Willy Zaher Rahman

[willy-pov]

KnowledgeSharing #27

PENINGKATAN KAPABILITAS APIP MODEL BARU

LATAR BELAKANG

Dalam pembukaan Workshop peningkatan Kapabilitas APIP yang diselenggarakan oleh BPKP bertempat di Gedung BPKP pada tanggal 28 Oktober 2025, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan bahwa, paradigma audit intern kini telah bergeser ke arah yang lebih strategis. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak lagi cukup hanya memberikan keyakinan memadai atas penyelenggaraan kegiatan, melainkan juga harus mampu memberikan value added melalui peningkatan kualitas governance, risk management, dan control (GRC).

Model kapabilitas APIP perlu diperbaharui agar relevan dengan standar terkini. Capaian level kapabilitas harus mencerminkan kemampuan memberikan perbaikan nyata terhadap tata kelola dan pengendalian kecurangan, sehingga kepercayaan terhadap APIP terus meningkat.

Sementara itu, Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari, mendorong seluruh APIP untuk bertransformasi dari sekedar pelaksana pengawasan menjadi mitra strategis manajemen dalam meningkatkan kinerja organisasi. APIP harus memperkuat kapabilitasnya dengan menginternalisasikan manajemen risiko, termasuk risiko kecurangan, memastikan independensi dan objektivitas auditor, serta melaksanakan pengawasan berbasis risiko secara konsisten.

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Setya Nugraha menyoroti dampak strategis pembaruan peningkatan kapabilitas APIP bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) maupun pembangunan nasional. APIP yang kapabel mampu memberikan rekomendasi berkualitas, mendukung keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, serta meningkatkan reputasi dan kredibilitas K/L/D.

Peningkatan kapabilitas APIP berperan penting dalam mendukung akuntabilitas pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembaharuan model kapabilitas APIP bertujuan agar pengawasan intern menjadi lebih substantif, relevan, dan berdampak.

Seluruh APIP, baik di pusat maupun daerah diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang baik, akuntabel, dan berorientasi hasil demi terwujudnya Indonesia yang berintegritas dan terpercaya. Perubahan pedoman kapabilitas APIP diperlukan untuk menggeser fokus dari sekadar penilaian kapabilitas menjadi peningkatan kapabilitas.

MODEL BARU PENINGKATAN KAPABILITAS APIP

Peraturan baru bukan hanya menilai, tetapi mendorong peningkatan. BPKP akan berperan melakukan evaluasi dan pembinaan dalam mendukung proses tersebut.

Model baru kapabilitas APIP juga mendefinisikan ulang karakteristik level kapabilitas dan menggambarkan hasil peningkatan pengawasan

intern dalam memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian kecurangan.

Ke depan, hasil penilaian kapabilitas APIP diharapkan dapat digunakan untuk membangun peta kapabilitas nasional, mendukung advokasi kebijakan penguatan APIP, serta memperkuat koordinasi nasional pengawasan intern dan integrasi hasil pengawasan. Penilaian kapabilitas APIP bukan sekadar mencari skor, melainkan

menemukan ruang perbaikan. Dengan cara ini, APIP akan tumbuh lebih andal, dan kehadiran pembinaan BPKP menjadi lebih bermanfaat.

Terdapat perbedaan Model Kapabilitas yang saat ini diukur berdasarkan 6 Elemen dan 18 topik, berubah menjadi 5 Elemen 23 Topik sebagaimana dapat dilihat dalam gambar dibawah ini.

PERAN PIMPINAN DALAM TRANSFORMASI KAPABILITAS APIP

Esensi transformasi kapabilitas APIP merupakan tanggung jawab Bersama sesuai dengan kewenangan dan tugasnya dalam organisasi.

1. Pimpinan K/L/D

Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah wajib memberikan dukungan kebijakan, sumber daya, dan komitmen manajerial untuk memastikan APIP berkembang menjadi fungsi pengawasan yang bernilai strategis yang diimplentasikan melalui kebijakan:

a. Menetapkan mandat dan rencana pengawasan berbasis risiko yang selaras dengan tujuan dan isu prioritas prioritas Pembangunan.

b. Menyediakan alokasi anggaran, SDM, sarana prasarana, dan dukungan teknologi informasi dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan beban kerja.

c. Menjaga independensi dan objektivitas APIP, memastikan bebas dari konflik kepentingan, serta akses atas informasi pengawasan; dan

d. Menetapkan saluran pelaporan langsung, memastikan Pimpinan APIP meningkatkan kualitas pengawasan, dan memanfaatkan hasil pengawasan untuk perbaikan tata kelola

2. Pimpinan APIP

Pimpinan APIP bertanggung jawab atas seluruh proses peningkatan kapabilitas di lingkupnya, termasuk penguatan SDM, pengelolaan fungsi pengawasan, profesionalisme penugasan, dan kualitas hasil pengawasan yang diimplentasikan melalui kebijakan:

a. Menetapkan strategi, metodologi, dan rencana pengawasan intern berbasis risiko yang selaras dengan tujuan serta isu prioritas pembangunan.

b. Memastikan ketersediaan anggaran, SDM, sarana dan prasarana, serta dukungan teknologi informasi bagi APIP sesuai tingkat risiko dan beban kerja.

c. Mengembangkan kompetensi serta profesionalisme auditor;

d. Membangun hubungan baik di internal APIP, dengan manajemen, dan dengan pemangku kepentingan eksternal; dan

e. Melaksanakan penjaminan kualitas (QAIP, Quality Assurance and Improvement Program), meningkatkan kinerja pengawasan, dan memastikan hasil pengawasan memberikan nilai tambah organisasi untuk perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern (TKMRPI), dan pengendalian kecurangan.

P E N U T U P

Demikian pokok-pokok materi yang dapat kami sampaikan dari keikutsertaan Workshop BPKP dengan tema “Peningkatan Kapabilitas APIP” yang diselenggarakan oleh BPKP pada 28 Oktober 2025. Yang diukur dari kapabilitas adalah angka, tapi yang dinilai Pimpinan adalah makna yang pada akhirnya seberapa efektif dan berdampak pengawasan APIP dijalankan.

Jakarta, 30 Oktober 2025 Drs. Setyanta Nugraha, MM, QGIA, CGCAE, IIAP, QIA.

Auditor Ahli Utama/Pengendali Mutu

[willy-pov]

Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) untuk Keandalan Laporan Keuangan

Internal Control over Financial Reporting atau dikenal juga dengan ICOFR merupakan langkah perusahaan untuk menjamin keandalan laporan keuangan yang diterbitkan. Latar belakang diciptakannya ICOFR adalah akibat skandal akuntansi dan tata kelola perusahaan yang mengguncang pasar keuangan global pada awal tahun 2000-an. Skandal-skandal ini menyebabkan hilangnya kepercayaan investor, kerugian miliaran dolar, dan bahkan kebangkrutan beberapa perusahaan raksasa.

