SAVE DEMOKRASI @savedemokrasi-blog - Tumblr Blog

Pecat Birokrat “Pembangkang”!

Press Release

KOALISI AMANKAN PEMILU 2014 (Perludem, IPC, KIPP, KIPP Jakrta, FORMAPPI, JPPR, Yappika, PPUA Penca, Puskapol UI, Demos, ICW, PSHK, GPSP, Indonesia Budget Center (IBC) , Soegeng Sarjadi Syndicate, KRHN, Seknas FITRA, Transparansi Internasional Indonesia)

Drama “pembangkangan” birokrat Kesekjenan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang terjadi pada tahapan verifikasi administrasi Partai Politik Peserta Pemilu 2014 adalah kabar yang cukup mengejutkan. Peristiwa ini menunjukan buruknya relasi antara Komisioner KPU yang dipilih dengan Undang-undang Penyelenggara Pemilu dengan birokrasi kesekjenan KPU di satu sisi. Di sisi yang lain menunjukan lemahnya institusi KPU dalam penyelenggaraan Pemilu secara mandiri dan independen.

Pembangkangan birokrat di dalam suatu lingkup organisasi pemerintah tentu bukanlah hal yang biasa. Hal ini dapat diartikan sebagai penolakan untuk melakukan pelayanan publik, mengancam keberlangsungan penyelenggaran pemilu dan pelanggaran etika sebagai pegawai negeri sipil. Jika dianalisis lebih jauh, persoalannya dapat bermuara pada upaya pelemahan KPU akibat ketidakjelasan rentang hierarki dan kewenangan Komisioner KPU di dalam melakukan fungsi rekruitmen birokrasi kepemiluan, penguatan organisasi dan kontrol atas pelaksanaan tugas-fungsi serta kinerja Kesekjenan KPU.

Kementrian Pemerintahan terkait dan stakeholder Kepemiluan harus mengambil langkah yang bijak untuk menyelesaikan persoalan ini sehingga tidak berlarut dan merembet menjadi persoalan laten yang akan mempengaruhi penyelenggaran Pemilu baik di tingkat KPU Pusat hingga Penyelenggaraan Pemilu di tingkatan daerah.

Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu telah memberikan kewenangan kepada Komisoner KPU untuk secara kolegial mengambil keputusan strategis terkait penyelenggaraan Pemilu, termasuk di dalamnya penguatan aspek kelembagaan KPU hingga ke tingkatan KPU di daerah. Pasal 66 menyatakan tugas sekretariat jenderal adalah membantu dan meberikan dukungan teknis administratif serta bertanggung jawab setiap penyelenggaraan pemilu ke Katua KPU.

Di samping itu, rekruitmen pegawai Kesekjenan dan Kesekretariatan KPU seharusnya proses yang krusial untuk memilih sumber daya manusia terbaik yang akan membantu sistem pendukung penyelenggaran Pemilu yang profesional, berkualitas dan berintegritas. Untuk mewujudkan hal tersebut, pelaksanaan rekruitmen pegawai KPU harus memiliki kriteria kapasiatas, kompetensi serta motivasi yang sejalan dengan suksesnya pemilu. Jika proses rekruitmen masih belum independen dan mandiri; bergantung pada Kementrian Pemerintah bahkan dapat mengintervensi secara hierarkis fungsi Komisioner KPU, maka etos kerja penyelenggaraan Pemilu akan buruk, lamban dan tidak efektif terutama karena masih dibayang-bayangi oleh dualisme kepemimpinan di birokrasi.

Sistem etik dan penilaian kinerja di internal KPU harus lebih ditingkatkan dengan peningkatan kompetensi pengetahuan dan kecakapan di dalam penyelenggaraan kepemiluan yang memiliki karakteristik khusus, berbeda dengan penyelenggaraan birokrasi konvesnsional. Untuk mendukung hal ini, KPU perlu memiliki Standar Prosedur Internal untuk penilaian kompetensi kerja dan standar pelaksanaan etika sesuai dengan karakter KPU.

Selain sebagai penyelenggara setiap tahapan pemilu yang membutuhkan pengetahuan dan keahlian teknis, KPU juga bekerja dengan berbagai pihak sebagai stakeholder kepemiluan, yaitu; Penyelenggara Pengawasan Pemilu, Partai Politik dan Kandidat, pemilih juga publik secara luas. Peningkatan sistem etik, kompentensi dan kinerja KPU akan mempengaruhi kepercayaan publik atas KPU termasuk semua keputusan yang dihasilkan KPU terkait penyelenggaraan Pemilu.

