar di dalam buku sejarah Indonesia. Entah karena saran yang diajukannya tidak dilaksanakan oleh Pemerintah RI kala itu, atau statusnya sebagai bekas petinggi Nazi Jerman. Namun, satu hal yang pasti, seorang ekonom Nazi pernah memiliki andil di dalam pembangunan ekonomi Republik ini.

[normanjoshua]

Jalan Keluar Kekerasan

Tulisan ini telah dipublikasikan sebelumnya di Majalah Loka pada 23 Mei 2014.

“Selamat tinggal pemerintahan lama, dan selamat datang pemerintahan baru!” ujar eks-Ketua PP Muhammadiyah Amien Rais dan cendekiawan Nurcholish Madjid. Ucapan tersebut terbersit dari mulut Rais dan Madjid pada dini hari 21 Mei 1998. Selang beberapa jam setelahnya, Presiden Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian, berakhirlah rezim pemerintahan Orde Baru yang telah memerintah selama 32 tahun.

Kejatuhan Soeharto dari kursi kepresidenan diwarnai oleh dinamika yang sangat panjang. Krisis ekonomi, kisruh politik, dan kerusuhan yang menandai periode yang dikenal sebagai masa Reformasi ini dapat dikatakan masih segar dalam ingatan publik. Masyarakat Indonesia, baik generasi yang pro ataupun kontra dengan Orde Baru, tak dapat memungkiri lagi bahwa rentetan peristiwa yang terjadi pada tahun 1998 – di mana Indonesia kemudian jatuh ke dalam krisis multidimensional – menjadi penyebab kejatuhan Soeharto.

Kala itu, kekacauan yang terjadi di Indonesia dimulai dari krisis finansial yang merebak di Asia Tenggara sejak Juli 1997. Resesi ekonomi yang diawali dengan kejatuhan nilai tukar mata uang Baht Thailand, tak membutuhkan waktu lama untuk memengaruhi Indonesia. Pasalnya, nilai tukar Rupiah ikut terkena imbas dari krisis tersebut. Kondisi ini diperparah dengan tingkat hutang swasta yang tinggi, di mana sebagian besar dari perusahaan-perusahaan tersebut berhutang dalam Dolar AS. Ujungnya, kondisi yang bertajuk “Krismon” (krisis moneter) itu membuat masyarakat Indonesia kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia menjadi pemicu bagi krisis politik yang telah terjadi di Indonesia secara menahun. Protes masyarakat terhadap pemerintahan represif Orde Baru yang bersifat otoriter sebetulnya telah ada sejak dekade 70-an yang dikenal dengan peristiwa Malari. Namun, 1998 menjadi tahun perubahan. Saat itu, kesabaran masyarakat mencapai puncaknya, dan meledak.

‘Meledak’ merupakan kata yang dapat dikatakan cukup tepat untuk mendeskripsikan kekacauan yang terjadi pada Mei 1998. Meskipun sejak awal 1998 telah ada banyak demonstrasi dan protes yang dilakukan oleh anggota masyarakat – khususnya para mahasiswa dan pemuda – terhadap presiden, namun pada bulan Mei, kekacauan meluas. Diawali dengan penembakan empat mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei, terjadi kerusuhan besar di Jakarta yang berlangsung hingga 14 Mei 1998.

Di sela-sela kerusuhan, marak terjadi penjarahan dan pembakaran pusat perbelanjaan, toko-toko, hingga rumah milik etnis Cina. Misalnya, saat itu terjadi penjarahan dan pembakaran sebuah pusat perbelanjaan di wilayah Klender, Jakarta. Kala itu banyak penjarah yang terbakar hidup-hidup di dalam gedung itu. Sementara di wilayah perumahan elit Pantai Indah Kapuk, lebih dari 400 rumah dijarah dan 64 rumah dibakar oleh massa. Kerusuhan juga terjadi di daerah lain di Indonesia, seperti Medan dan Surakarta. Amuk massa yang terjadi kala itu turut diwarnai dengan kebencian terhadap etnis Cina. Pasalnya, mereka kerap mendapat sentimen masyarakat sebagai kelas menengah yang ‘diuntungkan’ oleh pemerintahan Orde Baru.