Dalam sektor publik, ICOFR dikenal dengan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan atau PIPK, yang mengacu pada PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. ICOFR atau PIPK (dalam sektor publik) berperan penting untuk menciptakan laporan keuangan yang andal dan akurat. Dengan pengendalian internal yang kuat, ICOFR/PIPK membantu mencegah kesalahan pencatatan, potensi fraud, serta memastikan bahwa semua transaksi dicatat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

ICOFR tidak hanya menjadi tanggung jawab tim akuntansi atau pelaporan, tetapi harus diintegrasikan ke dalam setiap proses bisnis yang berdampak terhadap laporan keuangan, seperti proses bisnis pendapatan, belanja, pengelolaan aset, dan pencatatan transaksi lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengendalian dilakukan sejak awal proses, bukan hanya pada akhir.

Agar ICOFR dapat diimplementasikan dengan efektif, dibutuhkan peran dan tanggung jawab setiap lini untuk aktif terlibat di setiap proses. Setiap unit kerja perlu memahami perannya sebagai pemilik proses (process owner), sementara Satuan Pengawasan Internal (SPI) bertugas untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian. Manajemen puncak juga memiliki peran strategis dalam memberikan arahan dan pengawasan secara menyeluruh.

Dengan adanya ICOFR ini, diharapkan organisasi akan lebih siap dalam menghadapi audit, baik internal maupun eksternal. Dengan bukti pengendalian yang terdokumentasi, organisasi dapat membuktikan bahwa proses keuangannya telah berjalan sesuai dengan prosedur, serta merespons secara tepat apabila ditemukan kelemahan atau temuan oleh auditor.

[willy-pov]

rasio keuangan paling berpengaruh terhadap harga saham

abstrak secara singkat tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh rasio keuangan yang terdiri dari return on assets, earning per share, dan debt to equity ratio terhadap harga saham. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan sektor batu bara. Sampel penelitian yang digunakan sebanyak sebelas perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019. Metode olah data menggunakan Microsoft Excel 2017 dan Eviews 9.0 di mana analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa earning per share memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham, sedangkan return on assets, dan debt to equity ratio tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham.

pembahasan dalam abstrak penelitian yang penulis lakukan diatas, dijelaskan bahwa rasio keuangan yang memeliki pengaruh siginifikan dan korelasi positif terhadap harga saham adalah earning per share. Earning per share atau sering juga disebut dengan EPS adalah rasio yang didapatkan dengan membagi laba bersih perusahaan terhadap jumlah saham beredar (outstanding stock), oleh sebab itu EPS dapat juga diartikan sebagai laba bersih yang diterima investor untuk setiap lembar saham perusahaan yang dimiliki.

Rasio EPS memang sangat penting untuk dilihat pada suatu perusahaan, rasio ini mengartikan apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba positif atau rugi pada periode tertentu. Laba yang positif akan menaikan nilai buku perusahaan dan menjadi faktor perusahaan untuk tetap survive secara finansial dalam menjalankan operasionalnya. Selain mempengaruhi nilai buku perusahaan, EPS juga menjadi dasar bagi perusahaan dalam membagikan dividen kepada investor, umumnya dividen yang dibagikan tidak melebihi EPS pada tahun berjalan walaupun terdapat juga sebagian kecil perusahaan yang membagikan dividen melebihi EPS seperti contoh di perusahaan di sektor batu bara.

Tidak heran apabila kenaikan EPS direspon pasar dengan kenaikan harga saham perusahaan tersebut. Karena kenaikan tersebut memberikan sinyal positif bagi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Namun terdapat concern tertentu terhadap kenaikan EPS ini, kenaikan EPS yang diharapkan tentunnya adalah pertumbuhan yang secara konsisten dan berkelanjutan. Apabila terdapat kenaikan EPS yang tinggi namun tidak konsisten dan berkelanjutan, penulis pribadi merespon hal tersebut dengan apatis sebagaimana pasar seharusnya juga begitu, perlu dilihat kembali kenaikan dari EPS yang tidak konsisten dan berkelanjutan tersebut disebabkan oleh apa (?), apakah dari operasional bisnis perusahaan atau dari faktor lainnya seperti pelepasan/penjualan aset perusahaan dsb. Setelah mengetahui hal tersebut kembali lagi kepada masing-masing individu apakah menanggap hal tersebut baik bagi keberlanjutan perusahaan atau sebaliknya.

Perlu kita sandingkan pula rasio EPS ini dengan laporan cashflow perusahaan terutama operating cashflow. Tujuannya adalah melihat seberapa besar kas yang dihasilkan bagi perusahaan atas laba perusahaan tersebut dan juga melihat seberapa besar pendapatan yang diakui dari penjualan bersifat piutang. Penjualan fiktif dan pengakuan pendapatan yang digelembungkan juga dapat dideteksi dini dengan melihat dari operating cashflow perusahaan.

Masih banyak hal menarik yang dapat kita bahas dari EPS, rasio ini merupakan rasio keuangan kunci yang menjadi perhatian dalam menentukan apakah suatu perusahaan baik untuk investasi pada harga saham tertentu, sebagaimana hasil penelitian diatas EPS yang meningkat akan direspon dengan kenaikan harga saham pula.

[willy-pov]

Menghitung tingkat pertumbuhan rata-rata berinvestasi pada aset tanah dan bangunan menggunakan metode compound annual growth rate (CAGR)

Tanah dan bangunan merupakan bentuk aset yang mengalami kenaikan harga setiap tahunnya, oleh karena itu tanah dan bangunan dapat dijadikan salah satu pilihan alternatif dalam berinvestasi. Kenaikan harga tersebut tentunya berbeda-beda mengikuti lokasi tanah dan bangunan, akses ke tempat tersebut dan banyak faktor lainnya. Untuk itu penulis mengambil sampel yang berokasi di kota Bengkulu.

Untuk metode yang digunakan dalam menghitung imbal hasil investasi tanah dan bangunan ini menggunakan metode Compound Annual Growth Rate (CAGR). Secara singkat CAGR adalah metode yang digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata suatu investasi selama periode tertentu. Kelebihan dari metode ini adalah (1) CAGR memperhitungkan efek bunga berbunga (compound interest) yang terjadi selama periode investasi, (2) CAGR memungkinkan untuk membandingkan kinerja berbagai investasi dengan lebih akurat, bahkan jika periode investasinya berbeda, (3) CAGR dapat digunakan untuk menetapkan target imbal hasil yang realistis untuk investasi masa depan, (4) CAGR membantu Anda mengukur kinerja portofolio investasi Anda secara keseluruhan.

Namun metode tersebut juga memiliki keterbatasan yang perlu menjadi perhatian, yaitu (1) CAGR hanya memberikan gambaran rata-rata kinerja investasi, tidak mencerminkan fluktuasi yang terjadi selama periode investasi dan (2) CAGR tidak memperhitungkan kapan keuntungan atau kerugian terjadi selama periode investasi. Dengan kelebihan dan keterbatasan metode ini dirasa cocok digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan rata-rata berinvestasi pada aset tanah dan bangunan.

Yang diperlukan dalam menghitung imbal hasil menggunakan metode ini adalah nilai awal, nilai akhir dan periode investasi. Dalam hal ini kita menggunakan sampel tanah dan bangunan yang berada di daerah kota Bengkulu. Nilai awal (nilai perolehan pada tahun 2004) tanah dan bangunan adalah sebesar Rp200 juta, kemudian nilai akhir (nilai jual pada tahun 2024) sebesar Rp1,3 M. dengan periode investasi selama 20 tahun. Maka tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata nya adalah sebagai berikut:

Didapatkan tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan adalah sebesar 9,81%, Artinya, investasi tumbuh rata-rata sebesar 9,81% per tahun selama periode tersebut. Ternyata berinvestasi dalam bentuk aset tanah dan bangunan memberikan tingkat pertumbuhan rata-rata yang baik. Tentunya perhitungan diatas belum mempertimbangkan inflasi, biaya perbaikan, pajak, dan faktor lainnya. Semoga tulisan ini dapat memberikan gambaran secara umum mengenai tingkat partumbuhan rata-rata jika berinvestasi pada aset tanah dan bangunan.

