Hari Pertahanan Sipil (HANSIP) Tanggal 19 April | Prontt.com, Pertahanan Sipil (Hansip) ternyata memiliki perjalanan panjang. Awal dibentuknya organisasi Hansip ini dimulai sejak pemerintahan Hindia Belanda untuk menghadapi serangan dari Jepang. Pemerintah Belanda membentuk suatu organisasi yang bertugas untuk melindungi masyarakat dari serangan udara musuh. Waktu itu dikenal dengan LBD (Lucht Bescherming Dients) atau Perlindungan Pemecah Udara. Hari Pertahanan Sipil (HANSIP) Tanggal 19 April LBD ini dibentuk dari tingkat pusat sampai daerah yang dikoordinir oleh pejabat-pejabat pemerintahan sipil. Kegiatannya meliputi penerangan masyarakat, pemberitaan serangan udara musuh, perlindungan, penyamaran, pemadam kebakaran, pertolongan pertama pada penderita kecelakaan,pengungsian,dsb. Hari Pertahanan Sipil (HANSIP) Tanggal 19 AprilSetelah jaman pendudukan Jepang, Pemerintah Jepang membentuk organisasi semacam LBD yang disebut Pertahanan Sipil pada tahun 1943 yang pada waktu itu diarahkan kepada pertahanan dan untuk pengerahan rakyat total. Sejarah Pertahanan Sipil (HANSIP) Organisasi tersebut menurut Agung dibentuk sampai lingkungan masyarakat terkecil dalam bentuk Gumi atau yang sekarang dikenal sebagai RT. Organisasi inilah yang menjadi cikal bakal Hansip yang dirangkaikan dengan kepentingan pertahanan dan perlindungan masyarakat terhadap serangan musuh. Selain itu, juga dibebani dalam hal penjagaan keamanan, pengumpulan dana, pengaturan bahan makanan dsb.Selanjutnya setelah jaman kemerdekaan, lahirlah Keputusan Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Kemanan No. MI/A/72/62 tanggal 19 April Tahun 1962 tentang Peraturan Pertahanan Sipil sampai dengan tahun 1972 ketika pembinaan Hansip diserahkan Menhamkam/Pangab kepada Mendagri yang dikukuhkan dengan Kepres No. 55 Tahun 1972.Kepres tersebutlah yang baru saja dicabut oleh Presiden SBY atas rekomendasi dari Kemandagri. Kepres itu berisi tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan Rakyat (Wanra) dan Keamanan Rakyat (Kamra) dalam rangka penertiban Pelaksanaan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta.Diserahkan ke Kemendagri intinya masih pertahanan, keamanan. Memobilisasikan rakyat untuk kegiatan pertahanan negara, memobilasi aktivitas masyarakat sipil dalam pertahanan negara melawan musuh. Namun dalam perkembangannya setelah masuk dalam pembinaan Kemendagri, satuan Hansip dalam kehidupannya membantu masyarakat dalam pengamanan lingkungan.Membina ketertiban masyarakat sosial masyarakat, membantu masyarakat ketika ada kegiatan-kegiatan sosial seperti kematian, hajatan, upacara keagamaan dst. Sampai pembentukan dapur umum di desa atau kelurahan ketika ada bencana. Hansip ini tidak pernah menjalani latsarmil (latihan dasar militer) dan masuk dalam pembinaan Kemendagri menjadi tidak lagi mendapat arahan pertahanan,” sambungnya.Pada tahun 2002, Hansip kemudian berubah nama menjadi Linmas (Perlindungan Masyarakat) hingga saat ini. Meski begitu dinyatakan Agung, perubahan itu hanya pada label namanya saja, landasan hukum tentang tugas pokok, fungsi dan perannya masih tetap sama.Padahal tugas pokoknya sudah berubah dari pertahanan kemanan menjadi perlindungan masyarakat. Antara tugas pokoknya sehari-hari dengan dasar hukum yang mengatur tugas pokok itu terjadi perbedaan atau gap yang besar oleh karenyanya pembinaan terhadap Linmas sejak tahun 2004 dilaksanakan oleh Pemda di bawah Satuan Polisi Pamong Praja. Ini sesuai dengan isi dari UU 32 Tahun 2004 yang menyatakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemda Provinsi, Kabupaten/Kota, meliputi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat termasuk di dalamnya perlindungan masyarakat.Selanjutnya UU 32 Tahun 2004 dengan Kepres No 55 Tahun 1972 terjadi ketidaksesuaian. Kepres untuk pertahanan negara, sementara UU No 32 2004 lebih pada perlindungan dan ketertiban masyarakat untuk itu diterbitkan Perpres No. 