Untitled

[sharekebaikan]

Mengungkap Akar Masalah Anak Perempuan Dunia: Bukan Krisis, Tapi Kapitalisme

Setiap tanggal 11 Oktober dirayakan sebagai Hari Anak Perempuan Internasional (International Day of the Girl Child). Penetapan hari penting ini untuk meningkatkan kesadaran global mengenai berbagai isu dan tantangan berat yang dihadapi oleh anak perempuan di berbagai belahan dunia. Inisiatif peringatan ini secara spesifik berupaya mengatasi dan menghapus hambatan berbasis gender yang universal dialami oleh anak perempuan, seperti isu pernikahan dini, kekerasan, minimnya akses pendidikan, dan diskriminasi. (Detik, 10-10-2024).

​Di tahun 2025 ini, Hari Anak Perempuan Internasional mengusung tema yang kuat dan relevan, yaitu "The girl I am, the change I lead: Girls on the frontlines of crisis". Tema yang dikembangkan oleh berbagai jaringan dan organisasi yang dipimpin langsung oleh anak perempuan dari berbagai negara ini telah menyiratkan pesan tegas. Pesan tersebut menekankan bahwa anak perempuan tidak hanya sekadar pihak yang terdampak oleh perubahan atau krisis, melainkan juga agen perubahan dan pemimpin yang proaktif, bahkan ketika mereka berada di tengah situasi krisis. Dalam berbagai kondisi sulit, anak perempuan sering kali berada di barisan terdepan, menunjukkan ketangguhan (resiliensi) dan kemampuan adaptasi yang luar biasa dalam menghadapi berbagai rintangan. (unwomen[dot]org, 6-10-2025).

​Meskipun dunia mengharapkan anak perempuan memiliki ketangguhan yang sedemikian rupa, penting untuk diingat bahwa pada hakikatnya, mereka tetaplah anak perempuan. Mereka membutuhkan dukungan dan kekuatan yang besar untuk membantu mereka menjalankan peran sejati. Peran sejati ini adalah peran yang sesuai dengan fitrah mereka, yang dapat memberikan kebahagiaan hakiki serta memungkinkan mereka bertumbuh menjadi perempuan yang utuh dan sempurna.

Sebuah studi terbaru dari UNICEF mengungkapkan data yang mengkhawatirkan. Sebanyak 122 juta anak perempuan di seluruh dunia saat ini masih belum mendapatkan akses pendidikan. Selain itu, hampir seperlima (sekitar 1 dari 5) perempuan muda yang kini berusia antara 20 hingga 24 tahun menikah untuk pertama kalinya sebelum mencapai usia 18 tahun. Lebih lanjut, sekitar 50 juta anak perempuan yang masih hidup hari ini telah menjadi korban kekerasan seksual. Pada tahun 2024, tercatat bahwa 676 juta perempuan dan anak perempuan tinggal di dekat zona konflik mematikan, yang secara langsung membuat mereka rentan terhadap terputusnya pendidikan, mengalami kekerasan, dan kesulitan mengakses layanan kesehatan yang memadai. (unwomen[dot]org, 6-10-2025).

​Kondisi ini diperparah dengan peningkatan jumlah anak perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia (human trafficking). Secara global, dari total korban yang dilaporkan, jumlah korban anak meningkat 31% pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2019. Peningkatan yang lebih tajam, yakni 38%, secara spesifik terjadi pada anak perempuan. Para pelaku kejahatan ini memanfaatkan anak perempuan untuk tujuan kerja paksa. Namun, sebagian besar dari mereka dipaksa masuk ke dalam bentuk eksploitasi seksual. (ungeneva[dot]org., 11-12-2025).

​Kesulitan dan masalah besar yang dialami oleh anak perempuan ini sesungguhnya merupakan cerminan dari kondisi global yang sedang tidak stabil. Persoalan yang begitu rumit tidak mungkin tuntas hanya dengan mengadakan peringatan tahunan seperti Hari Anak Perempuan Internasional. Hal ini karena pada dasarnya, tantangan yang dihadapi oleh anak perempuan di dunia merupakan masalah mendasar yang harus ditanggung oleh seluruh rakyat. Oleh karenanya, penyelesaian masalah ini tidak akan berhasil tanpa adanya pemahaman yang komprehensif mengenai akar dan penyebab utama atas segala persoalan tersebut.

Pada dasarnya, permasalahan yang dihadapi anak perempuan di seluruh dunia berakar pada masalah sistemik. Kemiskinan, krisis, dan konflik yang terjadi saat ini muncul karena adanya penerapan sistem kehidupan yang buruk. Kondisi sistem yang tidak ideal ini kemudian memperluas dan memperparah masalah anak perempuan. Contohnya, pernikahan dini yang dianggap sebagai solusi bagi keluarga untuk keluar dari jerat kemiskinan, meningkatnya kasus perdagangan manusia, serta terhentinya pendidikan anak perempuan karena lebih memprioritaskan pendidikan anak laki-laki, dan berbagai masalah lainnya.

​Kemiskinan yang melanda berbagai negara berpenghasilan menengah ke bawah tidak dapat dipandang hanya sebagai fenomena alamiah. Sebaliknya, kemiskinan tersebut adalah dampak nyata dari penerapan sistem kapitalisme global. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat, yang merupakan motor penggerak utama ideologi kapitalisme, kini mungkin tidak lagi melakukan penjajahan dalam bentuk fisik. Namun, mereka menjalankan bentuk penjajahan ekonomi yang dampaknya sama merusaknya dengan penjajahan fisik.

​Dalam karyanya Mafahim Siyasi (2002), Abdul Qadim Zallum menguraikan secara rinci strategi penjajahan kaum kapitalis terhadap berbagai belahan dunia. Mereka menempatkan penguasa boneka sebagai kaki tangan di berbagai negara, yang kemudian memuluskan jalan bagi mereka untuk menguasai sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan dari negara-negara tersebut diangkut habis-habisan, hanya menyisakan sedikit sisa yang bahkan tidak cukup untuk menafkahi penduduk aslinya.

​Untuk mempermudah penguasaan ini, negara-negara kapitalis secara berkelanjutan menciptakan kondisi krisis dan konflik yang tidak berkesudahan di berbagai wilayah. Sebagai contoh, Sudan, yang merupakan penghasil emas terbesar ketiga di Afrika (dunia-energi[dot]com, 13-9-2017), terus menerus dilanda perang dan konflik yang berujung pada kemiskinan dan kelaparan massal. Situasi serupa juga terjadi di Suriah, Irak, Libya, Yaman, dan beberapa negara lain di kawasan Afrika dan Asia.

​Situasi paling menyedihkan terjadi di Palestina. Puluhan ribu anak dan perempuan tewas menjadi korban serangan brutal dari entitas Zionis Yahudi penjajah. Sementara mereka yang selamat harus bertahan hidup di tengah kelaparan, kekurangan gizi, dan kemiskinan ekstrem. Apakah ini juga merupakan dampak dari kapitalisme? Jawabannya adalah ya. Pembentukan awal "Israel" merupakan hasil skenario keji yang melibatkan tiga kekuatan kapitalis besar: Inggris, Prancis, dan AS. Kini, entitas tersebut semakin beringas dengan dukungan penuh dari Amerika Serikat sebagai negara adidaya.

​Berdasarkan keseluruhan fakta ini, jelaslah bahwa akar permasalahan yang dihadapi oleh anak perempuan dunia bukanlah sekadar kemiskinan, krisis, dan konflik itu sendiri. Melainkan, masalah utamanya adalah penerapan sistem kapitalisme yang cacat dan destruktif. Ditambah lagi dengan ideologi turunannya seperti sekularisme, liberalisme, dan materialisme.

Jika akar permasalahan yang menimpa anak perempuan di seluruh dunia adalah penerapan kapitalisme, maka solusi mendasarnya adalah dengan melenyapkan sistem kapitalisme tersebut dari tatanan kehidupan. Dengan premis ini, isu anak perempuan sesungguhnya tidak memiliki relevansi langsung dengan kampanye mendorong kepemimpinan perempuan atau upaya mencapai kesetaraan gender dengan laki-laki. Meskipun anak perempuan kelak berhasil menjadi pemimpin, atau perempuan berhasil setara dengan laki-laki di bawah sistem kapitalisme, permasalahan yang ada tidak akan terselesaikan secara fundamental.

​Penyelesaian masalah suatu negara juga tidak terletak pada jenis kelamin pemimpinnya. Sebagai ilustrasi, bayangkan jika suatu negara dipimpin oleh seorang perempuan yang berupaya membuat kebijakan pro-perempuan, misalnya dengan menciptakan lapangan kerja khusus perempuan dan menghapus kesenjangan upah. Namun, karena sistem kapitalisme mengharuskan kebijakan penyerahan pengelolaan sumber daya alam (SDA) kepada pihak swasta, maka sulit dibayangkan pemimpin perempuan tersebut dapat benar-benar menciptakan lapangan kerja atau meningkatkan pendapatan negara secara signifikan untuk kepentingan perempuan. Bisakah ia membawa negaranya ke kondisi yang ideal bagi perempuan?

​Fakta di negara-negara yang memiliki tingkat kesetaraan gender tertinggi di dunia juga patut disoroti. Berdasarkan Global Gender Gap Report 2025 dari World Economic Forum, sepuluh negara teratas dalam hal kesetaraan gender adalah Islandia, Finlandia, Norwegia, Inggris, Selandia Baru, Swedia, Moldova, Namibia, Jerman, dan Irlandia. Ironisnya, sebagian besar dari negara-negara yang dianggap setara ini juga mencatat angka kasus perkosaan terhadap perempuan yang sangat tinggi. Swedia berada di peringkat kedua tertinggi, Inggris keempat, Selandia Baru keenam, dan Finlandia kesepuluh.

​Selain itu, kesenjangan antara si kaya dan si miskin yang kian melebar, serta terjadinya berbagai krisis dan konflik, adalah konsekuensi yang tak terhindarkan dari penerapan sistem kapitalisme. Melihat kenyataan ini, muncul pertanyaan: Bukankah sudah seharusnya kita membuang sistem ini dan mencari sistem pengganti yang lebih baik?

​Jawabannya adalah, sistem yang benar-benar mampu menggantikan kapitalisme, memecahkan semua masalah global, dan membawa kesejahteraan sejati, adalah Islam. Sejarah telah membuktikan bahwa penerapan sistem Islam secara menyeluruh dan utuh akan membawa kemajuan dan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat, termasuk bagi anak perempuan.

Tatanan ​Islam membawa perubahan mendasar dalam memandang dan memuliakan anak perempuan. Sebelum kedatangan Islam, gambaran kehidupan perempuan sangatlah menyedihkan. Saat itu, anak perempuan sering dibunuh segera setelah lahir, mereka tidak memiliki hak waris, dan hak pendidikan mereka diabaikan. Islam kemudian datang dan mengakhiri praktik-praktik tersebut, mengangkat harkat dan martabat anak perempuan. ​Nilai spiritual merawat anak perempuan ditekankan oleh Nabi Muhammad. Diriwayatkan dari Uqbah bin Nafi’, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, “Barang siapa memiliki tiga anak perempuan, kemudian ia bersabar (merawat dan mendidik) atas mereka, serta memberi makan dan minum mereka dari apa-apa yang ia dapatkan, maka anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang baginya dari api neraka pada Hari Kiamat.” (HR Ahmad). ​

Selain itu, pengurusan anak perempuan juga menjanjikan kedudukan mulia bagi walinya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra., ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda, “Barang siapa mengurus dan mendidik dua anak perempuan hingga mereka dewasa, maka ia datang pada Hari Kiamat bersamaku.” Beliau ﷺ merapatkan jari-jemarinya. (HR Muslim).

Islam juga mengatur bahwa anak perempuan harus selalu berada dalam perlindungan dan jaminan nafkah para walinya. Hukum Islam bahkan menetapkan urutan spesifik bagi wali yang bertanggung jawab. Menurut mazhab Imam Syafii, urutan wali dimulai dari ayah, kemudian kakek (terus ke atas), lalu saudara laki-laki sekandung, diikuti saudara laki-laki seayah, dan seterusnya dalam garis kekerabatan yang telah ditentukan. (Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 7).