Presiden Soeharto yang saat itu sedang berada di Kairo untuk Konferensi G-15, awalnya tak bergeming. Namun, setelah kroni-kroninya – baik sipil maupun militer – menyarankan dirinya untuk turun dari kursi presiden, baru ia mau turun takhta. Menurut sejarawan R.E. Elson, faktor utama yang mendorong Soeharto untuk turun dari kursi kepresidenan saat itu bukanlah kerusuhan itu sendiri, namun dorongan dari kroni-kroninya lah yang memegang peranan penting. Tetapi, kelompok elit ini tentunya tidak akan tergerak apabila tak ada amuk massa itu sendiri. Mereka menyadari apabila hal ini dibiarkan terus menerus terjadi, kerugian yang akan diemban oleh bangsa Indonesia bisa menjadi terlalu mahal.

Amuk massa memang telah menjadi sinonim dengan gerakan perlawanan di Asia Tenggara. Bahkan istilah ini telah diserap oleh bahasa Inggris sebagai “Amok” yang berarti keadaan yang kacau dan merusak. Sepanjang sejarah Indonesia, kita dapat melihat banyak sekali contoh-contoh kekerasan semacam ini, mulai dari tindak-tanduk Revolusi Sosial pada masa awal kemerdekaan Indonesia, pembunuhan massal yang terjadi setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965, protes-protes yang meluas menjadi kerusuhan pada masa Orde Baru, seperti peristiwa Malari (15 Januari 1974), hingga era pasca-Orde Baru, seperti kerusuhan antar-etnis di Sampit, Kalimantan. Tak hanya itu, di dalam kehidupan sehari-hari pun kita sering melihat adanya pencuri yang dipukuli oleh massa, bus kota yang dibakar setelah menabrak pejalan kaki, ataupun sekedar konflik antar sekolah yang dikenal sebagai tawuran. Kekerasan selalu menjadi pilihan masyarakat untuk melakukan suatu protes ataupun perlawanan.

Sejarawan Kees van Dijk menyebutkan bahwa pola kekerasan ini dapat muncul di masyarakat Indonesia kontemporer disebabkan oleh berbagai faktor. Dijk menyatakan bahwa :

“Memusatkan perhatian kepada teori konspirasi dan pencarian ‘provokator’ dapat mengalihkan kita dari faktor-faktor yang sebetulnya dapat ditemukan dalam sejarah yang berkontribusi terhadap tingginya jumlah kekerasan di Indonesia : rasa solidaritas kelompok yang tinggi, pembagian masyarakat kepada kelompok-kelompok yang bertentangan, figur pemuda, pengawasan negara yang lemah, dan munculnya kelompok-kelompok pengamanan swasta. Seluruh faktor ini berkontribusi dan saling memperkuat satu sama lain.”

Patut dicatat bahwa faktor-faktor yang saling mendukung ini telah ada di tengah masyarakat selama kurun waktu yang lama, sehingga faktor tersebut menjadi sistematis dan lumrah ditemukan di tengah masyarakat sekarang ini. Namun, kasus yang kerap terjadi adalah kekerasan tersebut lebih banyak membawa rugi daripada untung. Kini, kita dapat merefleksi dan menimbang, perlukah kekerasan sebagai sebuah jalan keluar?

[normanjoshua]

Cerita Panjang Lapangan Banteng

Tulisan singkat ini telah dipublikasikan sebelumnya di Majalah Loka pada 5 Mei 2014.

Minggu pagi, kawasan Lapangan Banteng. Matahari belum begitu tinggi ketika sekumpulan orang terlihat berlari kecil atau sekadar bercengkrama bersama keluarga. Di tengah lapangan, berdiri Monumen Pembebasan Irian Barat, kanan-kirinya berdiri gedung-gedung pemerintahan. Kawasan ini selalu ramai dilewati orang. Namun masih sedikit yang menyadari Lapangan Banteng punya cerita panjang.