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 Tentang Penjempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil Dan Organisasi Perlawanan Dan Keamanan Rakjat Dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistim Hankamrata..Saat ini Hansip/Linmas diatur dalam Permendageri No. 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. Ambil peran saat peristiwa pemberantasan PKI Pada beberapa tahun peristiwa pemberantasan anggota Partai Komunis Indonesia alias PKI sepanjang 1965-1966, Hansip juga dilibatkan di Nusa Tenggara Timur (NTT).Memang, sejak awal Angkatan Darat menjadikan hansip untuk membendung ide pembentukan angkatan kelima (mempersenjatai buruh dan petani) yang diusung Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal ini ditegaskan AH Nasution dalam Kekarjaan ABRI.Namun sebelum itu, Hansip sudah diikutsertakan dengan upaya pemerintah merebut Irian Barat. Kala itu, 19 Desember 1961, Soekarno mengumumkan adanya Tri Komando Rakyat (Trikora) untuk menggagalkan pembentukan negara Papua ciptaan Belanda, kibarkan bendera merah putih di Irian Barat, dan bersiap untuk mobilisasi umum. Pelaksanaan mobilisasi umum ini lalu ditetapkan pada tahun 1962.Selain di periode transisi antara Soekarno dan Soeharto, di masa Orde Baru pun Hansip cukup berjasa besar. Di masa ini, satuan pertahanan sipil itu ditugaskan untuk melatih seluruh pegawai dan mengarahkan pemilih untuk memberi suara kepada Partai Golongan Karya (Golkar) dalam pemilihan umum tahun 1971.“Begitu Orde Baru tegak berdiri, gubernur menggunakan Hansip untuk melatih semua pegawai negeri dan untuk menggiring pemilih untuk memberi suara kepada Golongan Karya dalam pemilihan umum 1971.” tulis Gerry van Klinken dalam The Making of Middle Indonesia: Kelas Menengah di Kota Kupang 1930an-1980an (2015: 293) yang dikutip dari Tirto.Setelah Orde Baru runtuh, Undang-undang Nomor 20 tahun 1982 dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dengan keluarnya peraturan ini maka keberadaan serta peran dan fungsi Hansip tidak lagi diatur secara tegas dan bahkan seolah-olah hilang.Melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/847/SJ tanggal 5 April 2000 tentang Penataan Perangkat Daerah, nomenklatur Kantor Markas Wilayah Pertahanan Sipil diubah menjadi Kantor Perlindungan Masyarakat selanjutnya sebutan organisasi Hansip diubah menjadi organisasi Perlindungan Masyarakat (Linmas). Era baru 'Hansip' pasca reformasi Sejak tahun 2002, Hansip kemudian berubah nama menjadi Linmas (Perlindungan Masyarakat) hingga saat ini. Meski begitu, dinyatakan perubahan itu hanya pada label namanya saja, landasan hukum tentang tugas pokok, fungsi dan perannya masih tetap sama.Menurut Kemendagri, Pembinaan terhadap Linmas sejak tahun 2004 dilaksanakan oleh Pemda di bawah Satuan Polisi Pamong Praja. Menurut UU No 32 2004, hal itu lebih mengacu pada perlindungan dan ketertiban masyarakat."Linmas bisa dilatih lebih lanjut, terutama dalam penanggulangan bencana. Linmas bahkan masuk ke TPS-TPS, ada dalam pasal UU Pemilu, pasal 15. Tiap TPS dibantu 2 petugas Linmas, mengatur ketertiban masyarakat yang akan memberikan suara," Ujar Agung Mulyana yang saat itu menjabat Dirjen Pemerintahan Umum Kemendagri, mengutip Detikcom.Hansip/Linmas memang kemudian berperan dalam pembinaan ketertiban masyarakat sosial masyarakat, membantu ketika ada kegiatan-kegiatan sosial seperti kematian, hajatan, upacara keagamaan. Juga bahkan sampai pembentukan dapur umum di desa atau kelurahan ketika ada bencana.Hingga sekarang memori akan adanya Hansip masih terekam oleh masyarakat di sejumlah daerah. Hal ini terlihat dari beberapa orang yang masih wara-wiri menggunakan seragam Hansip.Pada beberapa kesempatan, seperti acara hajatan dan pernikahan. Mungkin karena seragam Hansip memiliki kenangan sendiri bagi pemiliknya. Sekian informasi mengenai Hari Pertahanan Sipil (HANSIP) Tanggal 19 April , semoga bermanfaat. Salam.Prontt.com
