„Coastal Colours“ - Manarola, Italy | ( by Manuel Dietrich )
will byers stan first human second
noise dept.
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
macklin celebrini has autism
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH

roma★

oozey mess

No title available
Peter Solarz
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
taylor price

No title available
occasionally subtle

izzy's playlists!
$LAYYYTER
Sade Olutola

tannertan36
d e v o n
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ

pixel skylines
seen from United States
seen from United States

seen from Austria

seen from Singapore

seen from Germany

seen from United Kingdom

seen from United States
seen from United States
seen from Malaysia

seen from United States
seen from Türkiye
seen from India

seen from United States

seen from Türkiye

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States
@lookingoutonthegreatestview
„Coastal Colours“ - Manarola, Italy | ( by Manuel Dietrich )
Kauai, Hawaii by Wenni Zhou
Menilik Jejak dan Model Koperasi Perumahan di Denmark
Tulisan ini dibuat sebagai bagian dari keikutsertaan dalam kegiatan Klub Baca Koperasi Perumahan, dengan mengulas artikel berjudul “Property Relations Between State and Market: A History of Housing Cooperatives in Denmark” karya Henrik Gutzon Larsen – seorang akademisi senior dari Departemen Geografi Manusia, Universitas Lund, Swedia. Artikel Larsen (2024) memberikan pembacaan historis dan teoritis tentang koperasi perumahan (housing cooperatives) di Denmark, bagaimana bentuk atau model koperasi perumahan ini tumbuh dan berubah dalam relasinya antara negara dan pasar, serta bagaimana keterjangkauannya dalam jangka panjang.
Sebagai pembaca yang datang dari negara Indonesia, di mana pembicaraan mengenai koperasi perumahan masih belum banyak berkembang luas, saya mendapati artikel ini tidak hanya menjadi sumber pengetahuan yang bersifat historis, tetapi juga bersifat reflektif dan politis, membantu untuk meninjau bagaimana bentuk koperasi perumahan yang selama ini dirancang, agar dapat dikembangkan sebagai penyedia hunian alternatif yang berkelanjutan dan mampu menyasar ke berbagai kelas sosial di Indonesia. Hal ini tentunya juga penting untuk memastikan sistem koperasi perumahan yang dapat memenuhi kebutuhan akan hunian, stabil dalam tekanan pasar, dengan biaya rendah, dan partisipasi yang tinggi.
Seperti yang disoroti oleh Larsen (2024), model koperasi perumahan yang ada di Denmark berada dalam posisi yang tidak sepenuhnya stabil karena adanya tarik menarik antara negara dan pasar. Di samping itu, meskipun koperasi perumahan berfungsi sebagai penyedia hunian alternatif bagi masyarakat sipil dan memberikan ruang bagi anggotanya untuk memproduksi serta mengelola perumahan secara kolektif, pada kenyataannya model ini justru cenderung menjadi bentuk kepemilikan yang relatif eksklusif. Oleh karena itu, dengan membaca sejarah panjang dan dinamika koperasi perumahan di Denmark, menjadi pelajaran penting untuk membayangkan kemungkinan bentuk-bentuk koperasi perumahan yang lebih adil dan berpihak pada segala segmen kelas di Indonesia.
Jystrup Savværk co-housing community in Jystrup © seier+seier Source: (https://journal.theaou.org/news-and-reviews/the-popularity-of-cohousing-in-demark/)
Koperasi Perumahan Di Denmark
Sejarah panjang mengenai koperasi perumahan di Denmark sendiri belum banyak dikaji secara sistematis, maka dari itu tujuan Larsen dalam penulisan artikelnya ini ingin memberikan pembacaan historis jangka panjang (long view) mengenai koperasi perumahan di Denmark, dengan menelusuri bagaimana model ini berkembang dalam relasi kepemilikannya serta dengan negara dan pasar. Selain itu, Larsen (2024) juga berupaya untuk mengisi kekosongan (terutama dalam kajian akademik) dengan memberi penjelasan lebih jauh lagi bagaimana negara dan pasar saling membentuk struktur kepemilikan dan regulasinya dalam koperasi perumahan.
Larsen (2024) memberikan gambaran bagaimana Koperasi Perumahan dalam konteks Denmark, memulainya dengan sebuah penegasan, bahwa koperasi perumahan secara historis berperan penting dalam membuka akses perumahan di perkotaan bagi masyarakat umum yang tidak termasuk ke dalam golongan berpendapatan tinggi atau kaya. Lebih jauh lagi, secara historis maupun kontemporer, koperasi perumahan di Denmark umumnya berbentuk asosiasi kecil dan independen yang anggotanya dapat memiliki dan mengelola properti secara kolektif. Para anggotanya memperoleh hak guna atas sebuah hunian melalui pembelian sebuah saham kepemilikan (andel). Dan harga saham dalam koperasi perumahan di Denmark dikendalikan oleh undang-undang, menjadikannya sebagai koperasi dengan ekuitas terbatas (limited-equity housing cooperatives).