Apabila tidak ada satu pun dari wali yang disebutkan di atas yang ada atau mampu menjalankan tanggung jawab finansial dan pengasuhan, maka Negara wajib mengambil peran sebagai wali. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin nafkah dan pendidikan anak perempuan tersebut hingga ia menikah. Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah menjelaskan bahwa jika anak yatim tidak memiliki aset, maka kewajiban pembiayaannya beralih kepada kerabatnya, dan jika kerabatnya tidak ada, maka tanggung jawab tersebut harus dipikul oleh negara. ​Inilah solusi nyata dan holistik terhadap persoalan anak perempuan.

Yang paling istimewa adalah, saat sistem Islam diterapkan secara utuh, jaminan dan kesejahteraan ini tidak hanya dinikmati oleh anak perempuan, tetapi juga oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, muslim maupun nonmuslim.

Dalam pandangan Islam, perempuan memegang posisi kunci sebagai pembentuk peradaban (the builder of civilization). Kedudukan ini tidak dapat dipisahkan dari peran fundamental yang telah ditetapkan Allah Swt. Upaya mengembalikan perempuan pada peran sejati ini merupakan jalan untuk membawa umat Islam kembali ke masa kegemilangan mereka. Oleh karena itu, semua program pemberdayaan anak perempuan harus diarahkan agar mereka mampu mewujudkan peran tersebut secara paripurna. ​ Sebagai seorang ibu, perempuan memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam melahirkan dan membentuk generasi penerus umat yang berkualitas unggul. Mereka bertanggung jawab mendidik anak dengan landasan akidah yang kuat, menghasilkan generasi yang patuh pada syariat, siap memperjuangkannya, dan membentuk jiwa kepemimpinan yang dapat membawa umat menuju perubahan hakiki serta kebangkitan sejati. Oleh karena peran vital ini, perempuan digelari ummu ajyal (ibu generasi), sebab kelangsungan dan kualitas generasi ditentukan oleh didikan mereka.

Selain peran dalam rumah tangga, sebagai anggota masyarakat, Islam memberikan izin dan ruang yang luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas publik yang sesuai. Misalnya, mereka dibolehkan terlibat dalam transaksi ekonomi (muamalah), melakukan kegiatan dakwah atau amar makruf nahi mungkar (mengajak pada kebaikan dan mencegah keburukan), serta terlibat dalam urusan politik (memperhatikan urusan umat), yang hukumnya adalah wajib.

Mengingat kondisi umat saat ini yang jauh dari gambaran masyarakat Islam yang ideal, peran perempuan menjadi semakin mendesak. Hal ini terutama dalam proses transformasi masyarakat yang rusak menjadi ideal, yaitu melalui aktivitas dakwah. Oleh karena itu, pembinaan dan pemberdayaan anak perempuan harus diarahkan untuk menjadikan mereka pemimpin yang dapat membimbing kaumnya agar kembali kepada sistem kehidupan yang terbaik. ​

Penting ditekankan bahwa pemberdayaan anak perempuan dengan orientasi peran ini tidak akan mungkin terlaksana dalam kerangka sistem kapitalisme yang hanya mengukur segala sesuatu berdasarkan kepentingan materi. Arah pemberdayaan ini hanya dapat diwujudkan secara optimal ketika sistem Islam yang diterapkan. Hal ini karena, Islam adalah satu-satunya sistem yang bersumber dari Sang Pencipta yang Maha Mengetahui apa yang terbaik bagi makhluk-Nya.

[sharekebaikan]

Urgent! Ini Dia yang Dibutuhkan Gaza Sekarang

Lebih dari 100 ulama terkemuka dari berbagai negara berkumpul di Turki. Mereka berkumpul dalam sebuah konferensi internasional yang diselenggarakan oleh Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional (IUMS) bersama Yayasan Cendekiawan Islam Turki. Konferensi ini bertujuan untuk menggerakkan komunitas Islam dan internasional dalam upaya menghentikan agresi Israel, membuka akses bantuan kemanusiaan, dan memberikan bantuan darurat kepada warga Gaza. (Republika, 21-8-2025).

Diskusi tentang isu politik internasional sangatlah penting bagi para ulama, mengingat kondisi dunia yang penuh dengan kezaliman dan kerusakan saat ini. Ulama, dengan pemahaman Islam yang mendalam, adalah penyelamat umat dan penegak kebenaran. Allah SWT telah mengangkat derajat ulama, dan memerintahkan umat Muslim untuk merujuk kepada mereka dalam mencari solusi atas masalah-masalah krusial. Rujukan ini bertujuan untuk mengamalkan syariat Islam sebagai petunjuk hidup, dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Ulama juga harus berani menawarkan solusi syariat terkait isu-isu global, termasuk tragedi di Gaza. Konferensi ulama harus lebih dari sekadar tekanan politik dan bantuan kemanusiaan. Syariat Islam dengan jelas menyatakan bahwa solusi untuk penjajahan adalah jihad fi sabilillah.

Allah ﷻ berfirman,

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ

“Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian.” (QS Al-Baqarah [2]: 190).

Ayat di atas menegaskan hukum jihad fi sabilillah adalah fardu ain saat negeri kaum muslim diserang atau dijajah, seperti Palestina hari ini.

Imam An-Nawawi dalam Rawdatuth Thalibin menyatakan, “Jika orang-orang kafir menyerang suatu negeri, wajib bagi penduduknya untuk memerangi mereka dan mengusir mereka dengan segala cara yang memungkinkan. Tidak seorang pun berselisih dalam hal ini.”

Jika kita dalami fakta problem Palestina, masalah utama dalam konflik Palestina adalah adanya penjajahan oleh entitas Yahudi di tanah kaum Muslim. Bantuan kemanusiaan saja tidak akan menyelesaikan masalah ini karena tidak menghentikan tindakan pembersihan etnis yang terus dilakukan di Gaza. Meskipun rakyat Palestina dan milisi seperti Saraya Al-Quds dan Izzudin Al-Qassam melakukan perlawanan, upaya mereka belum cukup untuk mengimbangi genosida yang dilakukan oleh Zion*s dengan bantuan AS.

Allah ﷻ telah memerintahkan untuk melawan kekuatan dengan yang setimpal, sebagaimana firman-Nya,

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

Siapa saja yang menyerang kalian, seranglah dia seimbang dengan serangannya terhadap kalian (QS al-Baqarah 194).

Dalam hal ini, keberadaan komando militer yang kuat di bawah seorang imam atau khalifah sangat penting untuk menghadapi musuh seperti Zion*s Israel. Fakta sejarah telah membuktikan bahwa Palestina dapat dibebaskan melalui jihad fi sabilillah dan persatuan umat Muslim dalam satu negara. Karena itu, para ulama memiliki peran penting untuk menyerukan solusi yang tepat dalam mengakhiri penjajahan dan pembebasan Palestina.

Forum dan konferensi ulama, sebanyak apa pun jumlahnya, terbukti tidak mampu menghentikan genosida dan penjajahan Israel. Hal tersebut hanya menghasilkan seruan tanpa kekuatan nyata. Israel tidak menghiraukan bahasa diplomasi atau resolusi internasional. Contohnya, puluhan resolusi yang dikeluarkan oleh Badan Hak Asasi Manusia PBB sejak 2006 tidak diindahkan. Bahkan, usulan embargo minyak terhadap Israel pada KTT Liga Arab dan OKI di Riyadh (2023) ditolak oleh beberapa negara Arab.

Kecaman dari negara-negara Eropa, termasuk surat penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant oleh ICC atas dugaan kejahatan perang di Gaza, juga tidak berhasil menghentikan genosida. Upaya non-militer terbukti tidak mampu menghentikan kejahatan Israel di Gaza. Tercatat hingga Mei 2025, Israel telah menjatuhkan 100.000 ton bahan peledak di Jalur Gaza atau lebih dari 100 kiloton, tujuh kali lipat bom Hiroshima.(Data Tempo, 9-5-2025). Hingga Juli 2025, Israel telah menghancurkan lebih dari 88% dari total luas Jalur Gaza dan menggusur 2 juta warga Palestina sejak melancarkan perang genosida pada 7 Oktober 2023. (Mina News, 20-7-2025).

Dengan demikian, hanya kekuatan fisik dan militer yang dapat menghentikan penjajahan ini. Negaralah yang mampu mengirimkan militer dan senjata dalam skala kekuatan besar untuk mengusir penjajah Zion*s dari Gaza. Negara-negara Muslim harus bertindak dengan mengirimkan kekuatan militer mereka. Jihad di Palestina adalah keharusan yang tidak bisa ditunda, demi menyelamatkan eksistensi umat Muslim di Gaza.

Peran ulama sangat penting dalam menyadarkan umat akan ancaman perpecahan akibat nasionalisme, yang memunculkan negara bangsa sebagai hasil dari penjajahan dan perjanjian Sykes-Picot. Negara-negara ini dipimpin oleh pemimpin boneka yang melindungi kepentingan Barat dan Israel. Ulama juga harus terus menyerukan solusi utama, yaitu jihad fi sabilillah di bawah komando seorang khalifah, serta mendesaknya tegaknya Khilafah.

Tindakan genosida, pembersihan etnis, dan kekerasan terhadap umat Muslim di berbagai belahan dunia, seperti Palestina dan Rohingya, dimulai sejak runtuhnya Khilafah Islam di Turki pada tahun 1924. Oleh karena itu, menegakkan Khilafah harus menjadi agenda utama bagi ulama, cendekiawan, dan seluruh umat Muslim saat ini. Hanya dengan adanya Khilafah, umat Muslim dapat terlindungi dan penjajahan dapat dihentikan.

[sharekebaikan]

Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Kebijakan Populis dalam Sistem Kapitalistis

Istilah “gratis” sepertinya menjadi nomenklatur yang diminta oleh Presiden saat ini dalam menetapkan kebijakan populisnya. Setelah peluncuran Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025, kini pemerintah akan meluncurkan juga Periksa Kesehatan Gratis (PKG) pada 10 Februari 2025.

Program ini akan melibatkan 10.000 puskesmas dan 20.000 klinik swasta, dengan dana sebesar Rp4,7 triliun yang diambil dari APBN. Dengan target 60 juta orang, program PKG akan dimulai secara bertahap mulai Februari 2025 dan diharapkan dapat melayani 200 juta orang selama lima tahun ke depan.

Tujuan dari program PKG ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kesehatan sejak dini serta mendeteksi penyakit lebih awal. Selanjutnya, masyarakat diminta untuk mengunduh aplikasi SATUSEHAT Mobile. Pengguna akan diberikan kuesioner skrining yang harus mereka isi sebagai tiket pemeriksaan kesehatan pada H-7 sebelum hari ultah. Tiket ini tidak boleh digunakan lebih dari 30 hari setelah ultah. Namun, masyarakat dapat langsung mengunjungi faskes jika mengalami kesulitan menggunakan aplikasi tersebut.

Yang menjadi banyak pertanyaan dari masyarakat adalah mengapa pemerintah justru meluncurkan kembali "program gratis" di tengah banyaknya masalah yang terkait dengan program MBG. Rakyat bukannya tidak ingin yang gratis, hanya saja program tersebut seperti setengah matang. Bahkan lebih tercium aroma “pencitraannya” daripada keseriusannya dalam menyelesaikan persoalan umat.

Hal ini didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, program tersebut dianggap tidak mengatasi permasalahan utama sektor kesehatan yang masih semrawut. Masalah utama sektor kesehatan di negeri ini adalah ketidakmerataan akses ke layanan kesehatan. Ketidakadilan sosial dan ekonomi, lokasi geografis, dan kekurangan tenaga medis adalah beberapa faktor penyebab ketidakmerataan ini.