Kisah Lapangan Banteng dimulai pada abad ke-17, saat seorang pegawai VOC bernama Anthony Paviljoen membeli wilayah tersebut. Kala itu, wilayah ini masih berupa hutan dan rawa. Setelah dibeli, tanah Anthony kemudian dikenal sebagai Paviljoenveld atau Lapangan Paviljoen, salah satu dari sekian banyak tanah partikelir di sekeliling Batavia. Dalam perkembangannya, kawasan ini kerap digunakan oleh para elite Batavia untuk berburu satwa seperti banteng dan harimau.

Setelah sekian kali berpindah tangan, Lapangan Paviljoen menjadi milik Gubernur Jenderal P.G. van Overstraten yang membelinya pada 1797 dari van der Parra, mantan Gubernur Jenderal VOC. Kemudian pada 1811, di kala Eropa sedang diguncang oleh Perang Napoleon, Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels memutuskan untuk menggeser pusat pemerintahan dari Batavia ke Weltevreden. Pasalnya, Batavia kala itu sudah terlalu padat, sehingga kerap dilanda wabah penyakit seperti kolera dan malaria.

Gubernur Jenderal Daendels juga memutuskan untuk membangun sebuah istana pemerintahan di Weltevreden, tepatnya di sebelah timur Paviljoenveld. Pembangunannya dimulai 1809, namun baru selesai 20 tahun kemudian karena keadaan ekonomi negara yang tak mendukung. Kini, istana tersebut menjadi kantor pusat Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Di kawasan tersebut juga dibangun gedung Concordia, loji Freemason, dan gedung Kejaksaan Agung Hindia Belanda.

Seusai peperangan di Eropa, nama Paviljoenveld diubah menjadi Waterlooplein (Lapangan Waterloo), sebagai peringatan kemenangan Belanda atas Perancis di bawah kepemimpinan Napoleon Bonaparte dalam pertempuran besar di Waterloo. Untuk memperingatinya, pada 1828 didirikan sebuah monumen patung singa (de Nederlandse Leeuw) persis seperti di Waterloo, Belgia. Sejak saat itu, masyarakat sekitar mengenalnya sebagai Lapangan Singa.

Kedatangan Jepang pada 1942 membuat monumen singa di Waterlooplein dihancurkan. Hal ini tak mengherankan, karena singa merupakan lambang Kerajaan Belanda serta menjadi simbol kejayaan imperialisme Belanda di masa lampau.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Presiden Soekarno mengganti nama Waterlooplein menjadi Lapangan Banteng. “Bangsa Indonesia adalah bangsa banteng, bangsa yang pemberani” ujar Soekarno dalam salah satu pidatonya. Personifikasi nasional ini dipatrikan oleh Soekarno karena Waterlooplein adalah simbol kolonialisme yang harus dihapuskan.

Perubahan nama menjadi Lapangan Banteng ternyata tak memuaskan Presiden Soekarno. Ia kemudian memerintahkan Henk Ngantung, seorang seniman kepercayaan Soekarno, untuk merancang sebuah monumen baru yang akan didirikan di tengah Lapangan Banteng. Pada 1963, Presiden Soekarno meresmikan Monumen Pembebasan Irian Barat untuk memperingati kembalinya Irian Barat ke pangkuan Republik. Monumen ini berdiri persis di bekas tugu singa Belanda. Sementara sekitarnya, digunakan sebagai taman kota.

Selama masa Orde Baru, tepatnya pada 1968, Lapangan Banteng sempat menjelma sebagai sebuah terminal bus antarkota, namun tak bertahan lama. Seiring dengan meningkatnya kepadatan penduduk dan berkurangnya taman-taman kota, Lapangan Banteng akhirnya dialihfungsikan kembali sebagai taman kota pada 1985.

Lapangan Banteng kini kembali menjadi fasilitas kota dengan fungsi estetisnya, menghijaukan gersangnya panorama Ibukota. Ternyata, Lapangan Banteng bukan sekadar landmark kota semata, namun juga menjadi simbol perjuangan melawan lupa.

[normanjoshua]

Kisah Pelik Museum Adam Malik

Tulisan singkat ini telah dipublikasikan sebelumnya di Majalah Loka pada 11 April 2014.