Koperasi perumahan (housing cooperatives) telah menjadi salah satu bentuk kepemilikan yang institusional di dalam sistem perumahan di Denmark. Struktur kepemilikan dalam sistem perumahan Denmark saat ini mencakup kepemilikan pribadi (termasuk apartemen yang dimiliki sendiri sejak 1966 atau ejerlejligheder), persewaan swasta/private rental, perumahan sosial (almene boliger), dan koperasi perumahan (andelsboliger). Larsen pun mencatat dari Statistic Denmark, koperasi perumahan hanya mencakup sekitar tujuh persen dari total perumahan secara nasional, namun menyumbang 29 persen dari perumahan di wilayah Kota Copenhagen. Walaupun secara nasional koperasi perumahan hanya mencakup sebagian kecil kepemilikan, keberadaannya memiliki peran yang signifikan di ibu kota negara.
Untuk memahami koperasi perumahan Denmark, Larsen menguraikan bagaimana koperasi perumahan sebagai bentuk kepemilikan kolektif yang tidak bisa disamakan begitu saja dengan bentuk perumahan kolaboratif lainnya. Ia menegaskan bahwa, koperasi perumahan memiliki karakteristik yang khas: hak guna berdasarkan kepemilikan kolektif, pengelolaan bersama, dan keterikatan dengan masyarakat sipil.
Terdapat tiga ciri utama yang ada pada koperasi perumahan:
Koperasi perumahan dicirikan dengan hak guna (use right) bagi anggota atas hunian yang dimiliki secara kolektif. Kepemilikan kolektif ini umumnya mencakup bangunan dan juga lahan. Pada kasus lainnya, kepemilikan dalam koperasi perumahan juga ada yang mencakup hanya bangunannya saja.
Properti dikelola secara kolektif. Pengelolaan ini dilakukan secara langsung, seperti yang ditemukan dalam komunitas co-housing yang diselenggarakan sebagai koperasi perumahan. Di tingkat lain, pengelolaan juga dapat diserahkan kepada dewan, asosiasi, atau perusahaan.
Koperasi perumahan dibedakan dengan ciri dimiliki dan dikelola oleh kelompok-kelompok yang berakar pada masyarakat sipil.
Larsen (2024) juga menyinggung bentuk koperasi dari sisi produksi – yang meliputi aspek kredit dan pembangunan. Namun, Larsen (2024) lebih menekankan koperasi di sisi konsumsi karena dinilai lebih relevan dengan isu keterjangkauan hunian dalam jangka panjang. Dalam hal ini, Larsen (2024) mengambil bentuk koperasi perumahan ke dalam bentuk konsumsi perumahan: koperasi kepemilikan di mana anggota memiliki saham ekuitas dalam properti kolektif dan biasanya membayar iuran bulanan ke koperasi. Dua bentuk ini adalah (tenure dan rental cooperatives).
Dua bentuk utama dalam konsumsi perumahan:
Tenure Cooperatives (koperasi kepemilikan), yakni anggotanya memiliki saham (ekuitas) dalam properti kolektif dan biasanya membayar iuran bulanan kepada koperasi
Rental Cooperatives (koperasi sewa), yang anggotanya membayar sewa kepada koperasi
Uraian lebih lanjut dari koperasi kepemilikan dan koperasi sewa yang dituliskan Larsen, bahwa koperasi kepemilikan bisa berbentuk limitied-equity atau market-equity, tergantung pada apakah anggota dapat menjual kembali saham mereka dengan harga yang diatur atau mengikuti harga pasar. Sementara, koperasi sewa selalu bersifat non-equity, artinya anggota tidak memiliki bagian dari properti tersebut.
Dan kaitannya dengan produksi perumahan, koperasi dalam bentuk produksi perumahan terdapat:
Koperasi pembiayaan, yang memberikan pinjaman kepada anggotanya untuk membangun atau melakukan perbaikan rumah
Koperasi pembangunan yang menangani pembangunan perumahan/dan atau pengembangan lahan
Pada relasi kepemilikan, koperasi perumahan di Denmark mempunyai bentuk kepemilikan yang tidak sepenuhnya berada dalam ranah publik maupun privat. Paragraf di dalam artikel Larsen (2024) ini membahas bagaimana koperasi perumahan mengkritik tentang pemahaman lama tentang relasi kepemilikan atau relasi properti yang melihat kepemilikan hanya sebagai hubungan langsung antara individu dengan objek (misalnya seseorang memiliki rumah) tetapi kepemilikan dapat dilihat lebih jauh lagi sebagai sesuatu yang komunal, kompleks, dan dapat di negosiasikan secara sosial. Larsen juga memilih menggunakan istilah “hak” (rights) sebagai istilah yang lebih umum dan dapat dimengerti secara luas, namun tetap merujuk kepada makna dan gagasan bahwa hak atas koperasi perumahan bisa disepakati dan dikelola secara kolektif, bukan milik perorangan semata.