Menurut data Profil Kesehatan Indonesia 2022 Kemenkes, ada 176.110 dokter di Indonesia yang bekerja di faskes milik pemerintah, mulai dari puskesmas hingga sakit rumah. Menurut WHO, perbandingan dokter dengan penduduk idealnya adalah 1:1.000. Maka, jika jumlah penduduk Indonesia 270 juta, seharusnya ada 270.000 dokter yang tersedia. Sedangkan jumlah dokter di Indonesia masih jauh dari angka tersebut.

Lebih-lebih dalam hal distribusi, data Kemenkes menunjukkan ketimpangan yang sangat signifikan. Menurut data BPS tahun 2022, 70% nakes berada di Pulau Jawa dan Bali, dan sebagian besar puskesmas (10.416 unit) juga berada di Pulau Jawa. Daerah di luar Pulau Jawa, terutama daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), semakin sulit mendapatkan nakes dan faskes.

Selain masalah geografis, faktor sosial ekonomi juga membuat pelayanan kesehatan hanya dapat diakses oleh mereka yang kaya. Meskipun tinggal di kota dengan banyak faskes dan nakes yang bagus, rakyat miskin tidak akan bisa menikmati hidup dengan layak. Semakin banyaknya masalah BPJS membuat akses layanan kesehatan pun menjadi lebih sulit bagi masyarakat prasejahtera.

Kedua, pemerintah percaya bahwa kekurangan anggaran menyebabkan kesenjangan antara faskes dan nakes ini. Keterbatasan anggaran membuat pemerintah masih gagal memberikan insentif yang signifikan kepada para nakes di daerah terpencil. Hal ini menyebabkan para nakes hanya bersantai di kota. Selain itu, akses jalan dan puskesmas, serta penyediaan alat kesehatan di daerah masih belum memadai.

Berdasarkan kedua alasan tersebut, program kesehatan gratis ini terlihat tidak realistis dalam banyak hal. Seperti prosedur yang rumit, kecukupan anggaran, kemampuan nakes dan faskes untuk melakukan PKG, dan ketersediaan faskes hingga pelosok.

Ketiga, sasaran program tahun ini hanya 60 juta orang. Selain sedikit, program ini mungkin hanya menyasar orang-orang tertentu karena mekanisme yang menggunakan aplikasi pasti membuatnya sulit diakses oleh masyarakat pedesaan atau orang tua. Meskipun berdasarkan aturannya boleh tanpa aplikasi, apakah seluruh populasi telah dipastikan mendapatkan sosialisasi?

Keempat, pemerintah menyatakan bahwa akan ada pengurangan anggaran jika tidak ada peminat. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak percaya diri mampu menyasar semua warga. Karena banyak faskes yang belum siap untuk melaksanakan PKG, pemerintah seharusnya lebih gencar menyosialisasikannya, mempermudah pelaksanaannya, dan memperpanjang waktu pelaksanaannya.

Kelima, meskipun pemerintah mengklaim telah menyiapkan dana yang besar untuk program ini, karena tingkat korupsi yang tinggi, sangat mungkin program akan bocor dan hanya menjadi bancakan para pemburu renten. Oleh karena itu, program yang belum matang ini malah lebih terlihat sebagai program untuk meningkatkan reputasi pemerintah di awal jabatannya. Meskipun tampaknya dipaksakan, yakni seolah-olah hanya untuk memenuhi semua janji kampanye.

PKG dan program populis lainnya, yang saat ini masih dalam tahap pembangunan, tidak terlepas dari paradigma pemerintahan demokrasi kapitalistik. Sebuah sistem pemerintahan yang menggabungkan ekonomi kapitalistik dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Sistem politik demokrasi hanya menghasilkan pemimpin yang mengabaikan nasib rakyat dan bekerja untuk kepentingan elite tertentu. Untuk memenangkan kontestasi, para politisi harus bekerja sama dengan oligarki politik karena biayanya sangat mahal. Oleh karena itu, ketika mereka menang, tujuan utama pekerjaan mereka adalah untuk segelintir orang kaya yang memiliki kekayaan dan kekuasaan yang telah melekat pada mereka, bukan untuk rakyat.

Mereka akan berusaha untuk membuatnya tampil "cantik" dengan berbagai kebijakan populisnya yang tentu tidak akan menyelesaikan masalah rakyat. Karena sejak awal, tujuan kebijakan tersebut adalah untuk mengelabui rakyat. Lihatlah masa pemerintahan sebelumnya yang mengeluarkan banyak kartu, namun hingga akhir jabatannya tidak memiliki arah yang jelas atau hasil yang dicapai. Diperkirakan bahwa “program gratis” yang diharapkan rakyat ini juga akan menghasilkan hal yang sama, yakni hanya menciptakan citra dan menghambur-hamburkan uang negara.

Selain itu, demokrasi kapitalistik hanya berfungsi sebagai fasilitator dan regulator. Seluruh urusan publik diserahkan pemerintah kepada swasta. Faktanya, rumah sakit swasta merupakan entitas bisnis, bukan entitas sosial. Namun, pemerintah lebih suka menggandeng rumah sakit swasta dalam setiap programnya daripada membangun rumah sakit sendiri. Padahal, tujuan mereka yakni mencari keuntungan, bukan menjaga kesehatan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Inilah alasan mengapa layanan kesehatan tidak merata.

Sudah jelas bahwa pihak swasta tidak akan mau mengambil risiko dengan membangun RS di daerah terpencil karena hal itu tidak akan menghasilkan keuntungan bagi mereka. Sebaliknya, mereka akan membangun RS di kota-kota besar dengan fasilitas terbaik, tetapi hanya orang kaya yang bisa mengaksesnya. Peserta BPJS menerima layanan, tetapi sangat terbatas dan berkualitas rendah.

Pemerintah lebih senang menggandeng swasta karena paradigma menyerahkan seluruh urusan rakyat kepada swasta dan karena APBN negara demokrasi kapitalistik yang selalu defisit. Hal ini terjadi sebab pemasukannya hanya bertumpu pada pajak dan utang. Sedangkan pengelolaan SDA yang seharusnya menjadi pemasukan utama APBN malah diliberalisasi. Faktor inilah yang menyebabkan negara tidak mampu membangun fasilitas RS yang memadai untuk rakyatnya.

Sistem demokrasi kapitalis mendukung kebebasan kepemilikan, yang memungkinkan siapa pun bebas untuk menguasai apa pun, termasuk kelangsungan hidup masyarakat. Bahkan, laut milik umum pun dapat dikaveling, seperti yang terjadi pada pagar laut Tangerang dan Bekasi yang menjadi viral baru-baru ini. Selain itu, komoditas seperti batu bara, emas, migas, dan lainnya menjadi milik swasta dan dikelola oleh mereka. Belum lagi beberapa kebocoran akibat korupsi. Semua ini menyebabkan APBN sistem pemerintahan demokrasi kapitalistik selalu defisit, yang berarti negara tidak punya dana untuk membangun RS yang memadai.

Kebijakan populis PKG yang sedang berkembang ini menunjukkan secara jelas bahwa pemerintah benar-benar mengabaikan kebutuhan rakyat. Mereka hanya ingin terlihat peduli pada rakyat, padahal sebenarnya yang mereka pedulikan adalah kepentingan para elite.

Dalam Islam, kesehatan merupakan bagian dari kepentingan dan sarana umum yang sangat dibutuhkan oleh seluruh rakyat. Pengobatan merupakan bagian dari kemaslahatan dan sarana umum, dan negara wajib menyediakan dan mengawasinya. Rumah sakit dan klinik adalah sarana umum yang digunakan masyarakat untuk mendapatkan kesembuhan.

Dalam kitab Muqaddimah ad-Dustur, Syekh Taqiyuddin an-Nabhani rahimahullah berkata, “Negara yang bersistem kan Islam kafah menyediakan seluruh pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat secara cuma-cuma. Namun, negara tidak melarang dokter atau menjual obat."

Oleh karena itu, negara akan menjamin kesehatan setiap warganya, tidak peduli status sosial ekonomi atau lokasi geografis mereka. Baik orang kaya maupun miskin berhak atas pelayanan kesehatan terbaik. Jadi, sistem Islam pasti akan menyediakan layanan kesehatan gratis untuk seluruh rakyat.

Penguasa dalam negara Khilafah (Khalifah), akan menjamin kebutuhan pokok rakyat. Hal ini juga didukung oleh kekuatan Baitulmal. Baitulmal atau kas negara Khilafah, memiliki sumber pendapatan yang sangat besar sehingga dapat memenuhi kebutuhan kesehatan rakyat, termasuk upaya pencegahan/preventif. Misalnya, negara akan memastikan bahwa udara bersih tersedia untuk seluruh rakyat. Negara juga akan memastikan bahwa setiap orang memiliki tempat tinggal dan sanitasi yang layak.

[sharekebaikan]

LPG Melon Langka, Kebijakan Penguasa Berpihak ke Siapa?

Sejak 1 Februari 2025, warga di berbagai wilayah mengantre untuk mendapatkan LPG 3 kg. Hal ini disebabkan oleh kebijakan baru pemerintah yang melarang penjualan gas melon secara eceran.

Bahlil Lahadalia, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), mengungkapkan bahwa mulai 1 Februari 2025, pemerintah melarang penjualan gas LPG 3 kg ke pengecer. Sebaliknya, penjualan hanya ke pangkalan, yang merupakan agen resmi PT Pertamina. Menurut Bahlil, kebijakan tersebut dibuat karena pemerintah telah menerima laporan tentang penyaluran gas LPG yang tidak tepat sasaran, bahkan ada indikasi manipulasi harga di lapangan.

Akibat regulasi tersebut, kelangkaan LPG terjadi di berbagai wilayah. Rakyat harus antre berjam-jam demi mendapatkan gas melon di pangkalan. Bahkan, seorang ibu di Pamulang, Tangsel harus kehilangan nyawa akibat kelelahan mengantre LPG.

Setelah kekisruhan yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut, pemerintah kembali membolehkan pengecer untuk menjual LPG 3 Kg. Pada tanggal 4 Februari 2025, Pemerintah meminta Menteri ESDM untuk mengaktifkan kembali penjualan gas LPG 3 kg sambil secara parsial menertibkan pengecer sebagai agen subpangkalan. Meski begitu, kondisi ini tidak langsung normal, gas melon masih langka hingga Kamis, 6 Februari 2025. Ketidaksepakatan LPG ini mengurangi pendapatan pedagang LPG eceran.

Kontroversi LPG 3 kg ini disebabkan oleh perubahan regulasi tentang siapa yang dapat menjualnya. Apabila hanya pangkalan atau agen resmi yang dapat menjual LPG, maka pengusaha bermodal besar (yang kita kenal dengan sebutan kapitalis) akan menguasai distribusi LPG. Hal ini karena syarat menjadi agen resmi yakni harus memiliki modal minimal 100 juta rupiah dan lahan minimal 165 meter persegi.

Para pemilik modal akan mendapat manfaat besar dari regulasi baru ini. Agen biasanya berada di jalan besar dan tidak dekat dengan rumah warga, maka masyarakat harus mempertimbangkan biaya transportasi dari rumah ke agen. Mereka harus menempuh jarak yang relatif jauh untuk membeli LPG. Pengecer juga akan rugi karena kehilangan keuntungan dari penjualan LPG. Selain itu, masyarakat mengalami kerugian non-materiil ketika LPG habis pada saat agen tutup, misalnya pada malam hari.

Dalam sistem ekonomi kapitalisme, perubahan regulasi ini merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini karena salah satu ciri sistem kapitalis memudahkan yaitu para pemilik modal besar untuk menguasai pasar, mulai dari bahan baku hingga bahan jadi.

Dalam buku Kamus Filsafat, Lorens Bagus mengatakan bahwa kapitalisme adalah sistem perekonomian yang tekanan peran modal, atau kapital. Oleh karena itu, kapitalisme percaya bahwa modal adalah elemen perekonomian yang paling penting. Pandangan ini menyatakan bahwa pemilik modal memiliki ruang ekonomi yang luas, sedangkan rakyat kecil tidak memiliki tempat untuk berkembang karena mereka memiliki modal yang sangat kecil. Maka jelaslah bahwa perubahan regulasi ini hanya untuk kepentingan kapitalis.