Komisioner, sebagai wakil publik yang dipilih secara profesional melalui serangkaian proses administrasi dan politik seharusnya dapat bekerja profesional dan menjadi figur pemimpin yang patut menjadi teladan. Buruknya komunikasi antara Kesekjenan KPU dan Komisioner KPU juga harus diselesaikan dengan memperbaiki pola komunikasi yang lebih berwibawa, menghargai struktur dan tata laksana kelembagaan yang solid dengan semangat kemitraan untuk mengsukseskan Penyelenggaran Pemilu. Pola komunikasi yang buruk dapat tidak saja dapat melemahkan koordinasi dalam pelaksanaan kerja, melainkan juga dapat menciptakan suasana kerja yang tidak kondusif.

Terkait “konflik” antara Kesekjenan KPU dan Komisioner KPU, kami Koalisi Amankan Pemilu 2014 menyatakan sebagai berikut:

1) KPU harus menggunakan momentum ini untuk melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintahan terkait dan merumuskan sistem rekruitmen sistem pendukung KPU yang berbasis kompetensi kepemiluan dan profesional. KPU harus secara mandiri melakukan rekuritmen secara independen tanpa tekanan dari Instansi lain.

2) Dalam waktu dekat KPU harus membuat sistem penilaian kompetensi internal, penerapan Etika penyelenggaraan dan sistem kinerja internal, untuk secara objektif menilai kualitas kerja birokrasi KPU.

3) Apabila terbukti ada tindakan kesengajaan dari internal birokrasi KPU untuk melakukan pembangkangan sehingga mengganggu tahapan penyelenggaraan Pemilu, maka KPU perlu mempertimbangkan untuk mengganti oknum yang bersangkutan demi keberlanjutan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu.

Jakarta, 21 November 2012

KOALISI AMANKAN PEMILU 2014

Rezim Administrasi Pemilu

DIDIK SUPRIYANTO

Hanya di Indonesia, setiap menjelang pemilihan umum selalu terjadi heboh terkait pendaftaran partai politik peserta pemilu.

Di banyak negara, heboh pendaftaran parpol peserta pemilu biasanya hanya sekali terjadi, yakni pada pemilu demokratis pertama, setelah lepas dari belenggu otoritarianisme. Maklum, parpol tumbuh demikian banyak, sementara aturan main tentang parpol dan pemilu belum jelas. Namun, setelah pemilu pertama berlalu, semuanya semakin tertata dan parpol peserta pemilu semakin bisa diprediksi.

Tidak demikian di sini. Keributan pendaftaran parpol peserta pemilu yang terjadi pada Pemilu 1999, misalnya, terus berulang hingga menjelang Pemilu 2014, pemilu keempat pasca-Orde Baru. Seperti dilaporkan Kompas (30/10/2012), sejumlah parpol yang dinyatakan tak lolos verifikasi tahap kedua oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ramai-ramai memprotes KPU. Mereka juga melaporkan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan bersiap menggugat ke pengadilan.

Bahwa ada parpol yang dinyatakan gagal melancarkan protes sesungguhnya dapat dipahami karena mereka kecewa. Namun, kalau ketidakpuasan itu muncul setiap kali pemilu, lalu diwarnai gugatan ke pengadilan umum, pengadilan tata usaha negara, bahkan Mahkamah Konstitusi—beberapa di antaranya dikabulkan—jelas bahwa pendaftaran parpol peserta pemilu merupakan isu menahun yang belum ditemukan jalan keluarnya.

Hasrat mengurangi parpol peserta pemilu merupakan pangkal soalnya. Tak ada yang salah dengan hasrat ini. Sebab, semakin sedikit parpol peserta pemilu kian memudahkan pemilih; juga bisa mengurangi suara terbuang, yaitu suara yang tidak terkonversi menjadi kursi. Dalam sistem pemilu proporsional, sedikitnya jumlah parpol juga memudahkan petugas bekerja dan menekan biaya pemilu.

Namun, yang jadi masalah, pengetatan persyaratan administrasi justru mengabaikan substansi kelayakan parpol mengikuti pemilu, yakni dukungan pemilih. Akibatnya, pemilu jadi sibuk urusan administrasi: meneliti kelengkapan dokumen, mengecek kantor, memastikan rekening, mencatat nama pengurus, meneliti anggota, dan lain-lain; sementara suara pemilih tidak dianggap.

Pemilu 1999 mensyaratkan parpol memiliki pengurus dan kantor di 50 persen provinsi dan 50 persen kabupaten/kota pada provinsi. Ketentuan ini efektif sebab dari 141 parpol yang berhak mengikuti pemilu, setelah diverifikasi KPU, hanya 48 parpol yang lolos.