[willy-pov]

Menghitung besaran jumlah dana pensiun

kita memiliki usia produktif untuk bekerja sehingga dapat menghasilkan uang, setelahnya kita mulai mamasuki usia non produktif pada saat itulah dana pensiun sangat berguna bagi kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Secara singkat, dana pensiun dapat diartikan sebagai berikut yaitu dana yang dapat kita tarik dan gunakan sejumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa mengurangi pokok dana itu sendiri.   

Dalam menghitung besaran jumlah dana pensiun, ada metode yang sering digunakan yaitu 4% rules. Cara menghitung jumlah besaran dana pensiun dengan metode ini juga sangat mudah untuk dimengerti. Agar lebih realible kita contohkan willy seorang karyawan berusia 27th akan mempersiapkan dana pensiun mulai dari sejak dini. Tahap pertama yang perlu dilakukan adalah dengan membuat estimasi pengeluaran rutin pada saat ini untuk kemudian diproyeksikan puluhan tahun kedepan ketika pensiun setelah mempertimbangkan inflasi. Contoh apabila pengeluaran rutin dikemudian hari tersebut sejumlah Rp5.000.000 (jumlah ini sangat fleksibel bergantung dari masing-masing orang dan gaya hidupnya) setiap bulannya maka apabila disetahunkan berjumlah sebesar Rp.60.000.000.

Tahap kedua adalah menghitung jumlah dana yang harus disiapkan sehingga dapat ditarik secara terus menerus sejumlah Rp60.000.000 per tahun tanpa mengurangi pokok dana itu sendiri. Caranya adalah dengan membagi jumlah pengeluaran rutin dalam setahun dibagi dengan 4%, sehingga didapat sebesar Rp1.500.000.000 (1,5 Miliyar Rupiah). Dana tersebut lah yang perlu dipersiapkan oleh karyawan willy agar ketika pensiun tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Dana pensiun dapat dipersiapkan secara bertahap sejak dini, semakin awal kita mempersiapkannya akan terasa semakin ringan dikemudian hari. Berikut cara kerja dari dana pensiun, karyawan hanya perlu secara rutin untuk menyisihkan penghasilannya dan diinvestasikan pada instrumen keuangan yang secara rutin membagikan dividen/kupon/bunga atau imbal hasil dalam bentuk lainnya, instrument tersebut dapat berupa obligasi FR Syariah yang dapat memberikan kupon hingga 6,875% dan yield hingga lebih dari 7%. Tenor dari obligasi ini juga beragam sampai puluhan tahun, sehingga sangat sesuai untuk menyiapkan dana pensiun secara bertahap yaitu sebesar 1,5 Miliyar sebagaimana telah kita hitung sebelumnya.

Apabila tabungan dana pensiun kita telah mencukupi sejumlah 1,5 Miliyar dengan estimasi diatas maka dalam setahun kupon bagi hasil yang akan diterima adalah Rp92,8 Juta bahkan melebihi pengeluaran rutin sejumlah Rp60 juta per tahun. Dengan telah mempersiapkan dana pensiun sejak awal kita tidak usah khawatir lagi secara finansial untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di hari tua nanti.

Tentunya dalam perjalanan mengumpulkan tabungan dana pensiun tidak mudah, terkadang tabungan terpakai untuk pengeluaran yang tidak terduga atau untuk liburan keluarga dan lain-lain, namun dengan komitmen dari diri sendiri kita akan lebih siap untuk mewujudkan tabungan dana pensiun untuk hari tua nanti.  

[willy-pov]

Peningkatan Kapabilitas APIP

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, bahwa peran APIP sangat strategis dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik melalui kegiatan pengawasan internal yang terdiri dari audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Terkait dengan pelaksanaan peran tersebut kapabilitas dan efektifitas APIP dianggap sebagai indikator yang penting. Untuk mengukur sejauh mana kapabilitas dan efektifitas APIP, Badan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam hal ini sebagai instansi yang memiliki mandat untuk melaksanakan pembinaan kapabilitas APIP menerbitkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP sebagaimana digantikan dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Sebelum lebih jauh membahas tentang kapabilitas APIP, yang dimaksud dengan kapabilitas APIP itu sendiri adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Terdapat tiga komponen yang mempengaruhi peran APIP yang efektif. Komponen tersebut meliputi Dukungan Pengawasan (enabler), Aktivitas Pengawasan (delivery), dan Kualitas Pengawasan (result). Adapaun penjelasan setiap komponen adalah sebagi berikut:

A. Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)

Peran APIP yang efektif perlu ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik. Dukungan pengawasan merupakan infrastruktur esensial yang perlu dibangun oleh APIP untuk dapat melaksanakan peran dan layanannya secara maksimal. Dengan adanya dukungan pengawasan yang baik diharapkan dapat meningkatkan aktivitas pengawasan APIP dan mendorong hasil pengawasan yang berkualitas. Komponen dukungan pengawasan terdiri dari 5 Elemen yaitu:

Pengelolaan SDM

Praktik Profesional

Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

Budaya dan Hubungan Organisasi

Strutur dan Tata Kelola

B. Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery)

Komponen aktivitas pengawasan diartikan sebagai peran dan layanan yang diberikan oleh APIP kepada manajemen dan stakeholders lainnya dalam rangka penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Secara umum, peran dan layanan APIP diberikan dalam bentuk asurans dan jasa konsultansi. Asurans adalah pengujian objektif terhadap bukti dengan maksud untuk memberikan penilaian yang independen atas proses tata kelola, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian. Kegiatan asuransi mencakup audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan/monitoring. Sedangkan jasa konsultansi adalah kegiatan pemberian saran dan jasa lain yang dibutuhkan klien, yang sifat dan ruang lingkup penugasannya telah disepakati, ditujukan untuk menambah nilai dan meningkatkan proses tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian, tanpa adanya pengalihan tanggung jawab kepada auditor intern. Contohnya sosialisasi, asistensi, dan bimbingan teknis.

C. Komponen Kualitas Pengawasan (Result)

Hasil dari aktivitas pengawasan yang dilakukan APIP harus dapat mewujudkan peran APIP yang efektif dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 PP Nomor 60 Tahun 2008. Peran APIP yang efektif tersebut ditunjukkan dengan kualitas pengawasan intern yang dapat:

Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas (3E).

Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko.

Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola organisasi APIP melaksanakan pengawasan dalam rangka memberikan opini atas efektivitas dan kecukupan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian organisasi secara terintegrasi.

Secara keseluruhan, komponen dukungan dan aktivitas pengawasan dalam penilaian kapabilitas APIP dijabarkan ke dalam 6 Elemen dan 18 Topik sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar 2.3. Komponen dukungan pengawasan mendapatkan bobot penilaian sebesar 60%, sedangkan aktivitas dan kualitas pengawasan mendapatkan bobot penilaian sebesar 40%.

