Menilik Jejak dan Model Koperasi Perumahan di Denmark
Tulisan ini dibuat sebagai bagian dari keikutsertaan dalam kegiatan Klub Baca Koperasi Perumahan, dengan mengulas artikel berjudul “Property Relations Between State and Market: A History of Housing Cooperatives in Denmark” karya Henrik Gutzon Larsen – seorang akademisi senior dari Departemen Geografi Manusia, Universitas Lund, Swedia. Artikel Larsen (2024) memberikan pembacaan historis dan teoritis tentang koperasi perumahan (housing cooperatives) di Denmark, bagaimana bentuk atau model koperasi perumahan ini tumbuh dan berubah dalam relasinya antara negara dan pasar, serta bagaimana keterjangkauannya dalam jangka panjang.
Sebagai pembaca yang datang dari negara Indonesia, di mana pembicaraan mengenai koperasi perumahan masih belum banyak berkembang luas, saya mendapati artikel ini tidak hanya menjadi sumber pengetahuan yang bersifat historis, tetapi juga bersifat reflektif dan politis, membantu untuk meninjau bagaimana bentuk koperasi perumahan yang selama ini dirancang, agar dapat dikembangkan sebagai penyedia hunian alternatif yang berkelanjutan dan mampu menyasar ke berbagai kelas sosial di Indonesia. Hal ini tentunya juga penting untuk memastikan sistem koperasi perumahan yang dapat memenuhi kebutuhan akan hunian, stabil dalam tekanan pasar, dengan biaya rendah, dan partisipasi yang tinggi.
Seperti yang disoroti oleh Larsen (2024), model koperasi perumahan yang ada di Denmark berada dalam posisi yang tidak sepenuhnya stabil karena adanya tarik menarik antara negara dan pasar. Di samping itu, meskipun koperasi perumahan berfungsi sebagai penyedia hunian alternatif bagi masyarakat sipil dan memberikan ruang bagi anggotanya untuk memproduksi serta mengelola perumahan secara kolektif, pada kenyataannya model ini justru cenderung menjadi bentuk kepemilikan yang relatif eksklusif. Oleh karena itu, dengan membaca sejarah panjang dan dinamika koperasi perumahan di Denmark, menjadi pelajaran penting untuk membayangkan kemungkinan bentuk-bentuk koperasi perumahan yang lebih adil dan berpihak pada segala segmen kelas di Indonesia.
Jystrup Savværk co-housing community in Jystrup © seier+seier Source: (https://journal.theaou.org/news-and-reviews/the-popularity-of-cohousing-in-demark/)
Koperasi Perumahan Di Denmark
Sejarah panjang mengenai koperasi perumahan di Denmark sendiri belum banyak dikaji secara sistematis, maka dari itu tujuan Larsen dalam penulisan artikelnya ini ingin memberikan pembacaan historis jangka panjang (long view) mengenai koperasi perumahan di Denmark, dengan menelusuri bagaimana model ini berkembang dalam relasi kepemilikannya serta dengan negara dan pasar. Selain itu, Larsen (2024) juga berupaya untuk mengisi kekosongan (terutama dalam kajian akademik) dengan memberi penjelasan lebih jauh lagi bagaimana negara dan pasar saling membentuk struktur kepemilikan dan regulasinya dalam koperasi perumahan.
Larsen (2024) memberikan gambaran bagaimana Koperasi Perumahan dalam konteks Denmark, memulainya dengan sebuah penegasan, bahwa koperasi perumahan secara historis berperan penting dalam membuka akses perumahan di perkotaan bagi masyarakat umum yang tidak termasuk ke dalam golongan berpendapatan tinggi atau kaya. Lebih jauh lagi, secara historis maupun kontemporer, koperasi perumahan di Denmark umumnya berbentuk asosiasi kecil dan independen yang anggotanya dapat memiliki dan mengelola properti secara kolektif. Para anggotanya memperoleh hak guna atas sebuah hunian melalui pembelian sebuah saham kepemilikan (andel). Dan harga saham dalam koperasi perumahan di Denmark dikendalikan oleh undang-undang, menjadikannya sebagai koperasi dengan ekuitas terbatas (limited-equity housing cooperatives).
