Secret Admire

The Legend Boleh mati & terseyum tp rasta roots tetap hidup dengan damai & cinta..jalani persahabatn dengan rasa cinta se erat rajutan DreadLock rasta.

[secretadmire9]

Ketuwa DPRD DKI pak @PrasetyoEdi_ miris dengan betonisasi di Monas yg mau dijadiken plaza pada konsep revitalisasi, bliyow jg kaget dgn sampah yg numpuk di tali aer kawasan Monas.. Awas pak Jangn masuk ke Gorong2, ntar ada yg tereak2 https://www.instagram.com/p/B75WCt2BlcuR6_UCvEESnTTCVmjfE656IDgIs40/?igshid=ix3an3t9x6cl

[secretadmire9]

Akhi Helmi pelis inih lasekar ente eang nyolong pelk kmaren dah ketangkep, Ente cuman bisa angkat kejahatan receh gini yg dgn mudah diciduk Aparat pelakunya.. Tuhh Monas digunduli, ente diem ajah bung Hell.. #wagimandeep https://www.instagram.com/p/B75DBhTBZBf/?igshid=1n6ull1s0xauc

[secretadmire9]

Kisah Penutur di Balik Megawati dan Demokrasi Apa jadinya jika rahasia yang terpendam lama dari pena seorang wartawan tentang seorang sosok Ibu rumah tangga ? Mungkin menjadi biasa dan terkesan hambar jika figur tersebut seperti kebanyakan orang. Namun akan menjadi "luar biasa" jika sang Ibu ini bisa "memimpin" dan menjadi sosok sentral rontoknya sebuah rezim yang sangat tiran dan otoriter. Rahasia terpendam dari 22 wartawan "nekad" ini akhirnya terkuak dalam sebuah buku yang bertajuk "Menangis dan Tertawa bersama Rakyat". Uniknya pula, dua diantara 22 wartawan ini berasal dari Jepang dan Swedia. Wartawan" old crack ini - sebagian masih setia dengan dunia jurnalistik, dunia menulis, sebagian lagi berkhidmat di bidang pendidikan dan sosial. Mereka tak sengaja bertemu kembali dengan Megawati, dan tergerak mengumpulkan serpihan catatan terpendam selama menjalankan tugas jurnalistik mereka, mereportase perjalanan politik Megawati. Sepak terjang putri tertua sang proklamator Bung Karno itu dimaknai dengan beragam sudut pandang. Misalnya, kisah Megawati melampaui masa" "berat" naik ke panggung politik dan menghadapi kokohnya keangkuhan rezim Orde Baru. Aneka reportase dari dekat bagaimana Megawati bergerilya menjumpai para pendukungnya di se antero negeri, Cerita di balik berita soal bagaimana Megawati menjaga persahabatannya di tengah turbulensi politik hingga melambung ke Istana Negara Tulisan 22 wartawan itu tak hanya memotret gambaran Megawati sebagai perempuan yang bersahaja, ibu rumah tangga, seorang istri, politikus, Ketua Umum Partai, Wakil Presiden, Presiden hingga menjadi pada akhirnya, Megawati tak ubahnya ibu bagi seluruh rakyat Indonesia. Megawati Soekarnoputri. @pdiperjuangan @dj_donny #megawatisoekarnoputri #pdiperjuangan #indonesia #bungkarno https://www.instagram.com/p/B7qZCE_h8Gb/?igshid=1u271py8ubo3z

[secretadmire9]

Repost by @m3rahmuda Selamat Ulang Tahun ke 73 tahun Ibu Megawati Soekarno Putri, Semoga Selalu dalam Lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa #m3rahmuda #pdiperjuangan #pdiperjuangan #megawatisoekarnoputri #indonesia #happybirthday https://www.instagram.com/p/B7pFfWKB29e/?igshid=1cgvi66o2mf2s

[secretadmire9]