Hari masih pagi. Lalu lintas sepanjang Jalan Diponegoro, Menteng Jakarta Pusat, sudah riuh dengan kendaraan lalu-lalang. Di salah satu tempat, berdiri  bangunan bergaya art deco dengan pagar tinggi bernomor 29. Ia cantik tapi tak terawat.

Sekarang ini ia menjadi markas Persatuan Indonesia (Perindo), organisasi massa milik pengusaha Hary Tanoesoedibjo. Namun, siapa sangka kalau bangunan itu sebelumnya adalah bekas kediaman Adam Malik yang beralih menjadi Museum Adam Malik.

Pada tahun 2006, Museum Adam Malik dinyatakan bangkrut akibat kekurangan dana. Bangunan itu kemudian  dijual. Kepemilikan pun berpindah. Ia sempat menjadi basis Partai Nasional Demokrat pimpinan Surya Paloh sebelum  menjadi milik Perindo sekarang ini.

Lahir di Pematang Siantar pada 1917, Adam Malik merupakan seorang jurnalis dan politisi nasional. Saat Proklamasi dikumandangkan, Adam Malik ikut bergerak bersama grup pemuda Menteng 31 bersama Chairul Saleh dan Wikana. Putra Minang ini pun dikenal sebagai salah satu pendiri Kantor Berita ANTARA bersama B.M.Diah. Pada masa Revolusi, ia sempat bergabung dengan partai Murba pimpinan Tan Malaka.

Pada periode Demokrasi Terpimpin, ia diutus oleh Presiden Soekarno ke New York untuk menjadi diplomat dengan tugas merebut kembali Irian Barat ke pangkuan NKRI. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Uni Soviet dan Polandia pada tahun 1959. Pada masa Orde Baru, ia membaktikan dirinya sebagai Menteri Luar Negeri pada periode Maret 1966 hingga Maret 1978, tak lama berselang ia menjadi Wakil Presiden RI periode 1978 hingga 1983. (Cribb, 2004: 256)

Untuk mengenang jasa-jasa Adam Malik, Ibu Tien Soeharto menjadikan bekas kediaman sang diplomat menjadi sebuah museum. Museum Adam Malik yang terletak di kawasan elit Menteng itu diresmikan oleh Ibu Tien Soeharto pada 5 September 1985. Koleksinya terdiri dari buku-buku, lukisan, patung dan benda seni lainnya, senjata tradisional, alat fotografi, hingga batu permata dan logam mulia. Sebagian besar dari koleksi ini merupakan hadiah dari rekan-rekan sejawatnya saat ia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan Wakil Presiden RI.

Museum Adam Malik termasuk dalam kategori “museum khusus” karena sifatnya yang personal. Museum lain yang termasuk dalam kategorisasi ini adalah Museum M.H. Thamrin yang terletak di Jalan Kenari II No.15, Jakarta Pusat. (Schreiner, 1997) Museum semacam ini, biasanya merupakan properti milik pribadi yang dijadikan museum. Untuk pengelolaannya, manajemen “museum khusus” ditangani oleh yayasan yang dibentuk khusus dan bersifat pribadi, dalam hal ini Yayasan Adam Malik. Meskipun demikian, saat itu Museum Adam Malik juga terdaftar di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Kini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) serta berhak untuk mendapatkan sokongan dana dari Pemerintah.

Runtuhnya Orde Baru membuat pendanaan Museum serta Yayasan Adam Malik yang dikelola oleh Nelly Adam Malik ini tersendat. Tingginya ongkos pengelolaan museum ditambah dengan nilai pajak bumi dan bangunan yang kian meroket berujung kepada dijualnya bangunan oleh cucu pertamanya, Otto Malik. Ironisnya, sebagian besar dari koleksi artefak dan buku-buku tua yang berjumlah ribuan itu kini hilang. Diduga sebagian besar koleksinya telah berada di tangan kolektor barang antik ataupun penjual buku bekas.

[normanjoshua]

Nasib Semenanjung Crimea

Tulisan singkat ini telah dipublikasikan sebelumnya di Majalah Loka pada 11 April 2014.