Larsen (2024) mengacu pada kerangka analisis dari Savini dan Bossuyt (2022) yang membagi relasi kepemilikan ke dalam empat jenis hak utama:
Commisioning rights – sejauh mana warga bisa menentukan bentuk dan tujuan proyek perumahan,
Management rights – untuk mengatur dan membuat keputusan terkait tata kelola hunian
Inculsion rights – untuk menentukan siapa saja yang bisa bergabung ke dalam komunitas
Income rights – untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari kepemilikan hunian
Sejarah Koperasi Perumahan Di Denmark
Sejarah perkembangan koperasi perumahan di Denmark, Larsen (2024) membaginya ke dalam 4 fase:
Fase pengenalan (1850 – 1910) ketika koperasi mulai diperkenalkan dalam produksi perumahan sebagai respon terhadap krisis perumahan akibat urbanisasi dan liberalisme ekonomi sejak pertengahan abad ke-19.
Setelah adanya transisi dari sistem absolutisme menuju bentuk demokrasi yang masih terbatas pada tahun 1849 serta proses liberalisasi ekonomi yang berlangsung secara bertahap, muncul kepercayaan yang besar terhadap kemampuan pasar untuk menciptakan keseimbangan sosial. Baik kalangan elite liberal maupun konservatif (meskipun keduanya mempunyai perbedaan pandangan dalam berbagai isu) sama-sama menjunjung tinggi prinsip kepemilikan privat yang tidak dapat diganggu gugat. Konsekuensinya, sektor perumahan dan pembangunan kota diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar dan inisiatif swasta, tanpa ada intervensi negara yang signifikan, sehingga seluruh dinamika perumahan dikendalikan oleh naik turunnya pasar bebas.
Sama seperti halnya di negara lain yang mengalami industrialisasi dan urbanisasi, serta adanya kekhawatiran terhadap kesehatan dan stabilitas sosial, upaya untuk mengatasi persoalan perumahan kota muncul dari kalangan elite-reformis untuk melahirkan proyek perumahan filantropi. Contoh: Rumah Sakit Asosiasi Medis (Lægeforeningens Boliger atau ‘Brumleby’) yang dibangun tahun 1853 – pasca wabah kolera.
Pemerintah kota yang menganut paham liberal pada masa itu menolak untuk terlibat langsung dalam proyek perumahan untuk kaum miskin, karena takut menciptakan preseden bahwa penyediaan perumahan adalah tanggung jawab negara atau pemerintah lokal.
Meski berpegang pada prinsip liberalisme, dalam praktiknya pemerintah kota terkadang melonggarkan sikapnya, terutama pada proyek-proyek filantropi. Dalam kasus tertentu, dukungan diberikan melalui penyediaan lahan, pinjaman berbunga rendah, atau pembebasan dari beban pajak dan retribusi.
Kemudian pada tahun 1865, muncul bentuk koperasi pembiayaan dan pembangunan atau koperasi bangun pekerja (Arbejdernes Byggeforening). Asosiasi ini pada dasarnya diinisiasi dan didukung oleh anggota elite kota yang bekerja sama dengan buruh terampil, yang mempunyai tujuan untuk menjadikan anggota sebagai pemilik rumah. Meski berlabel “pekerja” , justru yang menggunakan dan menggerakkan koperasi ini lebih banyak terdapat pada kalangan borjuis.
Koperasi pembiayaan dan pembangunan memperoleh dukungan dari negara melalui Undang-undang tahun 1887 untuk produksi perumahan. Undang-undang ini sekaligus menjadi titik balik penting dalam sejarah kooperativisme perumahan di Denmark dengan menyediakan pinjaman murah untuk koperasi pembiayaan dan pembangunan serta perumahan kota.
Dalam praktiknya, undang-undang ini hanya memberikan dukungan negara untuk koperasi pembiayaan dan pembangunan, dan penggunaannya terutama terjadi di wilayah Copenhagen. Namun, ini hanya dapat diakses oleh pekerja dengan penghasilan tinggi dan pegawai rendahan. Kelompok berpenghasilan rendah masih sangat tergantung pada sewa rumah melalui mekanisme pasar yang tidak teratur. Meskipun demikian, gerakan perumahan mulai tumbuh dengan basis koperasi, terutama karena negara memberikan dukungan melalui pinjaman murah.
Koperasi pembiayaan dan pembangunan mengarah pada kepemilikan pribadi yang menjadi objek spekulasi dan keuntungan karena fluktuasi pasar. Terbukti sering kali menjadi bisnis yang sangat menguntungkan bagi sekelompok orang untuk membentuk koperasi pembiayaan dan pembangunan. Hal ini menimbulkan intervensi negara untuk mengatur sistem perumahan yang sepenuhnya dikendalikan oleh pasar.