IMLEK INGAT GUSDUR Beberapa hari ke depan, Perayaan Imlek akan datang. Perayaan dalam rangka menyambut tahun baru China akan dirayakan dengan meriah oleh saudara-saudara kita keturunan Tionghoa. Tapi tahukah anda, pada zaman orde baruwarga Tionghoa dilarang merayakan Adalah Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 teantang agama, kepercayaan dan adat istiadat yang membatasi perayaan Imlek hanya boleh dilakukan di kalangan keluarga Tionghoa secara tertutup. Baru pada tahun 2000 Presiden Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa Gus Dur menerbitkan Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000 tentang pencabutan Inpres No. 14 Tahun 1967. Isi Keppres No. 6 Tahun 2000, yang pertama, mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina.Kedua, dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, semua ketentuan pelaksanaan yang ada akibat Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina tersebut dinyatakan tidak berlaku. Ketiga, dengan ini penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Cina dilaksanakan tanpa memerlukan izin khusus sebagaimana berlangsung selama ini. Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Keppres No. 6 Tahun 2000 sendiri ditandatangai Presiden Abdurahman Wahid pada 17 Januari 2000. Gus Dur telah meninggalkan kita semua. Namun ajaran dan teladan yang beliau contohkan, masih sangat relevan untuk dilihat kembali. Di tengah kondisi bangsa yang mulai terpolarisasi, saya merasa rindu dengan kehadiran sosok Gus Dur yang merangkul kepada semua tanpa melihat apa agama, suku, golongan dan ras. Teman, mari kita saling berbagi, mari saling menghargai. Damai itu indah. Salam Damai. Di tulis oleh Londo di kaskus #imlek #indonesia #agama #gusdur https://www.instagram.com/p/B7oJqmiBilk/?igshid=16g55l14264zs

[secretadmire9]

Beredar di media sosial Facebook tentang Megawati menyuap ketua KPU Arief Budiman 2 Triliun. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, pengakuan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman disuap sebesar Rp 2 triliun oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk memenangkan PDIP di kontestasi 2019 adalah tidak benar. Ketua KPU tidak pernah membuat pengakuan tersebut. Gambar tersebut sebelumnya pernah diberitakan oleh cnnindonesia.compada tanggal 13 Juni 2019 dengan judul “Ketua KPU Mengaku Dapat Ancaman Selama Pemilu 2019”. KATEGORI: HOAKS Link Counter : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190613154931-32-403060/ketua-kpu-mengaku-dapat-ancaman-selama-pemilu-2019 https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/Rb15njdb-megawati-menyuap-ketua-kpu-arief-budiman-rp2-triliun-ini-faktanya https://www.pemilu.org/berita/berita-megawati-menyuap-ketua-kpu-arief-budiman-rp2-triliun-ini-faktanya/  https://kominfo.go.id/content/detail/23811/hoaks-megawati-menyuap-ketua-kpu-arief-budiman-2-triliun/0/laporan_isu_hoaks #hoax https://www.instagram.com/p/B7YceqXBjeI/?igshid=1xywbr3nmz7yv

[secretadmire9]

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menilai partainya menjadi korban pembingkaian atau "framing" politik dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap anggota KPU RI Wahyu Setiawan. "Ada informasi salah yang diembuskan oknum tertentu dan disebarkan kepada media. Terkait penangkapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, PDI Perjuangan mendukung proses hukumnya berjalan sesuai aturan," kata Andreas dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Andreas menegaskan bahwa PDIP tidak akan menolerir jika ada pihak tertentu yang mendiskreditkan partainya dengan menggiring opini seolah-olah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto terlibat dalam perkara Wahyu Setiawan. Dalam konteks saat itu menurut dia, PDI Perjuangan adalah korban dari framing politik tersebut. Dia menjelaskan salah satu contoh "framing" yang merugikan PDI Perjuangan adalah rangkaian cerita tidak benar, seolah-olah pada tanggal 8 Januari 2020, Harun Masiku menuju gedung PTIK di Jalan Tirtayasa, dan di sana sudah menunggu Hasto Kristianto. "Karena fakta sesungguhnya, informasi dari pihak Imigrasi, Harun Masiku sudah keluar dari Indonesia menuju Singapura pada 6 Januari 2020. Pihak Imigrasi juga menyatakan belum ada catatan bahwa Harun Masiku telah kembali pada 8 Januari atau sampai hari ini," ujarnya. Terkait penggeledahan, dia mengatakan keinginan penyelidik KPK menggeledah kantor partai akhirnya ditolak karena tidak memiliki alasan dan prosedur jelas, dan tidak ada surat tugas. Sebelumnya, KPK menetapkan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan Pergantian Antar-Waktu (PAW) anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan.   Pewarta: Imam Budilaksono Editor: Yuniardi Ferdinand #pdiperjuangan #mediaonline #hastokristiyanto https://www.instagram.com/p/B7X55J-B1Dp/?igshid=1g69egm9bbyn1