Kiat dalam Peningkatan Level Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP terdiri dari 5 level, yaitu, Level 1- Initial, Level 2- Infrastructure, Level 3 - Integrated, Level 4 - Managed dan Level 5 - Optimizing (semakin tinggi level menunjukkan semakin matang dan efektif organisasi APIP dalam memberikan layanannya).

Tentunya ada begitu banyak kiat-kiat yang dapat dilakukan dalam peningkatan Kapabilitas APIP sesuai dengan level yang ingin dicapai dan setiap elemen memiliki pendekatan yang berbeda. Berikut adalah salah satu kiat dalam peningkatan Kapabilitas APIP pada elemen Praktik Profesional.

Elemen Praktik Profesional terdiri dari dua topik, yaitu:

Perencanaan PengawasanPenyusunan perencanaan pengawasan intern berbasis risiko untuk menetapkan pengawasan intern sesuai dengan tujuan organisasi.

Program Pejamin dan Peningkatan Kualitas

Program penjaminan dan peningkatan kualitas dirancang untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan pengawasan intern terhadap standar, dan penerapan kode etik oleh auditor. Program tersebut juga menilai serta mengidentifikasi peluang peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pengawasan Intern.

Salah satu eviden dalam topik perencanaan pengawasan adalah PKPT berbasis risiko. Dalam penyusunan PKPT berbasis risiko dapat memasukan unsur anggaran. Dalam proses penyusunan PKPT berbasis risiko penentuan prioritas auditi dan jenis pengawasan diambil dari presentase perbandingan risk register dan faktor pertimbangan manajemen, dengan komposisi sebagai berikut:

Tingkat Maturitas <3, maka perbandingan R:M = 0 :100

Tingkat Maturitas = 3, maka perbandingan R:M = 50 : 50

Tingkat Maturitas > 3, maka perbandingan R:M = 70 : 30

Perhitungan tingkat maturitas di suatu instansi dapat menggunakan best practices dari BPKP yaitu Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020.

Pada tingkat Kapabilitas APIP level 3, perencanaan pengawasan dalam hal ini PKPT telah disusun dengan:

Mengidentifikasi keselarasan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi K/L/D serta indikator kinerja capaian sasaran dan pemahaman proses bisnisnya.

Mengidentifikasi semua area pengawasan yang dapat dijadikan sasaran pengawasan atau audit universe (antara lain: urusan, unit kerja, program, kegiatan, fungsi yang dapat diawasi).

Mengidentifikasi dan membuat prioritas area pengawasan berdasarkan tingkat kematangan MR dan risiko tertinggi berdasarkan hasil evaluasi.

Mempertimbangkan masukan dari manajemen K/L/D dan stakeholder lainnya.

Mengidentifikasi dan menganalisis ketersediaan sumber daya (SDM, waktu, dana) termasuk penjelasan bila sumber daya tidak tercukupi.

Menetapkan jenis-jenis pengawasan, sasaran, ruang lingkup, jadwal pelaksanaan, anggaran, SDM dan informasi lainnya.

Mendapatkan persetujuan pimpinan organisasi K/L/D.

Dalam hal untuk peningkatan secara berkelanjutan perencanaan pengawasan yang telah diimplementasikan dilakukan evaluasi selama 3 tahun berturut-turut untuk memastikan adanya penugasan tambahan akibat dari perubahan lingkungan strategis maupun risiko yang baru teridentifikasi. Diharapkan dengan perencanaan pengawasan yang telah menggunakan profil risiko organisasi K/L secara keseluruhan dan didukung oleh kerangka manajemen risiko memungkinkan proses perbaikan berkelanjutan untuk aktifitas organisasi.

[willy-pov]

Mengenal Auditor Internal Pemerintah dan Kode Etik Profesinya

Indonesia memiliki begitu banyak jenis profesi di berbagai bidang pekerjaan, seperti dokter, jurnalis, dan termasuk salah satunya adalah auditor internal pemerintah. Berbeda dengan pekerjaan pada umumnya, profesi sebagaimana contoh diatas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian seperti keterampilan dan kejuruan tertentu.

Dikarenakan para professional ini memiliki pengetahuan dan keahlian yang khusus di bidangnya masing-masing untuk itu diperlukan suatu acuan perilaku yang harus diikuti oleh pelaku aktivitas professional. Acuan tersebut biasanya kita kenal dengan ‘kode etik profesi’, dengan adanya kode etik profesi diharapkan dapat mengatur bagaimana pengetahuan dan keahlian khusus tersebut digunakan, terutama dalam situasi-situasi terkait masalah moral. Hal yang sama berlaku juga untuk profesi auditor internal pemerintah yang akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini.

Auditor Internal Pemerintah adalah aparat yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan intern yaitu merupakan kegiatan memberikan jaminan (assurance) dan konsultasi (consulting) yang independen dan objektif untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi. Pengawasan intern yang dilakukan oleh auditor internal pemerintah membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menghasilkan pendekatan sistematis untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai auditor internal pemerintah memerlukan suatu panduan agar mencegah terjadinya tingkah laku tidak etis dan untuk mewujudkan auditor intern pemerintah terpecaya, serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan. Oleh karena itu Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) pada tahun 2014 membuat suatu panduan yang disebut sebagai Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia (KE-AIPI).

KE-AIPI berlaku bagi auditor dan pejabat yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. KE-AIPI meliputi dua komponen dasar, yaitu: 1) Prinsip etika yang relevan dengan profesi dan praktik pengawasan intern pemerintah, dan 2) Aturan perilaku yang menggambarkan norma perilaku yang diharapkan bagi auditor intern pemerintah dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, KE-AIPI telah mengatur prinsip etika dan aturan perilaku dengan harapan auditor internal pemerintah dapat menerapkan dan menegakan prinsip-prinsip tersebut. Adapun prinsip-prinsip yang dimaksud adalah (1) Integritas, (2) Objektifitas, (3) Kerahasiaan, (4) Kompetensi, (5) Akuntabel, dan (6) Perilaku Profesional, yang akan dijelaskan lebih lanjut sebagaimana berikut:

Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Dengan adanya Integritas auditor intern pemerintah dapat membangun kepercayaan kepada auditee terutama atas pertimbangan yang diberikan. Salah satu perilaku yang menerapkan prinsip integritas adalah dengan tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun. Bila gratifikasi tidak bisa dihindari, auditor intern pemerintah wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (disingkat KPK) paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah gratifikasi diterima atau sesuai ketentuan pelaporan gratifikasi. Hal tersebut sejalan dengan yang telah diterapkan di Inspektorat Utama Setjen DPR RI dengan melampirkan pernyataan “dilarang menerima gratifikasi” pada setiap Surat Tugas (ST) pengawasan serta terdapat lemari gratifikasi untuk menyimpan gratifikasi yang tidak bisa dihindari.

Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. Auditor intern pemerintah menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit. Auditor intern pemerintah membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingannya sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi auditor intern pemerintah untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan. Salah satu perilaku yang menerapkan prinsip objektivitas adalah dengan tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya

Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. Auditor intern pemerintah menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya. Salah satu perilaku yang menerapkan prinsip kerahasiaan adalah dengan tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Auditor intern pemerintah menerapkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan pengawasan intern. Salah satu perilaku yang menerapkan prinsip kompetensi adalah terus-menerus meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya. Hal ini sejalan dengan yang telah dilakukan di Inspektorat Utama Setjen DPR RI, dimana setiap auditor didorong untuk selalu meningkatkan kompetensi melalui pendidikan formal, sertifikasi profesi, dan diklat profesi agar dapar memberikan layanan pengawasan intern yang semakin berkualitas.

Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Auditor intern pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Perilaku profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Auditor intern pemerintah sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi. Salah satu perilaku yang menerapkan prinsip perlaku profesional adalah dengan tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal dan melawan hukum.

Keenam prinsip dan perilaku dalam KE-AIPI diatas diharapkan dapat menjadi pedoman bagi setiap anggota AAIPI untuk menjalankan profesionalitas yang digariskan, selanjutnya menjadi sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi pengawasan intern pemerintah, dan mencegah campur tangan pihak di luar organisasi AAIPI tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi pengawasan intern pemerintah.

Apabila masih didapatkan auditor internal pemerintah yang melanggar salah satu dan/atau lebih dari keenam prinsip dan perilaku yang terdapat dalam KE-AIPI maka auditor internal yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan APIP. Adapun bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Komite Kode Etik, antara lain berupa: teguran tertulis, usulan pemberhentian dari tim pengawasan, dan tidak diberi penugasan pengawasan selama jangka waktu tertentu. Jenis sanksi yang dikenakan bergantung dari pelanggaran KE-AIPI yang mana dikategorikan menjadi tiga, yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat.

Tentunya seluruh anggota AAIPI terutama internal Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI berkomitmen dalam menerapkan dan menegakan prinsip serta aturan perilaku yang telah diatur dalam KE-AIPI, sebagai wujud upaya untuk menjaga profesi auditor internal pemerintah secara berkelanjutan. KE-AIPI ini juga perlu secara berkala disosialisasikan untuk senantiasa mengingatkan Kembali terutama kepada auditor internal pemerintah mengenai batasan-batasan etis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Semoga melalui tulisan ini dapat menjadi reminder untuk selalu menerapkan dan menegakan KE-AIPI.

[willy-pov]

apa itu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan ?

Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yang selanjutnya disingkat PIPK adalah pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan standar akuntasnsi pemerintah.

PIPK dilaksankan dalam rangka untuk mendukung tujuan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dimana SPIP terdiri dari 5 unsur Pengendalian Intern, yaitu:

Lingkungan Pengendalian – 8 Sub Unsur

Penilaian Risiko – 2 Sub Unsur

Kegiatan Pengendalian – 11 Sub Unsur

Informasi dan Komunikasi – 2 Sub Unsur

Pemantauan – 2 Sub Unsur

Dimana tujuan dari lingkungan pengendalian intern SPIP adalah terkait kegiatan efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset dan ketaatan peraturan.

Didalam Laporan Keuangan (LK) yang diserahkan Kepada BPK untuk di audit, pimpinan instansi membuat Statement of Responsibility (SOR). SOR atau Pernyataan Tanggung Jawab memuat pernyataan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan SAP. PIPK adalah salah satu dasar pertimbangan manajemen dalam memberikan keyakinan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai, sedangkan reviu LK dilakukan untuk memberikan keyakinan bahwa akutansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan SAP.

Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Penerapan PIPK bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa Pelaporan Keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai. Prinsip-prinsip dalam penerapan PIPK adalah :

Mendukung pencapaian tujuan organisasi;

Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses organisasi dan pengambilan keputusan khususnya dalam perencanaan strategis;

Sistematis, terstruktur, dan tepat waktu;

Mempertimbangkan keseimbangan aspek biaya dan manfaat; dan

Menjaga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

PIPK diterapkan dan dilaksanakan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan dan dilaksankan pada tingkat entitas dan tingkat proses/transaksi. Penerapan PIPK pada tingkat entitas terdiri dari 5 unsur SPIP (Tabel B.1) dan PUTIK (Tabel B.2), sedangkan penerapan PIPK pada tingkat transaksi dengan membuat Rancangan Pengendalian Intern (Tabel A). Dalam Tabel A manajemen menentukan akun signifikan dan pengendalian utama yang dapat diambil dari SOP. Terkait akun signifikan kriterianya adalah sebagai berikut:

Akun yang nominalnya secara material akan berpengaruh terhadap opini BPK.

Rentan terhadap kecurangan.

Kompleksitas dan keseragaman proses transaksi.

Subjektivitas dan pertimbangan dalam menentukan saldo akun.

Sifat akun yang memperoleh perhatian besar.

Kompleksitas perlakukan akuntansi dan pelaporan.

Penerapan PIPK dilaksankan selama tahun berjalan 1 - 31 Desember. Setiap Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan bertanggung jawab untuk mengelola, memelihara, dan memutakhirkan dokumentasi penerapan PIPK. Adapun fungsi dokumentasi yaitu sebagai:

Sebagai rekaman seluruh proses kegiatan yang telah terjadi

Sebagai dasar pengambilan keputusan di masa mendatang

Sebagai bukti hukum atas apa yang telah diputuskan dan dilaksanakan, khususnya bila terjadi sengketa hukum

Sebagai sarana pembelajaran untuk melakukan pemantauan dan kaji ulang

Tujuan dari PIPK adalah keandalan pelaporan, khususnya pelaporan keuangan, meliputi pemenuhan terhadap aspek reliabilitas, ketepatan waktu, transparansi, dan aspek-aspek lainnya yang telah ditetapkan dalam organisasi, termasuk organisasi pemerintah. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, sebagai salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang utama, harus disajikan secara andal agar dapat meningkatkan akuntabilitas Kementerian Negara/Lembaga (K/L), Bendahara Umum Negara (BUN), maupun Pemerintah Pusat secara umum. Hal ini pada akhirnya juga akan meningkatkan kepercayaan publik atas pengelolaan keuangan negara. Mengingat pentingnya tujuan tersebut, setiap pimpinan dan seluruh pejabat/pegawai di lingkungan K/L dan BUN perlu meningkatkan penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) secara sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik untuk mendapatkan hasil yang optimal.

[willy-pov]

Menghitung nilai wajar saham menggunakan discounted dividen model

Sebelum memutuskan untuk berinvestasi di suatu perusahaan, baiknya kita mengetahui terlebih dahulu nilai wajar dari perusahaan tersebut. Ada banyak metode yang dapat digunakan dalam menentukan nilai wajar saham suatu emiten, namun dalam kesempatan ini penulis akan menjabarkan bagaimana menghitung nilai wajar saham dengan menggunakan metode discounted dividen model.