Kontribusi koperasi pembiayaan dan pembangunan tetap diakui dan bentuk ini menjadi landasan bagi model koperasi berbasis asosiasi atau pendekatan kooperatif dalam sistem perumahan di Denmark.
Fase Konstruksi (1910 – 1930): Kooperativisme Korporatis muncul pada saat pergantian abad karena adanya spekulasi besar dari investor besar, yang menyebabkan krisis perbankan dan konstruksi tahun 1908. Krisis ini berlanjut menjadi krisis perumahan jangka panjang yang diperparah dengan kekurangannya pasokan selama perang dunia 1. Situasi ini mendorong keterlibatan lebih lanjur negara dan pemerintah kota dalam produksi perumahan.
Ditandai dengan munculnya model koperasi perumahan dari bawah (masyarakat). Koperasi perumahan independen seperti Grøndalsvænget dan Præstevangen didirikan pada tahun 1911-1912, yang dibangun di atas tanah murah yang disediakan oleh Kota Copenhagen.
Diperkenalkannya bentuk koperasi kepemilikan terbatas (limited-euity) dimana anggotanya harus membeli saham dan membayar iuran bulanan untuk membayar utang pelayanan koperasi. Jika keluar, mereka hanya menerima kembali nilai saham awal dan kompensasi atas cicilan hipotek yang telah dibayar dan perbaikan yang telah dilakukan.
Antara tahun 1917 - 1930, 42 koperasi perumahan independen membangun hampir 5.200 unit flat di Copenhagen yang difasilitasi oleh pinjaman negara dan kontribusi pemerintah kota, termasuk tanah murah.
Koperasi perumahan di bawah asosiasi payung seperti Arbejdernes Andels-Boligforening (AAB), bertujuan untuk menghilangkan spekulasi dari persoalan perumahan kelas bawah melalui kooperativisme. Di bawah Undang-undang tahun 1933 fokus pada organisasi non-profit mengubah AAB dari koperasi menjadi organisasi perumahan sosial.
Selain koperasi, pada tahun 1913 terdapat pendirian AKB (Arbejdernes Kooperative Byggeforening) yang merupakan perusahaan saham yang dikelola oleh serikat pekerja. AKB juga menjadi pelopor organisasi perumahan non-profit (almennyttige boliger) yang kemudian menjadi fondasi kebijakan perumahan di Denmark pasca 1945.
Ketiganya mengusung prinsip non-profit dan menyediakan bentuk dasar bagi koperasi perumahan berbasis ekuitas terbatas (limited equity), yang memberikan hak guna kepada anggota tanpa peluang untuk spekulasi harga. Meskipun dibentuk melalui inisiatif masyarakat sipil, perkembangan koperasi model ini sangat bergantung pada dukungan negara dan pemerintah kota dalam bentuk pinjaman murah dan tanah bersubsidi.
Prinsip non-profit memasukkan dimensi “solidaritas eksternal” ke dalam banyak proyek perumahan, dan prinsip ini juga menjadi dasar dukungan publik terhadap koperasi perumahan independen maupun koperasi sosial. Karena inilah koperasi perumahan disebut juga sebagai model “sosial”, karena berbeda dengan koperasi pembiayaan dan pembangunan di mana anggotanya tidak memiliki kemungkinan untuk berspekulasi atas kenaikan nilai di masa depan.
Fase Pengelolaan (1975 – 2000): kebangkitan koperasi perumahan ditandai dengan peran organisasi perumahan non-profit yang menjadi sektor kunci dalam politik dan kebijakan perumahan. Namun, koperasi perumahan tidak ada pada konteks ini karena adanya gagasan tentang koperasi perumahan yang tidak pernah mendapatkan status yang layak di masyarakat perkotaan.
Kebangkitan kembali koperasi perumahan dipicu dengan diperkenalkannya apartemen milik sendiri (ejerlejligheder) ke dalam sistem perumahan Denmark pada 1966. Kebangkitan ini ditandai oleh dua hal: pada 1975 hak bagi penyewa untuk membentuk koperasi dan membeli properti yang mereka huni sebelum dijual ke pihak ketiga dan pada 1980 adanya dukungan publik untuk pembangunan koperasi perumahan baru. Pada hak beli pertama, penyewa diberi hak prioritas untuk membeli bangunan tempat tinggal mereka dalam bentuk koperasi sebelum dijual ke pihak ketiga. Ini menjadi respon terhadap pengalihan properti sewa ke kepemilikan pribadi pasca liberalisasi perumahan tahun 1966. Sementara, di tahun 1980, pemerintah mulai memberikan subsidi dan perlindungan suku bunga untuk koperasi baru agar lebih kompetitif dengan perumahan sewa dan milik pribadi.
Konvensi besar-besaran terjadi di kota Copenhagen, termasuk penjualan 19.000 unit perumahan milik pemerintah kota sebagian besar diubah menjadi koperasi perumahan. Transformasi ini secara signifikan mengubah struktur perumahan kota dan juga menghilangkan kewenangan pemerintah kota untuk menetapkan siapa yang berhak menghuni unit-unit tersebut. Untuk meninjau kembali, regulasi koperasi perumahan diperkuat melalui Undang-undang tahun 1979 untuk mengatur sistem pengelolaan, serta menetapkan mekanisme harga saham guna mencegah spekulasi dan praktik jual beli di bawah tangan.