Jumlah itu memang masih banyak sehingga pada pemilu berikutnya persyaratan diperketat: punya pengurus di dua pertiga provinsi dan dua pertiga kabupaten/kota (2004), lalu 100 persen provinsi dan 75 persen kabupaten/kota (2009), masing- masing ditambah memiliki 1.000 anggota atau 1/1.000 jumlah penduduk. Namun, pengetatan persyaratan itu tak berarti banyak. Memang pada Pemilu 2004 parpol peserta pemilu berkurang menjadi 24, tetapi pada Pemilu 2009 naik lagi menjadi 38, ditambah 6 parpol lokal di Aceh.

Mencegah lawan

Setelah Pemilu 1999, persyaratan administrasi tidak efektif lagi mengurangi parpol peserta pemilu karena metode ini mudah dimanipulasi. Dengan modal besar, pendiri parpol bisa menunjuk pengurus dan anggota. Demikian juga sebaliknya, para petugas bisa dengan leluasa memainkan hasil verifikasi. Inilah yang terjadi pada Pemilu 2009 sehingga apa pun yang diputuskan oleh KPU untuk Pemilu 2014 pasti mengundang protes.

Jika memang demikian, mengapa pengetatan administrasi parpol peserta pemilu tetap digunakan? Jawabnya terletak pada pembuat undang-undang, yang tidak lain adalah para kader parpol yang duduk di legislatif ataupun eksekutif.

Bagi mereka, inilah cara mudah mencegah hadirnya pesaing pemilu. Mereka membuat syarat seketat mungkin sambil memastikan mereka bisa lolos.

Sebetulnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan UU No 8/2012 menggunakan mekanisme yang lazim dipakai di negara demokrasi lain, yakni menerapkan threshold atau ambang batas. Di situ ditentukan, partai yang memiliki kursi DPR bisa mengikuti pemilu, sedang yang tidak memiliki kursi DPR harus menempuh jalur administrasi. Namun, pembuat undang-undang mengabaikan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk dijadikan ambang batas peserta pemilu. Padahal, parpol yang punya kursi DPRD mestinya secara otomatis bisa menjadi peserta pemilu DPRD.

Ketentuan UU No 10/2008 dibatalkan Mahkamah Konstitusi karena ada ketentuan lain dalam undang-undang itu yang menyebutkan bahwa parpol peserta Pemilu 2004 otomatis menjadi peserta Pemilu 2009. Sementara ketentuan UU No 8/2012 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena undang-undang ini diskriminatif. Parpol pemilik kursi DPR bisa otomatis mengikuti pemilu, tetapi parpol lain harus menempuh jalur administrasi.

Padahal, persyaratan administrasi Pemilu 2014 lebih berat daripada Pemilu 2009. Oleh karena itu, agar adil, Mahkamah Konstitusi meminta agar semua partai menempuh jalur administrasi alias diverifikasi kembali kemampuan mereka memenuhi syarat peserta pemilu.

Alhasil, selama empat kali pemilu, urusan pendaftaran parpol peserta pemilu berkutat pada masalah administrasi yang menyerap dana dan tenaga tidak sedikit. Jebakan administrasi pemilu ini menjadikan suara pemilih diabaikan. Padahal, di sinilah letak substansi pemilu itu.

Karena itu, ke depan, kepemilikan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota bisa dijadikan basis menyeleksi parpol peserta pemilu berikutnya. Hanya partai baru yang dikenai persyaratan administrasi, itu pun hanya berlaku untuk pemilu DPRD kabupaten/kota.

DIDIK SUPRIYANTO Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

Sumber: Kompas, 19 November 2012

amnestyusa

Stop the madness. UN should immediately impose an arms embargo on Israel, Hamas, and Palestinian armed groups in Gaza and send international monitors. Read our full statement here.

campaignmoney

“Our system of campaign finance is almost perfectly designed to maximize the amount of time candidates spend with rich people and special interests. That experience inevitably skews candidate priorities and distracts incumbents from doing the people’s business.”