“HARI ini, Crimea dan Sevastopol telah kembali ke rumahnya, ke Rusia!” ujar Presiden Putin di depan massa yang berkumpul di Lapangan Merah, Moskow. Hari itu Jumat, 21 Maret 2014, Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin secara resmi menandatangani Traktat Penggabungan Republik Crimea dan Sevastopol ke dalam Federasi Rusia. Traktat Crimea-Rusia ini menjadi titik balik krisis Revolusi Ukraina 2014 yang telah beberapa lama melanda negara eks-Uni Soviet tersebut.

Pada era Soviet, Crimea, sebuah semenanjung di pinggir Laut Hitam yang beribukota di Simferopol, merupakan sebuah Republik Otonomi di bawah Uni Soviet. Wilayah tersebut dikenal sebagai basis AL Uni Soviet yang berada di kota pelabuhan Sevastopol. Republik Otonomi Soviet Crimea resmi berdiri di dalam Republik Federasi Sosialis Soviet Rusia, yang merupakan negara bagian Uni Soviet pada 18 Oktober 1921. (Bell, 2002: 513) Pada 1944, karena dianggap melawan Uni Soviet selama pendudukan Jerman, Stalin secara paksa memindahkan kaum Tatars, penduduk asli Crimea yang merupakan keturunan Mongol, ke wilayah Asia Tengah. (Sakwa, 1999: 265-266)

Anggapan ini muncul di benak Stalin karena sejumlah kaum Tatars sempat berkolaborasi dengan Jerman setelah kejatuhan Crimea ke tangan Jerman.Saat itu, lebih dari 100.000 kaum Tatars dideportasi ke Asia Tengah oleh rezim tangan besi Stalin. (Bell, 2002: 513)

Pada 30 Juni 1945, Republik Otonomi Soviet Crimeadibubarkan oleh Stalin. Crimea secara resmi berubah status menjadi sebuah oblast (wilayah) di dalam Republik Federasi Sosialis Soviet Rusia. Keputusan ini diambil setelah proses deportasi kaum Tatars selesai dan Crimea didominasi oleh kaum etnis Rusia.

Namun, pada 19 Februari 1954, setelah meninggalnya Joseph Stalin, pemerintahan Uni Soviet di bawah Nikita Khrushchev memberikan Crimea kepada Ukraina dalam perayaan 300 tahun persatuan Ukraina dan Rusia. Crimea kemudian tetap berada di bawah pengaruh Ukraina hingga pecahnya Uni Soviet pada tahun 1991. Setelah Uni Soviet pecah, Crimea menjadi sebuah Republik Otonomi dibawah Republik Ukraina.

Kini, Presiden Putin menganggap hal itu adalah sebuah kesalahan sejarah. Putin berusaha untuk memperbaiki kesalahan dan mengembalikan kejayaan Rusia. Cara yang ditempuhnya adalah reunifikasi Rusia. Putin melihat reunifikasi sebagai sebuah kesempatan memperbaiki kesalahan-kesalahan historis yang terjadi pada era Soviet. Di hadapan perwakilan legislatif, eksekutif dan masyarakat Rusia, Putin berpidato:

“...to understand the reason behind such a choice it is enough to know the history of Crimea and what Russia and Crimea have always meant for each other…. Everything in Crimea speaks of our shared history and pride…

In people's hearts and minds, Crimea has always been an inseparable part of Russia. This firm conviction is based on truth and justice and was passed form generation to generation, over time, under any circumstances, despite all the dramatic changes our country went through during the entire 20th century..."

Crimea lebih dari sebuah aksi untuk memperbaiki masalah historis. Meskipun sebagian menganggapnya sebagai politik revanche, posisi Putin dalam polemik aneksasi Crimea merupakan bagian dari proses aktualisasi diri Rusia di era abad ke-21. Hasilnya, Ukraina, Amerika Serikat dan Uni Eropa mengecam tindakan tersebut sebagai perebutan wilayah semata.

[normanjoshua]

Trem dan Busway : Transportasi Massal Kota Megapolitan

Tulisan singkat ini telah dipublikasikan sebelumnya di Majalah Loka pada 27 Maret 2014.