[secretadmire9]

Momen pak Johan Budi Membungkam Najwa Shihab dan media Abal Abal yang sok tahu dan memframing Pak Hasto dan @pdiperjuangan bersalah. #pdiperjuangan #matanajwa #indonesia #farming #mediaonline https://www.instagram.com/p/B7X5PVOhqr3/?igshid=ypgfujr5609p

[secretadmire9]

Magdir Ismail. UU no 19 th 2019 disahkan Oktober artinya sjk diungkapkan aturan sdh berlaku. Ketua KPK baru dilantik,ketua KPK lama keluarkan sprint Lidik di tgl yg sama adalah prbuatan ilegal. ini yg harus digaris bawahi oleh Media abal-abal. Berlakulah bijak demi rakyat. #kpk #pdiperjuangan https://t.co/OCk5e7BZqx https://www.instagram.com/p/B7XzUbPhTRr/?igshid=4tncwi573h68

[secretadmire9]

Ketika Raja dan Ratu turun takhta #raja #ratu #indonesia #jogja https://www.instagram.com/p/B7V27Hnhe_k/?igshid=n6iok2hyqswc

[secretadmire9]

@erickthohir Oknum yang teriak teriak mulai ketakutan Jiwasraya di bongkar.. #sby #jiwasraya #jokowi #indonesia https://www.instagram.com/p/B7US5mOhhQk/?igshid=sobdwf60sgbh

[secretadmire9]

Sebagai Rakyat kecil dan awam muncul sebuah pertanyaan knp 2006 di era SBY tidak beresin waktu masih 3,29 triliun? Knp harus ada pembiaran ? Apa kasus Jiwasraya hampir sama dengan kasus Garuda? Apa benar SBY terlibat dalam kasus Jiwasraya? Kita sama sama tunggu jawaban nya #jiwasraya #sby #indonesia https://www.instagram.com/p/B7UBPClBBHg/?igshid=1h3bnp8gxw58e

[secretadmire9]

VIVAnews - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan membantah mencopot Hasto Kristiyanto dari posisinya sebagai sekretaris jenderal karena kasus suap komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Bahkan, beredar kabar posisi Hasto digantikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Ahmad Basarah. Basarah menegaskan bahwa kabar itu merupakan berita bohong atau hoax. Menurutnya, terjadi framing opini publik yang menyudutkan partainya dengan kasus suap itu. Termasuk framing bahwa Hasto akan ditangkap KPK, hingga dicopot dari jabatan sebagai Sekjen PDIP. "Selain framing opini publik yang seakan-akan melibatkan dan menyudutkan sekjen PDIP tersebut juga dilakukan framing seakan-akan Hasto Kristiyanto akan ditangkap dan akan dicopot dari jabatan sekjen PDIP," kata Basarah, Selasa, 14 Januari 2020. "Padahal selama tiga hari pelaksanaan Rakernas PDIP sejak 9 hingga 12 Januari kemarin hingga hari ini Hasto Kristiyanto tetap baik-baik saja. Bahkan efektif memimpin jalannya pelaksanaan Rakernas dari awal hingga akhir acara," ujar Basarah. Basarah mengungkapkan, hingga saat ini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri masih memberi mandat Hasto Kristiyanto sebagai sekjen hingga 2024 mendatang. Hasto pun tetap melakukan aktivitas kepartaian seperti biasa. "Dengan demikian tidaklah benar rumor yang mengatakan saya telah ditunjuk sebagai Plt Sekjen PDIP menggantikan Hasto," tutur Basarah. Basarah mengatakan, sampai saat ini seluruh kader PDIP dan pengurus DPP PDIP tetap solid menghadapi serangan politik yang datang bertubi-tubi. Menurutnya, seluruh stakeholder PDIP tetap satu komando di bawah sang ketua umum, Megawati. "Sampai detik ini seluruh kader dan pengurus DPP PDIP tetap solid dan kompak meskipun berbagai serangan politik tak henti-hentinya menerpa partai kami. Di bawah kepemimpinan Ibu Mega, seluruh stakeholder PDIP tetap berdisplin penuh di bawah komando politik ketua umum PDIP," kata Basarah. #m3rahmuda #pdiperjuangan #hastokristiyanto https://www.instagram.com/p/B7TmoX5BXZj/?igshid=11vtfahblbawr