Koperasi perumahan (housing cooperatives) telah menjadi salah satu bentuk kepemilikan yang institusional di dalam sistem perumahan di Denmark. Struktur kepemilikan dalam sistem perumahan Denmark saat ini mencakup kepemilikan pribadi (termasuk apartemen yang dimiliki sendiri sejak 1966 atau ejerlejligheder), persewaan swasta/private rental, perumahan sosial (almene boliger), dan koperasi perumahan (andelsboliger). Larsen pun mencatat dari Statistic Denmark, koperasi perumahan hanya mencakup sekitar tujuh persen dari total perumahan secara nasional, namun menyumbang 29 persen dari perumahan di wilayah Kota Copenhagen. Walaupun secara nasional koperasi perumahan hanya mencakup sebagian kecil kepemilikan, keberadaannya memiliki peran yang signifikan di ibu kota negara.
Untuk memahami koperasi perumahan Denmark, Larsen menguraikan bagaimana koperasi perumahan sebagai bentuk kepemilikan kolektif yang tidak bisa disamakan begitu saja dengan bentuk perumahan kolaboratif lainnya. Ia menegaskan bahwa, koperasi perumahan memiliki karakteristik yang khas: hak guna berdasarkan kepemilikan kolektif, pengelolaan bersama, dan keterikatan dengan masyarakat sipil.
Terdapat tiga ciri utama yang ada pada koperasi perumahan:
Koperasi perumahan dicirikan dengan hak guna (use right) bagi anggota atas hunian yang dimiliki secara kolektif. Kepemilikan kolektif ini umumnya mencakup bangunan dan juga lahan. Pada kasus lainnya, kepemilikan dalam koperasi perumahan juga ada yang mencakup hanya bangunannya saja.
Properti dikelola secara kolektif. Pengelolaan ini dilakukan secara langsung, seperti yang ditemukan dalam komunitas co-housing yang diselenggarakan sebagai koperasi perumahan. Di tingkat lain, pengelolaan juga dapat diserahkan kepada dewan, asosiasi, atau perusahaan.
Koperasi perumahan dibedakan dengan ciri dimiliki dan dikelola oleh kelompok-kelompok yang berakar pada masyarakat sipil.
Larsen (2024) juga menyinggung bentuk koperasi dari sisi produksi – yang meliputi aspek kredit dan pembangunan. Namun, Larsen (2024) lebih menekankan koperasi di sisi konsumsi karena dinilai lebih relevan dengan isu keterjangkauan hunian dalam jangka panjang. Dalam hal ini, Larsen (2024) mengambil bentuk koperasi perumahan ke dalam bentuk konsumsi perumahan: koperasi kepemilikan di mana anggota memiliki saham ekuitas dalam properti kolektif dan biasanya membayar iuran bulanan ke koperasi. Dua bentuk ini adalah (tenure dan rental cooperatives).
Dua bentuk utama dalam konsumsi perumahan:
Tenure Cooperatives (koperasi kepemilikan), yakni anggotanya memiliki saham (ekuitas) dalam properti kolektif dan biasanya membayar iuran bulanan kepada koperasi
Rental Cooperatives (koperasi sewa), yang anggotanya membayar sewa kepada koperasi
Uraian lebih lanjut dari koperasi kepemilikan dan koperasi sewa yang dituliskan Larsen, bahwa koperasi kepemilikan bisa berbentuk limitied-equity atau market-equity, tergantung pada apakah anggota dapat menjual kembali saham mereka dengan harga yang diatur atau mengikuti harga pasar. Sementara, koperasi sewa selalu bersifat non-equity, artinya anggota tidak memiliki bagian dari properti tersebut.
Dan kaitannya dengan produksi perumahan, koperasi dalam bentuk produksi perumahan terdapat:
Koperasi pembiayaan, yang memberikan pinjaman kepada anggotanya untuk membangun atau melakukan perbaikan rumah
Koperasi pembangunan yang menangani pembangunan perumahan/dan atau pengembangan lahan
Pada relasi kepemilikan, koperasi perumahan di Denmark mempunyai bentuk kepemilikan yang tidak sepenuhnya berada dalam ranah publik maupun privat. Paragraf di dalam artikel Larsen (2024) ini membahas bagaimana koperasi perumahan mengkritik tentang pemahaman lama tentang relasi kepemilikan atau relasi properti yang melihat kepemilikan hanya sebagai hubungan langsung antara individu dengan objek (misalnya seseorang memiliki rumah) tetapi kepemilikan dapat dilihat lebih jauh lagi sebagai sesuatu yang komunal, kompleks, dan dapat di negosiasikan secara sosial. Larsen juga memilih menggunakan istilah “hak” (rights) sebagai istilah yang lebih umum dan dapat dimengerti secara luas, namun tetap merujuk kepada makna dan gagasan bahwa hak atas koperasi perumahan bisa disepakati dan dikelola secara kolektif, bukan milik perorangan semata.