Kebangkitan koperasi perumahan pada 1970–1980-an mengubah tampilan bentuk kepemilikan sistem perumahan Denmark dengan prinsip dan praktik perumahan harus berbasis “hak guna” alih-alih “hak mendapat untung”. Undang-undang tentang harga dan pengalihan saham koperasi juga menegaskan tentang hal ini. Koperasi juga diposisikan sebagai bentuk hunian antara sewa dan milik pribadi. Secara sosial ekonomi, bentuk ini juga di antara: koperasi hasil konversi lebih mirip struktur penyewa, sedangkan koperasi baru yang mendapat dukungan publik mendekati struktur ekonomi pemilik properti.
Fase Transformasi (sekitar 2000-sekarang): komersialisasi koperasi perumahan ditandai dengan meningkatnya komersialisasi dan orientasi pasar di awal tahun 2000-an. Koperasi perumahan yang sebelumnya dirancang sebagai alternatif penyedia hunian bebas spekulasi, kini mengalami kenaikan harga saham secara drastis. Misalnya, di Copenhagen, harga saham koperasi naik lebih dari empat kali lipat antara 1999-2011. Kenaikan ini diperkuat oleh pilihan penilaian harga yang lebih tinggi, seperti menggunakan jasa penilai properti dibandingkan nilai pajak atau harga awal.
Transformasi ini sebagian besar di dorong oleh pemberontakan dari bawah dari para anggota koperasi yang menolak regulasi harga, serta insentif struktural seperti kebijakan pinjaman dan liberalisasi pasar perumahan. Beberapa koperasi bahkan menggunakan celah hukum untuk mengubah status menjadi kepemilikan pribadi atau menjual ke investor, menghasilkan keuntungan besar, namun menghilangkan sifat kolektif.
Pada tahun 2004, pemerintah juga melegalkan penggunaan saham koperasi sebagai jaminan pinjaman, untuk mendorong para anggota menaikkan nilai saham mereka. Praktik ini menjadi bagian dari proses finansialisasi koperasi perumahan. Secara politis, muncul juga desakan untuk liberalisasi penuh harga saham, namun ditolak oleh pemerintah pusat karena kekhawatiran atas keterjangkauan perumahan.
Sebagai respon, pemerintah sosial demokrat mengusulkan bentuk baru koperasi perumahan yang kembali pada prinsip awal- berbasis biaya awal, untuk membatasi spekulasi dan menjaga keterjangkauan. Namun hingga kini, hasil nyata dari kebijakan tersebut masih belum terlihat dan terdapat ketidakpastian terkait penilaian koperasi yang sudah ada.
Sejarah koperasi perumahan di Denmark mencerminkan dinamika yang panjang antara masyarakat sipil, negara, dan pasar dalam menentukan arah dan bentuk hunian yang adil dan berkelanjutan. Berawal dari inisiatif masyarakat untuk menyediakan hunian yang lebih terjangkau, koperasi perumahan berkembang tidak hanya sebagai alternatif dari kepemilikan privat dan sistem sewa, tetapi juga sebagai ruang uji coba sosial dalam sistem tata kelola hunian. Namun, dalam praktiknya, koperasi perumahan tetap terhubung dengan mekanisme pasar, yang membuatnya lebih mudah diakses oleh kelompok menengah daripada kelompok berpendapatan rendah. Dalam hal lain, koperasi perumahan di Denmark memiliki kekuatan utama yang terletak pada hak kolektif untuk membangun dan mengelola hunian, sebagaimana ditunjukkan dalam gerakan co-housing. Usulan terbaru dari pemerintah Denmark untuk membentuk model koperasi baru yang lebih terjangkau menjadi penanda bahwa bentuk hunian ini masih relevan, namun memerlukan intervensi kebijakan yang lebih progresif agar tidak kehilangan arah dari tujuan awalnya: menciptakan hunian layak dan inklusif bagi semua.
Dalam artikelnya, Larsen menyimpulkan bahwa, daya tarik utama dari koperasi perumahan terletak pada otonomi relatifnya, yakni dari negara dan pasar. Koperasi perumahan di Denmark diposisikan sebagai alternatif masyarakat sipil yang menjanjikan pemerintahan mandiri dan dekomodifikasi, namun juga dihadapkan pada tekanan komodifikasi dan kontrol negara. Melalui pembacaan sejarah koperasi perumahan di Denmark, Larsen membuat poin, meskipun bentuk koperasi perumahan tidak selalu terjangkau bagi semua orang, koperasi dapat mencapai tingkat dekomodifikasi dan otonomi yang signifikan selama ada dukungan negara yang konsisten.