Setelah rakyat melakukan demonstrasi, Prabowo mengeluarkan instruksi bahwa pengecer dapat menjual LPG 3 kg tetapi harus mendaftar di subpangkalan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seperti ini bagaikan menjilat ludah sendiri. Selain itu, kebijakan ini juga sarat dengan manipulasi halus untuk mendapatkan simpati masyarakat.

Meskipun saat ini masalah sudah membaik, kisruh LPG 3 kg mungkin akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Hal ini karena subsidi LPG 3 kg dianggap membebani APBN sehingga subsidinya terus dikurangi. Pemerintah juga sudah menurunkan anggaran subsidi LPG sebesar Rp1,1 triliun pada tahun 2025.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan bahwa pengurangan kuota LPG 3 kg bersubsidi pada tahun 2025 menyebabkan kelangkaan gas LPG 3 kg. Dia menyatakan bahwa kuota subsidi LPG untuk rakyat tahun ini lebih kecil dari yang disalurkan pada tahun 2024 sehingga akan ada perubahan cara pendistribusian.

Oleh karena itu, pernyataan pemerintah bahwa perubahan peraturan mengenai penjualan LPG 3 kg ditujukan untuk mencapai tujuan penyaluran yang tepat sasaran sebenarnya terkait erat dengan pengurangan subsidi LPG. Pemerintah tidak ingin anggaran subsidi LPG terkuras karena distribusinya tidak terkontrol.

Dalam struktur ekonomi kapitalisme neoliberal, subsidi dianggap sebagai beban bagi negara, dan karena itu harus dikurangi. Tokoh kapitalisme aliran neoliberal, Friedrich Von Hayek dan Milton Friedman, berpendapat bahwa ancaman terbesar bagi mekanisme pasar adalah intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi, termasuk subsidi.

Maka dari itu, dalam kapitalisme, subsidi akan terus dikurangi sampai pada titik di mana mereka benar-benar akan hilang sama sekali. Ini adalah bentuk sempurna dari praktik kapitalisme neoliberal.

Padahal sebenarnya, subsidi LPG tidaklah membebani APBN karena nilainya hanya Rp 203 triliun. Yang dibebankan APBN ialah pembayaran pokok utang dan bunganya yang mencapai Rp1.000 triliun. Subsidi justru menguntungkan rakyat karena dapat mendorong perekonomian riil.

Selain mengutamakan kepentingan pemilik modal dan mengurangi subsidi untuk rakyat, kapitalisme juga mengizinkan liberalisasi minyak dan gas. Para korporasi kapitalis pun bebas untuk menguasai dan mengendalikannya. Menurut Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif Institut ReforMiner, hanya sekitar 20% dari produksi migas nasional yang dimiliki Pertamina. Sisa 80% dimiliki oleh perusahaan migas asing seperti Chevron,British Petroleum (BP), ExxonMobil, dan lainnya. Akibatnya, rakyat harus membeli migas dengan harga mahal. Rakyat pun tidak dapat menikmati kekayaan alam milik mereka, justru rakyat yang dirugikan karenanya.

Ini adalah masalah yang terjadi ketika sektor migas (termasuk LPG) dikelola oleh kapitalisme. Hal ini tentu jauh berbeda jika sektor migas diatur oleh sistem Islam kafah dalam sebuah negara Islam (Khilafah).

Berdasarkan sistem Islam, minyak dan gas alam termasuk dalam kepemilikan umum dan negara harus mengelola sumber daya tersebut untuk kepentingan umum. Dalam kitab Sistem Keuangan Negara Khilafah (Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah, halaman 83), Syekh Abdul Qadim Zallum rahimahullah mengatakan bahwa segala sarana umum yang diperlukan oleh seluruh kaum muslim dalam kehidupan sehari-hari, yang jika tidak ada akan menyebabkan perpecahan, adalah milik umum.

Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw., “Kaum muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu udara, padang rumput, dan api” (HR Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah). Manusia setiap hari membutuhkan udara, padang rumput, dan api. Dan jika yang ketiganya hilang, maka masyarakat akan terpecah-belah untuk mencarinya.

Karena migas (termasuk LPG) membutuhkan masyarakat dalam kebutuhan sehari-hari untuk memasak, sebagai bahan bakar mesin dan transportasi, dsb, maka migas terkategorikan sebagai milik umum. Jika migas tidak ada, semua orang akan kesulitan dan terpecah ke lokasi, seperti yang terjadi saat kelangkaan LPG.

Hal-hal tersebut yaitu dari segi produk migas.Sedangkan tambang migas terkategorikan sebagai milik umum berdasarkan hadis, "Sejujurnya Abyadh bin Hamal al-Mazaniy bermaksud (tambang) garam kepada Rasulullah." Beliau memberikannya. Kemudian berkatalah salah satu laki-laki yang hadir dalam majelis ketika Rasulullah memberikan itu. "Apakah Anda mengetahui apa yang telah Anda berikan kepadanya? Sesungguhnya apa yang telah Anda berikan itu seperti (memberikan) udara yang mengalir." Kemudian Rasulullah saw. bersabda, "(Kalau begitu) tarik kembali darinya." (HR Tirmidzi)

Hadis ini menyatakan bahwa tambang yang memiliki deposit sangat besar, seperti air yang mengalir, termasuk dalam kepemilikan umum. Oleh karenanya, tambang migas dikategorikan sebagai milik umum. Negara tidak boleh memberikan izin kepada individu atau perusahaan swasta untuk memiliki dan mengeksploitasinya. Untuk mewakili kaum muslim, negaralah yang harus mengeksploitasi barang tambang tersebut. Hasilnya kemudian digunakan untuk memelihara urusan kaum muslim. Hal ini sesuai dengan peran negara sebagai raa'in (pengurus urusan rakyat), seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah saw., "Setiap dari kalian adalah raa'in (pemimpin/pengurus), dan tiap tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR Imam Bukhari).

Rakyat akan difasilitasi oleh Negara Islam (Khilafah) untuk mengakses berbagai kebutuhannya terhadap layanan publik, fasilitas umum, dan sumber daya alam (SDA), yang merupakan hajat publik, seperti minyak bumi dan gas LPG. Dalam kitab Sistem Keuangan Negara Khilafah, yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadim Zallum rahimahullah dalam Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah halaman 95, dijelaskan bahwa pendapatan dari pengelolaan harta milik umum, termasuk tambang minyak, diberikan kepada rakyat yang memang merupakan pemilik harta kekayaan tersebut.

Tidak ada aturan khusus yang mengatur pendistribusian akan hal ini. Khalifah memiliki wewenang untuk membagikan harta tersebut kepada rakyat. Harta ini meliputi udara, listrik, minyak bumi, gas, dan segala sesuatu yang diperlukan untuk keperluan pribadi di rumah-rumah dan pasar-pasar mereka secara gratis.

Jika jumlah sumber daya alam tersebut berlebih, khalifah boleh menjual harta milik umum kepada rakyat dengan harga semurah-murahnya atau dengan harga pasar. Selain itu, khalifah juga boleh membagikan uang yang dihasilkan dari keuntungannya kepada rakyat. Khalifah melakukan semua tindakan tersebut untuk kemaslahatan bagi seluruh rakyat.

Khilafah akan mengelola tambang migas untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Dalam hal LPG, Khilafah akan mengontrol seluruh produksi dan jalur distribusinya sehingga kebutuhan rakyat terpenuhi secara cukup dan tanpa kesulitan. Jika dianggap lebih efisien dan efektif, Khalifah juga menyediakan fasilitas untuk memasak dengan bahan bakar selain LPG. Misalnya, menggunakan gas alam (LNG) yang dialirkan ke rumah-rumah melalui pipa. Semua bahan bakar ini dijamin murah atau bahkan gratis, sehingga tidak ada orang yang kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk rumah dan usaha mereka.

Dengan solusi ini, bahan bakar dalam negara yang bersistem Islam (Khilafah) tidak akan mengalami kelangkaan seperti yang terjadi dalam sistem kapitalisme saat ini. Wallahualam bissawab.

[quotefeeling]

“You don’t always need a plan. Sometimes you just need to breathe, trust, let go, and see what happens.”

— Mandy Hale

[sharekebaikan]

Beban Rakyat Kian Berat, Korupsi Malah Makin Menjadi-jadi

Belum genap seratus hari sejak dilantiknya Kabinet Merah Putih pada 20 Oktober 2024, rakyat sudah dibuat resah. Bagaimana tidak? Setelah terpilih, pemerintah saat ini malah menetapkan kebijakan menaikkan Pajak Penambahan Nilai (PPN) 12% di tengah kondisi ekonomi yang masih stagnan. Pasalnya, saat kampanye, pemerintah memihak rakyat dan berusaha untuk mendukung kepentingan rakyat.

Kebijakan PPN 12% ini sudah jelas akan membebani rakyat. Kebijakan ini juga akan menyebabkan banyak PHK dan menambah beban ekonomi rumah tangga dengan seiring melemahnya daya beli. Sepanjang tahun 2024 saja, sudah ada gelombang PHK di berbagai sektor industri di Indonesia. Hal ini tentu akan berdampak besar pada para pekerja dan perekonomian nasional.

Di sisi lain, tindak korupsi yang dilakukan oleh para pejabat kian menjadi-jadi. Dan hukuman bagi para pelaku mega korupsi yang menyebabkan kerugian ratusan triliun kepada negara dan rakyat justru dikurangi. Presiden Prabowo bahkan berbicara tentang pemaafan para koruptor dengan syarat uang hasil korupsi dikembalikan ke kas negara. Padahal, pengembalian uang hasil korupsi tidaklah bisa menghilangkan hukuman pidana. Dua kebijakan ini merupakan kebijakan yang tidak pro rakyat dan menjadi catatan buram oleh pemerintah saat ini.

Berbagai kebijakan yang tidak pro rakyat memang telah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh pemerintah di sistem saat ini. Sistem kapitalisme yang diterapkan di Indonesia lah yang menjadi biang keladinya. Kebebasan kepemilikan adalah pilar dari sistem ekonomi kapitalisme neoliberal. Akibatnya, negara tidak memiliki kekuasaan atas sumber daya alam (SDA). Sebaliknya, SDA diserahkan kepada pihak swasta, baik asing maupun aseng, yang menjelma menjadi oligarki. Hal ini membuat negara tidak memainkan peran ekonomi yang signifikan, tetapi hanya bertindak sebagai regulator pasar.

Akibatnya, negara secara zalim menarik pajak dari rakyat untuk membiayai pembangunan yang berbasis utang. Kesalahan dalam menerapkan sistem ekonomi inilah yang menghasilkan kekuasaan jibâyah, yang memalak dan menyusahkan rakyat. Padahal, kekuasaan itu seharusnya berfungsi memberikan kesejahteraan yang adil kepada rakyatnya.

Rasulullah saw. telah melarang keras pungutan pajak atas rakyat dan mengancam bagi siapapun yang melakukan pemungutan. "Tidak akan masuk surga pemungut pajak (cukai)" (HR Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Hakim).

Selain itu, Rasulullah saw. juga mengancam siapapun yang menipu dan menyusahkan rakyat. "Tidaklah seorang hamba yang Allah beri wewenang untuk mengatur rakyat mati pada hari ia mati, sementara ia dalam kondisi menipu (menzalimi) rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan bagi dirinya surga" (HR Ibnu Hibban).

Bahkan, Rasulullah saw. juga mendoakan keburukan bagi para pemimpin yang tidak amanah dan menyusahkan rakyatnya dengan mengatakan, "Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku, lalu ia membuat mereka susah, maka susahkanlah ia. Siapa saja yang mengurusi urusan umatku, lalu ia menyayangi mereka, maka sayangilah ia" (HR Muslim).