Larsen (2024) mengacu pada kerangka analisis dari Savini dan Bossuyt (2022) yang membagi relasi kepemilikan ke dalam empat jenis hak utama:
Commisioning rights – sejauh mana warga bisa menentukan bentuk dan tujuan proyek perumahan,
Management rights – untuk mengatur dan membuat keputusan terkait tata kelola hunian
Inculsion rights – untuk menentukan siapa saja yang bisa bergabung ke dalam komunitas
Income rights – untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari kepemilikan hunian
Sejarah Koperasi Perumahan Di Denmark
Sejarah perkembangan koperasi perumahan di Denmark, Larsen (2024) membaginya ke dalam 4 fase:
Fase pengenalan (1850 – 1910) ketika koperasi mulai diperkenalkan dalam produksi perumahan sebagai respon terhadap krisis perumahan akibat urbanisasi dan liberalisme ekonomi sejak pertengahan abad ke-19.
Setelah adanya transisi dari sistem absolutisme menuju bentuk demokrasi yang masih terbatas pada tahun 1849 serta proses liberalisasi ekonomi yang berlangsung secara bertahap, muncul kepercayaan yang besar terhadap kemampuan pasar untuk menciptakan keseimbangan sosial. Baik kalangan elite liberal maupun konservatif (meskipun keduanya mempunyai perbedaan pandangan dalam berbagai isu) sama-sama menjunjung tinggi prinsip kepemilikan privat yang tidak dapat diganggu gugat. Konsekuensinya, sektor perumahan dan pembangunan kota diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar dan inisiatif swasta, tanpa ada intervensi negara yang signifikan, sehingga seluruh dinamika perumahan dikendalikan oleh naik turunnya pasar bebas.
Sama seperti halnya di negara lain yang mengalami industrialisasi dan urbanisasi, serta adanya kekhawatiran terhadap kesehatan dan stabilitas sosial, upaya untuk mengatasi persoalan perumahan kota muncul dari kalangan elite-reformis untuk melahirkan proyek perumahan filantropi. Contoh: Rumah Sakit Asosiasi Medis (Lægeforeningens Boliger atau ‘Brumleby’) yang dibangun tahun 1853 – pasca wabah kolera.
Pemerintah kota yang menganut paham liberal pada masa itu menolak untuk terlibat langsung dalam proyek perumahan untuk kaum miskin, karena takut menciptakan preseden bahwa penyediaan perumahan adalah tanggung jawab negara atau pemerintah lokal.
Meski berpegang pada prinsip liberalisme, dalam praktiknya pemerintah kota terkadang melonggarkan sikapnya, terutama pada proyek-proyek filantropi. Dalam kasus tertentu, dukungan diberikan melalui penyediaan lahan, pinjaman berbunga rendah, atau pembebasan dari beban pajak dan retribusi.
Kemudian pada tahun 1865, muncul bentuk koperasi pembiayaan dan pembangunan atau koperasi bangun pekerja (Arbejdernes Byggeforening). Asosiasi ini pada dasarnya diinisiasi dan didukung oleh anggota elite kota yang bekerja sama dengan buruh terampil, yang mempunyai tujuan untuk menjadikan anggota sebagai pemilik rumah. Meski berlabel “pekerja” , justru yang menggunakan dan menggerakkan koperasi ini lebih banyak terdapat pada kalangan borjuis.
Koperasi pembiayaan dan pembangunan memperoleh dukungan dari negara melalui Undang-undang tahun 1887 untuk produksi perumahan. Undang-undang ini sekaligus menjadi titik balik penting dalam sejarah kooperativisme perumahan di Denmark dengan menyediakan pinjaman murah untuk koperasi pembiayaan dan pembangunan serta perumahan kota.
Dalam praktiknya, undang-undang ini hanya memberikan dukungan negara untuk koperasi pembiayaan dan pembangunan, dan penggunaannya terutama terjadi di wilayah Copenhagen. Namun, ini hanya dapat diakses oleh pekerja dengan penghasilan tinggi dan pegawai rendahan. Kelompok berpenghasilan rendah masih sangat tergantung pada sewa rumah melalui mekanisme pasar yang tidak teratur. Meskipun demikian, gerakan perumahan mulai tumbuh dengan basis koperasi, terutama karena negara memberikan dukungan melalui pinjaman murah.