Jonathan Soros in a Politico opinion piece “Megabucks campaigns create barrier to political entry” (via campaignmoney)

crisisgroup

Respect for the political minorities and rule of law has been largely ignored since 2010. To ensure lasting stability, the political actors should resume dialogue, guarantee pluralism for the 2015 elections and support a consensual transitional justice process.

from the executive summary of Crisis Group’s latest report, “Burundi: Bye-bye Arusha?” (via crisisgroup)

Klub Sepeda ikut bersuara

#SaveDemokrasi

@savedemokrasi

#SAVE DEMOKRASI

Demokrasi kita dibajak elit politik. Demokrasi yang sejatinya milik rakyat justru jauh dari kepentingan rakyat. Masih ingat kan dengan jargon “dari, oleh dan untuk rakyat?”, nah mestinya seperti itulah demokrasi. Tapi faktanya justru sebaliknya, rakyat jadi objek dalam ruang-ruang demokrasi. Lihat saja pemilu kita, didominasi hiruk pikuk elit dalam arena politik. Sibuk dengan berbagai manuver politik tanpa melihat kaidah dan etika. Rakyat hanya menjadi penonton dan objek dalam hingar bingar politik. Suara rakyat tidak dihargai dengan maraknya praktik politik uang.

Melihat kondisi itu mungkin sebagian dari kita akan berkata, “ah, biarin aja kalee, itu kan urusan mereka, urusan orang-orang politik jadi gak penting dan gak ngaruh buat hidup guwee…”

Opss… tunggu dulu. Coba kita lihat lebih jauh. Pasti kita semua marah melihat korupsi merajalela, dilakukan secara terbuka tanpa rasa malu. Saking tidak pedulinya dengan publik, mereka terang-terangan melawan dan mencoba melemahkan upaya pemberantasan korupsi seperti akhir-akhir ini. Lembaga anti korupsi dianggap telah mengusik “zona nyaman” mereka dalam menghabisi dan mengeruk habis hak-hak rakyat akan pendidikan murah, pelayanan kesehatan, penyediaan ruang publik dan tata kota yang nyaman dan tentunya penghidupan yang layak.

Kenapa itu terjadi? Nah itu semua bermula dari proses demokratisasi yang tidak berjalan baik. Pemilu sebagai ruang rekrutmen politik dibajak elit yang tidak bertanggungjawab. Kondisinya, elit politik bebas merebut kekuasan dari rakyat dengan cara manipulatif. Mereka yang duduk di elit berasal dari kelompok yang tidak patut dan layak mewakili rakyat.

Kenapa begitu? Karena kita semua tidak cukup peduli untuk mengawasi dan memastikan bahwa elit politik yang mewakili rakyat dan kita semua adalah orang-orang yang patut dan layak. Kalaupun kita peduli, tapi tidak cukup ruang untuk partisipasi dan menyuarakan kepedulian kita. Bersama mengawal dan memastikan wakil rakyat dan pemimpin kita benar-benar amanah, berasal dari orang yang baik.

Nah, #Savedemokrasi dibentuk justru untuk itu. Memberi dan menyediakan ruang bagi kita semua untuk lebih peduli, bersama mengawasi, mengawal proses rekrutmen politik negeri ini. #Savedemokrasi ini digagas dan digerakkan oleh teman-teman muda dari beragam elemen seperti: Erik Kurniawan (Indonesia Parliamentary Center/IPC); Ipank (Gerakan Pemuda Anti Korupsi/GEPAK); Khoirunnisa Agustyati, Lia Wulandari dan Veri Junaidi (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi/Perludem); Lia Toriana (Club Speak); Sunanto (Jaringan untuk Pendidikan Politik Rakyat/JPPR); Wahyudinata (Komitte Independen Pemantau Pemilu/KIPP Jakarta);

Melalui #Savedemokrasi, ayo kita suarakan, kita paksa elit politik mengikuti mau kita dan bukan kita yang mengikuti mau mereka. Yuk, manfaatkan ruang ini sebaik mungkin untuk mengawal demokrasi Indonesia lebih baik. #Savedemokrasi “milik kita bersama.” Gw Spartan Democracy, Elo??