Faktanya, tindak pidana korupsi dan kolusi berkembang sangat pesat di bawah sistem politik demokrasi yang pragmatis dan transaksional. Dalam politik demokrasi, transaksi kotor antar aktor politik pun sering terjadi. Contohnya seperti barter kekuasaan dan pemberian jabatan atau dana kampanye. Transaksi ini dapat dianggap sebagai kolusi atau nepotisme yang melanggar hukum, terutama jika melibatkan penyalahgunaan wewenang atau anggaran negara. Partai politik dapat menjadi sumber praktik korupsi dan suap. Ditambah lagi dengan partai politik sekuler yang sejak awal berdiri memang sudah menganut pragmatisme.

Sistem politik demokrasi yang telah diterapkan ini juga menghasilkan para pemimpin menjadi koruptor. Kepala daerah dan Bupati yang korup banyak bermunculan sebagai akibat dari penerapan politik demokrasi pragmatis dan transaksional. Data yang ditemukan di situs KPK.go.id menunjukkan bahwa KPK telah menindak 22 gubernur dan 148 bupati/wali kota sejak 2004 hingga 3 Januari 2022. Jumlah ini pasti lebih besar jika ditambahkan dengan informasi dari kejaksaan dan kepolisian. ICW melaporkan bahwa dari 2010 hingga Juni 2018, tidak kurang dari 253 kepala daerah didakwa oleh penegak hukum atas tuduhan korupsi.

Begitulah memang dampak sistemis dari penerapan sistem yang salah. Padahal, umat Islam telah dikaruniai sistem benar yang berasal dari Sang Pencipta, yakni sistem Islam. Dalam Islam, korupsi dianggap sebagai kejahatan besar yang harus dihukum dengan hukuman takzir atau efek jera. Sesuai dengan tingkat dan dampak korupsi, hukuman dapat berupa tasyhîr (pewartaan/ekspos), denda, penjara yang lama, atau bahkan hukuman mati. Penyitaan harta ghulûl dapat dilakukan disertai denda.Rasulullah saw. dan para sahabatnya adalah teladan bagi kepengurusan rakyat dalam institusi Negara Islam yang hakiki.

Rasulullah saw. menggunakan syariat Islam sebagai dasar hukum dan peraturan negara. Pemerintah Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. didasarkan pada penerapan syariat Islam secara kafah dalam mengatur urusan rakyat. Selain itu, faktor ketakwaan individu sebagai penguasa juga menjadi persyaratan.

Salah satu alasan mengapa seseorang menjadi penguasa dalam Islam adalah karena mereka takut akan tanggung jawab yang besar atas posisi mereka baik di hadapan rakyat maupun di hadapan Allah Swt. Oleh karenanya, kekuasaan dianggap sebagai jaminan yang tidak diperebutkan. Sabda Rasulullah saw. “Kepemimpinan itu awalnya cacian, keduanya penyesalan, dan ketiganya azab dari Allah pada hari kiamat nanti, kecuali orang yang memimpin dengan kasih sayang dan adil,” (HR Ath-Thabarani).

Politik yang mahal juga tidak akan terjadi dalam negara yang menerapkan sistem Islam secara kafah (sempurna dan menyeluruh). Tidak seperti sistem demokrasi berbiaya fantastis yang mendorong perebutan jabatan melalui korupsi dan suap. Dalam sistem Islam, semua celah untuk berbuat kotor seperti kolusi dan upeti dalam pemilihan pejabat akan ditutup.

Haramnya memungut pajak menunjukkan bahwa pemerintahan Islam tidak mewajibkan rakyatnya untuk membayar pajak. APBN tidak bergantung pada pajak karena sistem ekonomi pemerintahan Islam memiliki banyak sumber pendapatan negara. Penguasa Islam berfungsi sebagai pelayan rakyat, bukan pemalak rakyat. Sedangkan pajak yang dipungut dalam sistem kapitalisme saat ini haram untuk dilakukan.

Sumber pemasukan APBN dalam pemerintahan Islam sebenarnya sangat besar dan berlimpah. Ganimah, fai, khumus, kharâj, dan jizyah adalah beberapa sumber pemasukan negara Islam. Selain itu, harta milik umum, atau milkiyyah "ammah," merupakan sumber utama APBN dalam pemerintahan Islam. Sebagai contoh, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menghasilkan uang dari sumber daya alam terurai (SDA). Gas alam, minyak mentah, batu bara, emas, tembaga, nikel, dan sebagainya adalah beberapa contoh sumber daya yang dapat dihasilkan oleh negara tersebut. Nilai yang dihasilkan ini bahkan jauh lebih besar dari kebutuhan APBN setiap tahunnya.

Dalam sistem Islam, pengelolaan SDA harus dilakukan secara langsung oleh negara, dan tidak boleh diprivatisasi atau dikelola secara swasta. Dampaknya, seluruh kekayaan negeri akan bisa dikelola sendiri secara maksimal dan hasilnya dibagikan secara adil dan rata pada rakyatnya. Maka, kebutuhan dasar rakyat seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan bisa terpenuhi secara gratis oleh negara.

Saat Islam diterapkan dalam sebuah negara selama beberapa abad, para penguasa dalam daulah Islam telah terbukti menjadi penguasa yang amanah, jujur, dan adil. Rasa takut mereka kepada Allah Swt. begitu besar sebagai buah dari ketakwaan yang mereka miliki. Dengan itu, para penguasa dalam sistem Islam memiliki konsistensi diri dalam menerapkan syariah Islam untuk mengurus dan mengatur rakyatnya. Para penguasa daulah Islam juga dengan amanah menjaga harta rakyat agar tidak dikuasai asing dan tidak dikorupsi.

Salah satu contoh kepemimpinan terbaik yakni saat kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Beliau menyita harta yang tidak wajar dari para gubernurnya. Beliau juga sangat tegas dengan keluarganya sendiri. Ketika melihat unta milik anaknya lebih gemuk di antara unta-unta milik pengembala lain, beliau menyuruh anaknya untuk menjual unta itu. Kemudian, keuntungan dari modalnya dikembalikan pada kas negara. Khalifah Umar menilai, unta anaknya lebih gemuk karena mendapat rumput terbaik, mengingat ia adalah anak dari seorang Khalifah (Ibnu Abd Rabbuh, Al-'Iqd al-Farid, I/46-47).

Oleh karena itu, solusi dari problem marakya korupsi di tengah penderitaan rakyat saat ini yakni umat harus kembali menerapkan aturan hakiki dari Sang Pencipta. Umat harus berjuang untuk menegakkan syariat Islam agar diterapkan dalam sebuah negara, yakni Khilafah Islam. Sebagaimana kita tahu, hukum Islam merupakan hukum sempurna yang berasal dari Tuhan pencipta manusia, yakni Allah Swt. Oleh karenanya, tegaknya syariah Islam secara kafah harus segera diwujudkan.

[sharekebaikan]

Derita Anak-Anak Gaza Berkepanjangan, Siapa yang Bisa Menghentikan?

Anak-anak Gaza terus mengalami penderitaan. Mereka tidak hanya terancam rudal dan bom, tetapi juga terancam kelaparan dan kematian. Sebagaimana kita ketahui, entitas Zion*s telah melakukan genosida di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Korban yang tewas mencapai lebih dari 45.200 orang. Serangan ini juga menewaskan lebih dari 14.500 anak Palestina. PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) menyatakan bahwa setiap jam terdapat satu anak yang meninggal di Jalur Gaza akibat dari serangan brutal yang dilakukan oleh entitas Yahudi.

Selain itu, UNRWA menyatakan bahwa anak-anak Palestina di Gaza terpaksa hidup dengan mengais sisa-sisa bangunan. Mereka juga tidak memiliki akses ke pendidikan. Waktu terus berjalan, tetapi mereka telah kehilangan harapan dan masa depan.

Di lain sisi, media yang ada berusaha untuk menyembunyikan situasi saudara-saudara kita di Palestina. Faktanya, sejak perlawanan Ham*s pada 7 Oktober dua tahun silam hingga sekarang, entitas Yahudi terus melancarkan serangan dan genosida di Jalur Gaza. Serangan brutal ini juga banyak diarahkan ke rumah penduduk, rumah sakit, hingga sekolah.

Tindakan kejam entitas Zion*s dalam menghacurkan warga Gaza telah melampaui batas kemanusiaan. Kejahatan ini sudah dilakukan selama bertahun-tahun dan makin parah dalam dua tahun terakhir. Namun, dunia internasional hanya bisa mengecam, tanpa melakukan apa pun untuk menghentikan genosida di Gaza.

Dan bagaimana dengan negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim? Mereka juga memiliki perspektif yang hampir sama. Para pemimpin negeri muslim yang notabene memiliki kekuatan militer yang besar hanya diam dan mengecam entitas Yahudi untuk menghentikan genosida di Gaza. Justru kian menyedihkan di tengah pesta politik baru-baru ini, isu Palestina sering mereka gunakan sebagai alat untuk menarik simpati rakyat.

Tak hanya itu, pemimpin negeri-negeri muslim juga selalu menyerukan solusi dua negara kepada “perampok” tanah Palestina yang secara jelas tidak memberikan keadilan pada warga Palestina. Padahal, solusi dua negara ini lahir dari Barat, pengusung ideologi kapitalisme. Diketahui pula bahwa negara-negara di Barat, khususnya Amerika Serikat, adalah pembuat skenario genosida yang terjadi di bumi Syam ini. AS pula yang menjadi aktor utama yang selama ini memberikan dukungan dalam bentuk dana maupun persenjataan kepada entitas Yahudi. Wajar, jika mereka makin percaya diri dan terus melanjutkan aksi biadabnya kepada saudara-saudara muslim kita di Palestina.

Dengan demikian, apakah kita masih mengharapkan dunia internasional? Sudah jelas jawabannya adalah tidak. Hal ini karena solusi yang ditawarkan tidak akan pernah menyelesaikan masalah di Palestina. Dunia internasional juga tidak akan mungkin mengembalikan bumi Palestina ke pangkuan pemiliknya, yaitu kaum muslim.

Lantas, apakah kaum muslim memilih untuk pasrah dengan kenyataan ini, kemudian menyerah? Agama Islam tentu tidak mengajarkan umatnya untuk menyerah. Oleh karenanya, penting bagi seorang muslim untuk memahami akar masalah dan solusi hakiki dari penderitaan yang menimpa muslim Palestina.

Penerapan sistem kapitalisme di seluruh negeri inilah yang menjadi akar masalah dari penindasan muslim di Gaza. Jangankan atas makanan, pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan perlindungan dari kekerasan. Jaminan untuk hidup saja mereka tak punya. Dan Amerika Serikat, sebagai negara adidaya saat ini, justru abai terhadap penderitaan di Gaza. Betapa banyak korban, terutama anak-anak, dari kebiadaban entitas Yahudi. Tetapi, AS tetap diam. Padahal, AS lah yang harus bertanggungjawab atas kematian ratusan ribu nyawa warga Palestina . Pasalnya, AS dan Barat adalah pendukung utama genosida di Gaza.

Jika kita mundur ke belakang, kita akan mendapati bahwa Palestina sejatinya merupakan wilayah milik kaum muslim. Saat Palestina dibebaskan oleh Khalifah Umar bin Khaththab ra. pada 15 H, Palestina menjadi bagian dari Negara Islam. Setelah itu, Palestina terus menjadi bagian dari Negara Islam selama masa kekhalifahan Islam.

Tetapi, sejak runtuhnya Khilafah Islam (Khilafah Utsmaniyyah) pada tahun 1924, entitas Yahudi kemudian merampas Tanah Palestina secara ilegal dari kaum Muslim. Yahudi Zion*s akhirnya memperoleh tanah Palestina berkat bantuan Barat. Mereka menduduki lebih dari setengah wilayah Palestina pada tahun 1948 dan mengusir warga Palestina secara paksa. Sejak saat itu, entitas Yahudi laknatullah terus melakukan serangan dan pembantaian.