Ketergantungan pada kebijakan negara juga menjadi masalah karena dapat berubah seiring dengan dinamika politik yang ada. Dalam menghadapi risiko komodifikasi, terutama dalam apa yang disebut sebagai “kesenjangan komodifikasi” menurut Larsen, hal ini menjadi sorotan bagaimana pentingnya merancang ulang relasi kepemilikan, seperti pemisahan kepemilikan tanah dan bangunan atau melalui sistem federasi. Ia menyimpulkan bahwa strategi hibridisasi dalam struktur kepemilikan dan pengelolaan, seperti yang diterapkan Mietshäuser Syndikat di Eropa, dapat menjadi solusi untuk mempertahankan keterjangkauan, aksesibilitas, dan kekuatan politik koperasi perumahan dalam jangka panjang.
Notes:
Isitlah ‘relative autonomy’ atau otonomi relatif
Koperasi perumahan mempunyai hak untuk mengatur / mempunyai kemandirian terhadap pengelolaan dan kepemilikan secara internal (dalam lingkup koperasi). Meskipun mandiri dalam pengelolaan, koperasi perumahannya tetap berinteraksi dan bergantung (tidak secara penuh) pada negara dan pasar.
the hybridity of housing cooperatives
model koperasi perumahan – posisinya antara negara, pasar, dan masyarakat sipil
Komentar:
Artikel ini dilihat sebagai pengetahuan untuk menyediakan atau mengembangkan model-model koperasi perumahan di Indonesia.
Larsen menuliskan koperasi perumahan di Denmark dan sejarah koperasi perumahan dengan runut dan cukup jelas, namun ia tidak secara mendetail menjelaskan tentang regulasi, kebijakan, dan bagaimana koperasi perumahan di Denmark beredar/bekerja dalam mekanisme pasar, khususnya yang konteks sekarang
Melalui pengalaman belajar dari kampung akuarium: ada mekanisme/skema yang hampir mirip dengan model koperasi perumahan di Denmark (peran masyarakat membentuk Kampung Susun Akuarium, Pemprov DKI, namun saya belum mendapat atau mengerti banyak bagaimana masuk ke dalam skema pasarnya/komersialisasi
Sejauh ini dilihat bahwa koperasi perumahan bukan hanya bentuk organisasi atau kelembagaan kolektif, tetapi juga menyangkut relasi kompleks antara hak kepemilikan, regulasi negara, dan logika pasar. Tiga hal ini menjadi tantangan untuk diselaraskan satu sama lain.
You do not just marry a person. You marry their ecosystem. Their friends. Their family. Their rhythms. Their way of moving through the world.
how to be gentle with yourself when you have the curse
Read full text here.
the ability to see more beauty in the world is a skill. the more beauty you see, the more comes to you, the more you create yourself. so much of the disempowerment people feel is because they are trained to see the ugly and negative in everything. you have to unpick your mind from the lure of negativity and train yourself to find beauty. if you want a beautiful life, it starts with learning to find the beauty everywhere.
Being loved by the right person allows you to grow into who you were always meant to be. Their love doesn’t confine or ask you to shrink. It gives you the safety to expand. In their presence, you feel seen without being shaped, supported without being controlled and encouraged without feeling pressured. Loving them, and being loved by them, softens the parts of you that are guarded and strengthens the parts that are waiting to emerge. Through that kind of love, you don’t become someone else, you become more fully yourself
The only type of love you deserve and should welcome
The Gateaway to the East
‘The Gateway’. Feels less like a destination than a threshold. It reminds me that movement is not only about distance, but about becoming. Passing through it, I enter a space of transition where past and future briefly meet. In this ‘in-between’ moment, arrival is not an endpoint but an ongoing process of transformation that shapes memories, uncertainty, and the possibilities that lie ahead. This ‘gateway’ reveals itself not only a site of mobility, but a place where lives are continually re-made through times.
‘The Gateway’. A pair of striking angular towers in the heart of Singapore’s Central Business District, stands majestically as a symbol of the city-state’s global connectivity and economic ambition. The minimalist and modernist model of architecture, with the grey reflective glass panels that mirrors the skies, creates a surreal optical illusion. I frequently pass this building whenever I am heading to the city center or downtown area. And instead of viewing the building as an architecture object, I see it as the metaphor of how Singapore itself as a gateway between regions and part of interconnected system of global exchange. Officially, this building known separatedly as ‘Gateway East’ and ‘Gateway West’, which takes me back to the phrase of ‘gateway to the East and West’ referred to an entry point or a hub that connecting different regions or people transition between east and west.