Metode ini mensyaratkan perusahaan harus rutin dalam membayarkan dividen setiap tahunnya, untuk perusahaan yang tidak termasuk dalam kategori tersebut maka nilai wajarnya tidak dapat dihitung menggunakan metode ini. Adapun penjabaran dari rumusnya adalah sebagai berikut :

PO      = harga saham saat ini

D1       = Dividen yang diharapkan akan dibayarkan tahun depan

r           = tingkat diskonto (cost of equity) / tingkat pengembalian yang diharapkan.

g          = tingkat pertumbuhan dividen yang konstan

agar lebih realible maka kita akan coba aplikasikan pada emiten sesungguhnya. Dalam contoh ini kita akan menggunakan emiten PT. Matahari Department Store, Tbk dengan ticker LPPF. Dalam data historisnya emiten tersebut secara rutin membagikan dividen setiap tahunnya. Adapun historis dividen yang dibagikan adalah sebagai berikut :

2018 : Rp. 457,5

2019 : Rp. 333,19

2021 : Rp. 100

2022 : Rp. 250

2023 : Rp. 525

2024 : Rp. 200

Dengan harga saham saat ini sebesar Rp1.400, maka dividen yield yang diberikan perusahaan adalah sebesar 14,28%, secara presentase nilai tersebut cukup menjanjikan bagi investor. Dari data dividen diatas secara umum kita asumsikan tingkat pertumbuhan rata-rata dividen adalah sebesar 5%, maka jumlah dividen yang akan diterima satu tahun mendatang adalah sebagai berikut :

Selanjutnya kita tinggal asumsikan nilai r, dimana disini merupakan nilai tingkat diskonto (cost of equity) / tingkat pengembalian yang diharapakan. Agar lebih koservatif nilai yang kita ambil adalah sebesar + 20%.

Dari asumsi diatas maka dapat dihitung nilai wajar dari PT. Matahari Department Store, Tbk dengan ticker LPPF adalah sebagai berikut :

Namun perlu menjadi perhatian dalam menggunakan metode ini tentunya terdapat beberapa kelemahan. Diantaranya yaitu pertama, sangat bergantung pada perkiraan dividen masa depan yang mungkin tidak akurat. Kedua, asumsi pertumbuhan dividen yang konstan mungkin tidak realistis. Dan ketiga, tidak memperhitungkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi harga saham, seperti perubahan tingkat suku bunga, kondisi ekonomi, atau sentimen pasar.

[willy-pov]

Perusahaan dengan fundamental keuangan yang baik

Sebelum memutuskan untuk melakukan investasi di perusahaan tertentu sangat perlu bagi kita untuk mengetahui fundamental keuangan perusahaan tersebut. Hal tersebut bertujuan agar memberikan rasa aman bagi investor dan juga untuk mengetahui nilai dari perusahaan tersebut. Ada banyak teori mengenai kriteria suatu perusahaan memiliki fundamental keuangan yang baik, namun dalam kesempatan ini penulis akan meringkas dari buku “the intelligent investor” karya Benjamin Graham.

Pertama, penting bagi perusahaan untuk memiliki kondisi keuangan yang sehat. Kondisi yang sehat dalam hal ini tercermin dari tingkat likuiditas dan solvabilitas perusahaan atau dengan kata lain kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban baik jangka pendek dan jangka panjang nya. Untuk melihat tingkat likuiditas, rasio yang dapat kita gunakan seperti current ratio dan quick ratio semakin tinggi rasio tersebut maka semakin besar tingkat likuiditasnya. Tingkat likuiditas sebesar 1.5 x (current ratio) sudah cukup bagi perusahaan untuk dikaterogorikan dengan keuangan yang sehat, perlu diingat tingkat likuiditas yang terlalu tinggi menyebabkan dana idle bagi perusahaan yang dapat berdampak kepada laba sebaliknya apabila terlalu rendah akan berdampak kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Selanjutnya tingkat solvabilitas atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio keuangan yang biasa digunakan untuk melihat tingkat solvabilitas adalah debt to equity ratio yaitu dengan membandingkan utang terhadap modal. Semakin kecil rasio ini maka semakin solvable suatu perusahaan. Dalam bukunya the intelligent investor kriteria yang digunakan jauh lebih ekstrim lagi yaitu dengan mensyaratkan perbandingan seluruh utang terhadap aset lancar tidak melebihi 110%, tujuannya adalah memberikan keyakinan bahwa perusahaan memiliki kemampuan dalam menyelesaikan semua kewajiban (utang) menggunakan aset lancar perusahaan.

Kedua, perusahaan memiliki stabilitas dan pertumbuhan laba yang konsisten. Perusahaan selalu membukukan laba positif dalam lima tahun terakhir dan tidak pernah rugi. Laba tahun berjalan juga secara konsisten tumbuh, namun perlu menjadi pengecualian teruntuk perusahaan yang bersifat cyclical yang dipengaruhi oleh faktor lain seperti perusahaan bergerak dibidang komoditas maka kriteria diatas terkadang sulit untuk terpenuhi.

Ketiga, Ketika perusahaan menghasilkan laba, manajemen memiliki tiga opsi terhadap laba tersebut (1) menahan laba untuk diinvestasikan kembali pada perusahaan (2) membagikan kepada pemegang saham dalam bentuk kas, atau (3) kombinasi dari keduanya. Kebijakan menentukan jumlah laba yang dibagikan kepada pemegang saham disebut sebagai kebijakan dividen. Tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk membayarkan dividen kepada pemegang sahamnya (kecuali saham preferen). Namun dalam bukunya “the intelligent investor” disarankan untuk berinvestasi pada perusahaan yang membagikan dividen ketimbang perusahaan yang tidak membagikan dividen, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dengan berinvestasi pada perusahaan yang membagikan dividen maka investor akan mendapatkan return “nyata” dari modal yang diinvestasikan.

Dapat mencegah manajemen untuk “menghamburkan” uang milik pemegang saham secara royal.

Selanjutnya pendapat tersebut selaras dengan penelitian dari professor akuntansi Universitas Colombia, Doron Nissim dan Amir Ziv yang menyatakan bahwa:

“perusahaan yang meningkatkan dividennya tak hanya memiliki return saham lebih baik tetapi juga bahwa peningkatan dividen tersebut memiliki kaitan denga profitabilitas masa depan (yang lebih tinggi) selama setidaknya empat tahun setelah perubahan dividen”

Keempat, harga pasar terhadap aset berwujud bersih. Hal tersebut didapat dengan membandingkan kapitalisasi pasar dengan modal kerja bersih perusahaan, dimana modal kerja bersih didapatkan dengan mengurangkan aset lancar perusahaan dengan total kewajiban. Jumlah perbandingan yang disarankan adalah sebesar 120%, hal ini bertujuan agar investor terhidar dari pembelian investasi saham yang terlalu mahal tanpa jaminan aset berwujud bersih.

Tentunya masih banyak lagi kriteria-kriteria yang belum dibahas diatas, hal tersebut juga menyesuaikan dengan bagaimana profil risiko investor dalam berinvestasi. Namun poin-poin diatas adalah bentuk saran yang dapat diikuti dalam memilih perusahaan untuk menginvestasikan uang kita agar hasil investasi kita memberikan imbal hasil maksimal dan dampak yang positif dikemudian hari.

[willy-pov]

dollar cost averaging dan penerapannya

Dalam melakukan investasi tentu kita masih memiliki berbagai keterbatasan, bisa dalam bentuk ilmu yang dimiliki, modal yang akan di investasikan dan dalam bentuk lainnya. Keterbatasan tersebut dapat memberikan pengaruh dalam menghasilkan imbal hasil investasi, terutama apabila melakukan investasi pada instrumen yang diperdagangkan dipasar sekunder tidak sedikit yang justru merugi ketimbang mendapatkan untung.