[secretadmire9]

Jakarta makin hancur karena Anies Kerja nga becus dst.... #jktbergerakturunkan4nies https://www.instagram.com/p/B7S0p2JhEGq/?igshid=1xzvo6xjrwdko

[secretadmire9]

@aniesbaswedan Malu Maluin pingin ngetop pakai aplikasi ilegal, membangun citra itu dengan kerja yg bener, bukan dengan cara curang menipu di medsos. Cc https://t.co/r5FKNKotEs #aniesbaswedan #autolike #facebook https://www.instagram.com/p/B7Qr6DhhMTT/?igshid=4jb144v374m3

[secretadmire9]

@republikaonline yg omsetnya turun drastis.dan sekarang bermain di dunia online juga karena ada aroma 212 yg bisa di tungganginya dengan merebut simpati dari alumnus monas Universitas,jadi jangan kaget kalau berita"nya nga ada yang benar https://www.instagram.com/p/B7MzYgjhX0w/?igshid=10llwsauqn49a

[secretadmire9]

OTT Dibawah Rp1 Miliar, @official.kpk Menyalahgunakan Wewenang Prof.Dr. Mudzakkir, SH.,M.H, dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) mengungkapkan, nilai OTT yang menjerat Wahyu di bawah Rp1 miliar. Padahal, menurutnya, Pasal 11 UU KPK, melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang pertama: melibatkan aparat penegakan hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum atau penyelenggara negara. Kedua: mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan ketiga: menyangkut kerugian negara paling dikit Rp 1 miliar. KPK enggak punya kewenangan di bawah Rp1 miliar. Dibungkus ke Polisi atau Jaksa. Kalau tidak sesuai Pasal 11, berarti penyalahgunaan wewenang dan harusnya diserahkan ke pihak lain," kata dia diduskusi Polemik bertema UU Baru, Komisioner Baru, Gebrakan Baru di Jakarta, Sabtu (11/1/2020). Berdasarkan Pasal 11, kata dia, sudah sepatutnya itu bisa diserahkan Ke Jaksa atau Polisi, sehingga KPK bisa fokus pada kasus-kasus besar. Jika suatu perkara Tipikor tidak memenuhi kualifikasi tersebut, KPK tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tipikor. Dengan demikian, lanjut dia, secara otomatis, KPK tidak memiliki kewajiban dan menyerahkan kepada polisi atau Jaksa untuk menangani perkara ke pengadilan. "Nantinya KPK bisa memonitor kasus yang dilimpahkan, jika dalam perjalanannya tidak sesuai yang diharapkan maka KPK bisa take over kembali," Katanya. Terkait dengan OTT dan penyadapan, seperti kasus Komisioner KPU, harus jelas antara KPK dengan Dewan Pengawasannya. https://www.instagram.com/p/B7MpnUWBsLk/?igshid=gqflyba1y65