“TAHUN 2015 yakin bisa digunakan. Itu enggak bisa berdiri sendiri, artinya bagaimana monorelnya, MRT, dan trem-nya, bisa saling mengisi.”

ujar Menteri Perhubungan E.E.Mangindaan seperti dikutip okezone.com, Jumat 17 Agustus 2012 di Jakarta. Mangindaan menyebutkan bahwa sistem transportasi publik Jakarta bakal terdiri dari tiga moda, salah satunya yakni trem. Namun, hingga 2014 ini, pembangunan ketiga moda transportasi ini masih belum kelihatan hasilnya. Masalah transportasi publik pun masih menjadi perdebatan hangat di kalangan petinggi Jakarta. Padahal, masalah ini bukanlah hal yang baru bagi Jakarta.

Pada Juli 1883, sebagian besar dari penduduk Batavia menyambut pembukaan jalur trem uap yang pertama di Hindia Belanda. Moda transportasi massal ini memiliki dua jalur: Batavia-Kramat yang berjarak 4.97 mil dan Kramat-Meester Cornelis yang berjarak 2.80 mil. (Harter, 2005:463) Sistem trem Batavia ditenagai oleh lokomotif buatan Lokomotiv Fabrik Hohenzollern, Jerman. Trem Batavia saat itu populer di kalangan penduduk kelas menengah Batavia.

Saat itu trem di Batavia memiliki jalur yang cukup panjang. Seperti yang termuat dalam Ensiklopedi Jakarta, halte trem tersebar hampir di seluruh Batavia, mulai Kasteelplein di Kota Tua, Nieuwpoortstraat (kini Jl.Pintu Besar), Rolenvliet-West (Jl.Gajah Mada), Rijswijk (Jl.Veteran), Posweg (Jl.Pos), Waterlooplein (Lapangan Banteng), Pasar Senen, Kramat, hingga Kerkstraat (Jl.Gereja). Trem yang beroperasi di bawah naungan Nederlandsch-Indische Tramweg Maatschappij ini populer karena ongkosnya yang murah, hanya 20 sen untuk Kelas I dan 10 sen untuk Kelas II.

Namun, popularitas ini tak berlangsung lama. Trem uap Batavia kerap mogok karena lokomotifnya tak cocok untuk keadaan tropis. Pada 1899, tenaga uap secara resmi digantikan dengan listrik setelah Batavia Electrische Tram Maatschappij didirikan pada 11 April. Dengan menggunakan tenaga listrik, segala kelemahan tenaga uap dapat teratasi.

Trem berwujud tak jauh berbeda dengan kereta api, moda yang dianggap Belanda paling efektif untuk Hindia Belanda. Kecepatan, ketepatan waktu, serta efisiensi biaya membuat trem dan kereta api menjadi pilihan utama bagi transportasi publik masa itu. Kereta api dibawa oleh para Londo ke Hindia Belanda sejak dibukanya jalur rel pertama pada 1867. Sejak saat itu, dunia perkeretaapian berkembang pesat, 25 kilometer jalur rel pada 1867 dapat berkembang menjadi 300 kilometer, hampir dua belas kali lipatnya pada 1877. Hal ini terjadi karena kereta api dan trem dianggap sebagai solusi bagi kebutuhan mobilitas masyarakat dan peningkatan komoditas dari Hindia Belanda.

Sama seperti kereta api, trem menjadi pilihan utama masyarakat Batavia untuk mendapatkan sebuah layanan transportasi publik yang aman dan efisien. Mitos bahwa tranportasi publik hanya untuk kleine man atau wong cilik ternyata gugur sejak awal abad ke-20, jauh sebelum kampanye go green dan isu global warming marak dibahas. Louis Couperus dalam novelnya De Stille Kracht menggambarkan penggunaan trem pada awal abad ke-20 di Batavia :

“Di pagi hari – ketika ia berbelanja di toko-toko di Rijswijk dan Molenvliet, yang, beberapa diberi nama Prancis, mencoba memberi kesan pusat belanja wilayah selatan sebuah kemewahan Eropa – Eva melihat eksodus ke Kota Tua orang kulit putih… Eksodus itu memadati trem dengan beban putih kematian. Banyak, yang sudah kaya, tetapi belum cukup kaya untuk tujuan-tujuan mereka, naik trem bersama kereta-kereta mereka ke Klub Harmonie, ke mana mereka naik trem untuk menghemat kuda mereka.” (Mrazek, 2006:19)