Hadirnya "Negara Yahudi" sebenarnya sangat berkaitan dengan upaya Barat untuk meruntuhkan Khilafah Islam. Dukungan Barat untuk mendirikan "Negara Yahudi" tersebut sebenarnya memiliki tujuan politik, yakni dimaksudkan untuk menjaga eksistensi sistem kapitalisme di seluruh dunia. Barat terlebih dahulu menghilangkan aturan Islam dari dunia Islam dan menggantinya dengan sistem kapitalisme. Barat sangat menyadari bahwa kebangkitan Islam sebagai ideologi hanya bisa berada di bawah naungan Khilafah. Dan khilafah lah satu-satunya institusi yang bisa melindungi umat muslim.

Oleh karenanya, Barat tidak akan pernah membiarkan Khilafah Islam bangkit kembali. Barat akan terus menerapkan taktik untuk mendukung entitas Yahudi dengan berbagai tindakan kejahatannya di bumi Syam. Selain itu, keberadaan Yahudi di Palestina juga akan memudahkan AS menjajah Timur Tengah. Oleh karenanya, masalah Palestina sejatinya ialah konflik antara dua peradaban: Islam dan Barat.

Akar masalah Palestina tidak hanya berkaitan dengan masalah kemanusiaan, masalah bangsa yang terusir, atau hanya masalah perbatasan antara dua negara. Inti dari masalah Palestina ialah keberadaan entitas Yahudi di negeri yang diberkahi dengan penjagaan sistem kapitalisme. Maka, satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaan muslim Palestina ialah dengan mengusir entitas Yahudi laknatullah dari wilayah Palestina dan menghentikan setiap serangan yang mereka lakukan. Solusi yang dituntun oleh syariat Islam ialah membebaskan seluruh Palestina, mulai dari daratan hingga lautan, hingga mengikis habis entitas Yahudi sampai tidak menyisakan lagi kekuatan Yahudi di sana. Allah Swt. Berfirman, “Perangilah mereka di mana saja kalian menjumpai mereka dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian.” (QS Al-Baqarah: 191).

Benar sekali, jihad adalah satu-satunya solusi untuk menyelesaikan persoalan di Palestina. Jihad adalah bagian dari ajaran Islam yang berarti perang melawan kaum kafir untuk menegakkan agama Allah. Sesungguhnya, berdasarkan dalil di atas, kita diwajibkan untuk membela dan membantu saudara-saudara kita dengan jihad ketika mereka diperangi.

Namun, berharap pada para penguasa negeri muslim untuk mengirimkan tentara mereka mengusir penjajah dari Palestina tampaknya sangat mustahil. Bagaimana tidak? Penguasa negeri-negeri muslim saat ini adalah antek Barat. Mereka akan tetap melayani dan mempertahankan kepentingan AS, terutama di kawasan Timur Tengah. Para penguasa ini juga telah kehilangan kepercayaan dari rakyatnya. Sebab, mereka pada hakikatnya adalah alat Barat dan kekuasaannya dikendalikan oleh negara adidaya hari ini, yakni AS.

Oleh karena itu, aktivitas jihad yang benar hanya bisa dilakukan oleh khalifah, atau penguasa dalam Khilafah (Negara yang menerapkan aturan Islam kafah). Rasulullah bersabda, “sesungguhnya imam atau khalifah adalah perisai, orang-orang berperang di belakangnya dan menjadikannya pelindung,” (HR Muslim).

Sangat penting bagi seluruh umat muslim saat ini untuk berjuang menegakkan Khilafah. Khilafah akan menyatukan umat Islam di seluruh dunia, menjaga keberadaan umat Islam, dan menyebarkan risalah Islam di seluruh dunia melalui dakwah dan jihad. Dengan adanya khilafah, kaum muslim akan dilindungi dari penjajahan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Aturan Islam kafah akan diterapkan sehingga hak-hak rakyat dalam negara khilafah, termasuk anak-anak, akan dipenuhi.

Dalam Islam, anak-anak adalah generasi masa depan yang harus dilindungi, dijaga keamanan dan kesejahteraannya. Seorang Khalifah akan berfungsi sebagai raa'in, yakni sebagai pengurus rakyat, dan junnah, yakni sebagai pelindung umat. "Imam (Khalifah) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya" (HR Bukhari).

Sungguh, negara adalah basis perlindungan anak yang hakiki. Tegaknya khilafah akan menghilangkan sekat-sekat nasionalisme di antara negeri-negeri muslim hari ini. Khilafah akan menerapkan aturan Islam secara kafah dan menyatukan negeri-negeri muslim. Untuk menyelamatkan anak-anak muslim yang tertindas, termasuk anak-anak di Palestina, Khilafah akan mengerahkan kekuatan militernya.

Kesimpulannya, umat muslim harus terus menyuarakan solusi hakiki atas warga Palestina. Hal ini harus terus dilakukan hingga pertolongan Allah itu datang dan atas izin Allah bumi Syam akan dibebaskan oleh tentara-tentara khilafah Islam. Untuk menuntaskan persoalan di Palestina, umat muslim tidak boleh membuang waktu dalam mengkampanyekan solusi yang sifatnya sesaat dan semu. Solusi satu-satunya yang tepat dan akan berhasil meskipun butuh waktu yang lama ialah dengan berjuang menegakkan khilafah Islam. Wallahualam bissawab.

[sharekebaikan]

Listrik Belum Merata Bukti Abainya Negara

Listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok rakyat yang harus  dipenuhi oleh negara. Namun di Provinsi Jawa Barat, terdapat 22.000 kepala keluarga (KK) yang belum mendapatkan aliran listrik (beritasatu.com, 23 November 2024). Hal itu terungkap saat debat Pilkada Jabar 2024 yang digelar pada Sabtu, 23 November 2024.

Fakta lainnya, hingga triwulan I tahun 2024, masih ada 112 desa/kelurahan yang belum teraliri listrik, ungkap Bapak Zisman P. Futajul, Direktur Jenderal Departemen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Jumlah ini masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Diketahui pada akhir tahun 2023, terdapat 140 desa atau kelurahan yang kesemuanya berada di Papua belum memiliki akses ke listrik. Adanya wilayah-wilayah yang tidak mendapatkan akses listrik di era digital saat ini merupakan hal yang wajib dipertanyakan. Bagaimana mungkin negeri ini masih menghadapi masalah klasik, yaitu pemerataan fasilitas dan layanan publik di daerah pelosok atau terpencil, pada era yang sudah serba digital? Hal ini tidak lain disebabkan oleh liberalisasi layanan publik menjadi layanan yang berbayar atau bukan gratis, termasuk dalam hal energi listrik.

Liberalisasi ditandai dengan banyaknya pihak swasta yang memiliki kendali besar atas kebutuhan dasar masyarakat. Sejak tahun 2000-an, liberalisasi sektor energi listrik mulai dilakukan. Pada tahun 1990-an, banyak produsen listrik independen (IPP) berdiri melalui perjanjian jual beli listrik, juga dikenal sebagai PPA. IPP mengelola pembangkit listrik dengan menjual sebagian atau seluruh produksinya ke PLN. Pada akhirnya, skema kerja sama ini memaksa PLN, BUMN milik negara, untuk membeli listrik dari IPP dengan harga berlipat.

Nilai tenaga listrik yang dibeli PLN dari IPP terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung ketersediaan listrik. Nilainya mencapai Rp60 triliun pada 2016 hingga Rp104 triliun pada 2021, dan terus mengalami peningkatan. Kehadiran IPP dianggap membantu negara karena untuk membangun sebuah pembangkit listrik memerlukan biaya yang sangat besar dan waktu pembangunan yang lama. Oleh karenanya, menggandeng pihak luar menjadi dalih pembenaran.

Kebijakan ini makin dilegitimasi dengan terbitnya UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan. Dengan UU ini, pemerintah menggandeng swasta untuk membuat pembangkit listrik dalam mempercepat pemerataan listrik di seluruh wilayah Indonesia. UU ini menyatakan bahwa meskipun penyediaan listrik dilakukan oleh negara, tetapi perusahaan swasta atau asing masih dapat berperan sebagai penyedia energi listrik.

Mengingat biaya yang sangat besar untuk membangun pembangkit listrik, IPP pasti menginginkan keuntungan sebagai imbal baliknya. Layaknya perusahaan swasta pada umumnya, berbisnis di bidang energi, salah satu kebutuhan dasar masyarakat, haruslah mendatangkan keuntungan besar bagi mereka. Hingga saat ini, IPP hanya ingin berinvestasi dengan membangun pembangkit listrik di daerah yang menjadi pusat pasokan listrik, seperti Sumatra dan Jawa. Sangat wajar jika daerah pelosok seperti Papua dianggap tidak menguntungkan bagi perusahaan pembangkit listrik dari segi infrastruktur dan ekonomi. Investor tidak tertarik membangun pembangkit listrik di daerah pelosok atau terpencil.

Penerbitan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja memberikan berbagai kemudahan bagi investor swasta dalam maupun luar negeri di bidang energi listrik. Akibatnya, keran liberalisasi listrik makin menguat. Meskipun UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat dan digantikan dengan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja, namun isi Perppu ini tidaklah jauh berbeda dengan UU yang menuai kontroversi itu.

Apalagi setelah adanya skema power wheeling yang menuai banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat. Power wheeling merupakan mekanisme transfer energi listrik dari pembangkit swasta ke fasilitas operasi milik negara atau PLN dengan menggunakan jaringan transmisi dan distribusi PLN. Bahkan, skema ini dapat membangun mekanisme Multi Buyer Multi Seller (MBMS) yang memungkinkan pihak swasta dan negara menjual energi listrik langsung ke konsumen akhir di pasar terbuka. Skema ini menuai banyak penolakan dari berbagai kalangan karena dianggap hanya mementingkan bisnis swasta semata sehingga pemerintah mencabutnya.

Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa kapitalisasi energi listrik sangat jelas terjadi. Masyarakat di daerah pelosok mengalami kesulitan untuk mendapatkan layanan listrik. Hal ini terjadi karena dua hal. Pertama, listrik tidak diberikan secara gratis. Untuk mendapatkan pelayanan listrik, masyarakat harus mengeluarkan uang, dan harganya tidaklah murah.

Negara harus memahami betapa beratnya beban ekonomi yang ditanggung oleh masyarakat saat ini. Rakyat bertanggung jawab atas semua kebutuhan pokok mereka, termasuk sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Ditambah lagi dengan adanya kenaikan tarif listrik, pajak, dan lainnya.

Namun di sistem kapitalisme saat ini, negara hanya bertindak sebagai regulator dan fasilitator. Negara membuat dan mengatur regulasi pro kapitalis, sedangkan rakyat dibiarkan menanggung sendiri beban hidupnya. Tidak peduli betapa sulitnya rakyat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, negara hanya membuat regulasi yang mencekik rakyat.

Kedua, swasta diberi kebebasan sebebas bebasnya untuk memutuskan apakah mereka akan berinvestasi atau mengelola bidang listrik. Akibatnya, PLN sebagai BUMN milik negara harus memikul tanggung jawab berkali lipat lebih besar untuk mengelola dan mendistribusikan listrik kepada masyarakat. Hal ini karena PLN harus melakukan pembelian bahan baku atau tenaga listrik yang mahal dari swasta dan kemudian mengirimkannya ke daerah terpencil dengan segala keterbatasan infrastrukturnya. Sementara itu, negara tidak memenuhi kewajibannya untuk membangun infrastruktur publik yang memudahkan akses jalan atau membangun jaringan listrik di daerah yang memiliki kondisi geografis yang sulit, seperti Papua dan daerah pelosok lainnya. Inilah wujud kelalaian dan lepasnya tanggung jawab negara untuk melayani rakyat.

Dalam aturan Islam, penguasa dalam sebuah negara memiliki kewajiban untuk melayani rakyat. Bentuk pelayanannya meliputi pemenuhan kebutuhan pokok rakyat secara murah dan mudah, atau bahkan gratis. Sedangkan listrik merupakan sumber energi milik umum yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan wajib dikelola oleh negara. Rasulullah ﷺ bersabda, “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: padang rumput, air, dan api.”(HR Abu Dawud dan Ahmad). Listrik menghasilkan aliran energi panas (api) sehingga termasuk dalam kategori “api” yang disebutkan dalam hadis tersebut.