Koperasi pembiayaan dan pembangunan mengarah pada kepemilikan pribadi yang menjadi objek spekulasi dan keuntungan karena fluktuasi pasar. Terbukti sering kali menjadi bisnis yang sangat menguntungkan bagi sekelompok orang untuk membentuk koperasi pembiayaan dan pembangunan. Hal ini menimbulkan intervensi negara untuk mengatur sistem perumahan yang sepenuhnya dikendalikan oleh pasar.
Kontribusi koperasi pembiayaan dan pembangunan tetap diakui dan bentuk ini menjadi landasan bagi model koperasi berbasis asosiasi atau pendekatan kooperatif dalam sistem perumahan di Denmark.
Fase Konstruksi (1910 – 1930): Kooperativisme Korporatis muncul pada saat pergantian abad karena adanya spekulasi besar dari investor besar, yang menyebabkan krisis perbankan dan konstruksi tahun 1908. Krisis ini berlanjut menjadi krisis perumahan jangka panjang yang diperparah dengan kekurangannya pasokan selama perang dunia 1. Situasi ini mendorong keterlibatan lebih lanjur negara dan pemerintah kota dalam produksi perumahan.
Ditandai dengan munculnya model koperasi perumahan dari bawah (masyarakat). Koperasi perumahan independen seperti Grøndalsvænget dan Præstevangen didirikan pada tahun 1911-1912, yang dibangun di atas tanah murah yang disediakan oleh Kota Copenhagen.
Diperkenalkannya bentuk koperasi kepemilikan terbatas (limited-euity) dimana anggotanya harus membeli saham dan membayar iuran bulanan untuk membayar utang pelayanan koperasi. Jika keluar, mereka hanya menerima kembali nilai saham awal dan kompensasi atas cicilan hipotek yang telah dibayar dan perbaikan yang telah dilakukan.
Antara tahun 1917 - 1930, 42 koperasi perumahan independen membangun hampir 5.200 unit flat di Copenhagen yang difasilitasi oleh pinjaman negara dan kontribusi pemerintah kota, termasuk tanah murah.
Koperasi perumahan di bawah asosiasi payung seperti Arbejdernes Andels-Boligforening (AAB), bertujuan untuk menghilangkan spekulasi dari persoalan perumahan kelas bawah melalui kooperativisme. Di bawah Undang-undang tahun 1933 fokus pada organisasi non-profit mengubah AAB dari koperasi menjadi organisasi perumahan sosial.
Selain koperasi, pada tahun 1913 terdapat pendirian AKB (Arbejdernes Kooperative Byggeforening) yang merupakan perusahaan saham yang dikelola oleh serikat pekerja. AKB juga menjadi pelopor organisasi perumahan non-profit (almennyttige boliger) yang kemudian menjadi fondasi kebijakan perumahan di Denmark pasca 1945.
Ketiganya mengusung prinsip non-profit dan menyediakan bentuk dasar bagi koperasi perumahan berbasis ekuitas terbatas (limited equity), yang memberikan hak guna kepada anggota tanpa peluang untuk spekulasi harga. Meskipun dibentuk melalui inisiatif masyarakat sipil, perkembangan koperasi model ini sangat bergantung pada dukungan negara dan pemerintah kota dalam bentuk pinjaman murah dan tanah bersubsidi.
Prinsip non-profit memasukkan dimensi “solidaritas eksternal” ke dalam banyak proyek perumahan, dan prinsip ini juga menjadi dasar dukungan publik terhadap koperasi perumahan independen maupun koperasi sosial. Karena inilah koperasi perumahan disebut juga sebagai model “sosial”, karena berbeda dengan koperasi pembiayaan dan pembangunan di mana anggotanya tidak memiliki kemungkinan untuk berspekulasi atas kenaikan nilai di masa depan.
Fase Pengelolaan (1975 – 2000): kebangkitan koperasi perumahan ditandai dengan peran organisasi perumahan non-profit yang menjadi sektor kunci dalam politik dan kebijakan perumahan. Namun, koperasi perumahan tidak ada pada konteks ini karena adanya gagasan tentang koperasi perumahan yang tidak pernah mendapatkan status yang layak di masyarakat perkotaan.