Perempuan dan Korupsi

Oleh Ani Soetjipto

Pemberitaan media massa dalam setahun terakhir kuyup dengan deretan tersangka korupsi berjenis kelamin perempuan. Mereka dikenal sebagai sosialita, figur publik, dan pemegang jabatan terhormat di institusi pengambilan keputusan negeri ini. Gejala itu memunculkan hujatan, kecaman, sekaligus mematahkan argumen dan teori yang pernah jadi referensi. Studi Universitas Maryland (1999), Bank Dunia (1999), Transparency International (TI) Kenya (2001), Universitas Queensland (tanpa tahun), dan Ricol, Lasterie & Associatés (2007) menyatakan bahwa perempuan membayar suap lebih jarang dan korupsi akan turun kalau lebih banyak perempuan terwakili di parlemen. Pada spektrum berbeda tersua studi dan kajian yang menunjukkan temuan berbeda. Penelitian Universitas Sussex (tanpa tahun), Dewan Eropa (2004), TI (2007), dan GTZ (2004) menunjukkan pengaruh jender pada korupsi tak universal dan tak ada hubungan kausalitas antara peningkatan partisipasi perempuan dan penurunan korupsi. Jika akses terhadap kekuasaan dibuka, belum tentu perempuan tak korupsi dan lebih tak korup. Jender dan korupsi Kelemahan utama kajian perempuan dan korupsi adalah cara pandang yang melihat perempuan dari identitas jenis kelamin yang homogen. Kategori ini sering dikatakan bersifat esensialis. Identitas jender perempuan sesungguhnya sangat majemuk: kelas sosial, ideologi, afiliasi politik, pendidikan, akses pada sumber daya, kepentingan, dan lain-lain. Melihat gejala korupsi dan perempuan hanya dari lensa analisis jenis kelamin sungguh sangat menyesatkan. Analisis ini mengasumsikan bahwa perempuan, karena identitas seksualnya secara biologis, di mana pun sama. Maka, mereka akan berperilaku dan berpikir serta mempunyai kepentingan sama. Dengan lensa ini, hubungan korupsi dan perempuan menghasilkan temuan yang sifatnya esensialis: biasanya dengan menyebut bahwa perempuan lebih bersih, lebih tidak suka menyuap, dan sifat moral yang lebih baik. Kaitan perempuan dan korupsi lewat analisis jender akan lebih menjelaskan gejala ini lebih jernih. Analisis jender selalu melihat relasi antara perempuan dan laki-laki; tak melihat perempuan sebagai identitas jender tunggal. Jender perempuan tidak dengan sendirinya akan selalu menjadi kelompok yang teropresi. Perempuan dengan kelas sosial tinggi juga bisa lebih opresif terhadap laki laki dan terhadap perempuan dengan kelas sosial yang lebih rendah di jabatan yang sama. Analisis kelas, jender, sosial, maupun analisis politik dibutuhkan ketika kita ingin melihat lebih jernih gejala perempuan dan korupsi di Indonesia. Jadi, perempuan dan laki laki sama-sama berpotensi menjadi pelaku, aktor korupsi, dan korban perilaku koruptif. Menelisik kasus Angelina Sondakh, Wa Ode Nurhayati, Miranda Goeltom, dan Nunun Nurbaeti, media telah menyajikan beragam modus korupsi yang dituduhkan. Lebih jauh bisa diketahui pemeran utama dan pemeran pembantu dari kasus yang menjerat mereka. Tidak demokratis Pola rekrutmen dan nominasi serta promosi di partai politik atas kandidat perempuan masih menunjukkan pola yang tak demokratis dan tak terinstitusiona- lisasi. Ruang korupsi sudah terbuka sejak mereka mengajukan diri menjadi kandidat atau ingin dinominasikan. Ruang korupsi itu terbentang lewat jaringan kekerabatan, modal ekonomi karena kelas sosial yang lebih tinggi, maupun lewat jalur afiliasi organisasi keagamaan, dan jalur kedaerahan. Arena politik yang dibangun lewat patronase politik sangat rentan korupsi. Di arena politik formal seperti parlemen, perempuan lebih belakangan masuk. Pertimbangannya tak selalu kepentingan perempuan dan kepentingan publik. Namun, juga ada pertimbangan lain: identitas jender beragam dengan kepentingan beragam pula. Pilihan sebagian besar perempuan dalam institusi politik formal adalah ikut arus. Namun, sebagai pihak yang rentan dalam relasi kuasa yang timpang dan jumlahnya kecil (dalam lembaga politik), perempuan adalah pihak pertama yang dikorbankan melindungi kepentingan politik yang lebih besar, yang berpotensi menjerat pemain utama dalam kasus megakorupsi. Kita semua sepakat, korupsi adalah kejahatan berat yang harus ditindak tegas. Siapa pun pelakunya, lelaki atau perempuan, layak mendapat hukuman setimpal. Namun, masalah perempuan dan korupsi harus dilihat jernih dan tidak asal menggeneralisasi lewat kasus yang terjadi. Agenda antikorupsi tak relevan dikaitkan dengan agenda peningkatan representasi perempuan di arena politik. Peningkatan representasi perempuan menyangkut soal HAM dan prinsip keadilan demokrasi. Perempuan penting hadir dalam institusi pengambilan keputusan mewakili kategori kelompok yang jumlahnya sangat besar dengan pengalaman khas yang hanya bisa dipahami sesama perempuan. Ani Soetjipto Pengajar di FISIP UI; Board Member Indonesian Corruption Watch dan TI Indonesia Sumber: Kompas Cetak Link: http://nasional.kompas.com/read/2012/10/22/10070590/Perempuan.dan.Korupsi