Selain itu, sumber pembangkit listrik, seperti batu bara dan berbagai barang tambang lainnya juga termasuk dalam kategori  harta milik umum. Maka dari itu, pengelolaannya pun tidak boleh diserahkan kepada individu, perusahaan swasta, atau bahkan negara asing. Ini karena barang tambang seperti batu bara jumlahnya sangatlah banyak dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Negara adalah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber energi listrik tersebut, memproduksi, dan mendistribusikannya kepada rakyat.

Saat aturan Islam kaffah diterapkan dalam sebuah negara, negara Khilafah akan mengambil beberapa kebijakan untuk memenuhi kebutuhan listrik rakyat, antara lain: (1) membangun sarana dan fasilitas pembangkit listrik yang memadai; (2) mengeksplorasi bahan bakar listrik secara mandiri; (3) mendistribusikan pasokan listrik murah kepada rakyat; dan (4) mengambil keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam, termasuk barang tambang, untuk memenuhi kebutuhan rakyat lainnya seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, pakaian, dan rumah.

Negara dapat memenuhi tanggung jawabnya dengan baik dan amanah jika pengelolaan sumber daya listrik didasarkan pada syariat Islam secara kaffah. Selain itu, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan listrik mereka untuk keperluan sehari-hari. Mengingat potensi keberlimpahan sumber daya tambang yang sangat berharga di negara-negara muslim, akses dan layanannya dapat diakses di seluruh negeri dengan biaya yang relatif murah, atau bahkan gratis.

[sharekebaikan]

Kelalaian Negara Mengurusi Keamanan Pangan Rakyatnya

Akhir-akhir ini, sejumlah daerah di Indonesia mengalami Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP). Penyebabnya adalah makanan impor dari Cina, latiao. Beberapa wilayah yang melaporkan KLB ini ialah Lampung, Sukabumi, Wonosobo, Tangerang Selatan, Bandung Barat, Pamekasan, dan Riau.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menyatakan bahwa setelah menerima laporan tentang keracunan pangan, mereka segera bekerja sama dengan pihak terkait di setiap wilayah untuk mengambil sampel makanan dan melakukan pengujian laboratorium. Hasilnya, BPOM menemukan kontaminasi bakteri Bacillus cereus pada produk pangan Latiao. Untuk melindungi kesehatan publik, BPOM menghentikan sementara semua produk Latiao dari penjualan. BPOM juga akan menarik 73 produk yang terdaftar hingga benar-benar dipastikan aman untuk dijual.

Kasus keracunan makanan yang disebabkan oleh produk Latiao yang memicu kejadian luar biasa ini mengingatkan kita pada kasus serupa. Kita diingatkan kembali oleh kejadian pada tahun 2022 saat obat sirop yang mengandung zat kimia melebihi ambang batas aman telah menyebabkan gagal ginjal akut pada ratusan anak. Zat kimia tersebut yakni etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG). EG dan DEG merupakan zat kimia berbahaya dengan ambang batas aman 0,1 miligram/mililiter, termasuk propilen glikol (PG), yang terdapat pada pelarut tambahan obat sirop.

Sampai Februari 2023, 326 kasus gagal ginjal akut terjadi di 27 provinsi di Indonesia, dengan 204 anak meninggal dan sisanya sembuh. Baresskrim Polri melakukan penyelidikan untuk mendalami pihak yang terkait dengan kejadian tersebut. PT Afi Farma Pharmaceutical Industry, PT Universal Pharmaceutical Industries, dan PT Yarindo Farmatama adalah beberapa perusahaan yang diselidiki terkait dengan kasus tersebut. Tiga perusahaan itu juga memiliki puluhan obat sirop yang ditarik keluar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pada saat itu, pemerintah, terdiri dari Kemenkes, Kemendag, dan BPOM, saling lempar tanggung jawab atas kasus gagal ginjal akut yang membunuh ratusan anak. Kemenkes menyatakan bahwa BPOM adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan bahan obat-obatan, bukan kementeriannya. Selain itu, Kemenkes menegaskan bahwa masalah yang berkaitan dengan dugaan penipuan dalam pasokan bahan baku obat bukan tanggung jawab Kemenkes.

Ketua BPOM saat itu, Penny K. Lukito, menyatakan bahwa BPOM tidak bertanggung jawab atas penggunaan senyawa kimia EG dan DEG, yang ternyata digunakan oleh beberapa bisnis farmasi untuk membuat pelarut obat sirop. Lukito menyatakan bahwa penggunaan bahan oplosan ini di luar pengawasan BPOM dan merupakan perbuatan ilegal. BPOM hanya ditugaskan untuk mengawasi dan memeriksa bahan baku dalam kategori pharmaceutical grade atau khusus farmasi untuk pelarut obat sirup. Dalam hal impor dan peredaran EG dan DEG, BPOM tidak melakukan pengawasan. Ini karena zat kimia tersebut sebenarnya digunakan dalam industri di luar farmasi.

Dalam hal impor senyawa propilen glikol (PG) dan polietilen glikol (PEG), Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak mengatur pembatasan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa karena PG dan PEG tidak diatur oleh regulasi impor, mereka diimpor tanpa melalui Kemendag. Meskipun hasil akhirnya empat perusahaan farmasi telah ditetapkan sebagai tersangka, namun kasus ini harusnya memberikan tamparan keras pada lembaga negara terkait seperti BPOM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian. Lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan keamanan obat dan pangan bagi masyarakat seharusnya melakukan evaluasi dan penyelidikan menyeluruh daripada saling lempar tanggung jawab satu sama lain.

Dan saat ini, kejadian luar biasa terjadi lagi pada produk makanan Latiao. Ini bukan lagi disebut sebagai kecolongan, tetapi kelalaian negara. Negara lalai dalam memastikan setiap produk obat dan makanan yang beredar luas di masyarakat aman dan tidak berbahaya.

Sayangnya, negara tidak pernah berbenah diri. Padahal, negara harus belajar dari keteledorannya pada kasus-kasus KLB sebelumnya, karena korbannya adalah anak-anak, yakni generasi masa depan. Negara juga harus bertanggung jawab jika terjadi keracunan atau kematian akibat produk obat dan pangan yang beredar. Ini karena negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan memastikan bahwa setiap obat dan pangan yang beredar di masyarakat adalah aman.

Namun, tanggung jawab tersebut semakin terkikis dalam sistem kapitalisme sekuler. Dalam sistem kapitalisme, negara hanya berfungsi sebagai regulator, bukan melayani rakyat. Para pejabat negara sering "cuci tangan" dan "buang badan" saat terjadi keracunan luar biasa atau kasus seperti gagal ginjal akut. Sejauh ini, hanya ada hukuman unsur tindak kriminal kepada para pelaku industri yang memproduksi dan mendistribusikannya. Tetapi, untuk pejabat terkait yang bertanggung jawab atas kelalaian dalam pengawasan dan uji kelayakan makanan, seperti BPOM atau Kemenkes, tidak diberlakukan sanksi apapun.

Dalam kasus Latiao misalnya, negara memiliki kewajiban dan wewenang untuk memantau dan mengawasi uji kelayakan dari semua aspek, termasuk bahan impor, produksi, komposisi, dan distribusi. Meskipun produksi dilakukan oleh individu atau industri swasta, negara tetap harus melakukan pengawasan untuk menjamin keamanan dan kesehatan masyarakat. Jika kewajiban ini tidak dilakukan, maka hal itu disebut sebagai kelalaian dan perbuatan lepas tanggung jawab.

Padahal, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Dan dalam aturan Islam, setiap pemimpin dianggap sebagai pengurus. Yang bermakna seorang pemimpin harus bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah ﷺ bersabda, “Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Penguasa yang memimpin rakyat akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Istri adalah pemimpin terhadap rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan seorang budak juga merupakan pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian akan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.” (HR Bukhari No. 6605).

Penguasa adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas semua orang yang dia pimpin. Jika dia menemukan bahwa pejabat di bawahnya tidak melakukan pekerjaan mereka dengan baik, penguasa harus bersikap tegas dan memberikan sanksi kepada mereka. Negara, dalam hal ini penguasa, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat aman. Dengan menggunakan mekanisme yang dicontohkan oleh sistem Islam, negara akan menetapkan kebijakan keamanan pangan sebagai berikut:

Pertama, menetapkan regulasi untuk industri makanan dan minuman agar sesuai dengan ketentuan halal dan tayib (aman). Artinya, produk pangan yang beredar tidak mengandung bahan berbahaya dan tidak menyebabkan penyakit degeneratif seperti diabetes, kanker, penyakit jantung, dsb.

Kedua, melakukan pengawasan dengan peran al-hisbah, lembaga negara yang mengawasi dan mengontrol industri makanan harus mencegah kecurangan, penipuan, pengurangan takaran dan timbangan, serta menjamin keamanan obat dan bahan pangan yang beredar.

Ketiga, memberikan edukasi secara menyeluruh kepada masyarakat luas tentang standar pangan dalam Islam, yaitu halal, tayib, dan aman. Edukasi dilakukan melalui berbagai media, lembaga layanan kesehatan, dan tayangan edukatif yang menarik.

Keempat, mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan dan individu yang melanggar peraturan peredaran obat dan makanan yang sesuai dengan standar halal, tayib, dan aman.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, negara telah melakukan tindakan preventif/pencegahan sebagai cara untuk memastikan bahwa obat dan makanan yang aman, halal, dan tayib terpenuhi bagi masyarakat.

[sharekebaikan]

Pembebasan Palestina Butuh Jihad, Bukan Retorika

Sejak serangan terbaru, yang terjadi pada 6 Oktober 2024, penjajah Zions terus-menerus mengepung dan menginvasi Gaza utara. Hal ini mengakibatkan kematian 600 orang dan puluhan ribu orang mengungsi. Jumlah korban tewas di Jalur Gaza sejak serangan zions pada 7 Oktober 2023 mencapai 42.603 orang tewas dan 99.795 lainnya terluka. Selain itu, diduga lebih dari seribu orang meninggal di bawah reruntuhan bangunan. Sedangkan warga lainnya yang masih hidup harus menghadapi kelaparan dalam pengungsian.

Sungguh miris, dunia tetap diam seribu bahasa di tengah serangan Israel yang bertubi-tubi dalam menghancurkan wilayah Gaza. PBB hanya mengeluarkan kecaman. Hal yang dilakukan oleh Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) hanyalah meminta Zion*s Israel untuk mematuhi perintah pengadilan tinggi PBB supaya mencegah genosida di Gaza. Yordania juga hanya mengeluarkan kecaman. Negara-negara Muslim, termasuk negara Arab, justru bungkam.

Hams menyatakan bahwa diamnya negeri-negeri muslim dan komunitas internasional membuat Zions Israel terus melakukan pembantaian dan tindak kejahatan pada warga Palestina. Ham*s meminta dunia Arab dan umat Islam, PBB, dan badan internasional lainnya untuk menghentikan "holocaust" yang dilakukan oleh "Nazi baru" (Israel).

Diamnya dunia Arab dan umat Islam merupakan pengkhianatan yang luar biasa terhadap saudara muslim kita di Palestina. Padahal, Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10, "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara."

Namun, para penguasa muslim telah "buta, tuli, dan bisu" karena tidak menanggapi permintaan tolong dari anak-anak Palestina yang terluka, kelaparan, dan kehilangan keluarganya. Nasionalisme telah mengikat tangan dan kaki para penguasa muslim sehingga mereka tidak menganggap masalah Palestina sebagai urusan mereka. Mereka hanya menyibukkan diri dengan masalah internal negaranya. Nasionalisme telah menghalangi pemimpin muslim untuk benar-benar bergerak nyata membela Palestina dengan mengirimkan militer untuk jihad fisabilillah.