Kebangkitan kembali koperasi perumahan dipicu dengan diperkenalkannya apartemen milik sendiri (ejerlejligheder) ke dalam sistem perumahan Denmark pada 1966. Kebangkitan ini ditandai oleh dua hal: pada 1975 hak bagi penyewa untuk membentuk koperasi dan membeli properti yang mereka huni sebelum dijual ke pihak ketiga dan pada 1980 adanya dukungan publik untuk pembangunan koperasi perumahan baru. Pada hak beli pertama, penyewa diberi hak prioritas untuk membeli bangunan tempat tinggal mereka dalam bentuk koperasi sebelum dijual ke pihak ketiga. Ini menjadi respon terhadap pengalihan properti sewa ke kepemilikan pribadi pasca liberalisasi perumahan tahun 1966. Sementara, di tahun 1980, pemerintah mulai memberikan subsidi dan perlindungan suku bunga untuk koperasi baru agar lebih kompetitif dengan perumahan sewa dan milik pribadi.
Konvensi besar-besaran terjadi di kota Copenhagen, termasuk penjualan 19.000 unit perumahan milik pemerintah kota sebagian besar diubah menjadi koperasi perumahan. Transformasi ini secara signifikan mengubah struktur perumahan kota dan juga menghilangkan kewenangan pemerintah kota untuk menetapkan siapa yang berhak menghuni unit-unit tersebut. Untuk meninjau kembali, regulasi koperasi perumahan diperkuat melalui Undang-undang tahun 1979 untuk mengatur sistem pengelolaan, serta menetapkan mekanisme harga saham guna mencegah spekulasi dan praktik jual beli di bawah tangan.
Kebangkitan koperasi perumahan pada 1970–1980-an mengubah tampilan bentuk kepemilikan sistem perumahan Denmark dengan prinsip dan praktik perumahan harus berbasis “hak guna” alih-alih “hak mendapat untung”. Undang-undang tentang harga dan pengalihan saham koperasi juga menegaskan tentang hal ini. Koperasi juga diposisikan sebagai bentuk hunian antara sewa dan milik pribadi. Secara sosial ekonomi, bentuk ini juga di antara: koperasi hasil konversi lebih mirip struktur penyewa, sedangkan koperasi baru yang mendapat dukungan publik mendekati struktur ekonomi pemilik properti.
Fase Transformasi (sekitar 2000-sekarang): komersialisasi koperasi perumahan ditandai dengan meningkatnya komersialisasi dan orientasi pasar di awal tahun 2000-an. Koperasi perumahan yang sebelumnya dirancang sebagai alternatif penyedia hunian bebas spekulasi, kini mengalami kenaikan harga saham secara drastis. Misalnya, di Copenhagen, harga saham koperasi naik lebih dari empat kali lipat antara 1999-2011. Kenaikan ini diperkuat oleh pilihan penilaian harga yang lebih tinggi, seperti menggunakan jasa penilai properti dibandingkan nilai pajak atau harga awal.
Transformasi ini sebagian besar di dorong oleh pemberontakan dari bawah dari para anggota koperasi yang menolak regulasi harga, serta insentif struktural seperti kebijakan pinjaman dan liberalisasi pasar perumahan. Beberapa koperasi bahkan menggunakan celah hukum untuk mengubah status menjadi kepemilikan pribadi atau menjual ke investor, menghasilkan keuntungan besar, namun menghilangkan sifat kolektif.
Pada tahun 2004, pemerintah juga melegalkan penggunaan saham koperasi sebagai jaminan pinjaman, untuk mendorong para anggota menaikkan nilai saham mereka. Praktik ini menjadi bagian dari proses finansialisasi koperasi perumahan. Secara politis, muncul juga desakan untuk liberalisasi penuh harga saham, namun ditolak oleh pemerintah pusat karena kekhawatiran atas keterjangkauan perumahan.
Sebagai respon, pemerintah sosial demokrat mengusulkan bentuk baru koperasi perumahan yang kembali pada prinsip awal- berbasis biaya awal, untuk membatasi spekulasi dan menjaga keterjangkauan. Namun hingga kini, hasil nyata dari kebijakan tersebut masih belum terlihat dan terdapat ketidakpastian terkait penilaian koperasi yang sudah ada.