Moving from the presence of ‘The Gateway’, the widely used phrase of ‘gateway to the East’ has been described as Singapore identity in relation to its historical role as a strategic port city, a hub of global trade, and central link between Western capital and Asian markets, transform it into contemporary role of a global city. However, such representation tends to leaves out the invisible forms of labour that sustain the everyday of urban life such as domestic work, service industry, and constructions that enable the city’s operations. These labourers who shaped the rhythm of the city by maintaining infrastructure, cleaning public and private spaces, and providing household care remain unseen in the grand narratives or urban development and global progress.
I carried out a conversation with domestic workers through a connection from a friend in Semarang who previously involved with a women led-organizations in Jakarta. She introduced me to a domestic worker who works in Singapore for approximately eighteen years. By a chance, I met this lady for the first time, and she was originally from Lumajang. Then, my conversation followed by women from Jepara, Gunung Kidul, and Salatiga. They were super generous in recounting experiences, offerings insight of migration, care work, and working as a domestic worker. These ladies shared their personal stories about their lives back home, their journeys to be a domestic worker in Singapore, their working hours, and the challenges that they have to dealt with employers (I am deeply indebted to K, N, A, and V for this conversation).
Most of these domestic workers migrated from rural villages in Java, where the majority of their families are peasants and work for small plots of land. Surprisingly, their experiences happen to be similar, that they left their villages because the income from farming was no longer sufficient to support their households and families. Low levels of formal schooling also leaves them with few alternatives beyond domestic work. Moreover, agricultural land had become less productive, while some areas are also developed to be industrial areas. Their economic necessity and the changed of the rural landscape pushed them to migrate and seek work as a domestic worker in Singapore.
A bustling scene at City Plaza in Geylang, Singapore. Above the crowd, a large billboard advertises remittance service, featuring smiling people sending money home and emphasizing “fast, secure, and easy transfers.” (source: mywp, September 2025)
In contemporary Singapore, domestic workers are often framed as a private arrangement between employer and worker, taking place within the space of the households. Yet, this framing obscures the fact that domestic workers sustain the productivity by enabling the middle- and upper-class households to participate in the formal economy. Indonesian domestic workers, many of whom migrate from rural and semi-urban areas of Java are the actors of making Singapore’s global city status possible. Their labour ensures the daily reproduction of urban life such as caring for the children and the elderly, maintaining households, and performing emotional labour that stabilize family and workplace alike. Inspired by Silvia Federici’s Wages Against Housework (1974) this writings try to reflects on the political significance of domestic labour through the lived experience of Indonesian migrant domestic workers from Java working in Singapore. Rather than offering a critique of Federici’s work, it will highlight that housework is not a private and apolitical activity but a fundamental pillar of capitalist and urban systems, that illuminates a group that contributes to Singapore’s urban development which in this phenomenon remain largely unrecognized.