Instrumen investasi yang diperdagangkan di pasar sekunder seperti saham dan obligasi memiliki kecendrungan fluktuasi harga naik dan turun setiap harinya bergantung kepada permintaan dan penawaran, sehingga investor dapat meraih keuntungan dari selisih harga tersebut atau sering disebut dengan capital gain dan sebaliknya justru merugi atau disebut juga dengan capital loss.

Namun dalam perjalanan yang sudah-sudah fluktuasi naik turun tersebut apabila ditarik dalam kurun waktu yang panjang menunjukan kenaikan signifikan terutama pada IHSG dan saham-saham di indeks LQ45. Oleh karena itu berdasarkan data tersebut investor tidak perlu terlalu risau dengan fluktuasi harga yang terjadi setiap harinya.

Tentunya kita tidak dapat membeli IHSG dan mendapatkan imbal hasil darinya, namun yang dapat kita lakukan adalah dengan membeli reksadana yang menyerupai indeks IHSG dimana imbal hasilnya menyerupai atau hampir sama. Sudah banyak terdapat reksadana saham yang ditawarkan oleh manajer-manajer investasi yang ada, bahkan reksadana sudah banyak yang dapat dibeli mulai dengan harga Rp.10.000 saja

Agar hasil yang diinginkan semakin menyerupai indeks IHSG maka pembelian investasinya dilakukan secara bertahap setiap periodenya, bertahap dalam hal ini dapat dilakukan secara harian, mingguan dan bulanan sesuai dengan kebutuhan. Namun kami sendiri menyarankan untuk pembelian dengan nominal yang sedikit namun dilakukan dengan rutin dan disiplin. Kegiatan pembelian secara bertahap itulah yang kita sebut sebagai dollar cost averaging. Tujuan dari hal tersebut adalah agar kita tidak salah membeli harga pada saat melakukan investasi, dengan pembelian secara bertahap maka investasi yang dilakukan mengikuti harga pasar pada saat itu apabila harga sedang turun makan kita mendapatkan dengan harga tidak mahal dan begitu sebaliknya. Telah ada penelitian yang dilakukan kegiatan pembelian investasi yang dilakukan seperti diatas dapat memberikan imbal hasil yang meyerupai dengan perkembangan IHSG.

DCA sendiri juga dapat diterapkan pada saat melakukan investasi di instrumen saham, apabila kita telah mengetahui harga yang menurut kita wajar untuk saham tersebut dan kita telah membeli namun dalam perjalananya ternyata harga saham tersebut semakin turun maka kita tetap melakukan pembelian rutin terhadap saham selama penurunan tersebut sehingga harga beli rata-rata akan turun dan potensi keutungan akan semakin besar apabila harga saham mulai berbalik naik kembali. Namun hal tersebut dilakukan dengan catatan kita mengetahui betul perusahaan yang dibeli memiliki fundamental yang baik dan diperdagangkan dengan harga yang wajar, apabila kita melakukannya pada perusahaan yang sebaliknya maka bukan tidak mungkin kita hanya akan memperbesar unrealized loss pada portofolio, sedangkan harga saham tidak terdapat pergerakan untuk naik kembali.

Untuk itu perlunya kita memahami perusahaan yang akan kita beli sahamnya, untuk selanjutnya penulis akan memabahas terkait hal tersebut.

[willy-pov]

the magic of compound interest

Dalam dunia keuangan kami juga mempelajari bagaiamana suatu aset keuangan dapat tumbuh dengan maksimal. Pertumbuhan aset keuangan dilakukan dengan berbagai metode salah satu yang terkenal adalah melalui compound interest. Secara singkat compound interest adalah metode yang dilakukan dengan menginvestasikan kembali imbal hasil (berupa bunga) yang diterima sehingga pertumbuhan asset keuangan dapat maksimal.

Intrumen investasi yang dapat menggunakan metode ini contohnya adalah obligasi/surat utang, deposito, peer to peer lending, dan instrument investasi lainnya yang memberikan imbal hasil dalam bentuk bunga/bagi hasil yang tetap setiap periodenya. Dalam rentang waktu yang pendek metode investasi ini tidak memperlihatkan perbedaan yang signifikan dengan dengan bunga (interest) biasa, namun apabila ditarik dengan horizon waktu yang lebih panjang maka perbedaan imbal hasil terlihat cukup signifikan. Berikut adalah ilustrasi imbal hasil antara compound interest dan bunga (interest) biasa, ilustrasi ini menggunakan asumsi tingkat bunga 6% p.a dan jangka waktu selama 10 tahun tanpa dipotong pajak (20%).

Secara garis besar metode compound interest memberikan imbal hasil sebesar 79% secara keseluruhan sedangkan bunga biasa memberikan imbal hasil 60% secara keseluruhan dalam jangka waktu sepuluh tahun. Perbedaan akan semakin terlihat apabila tingkat suku bunga yang lebih tinggi dan juga jangka waktu semakin panjang, sebagaimana teman terbaik investasi adalah waktu. apabila diterapkan dengan disiplin tentu dapat memberikan hasil maksimal kepada kita dimasa yang akan datang.

Ilustrasi diatas hanya menabung satu kali diawal periode, apabila diikuti dengan nabung rutin pada setiap periode maka hasilnya tentu akan berbeda. Untuk itu pembayaran investasi disarankan menggunakan uang yang tidak akan digunakan dalam waktu dekat karena hal tersebut akan berpengaruh kepada imbal hasil yang akan kita terima.

Pembayaran investasi disaranakan dilakukan secara rutin pada setiap periodenya walaupun dalam jumlah yang sedikit daripada dilakukan secara langsung diawal, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing namun untuk kita yang masih memiliki keterbatasan yang banyak disarankan agar dilakukan secara bertahap karena akan lebih memberikan hasil yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Pembayaran investasi secara bertahap tersebut telah ada yang melakukan penelitian dan hasilnya imbal hasil yang diterima lebih maksimal. Pembayaran investasi secara bertahap tidak hanya pada instrumen investasi yang memberikan bunga/bagi hasil yang tetap setiap periodenya seperti diatas namun juga dapat diterapkan untuk instrument investasi lainnya seperti reksadana dan saham. Cara diatas juga dikenal dengan istilah dollar cost averaging (DCA), istilah tersebut akan penulis bahas pada tulisan berikutnya bagaimana penerapan DCA dapat memberikan manfaat kepada kita.

[willy-pov]

“in short time capital market is a voting machine, but in long term it is a weighing machine”

[willy-pov]

Margin of Safety untuk investasi

Dalam melakukan investasi terutama dipasar modal ada begitu banyak pendekatan yang bisa dilakukan salah satunya adalah pendekatan margin of safety. Pendekatan ini sudah ada sejak lama dan di dipopulerkan oleh banyak tokoh investasi dunia seperti warren buffet. Secara singkat MOS adalah pendekatan dengan melihat bagaimana kemampuan perusahaan menghasilkan laba terhadap modal dan/atau aset diatas inflasi. Selama laba perusahaan masih diatas inflasi tahunan maka dapat dikatakan perusahaan tersebut memiliki MOS.

Namun kita menganggap kemampuan laba dimasa yang akan datang adalah faktor kualitatif yang sulit untuk diprediksi secara persisi karena disitu terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi seperti kualitas manajemen. Sebagian investor berkelakar apabila perusahaan tidak dapat menghasilkan tingkat laba yang kompetitif dibanding dengan tingkat suku bunga deposito maka mereka ingin agar perusahaan bubar dan menaruh uang mereka di deposito saja, hal tersebut tanpa mempertimbangkan faktor yang lain.