Louis Couperus memperlihatkan, meskipun sebagian besar pengguna trem adalah para pelaju di Kelas Tiga – saat itu Kelas Satu diperuntukkan untuk kaum Eropa, Kelas Dua untuk kaum Eropa miskin dan priyayi pribumi, serta Kelas Tiga untuk kaum pribumi atau inlanders – trem juga menjadi pilihan bagi kalangan atas, karena mampu memberikan efisiensi dan kenyamanan bagi para penggunanya.

Sayangnya, sistem trem listrik di Indonesia dihapus oleh Presiden Soekarno pada 1959. Trem dianggap sebagai simbol warisan kolonial Belanda yang harus dihilangkan dari muka bumi Indonesia. Presiden Soekarno beralasan, trem menjadi biang keladi kemacetan di Jakarta.

Kini, masalah transportasi massal di Jakarta semakin pelik. Kemacetan, polusi, serta angka kecelakaan meningkat tajam seiring dengan perkembangan ekonomi memaksa Pemerintah DKI Jakarta untuk kembali memikirkan masalah transportasi publik. Solusi pertamanya adalah busway, sistem transportasi massal berbasis bus kota dengan jalur eksklusif. Sistem ini belum dapat dikatakan sukses karena efisiensi waktu, biaya dan kenyamanan, tiga faktor utama bagi sebuah sistem transportasi massal, masih dapat diperdebatkan.Terlebih lagi pelaksanaannya dirundung kasus pengadaan bus bodong ataupun korupsi.

Wacana transportasi massal berupa MRT dan Monorail yang masih sebatas di atas kertas pun bergulir kembali, membuat trem yang tadinya dianggap simbol kolonialisme mulai dipertimbangkan kembali. L'Histoire se répète, sejarah selalu berulang kembali.

[normanjoshua]

Start

Inisiatif untuk menulis ini awalnya di picu dari mulainya sebuah babak baru di kehidupan saya, yaitu kehidupan di universitas. Saya diterima di Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, dan kuliah di salah satu universitas terbaik di negeri ini merupakan sebuah berkat yang sangat besar dari Tuhan Yang Maha Esa.  Jurusan saya bukan merupakan jurusan favorit di UI, bahkan dapat dikatakan salah satu yang terlupakan. Seringkali saya di tanyai oleh orang, masuk jurusan apa di UI, lalu berakhir dengan pertanyaan kenapa tidak masuk Akuntansi atau Komunikasi saja? Hal ini sangat lumrah, karena memang orang biasa berpikir bahwa kuliah yang "baik" adalah yang mudah mencari kerja dan mencari uang.  Banyak yang mengatakan, ilmu Sejarah merupakan ilmu yang terlupakan di negara ini. Bangsa kita lebih sering menghancurkan sejarah daripada membuat sejarah. Tetapi di negara lain, sejarah merupakan ilmu dasar yang sangat banyak dipelajari orang, dan dipelajari oleh calon-calon pemimpin di dunia. Bahkan, di Amerika Serikat ada saluran televisi "History Channel" yang sangat populer. mantan presiden Amerika Serikat, George W. Bush. Jr, belajar sejarah di Yale. Hal ini dapat menunjukkan bahwa sejarah merupakan ilmu yang sangat mendasar dan sangat diperlukan. 

   "Jangan sekali-kali melupakan sejarah!" - Ir.Soekarno

Semoga tulisan-tulisan saya dapat menghibur anda yang membaca.  Norman Joshua

[normanjoshua]

Il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent. It is better to risk sparing a guilty person than to condemn an innocent one.

Voltaire

[normanjoshua]

Nearly all men can stand adversity, but if you really want to test his character, give him power.

Abraham Lincoln

[normanjoshua]

man does what he must — in spite of personal consequences, in spite of obstacles and dangers, and pressures — and that is the basis of all human morality.

John F. Kennedy