Federici’s argument that housework produces labour power, rather than simply being a background task, gives a fundamental lens for understanding these dynamics. She emphasizes that housework is central to capitalist accumulation because it sustains workers without being waged or recognized as productive labour. [i]In the context of Singapore, migrant domestic workers are in the complex situations. Although their labour is paid, it still undervalued, regulated in the migration’s regimes, and excluded from many labour protections. Their wages do not often reflect the political or social value of their (house)work, instead they see how work is paid under these circumstances. These conditions, shows how domestic workers are connected to multiple forms of reproduction at once. They support the Singapore’s urban workforce while also try to support their own families back in Java in the same time. As a consequences, they become essential but as an invisible actor in urban development.
Domestic workers are often looked simply as temporary migrants, helpers, or beneficiaries of employment, rather than as skilled, committed individuals whose labour are become a vital role for urban functions. It can be said that, housework is political. It is political because it shaped by power, states, employers, and workers, between global cities and the regions that send their labour, and between the gendered expectations of care. Migration policies often tied the domestics workers with limited freedom and their autonomy, making life a constant negotiation of risk and constraints. Thus far, they create their own spaces of solidarity and support through informal network on their rest days, meeting parks, churches to share information, exchange advice, and assert their rights. When domestic workers share their experiences, negotiate for time off, or talk through unfair treatment with one another, they expressing a form of political awareness as Federici’s described. Up to now, such acts often go unnoticed, precisely because they do not fit the traditional ideas of what counts as ‘political actions'.
When reflecting the lives of domestic workers from Java in Singapore, the city’s story of the major urban development begins to shift. Beyond the highly effective infrastructure, state plans and flows of global capital, the city depends on the daily labour of migrant women. Their labour, movements, and everyday negotiations reveal how global inequalities are lived and reproduced int the most intimate aspects of daily life. Bringing these insights into public is not only an act of recognition, but also a step toward recognizing the social dynamics that sustain the urban spaces.
[i] Silvia Federici, Wages Against Housework, (Bristol: Power of Women Collective, 1975), 45.
you've gotta be kind to yourself no matter what
this is twice as true in the winter
the world isn't ending and you don't need to kill yourself it's literally december. it's december. and you need to be nice to yourself.
Midnight mantis 🌷 this month's patreon print 💌 Patreon prints are made to a beautiful fine art quality! I'll share some pictures later 🥰
“You survived, you will survive.”
— Unknown
when u look at 2017 and think “oh that’s only like 3 years ago” and it’s actually 12,000 years ago and everything is gone and everyone you know has been reduced to ash and the world is completely different
Who am I? Who can I be? Besides someone else's spawn. Overthinking the practical, did I fail them or did they fail me? Where I can go and hide from the entire world? To isolate heavy and drown myself in pure lust. Words and random thoughts that turn into poetry. Waterfall tears that continue to the point where my eyeballs want to fall off their sockets. Random anime. Random Korean dramas. Random songs. Random black and white films. Where else can I go? Is there a Time Wizard card that I can play in attack mode, that can take me back to my childhood? To be a child again, where the only time I got sad was having to leave my granny's house that night. Where I found peace and comfort in a peanut butter and (grape) jelly sandwich with a glass of milk. To be in room and just get stuck in my coloring books or my Game Boy Advance playing The Legend of Zelda games.
Should I go, should I stay? Do I hide, or do I pray?
vampires are so full of shit. "oh the human race is beneath us, you're just livestock to us" I don't think you know what livestock is. do you feed us? care for us? protect us from predators? no. you just slink around dark alleys and ambush people. that's not what a higher being does. that's a bottom feeder. a parasite. karate punches your head off
doesn't it piss you off that you have to find something to eat every single day. every one of them. just every day. you gotta eat something