Sejarah koperasi perumahan di Denmark mencerminkan dinamika yang panjang antara masyarakat sipil, negara, dan pasar dalam menentukan arah dan bentuk hunian yang adil dan berkelanjutan. Berawal dari inisiatif masyarakat untuk menyediakan hunian yang lebih terjangkau, koperasi perumahan berkembang tidak hanya sebagai alternatif dari kepemilikan privat dan sistem sewa, tetapi juga sebagai ruang uji coba sosial dalam sistem tata kelola hunian. Namun, dalam praktiknya, koperasi perumahan tetap terhubung dengan mekanisme pasar, yang membuatnya lebih mudah diakses oleh kelompok menengah daripada kelompok berpendapatan rendah. Dalam hal lain, koperasi perumahan di Denmark memiliki kekuatan utama yang terletak pada hak kolektif untuk membangun dan mengelola hunian, sebagaimana ditunjukkan dalam gerakan co-housing. Usulan terbaru dari pemerintah Denmark untuk membentuk model koperasi baru yang lebih terjangkau menjadi penanda bahwa bentuk hunian ini masih relevan, namun memerlukan intervensi kebijakan yang lebih progresif agar tidak kehilangan arah dari tujuan awalnya: menciptakan hunian layak dan inklusif bagi semua.
Dalam artikelnya, Larsen menyimpulkan bahwa, daya tarik utama dari koperasi perumahan terletak pada otonomi relatifnya, yakni dari negara dan pasar. Koperasi perumahan di Denmark diposisikan sebagai alternatif masyarakat sipil yang menjanjikan pemerintahan mandiri dan dekomodifikasi, namun juga dihadapkan pada tekanan komodifikasi dan kontrol negara. Melalui pembacaan sejarah koperasi perumahan di Denmark, Larsen membuat poin, meskipun bentuk koperasi perumahan tidak selalu terjangkau bagi semua orang, koperasi dapat mencapai tingkat dekomodifikasi dan otonomi yang signifikan selama ada dukungan negara yang konsisten.
Ketergantungan pada kebijakan negara juga menjadi masalah karena dapat berubah seiring dengan dinamika politik yang ada. Dalam menghadapi risiko komodifikasi, terutama dalam apa yang disebut sebagai “kesenjangan komodifikasi” menurut Larsen, hal ini menjadi sorotan bagaimana pentingnya merancang ulang relasi kepemilikan, seperti pemisahan kepemilikan tanah dan bangunan atau melalui sistem federasi. Ia menyimpulkan bahwa strategi hibridisasi dalam struktur kepemilikan dan pengelolaan, seperti yang diterapkan Mietshäuser Syndikat di Eropa, dapat menjadi solusi untuk mempertahankan keterjangkauan, aksesibilitas, dan kekuatan politik koperasi perumahan dalam jangka panjang.
Isitlah ‘relative autonomy’ atau otonomi relatif
Koperasi perumahan mempunyai hak untuk mengatur / mempunyai kemandirian terhadap pengelolaan dan kepemilikan secara internal (dalam lingkup koperasi). Meskipun mandiri dalam pengelolaan, koperasi perumahannya tetap berinteraksi dan bergantung (tidak secara penuh) pada negara dan pasar.
the hybridity of housing cooperatives
model koperasi perumahan – posisinya antara negara, pasar, dan masyarakat sipil
Artikel ini dilihat sebagai pengetahuan untuk menyediakan atau mengembangkan model-model koperasi perumahan di Indonesia.
Larsen menuliskan koperasi perumahan di Denmark dan sejarah koperasi perumahan dengan runut dan cukup jelas, namun ia tidak secara mendetail menjelaskan tentang regulasi, kebijakan, dan bagaimana koperasi perumahan di Denmark beredar/bekerja dalam mekanisme pasar, khususnya yang konteks sekarang
Melalui pengalaman belajar dari kampung akuarium: ada mekanisme/skema yang hampir mirip dengan model koperasi perumahan di Denmark (peran masyarakat membentuk Kampung Susun Akuarium, Pemprov DKI, namun saya belum mendapat atau mengerti banyak bagaimana masuk ke dalam skema pasarnya/komersialisasi
Sejauh ini dilihat bahwa koperasi perumahan bukan hanya bentuk organisasi atau kelembagaan kolektif, tetapi juga menyangkut relasi kompleks antara hak kepemilikan, regulasi negara, dan logika pasar. Tiga hal ini menjadi tantangan untuk diselaraskan satu sama lain.
romaincrisis
gummygunk
snowghoul
germansingergirl
izzy806
tangentwithtanner
pixelskylines