Selain itu pendekatan MOS dapat juga dilihat dari sisi kuantitaf. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melihat laporan keuangan tahunan perusahaan. Dapat dikatakan sebuah perusahaan memiliki MOS apabila aset bersih lebih besar daripada kewajiban perusahaan dan dijual dengan harga pasar dibawah dari nilai buku bersih (aset lancar-kewajiban) perusahaan. Di pasar modal ada begitu banyak perusahaan yang dijual dengan harga pasar yang rendah dengan berbagai alasan, tugas investor menemukan perusahaan tersebut namun tetap memiliki kinerja yang memuaskan.

Dari sisi ini MOS lebih menekankan kepada underlying asset yang dimiliki oleh pemegang saham. sebagaimana kita ketahui posisi hak klaim pemegang saham masih dibawah dari kreditur perusahaan, untuk itu konsep ini menekankan aset bersih perusahaan harus lebih besar daripada kewajiban. Dengan begitu ada rasa aman bagi pemegang saham atas kepemilikan mereka terhadap perusahaan, pemegang saham merasa mereka masih memiliki aset perusahaan setelah semua kewajiban kepada kreditur telah terpenuhi. Selanjutnya harga pasar saham tersebut diperdagangkan dengan harga yang tidak lebih tinggi dari nilai buku bersih (aset lancar-kewajiban), rasio yang dapat mendukung untuk melihatnya adalah price to book value apabila rasio tersebut < 1 maka harga pasar saham perusahaan diperdagangkan kompetitif dibawah nilai buku dan begitu juga sebaliknya.

Tujuan dari MOS adalah untuk memberi ruang aman bagi investor terhadap penurunan harga pasar saham yang bersifat sementara. Karena ada pepatah yang mengatakan “in short time capital market is a voting machine, but in long term it is a weighing machine”. Perlu menjadi perhatian bagi kita harga saham naik dan turun dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran di pasar, namun selain kenaikan dan penurunan tersebut perlu dilihat juga volume transaksi. Apabila volume transaksi tidak begitu besar dari total kapitalisasi pasar perusahaan walaupun penurunan siginfikan, tetap di hold karena penilaian sebagian investor (dilihati dari volume transaksi) belum sepenuhnya menggambarkan nilai intrinsik perusahaan apalagi perusahaan tersebut memiliki MOS.

Ada banyak hal menarik lainnya yang dapat kita pelajari dari dunia keuangan, selanjutnya penulis akan coba berbagi mengenai compound interest atau sering kita kenal dengan bunga ber bunga bagaimana hal tersebut dapat memberi manfaat kepada kita.

[willy-pov]

Personal Finance for Auditor

Perkerjaan adalah salah satu cara bagaimana kita dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan gaji dari hasil pekerjaan kita gunakan untuk membeli atau mencapai tujuan keuangan kita. Salah satu jenis pekerjaan/profesi adalah auditor, dimana penulis juga berprofesi sebagai auditor. Untuk saat ini di Indonesia secara umum rentang gaji untuk seorang dengan profesi auditor adalah 5 juta sampai dengan 15 juta setiap bulannya.

Dalam kesempatan ini penulis ingin berbagi bagaimana mengatur keuangan sehingga gaji dari pekerjaan memberikan manfaat yang maksimal untuk saat ini dan dimasa yang akan datang. Berikut beberapa hal yang harus dilakukan:

Pertama adalah tentukan tujuan keuangan kita, secara umum tujuan keuangan orang diantaranya adalah untuk membeli rumah, membiayai pernikahan, dana pendidikan anak, dana pensiun, dan masih banyak yang lain. Dengan membuat tujuan keuangan kita dapat melakukan prioritas dan menentukan jenis pengelolaan keuangan yang sesuai. Misalkan dalam hal ini tujuan keuangan ingin dicapai adalah membeli rumah maka pendekatan keuangan yang dapat dilakukan ada dua yaitu dengan cara menabung atau melalui kredit pemilikan rumah kedua metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Apabila kebutuhan rumah dirasa diperlukan dalam waktu yang dekat maka pendekatan keuangan melalui kredit pemilik rumah sangat disarankan selain karena mengurangi beban finansial yang terlalu besar diawal bunga kredit pemilikan rumah biasanya jauh lebih ringan dari jenis pinjaman lainnya.

Selanjutnya ada beberapa hal yang sering disarankan oleh penasihat keuangan mengenai cara mengelola keuangan yang baik. Pertama, sebaiknya jumlah cicilan dari pinjaman yang dimiliki tidak melebihi 30% dari penghasilan per bulan dan dengan tenor pinjaman yang sesingkat mungkin, tenor pinjaman yang singkat akan mengurangi beban finansial dimasa yang akan datang.

Kedua, sisihkan 10% dari penghasilan kita untuk di investasikan. Penghasilan yang cukup kadang membuat kita lupa untuk melakukan investasi, padahal investasi ini akan membantu meringankan kita dimasa yang akan datang. Terdapat berbagai jenis investasi yang tersedia, untuk seorang pekerja yang sibuk dan tidak memiliki waktu untuk memilih maka disarankan untuk menaruh uangnya pada reksadana indeks, obligasi/sukuk pemerintah, dan emas. Pembayaran untuk investasi pun disarankan dilakukan secara bertahap setiap bulannya terutama pada instrument investasi yang diperdagangkan di pasar sekunder seperti reksadana indeks, hal tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko perubahan harga pasar dan hasil return yang diharapkan menyamai dengan return pasar.

Ketiga, mulai persiapkan tabungan untuk dana tidak terduga biasanya jumlah yang disarankan adalah tiga sampai enam kali dari pengeluaran setiap bulannya. Tujuan dari dari tabungan ini adalah apabila ada tagihan/kegiatan yang perlu dibayar mendesak maka tidak mengganggu portofolio investasi kita, seperti mengharuskan menjual murah aset investasi yang kita miliki.

Keempat, wajib memiliki asuransi terutama asuransi kesehatan. Mengingat biaya pengobatan yang begitu mahal untuk itu kepemilikan asuransi kesehatan adalah satu keharusan. ada banyak jenis asuransi kesehatan yang ditawarkan dengan premi dan manfaat yang berbeda-beda. BPJS kesehatan dapat menjadi pilihan utama apabila dirasa asuransi Kesehatan yang lainnya masih terlalu mahal. Tentunya kita berharap asuransi tersebut sebisa mungkin tidak digunakan. Selanjutnya apabila masih memiliki sisa yang cukup dari penghasilan kita setelah biaya hidup disarankan juga untuk memiliki asuransi jiwa, yang mana dapat juga dipersiapkan sebagai bentuk warisan dikemudian hari. Untuk saat ini asuransi jiwa yang ada memiliki premi dan manfaat yang bervariasi, besarnya premi yang dibayarkan setiap bulannya bergantung dari jumlah uang pertanggungan yang diterima nanti.

Tentunya untuk mencapai itu semua tidak mudah, harus ada penyesuaian gaya hidup agar penghasilan dirasa cukup. Namun dengan kedisiplian bukan tidak mungkin kebebasan finansial dapat dicapai.