Nasionalisme tidak hanya menjangkiti para penguasa, tetapi juga mengubah pemahaman, persepsi,dan ketundukan umat Islam, sehingga sebagian dari mereka tidak peduli dengan penderitaan saudara Muslim di Palestina. Hal ini terlihat pada konser musik Tamer Hosny di Alexandria, Mesir, pada Jumat (18/10/2024), dihadiri ratusan ribu muslim. Padahal, di dekat mereka, ribuan muslim Palestina sedang meregang nyawa. Nasionalisme benar-benar merusak moralitas mereka.

Padahal, nasionalisme tidak berasal dari Islam dan justru bertentangan dengan Islam. Rasulullah Saw. bersabda, "Bukan dari golongan kami orang-orang yang menyeru kepada asabiah (nasionalisme atau sukuisme), orang yang berperang karena asabiah, dan orang-orang yang mati karena asabiah." (HR Abu Dawud). Oleh karena itu, umat Islam harus membuang dan menjauhi nasionalisme dan melihat masalah Palestina sebagai masalah bersama umat Islam.

Selain alasan nasionalisme, keberadaan para penguasa di negeri-negeri muslim juga berkontribusi pada diamnya umat Islam terhadap masalah Palestina. Dalam buku yang berjudul Sejarah Nasionalisme di Dunia Islam, Shabir Ahmed dan Abid Karim menjelaskan bahwa Barat telah membuat mekanisme yang memungkinkan kaum muslim terus terpecah-belah. Keberadaan para penguasa antek penjajah di tengah kaum Muslim adalah mekanisme untuk memecah belahnya.

Para penguasa memperoleh kekuasaannya dengan melakukan kolusi dengan Barat, bukan melalui pilihan rakyat. Setelah berkuasa, mereka menjunjung tinggi batas-batas wilayahnya, yang merupakan hasil dari merobek-robek tanah kaum muslim. Mereka bahkan rela berperang dengan saudara sesama muslim untuk memperluas wilayahnya. Selain itu, mereka menindas dan mengancam pihak-pihak yang berusaha memperkenalkan Islam ke dunia politik. Mereka bertindak demikian karena mereka dipengaruhi dan diawasi oleh kaum kafir yang menduduki tanah tersebut. Para penguasa tidak peduli dengan penderitaan muslim Palestina karena kecintaan terhadap kekuasaan dan posisi mereka sangatlah besar.

Umat benar-benar tidak dapat berharap para penguasa itu untuk membebaskan Palestina. Mereka hanya membela Palestina secara retoris dan mengecamnya, tanpa melakukan apa-apa. Mereka tidak akan pernah mengirimkan pasukan ke Palestina, meskipun memiliki militer yang kuat dan senjata canggih. Selain itu, mereka tetap tidak memboikot dan terus menjalin hubungan dagang dengan Zion*s Israel. Itu juga berlaku untuk organisasi negara muslim lainnya, seperti Liga Arab dan Organisasi Konferensi Islam (OKI). Mereka hanya mengecam tanpa melakukan gerakan nyata untuk mendorong dunia Islam agar melakukan jihad akbar.

Genosida di Palestina merupakan urusan seluruh kaum muslim, bukan hanya persoalan kaum muslim Palestina saja. Dan seluruh umat Islam harus sadar akan hal ini. Sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, seluruh tubuhnya akan ikut terjaga (tidak bisa tidur) dan panas (turut merasakan sakitnya).” (HR Bukhari dan Muslim)

Sudah menjadi kewajiban kaum muslim untuk terus bersuara dan meminta para pemimpin negara muslim agar segera mengirimkan pasukan berkekuatan penuh untuk berjihad di Palestina. Militer muslim harus datang untuk membebaskan Palestina, bukan sebagai pasukan perdamaian di bawah komando PBB yang tidak melakukan aksi nyata. Jihad adalah satu-satunya cara untuk menghancurkan Israel yang biadab, bukan dengan retorika.

Kaum muslim harus terus membela Palestina. Meskipun ada banyak upaya yang dilakukan Barat untuk menghentikan perjuangan pembebasan Palestina, tetapi umat Islam harus tetap bersemangat dalam menyuarakan hal ini. Sebagaimana firman Allah SWT, "Hai kaumku, masuklah ke tanah suci (Palestina) yang telah ditentukan Allah bagimu dan janganlah kamu lari (karena takut kepada musuh) maka kamu menjadi orang-orang yang merugi" (QS Al-Maidah [5]: 41). Perjuangan dan pembelaan umat Islam untuk Palestina merupakan amal saleh yang memiliki pahala yang sangat besar di sisi-Nya.

Pembebasan Palestina dapat terwujud setelah Allah memberikan kekuasaan seperti pada zaman Rasulullah dahulu. Yakni kekuasaan dalam bentuk negara, sistem, dan kekuasaan yang benar-benar membantu dan memenangkan Islam dan kaum muslimin. Kekuasaan ini akan berfungsi sebagai junnah, atau perisai, yang melindungi umat Islam dari musuh mereka. Rasulullah Saw. bersabda, “Sesungguhnya imam (khalifah) itu perisai yang (orang-orang) akan berperang mendukungnya dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)-nya.” (HR Muttafaqun ’alaih)

Kekuasaan tersebut ialah Khilafah Islam. Khilafah akan menjadi junnah/pelindung bagi seluruh kaum muslim. Khilafah juga akan menyatukan seluruh negeri-negeri muslim, baik rakyatnya, wilayahnya, ataupun militernya. Segera setelah Khilafah ditegakkan, pembebasan Palestina akan menjadi prioritas utama. Khilafah akan menolak solusi yang ditawarkan oleh lembaga internasional seperti PBB dan negara Barat (AS dan Eropa). Hal ini karena pada hakikatnya solusi ini hanyalah lanjutan dari penjajahan di Palestina.

Selain itu, Khilafah akan memboikot seluruh produk dan ide-ide sesat Israel yang selama ini telah menyesatkan kaum muslim. Khilafah akan melakukan tindakan nyata untuk membebaskan Palestina dengan mengirimkan tentara besar-besaran untuk menghancurkan Israel hingga ke akarnya. Khilafah juga akan berjihad melawan negara lain pendukung Israel seperti Amerika Serikat.

Untuk memastikan bahwa umat Islam di Palestina dapat hidup dengan baik, Khilafah akan membangun kembali tanah tersebut. Infrastruktur lunak, seperti sistem pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur keras, seperti bangunan, sarana transportasi, dan telekomunikasi, adalah bagian dari pembangunan. Untuk melindungi serangan lanjutan dari musuh Islam, Khilafah akan menempatkan pasukan yang cukup untuk berjaga-jaga di tanah ribath (perbatasan) Palestina.

Menegakkan Khilafah merupakan agenda utama umat Islam saat ini. Kaum muslim harus menyadari bahwa Khilafah adalah satu-satunya solusi atas penjajahan di Palestina. Sebagaimana firman Allah SWT yang telah disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 110, "Kalian (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah (berbuat) yang munkar, dan beriman kepada Allah." Oleh karenanya, harus ada kelompok dakwah di tengah-tengah umat. Kelompok yang benar-benar ingin kembali menegakkan Islam yang benar.

[sharekebaikan]

Setahun Telah Berlalu, Pelajaran dan Pesan Moral dari Badai Al-Aqsha

Setahun berlalu, penduduk Gaza tetap sabar dan tabah. Sementara itu, kaum Yahudi terus mengamuk dan melakukan kejahatan terhadap wanita dan anak-anak yang tidak bersalah, bahkan pohon dan batu. Para penguasa muslim yang berkhianat tetap tersesat dalam kebodohan mereka. Pasukan di negeri-negeri muslim tetap diam, duduk di barak-barak mereka, tidak terganggu oleh teriakan anak-anak atau wanita yang meringkih, meminta bantuan.

Selama setahun ini, sejak berlangsungnya Operasi Badai Al-Aqsha hingga hari ini, seluruh dunia telah menyaksikan kebenaran tentang kaum Yahudi. Allah Swt. telah menceritakan karakteristik mereka kepada kita dalam Kitab-Nya yang mulia. Mereka adalah kaum yang suka memfitnah, menentang para nabi, dan membunuh setiap orang yang mengatakan kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang paling pengecut, bernafsu hidup, dan suka ingkar janji.

Semua ciri-ciri ini, terutama kepengecutan dan ketakutan mereka, telah dilihat oleh dunia. Setelah mereka gagal mencapai tujuan yang mereka janjikan ketika mereka berangkat ke Gaza, mereka dikejutkan oleh para pahlawan muslim. Pahlawan yang melawan mereka dari jarak dekat dan membunuh mereka dengan keberanian dan tanpa rasa takut.

Orang-orang pengecut ini kemudian melampiaskan amarah mereka pada orang tua, anak-anak, dan wanita yang tidak bersalah. Selain itu, mereka menghancurkan sebuah negeri dengan mengebom rumah sakit dan bangunan. Setelah gagal membuat para pahlawan Gaza menyerah, entitas Yahudi itu akhirnya pergi ke Lebanon untuk mencari kemenangan jauh dari Gaza. Mereka menggunakan jaminan kepala kekufuran, Amerika, untuk mengontrol rezim sesuai dengan rencana politik Amerika. Oleh karena itu, mereka mulai mengancam, berjanji, dan melakukan apa yang mereka katakan, tanpa ada yang bisa menghentikannya.

Wahai umat muslim dan para penguasa, apakah mungkin bagi sekelompok orang seperti ini untuk mempermainkan perasaan hampir dua miliar orang Islam tanpa mendapatkan tanggapan yang akan membuat mereka melupakan bisikan setan? Sejak awal agresi Yahudi terhadap Gaza, pasukan muslim telah diberitahu oleh Partai Ideologis tentang tanggung jawab agama mereka. Jika mereka menanggapinya, darah 41.000 muslim Gaza tidak akan tumpah.

Berdasarkan sejarahnya, perlindungan negeri yang menerapkan hukum Islam terhadap umatnya begitu besar. Ketika seorang Yahudi dari Bani Qaynuqa’ menyingkap aurat seorang wanita muslim, ia berteriak. Kemudian seorang muslim datang, yang bukan seorang jenderal dalam pasukan atau panglima militer, tetapi dibesarkan dengan kesatria. Muslim itu membunuh Yahudi yang melakukan tindak kejahatan. Kemudian orang-orang Yahudi dari Bani Qaynuqa’ berkumpul di sekitar muslim itu dan membunuhnya.

Rasulullah, sebagai pemimpin kaum muslim, segera mengumpulkan kaum muslim dan menyiapkan pasukan ketika masalah itu sampai kepadanya. Beliau langsung menuju benteng Bani Qaynuqa dan mengepung mereka. Beliau bersikeras bahwa pengepungan harus diselesaikan sampai orang-orang Yahudi mengikuti perintahnya. Rasulullah saw. menggerakkan pasukan untuk seorang pria yang dibunuh secara tidak adil dan seorang wanita yang auratnya tersingkap.

Namun hari ini, ribuan muslim terbunuh, dan aurat ribuan wanita muslim terekspose di seluruh belahan dunia di tangan orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir kriminal lainnya. Tidak ada rasa kesatria yang menggerakkan kalian, wahai pasukan muslim, sampai sekarang!

Wahai pasukan Muslim, penerus Khalid, Abu Ubaidah, dan Al-Qaqa. Sudah waktunya bagi kalian untuk sadar diri, memohon ampun kepada Tuhan kalian, dan menebus dosa karena tetap diam. Hingga kalian dapat berangkat untuk menghancurkan singgasana-singgasana jahat itu dengan mendukung partai ideologis ini, pelopor yang tidak berbohong kepada rakyatnya. Partai yang melanjutkan kehidupan Islam dengan mendirikan Khilafah Rasyidah berdasarkan metode kenabian, dan menyatakan jihad terhadap setiap orang yang berani menyerang kaum Muslim.

[sharekebaikan]

Pornografi Marak, Kejahatan “Anak” Merebak

Kejahatan terhadap anak kian meningkat. Terbaru, seorang siswi SMP berinisial AA (13) telah diperkosa dan dibunuh oleh empat remaja di Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. IS (16), MZ (13), AS (12), dan NS (12) adalah pelaku yang masih berada di bangku SMP dan SMA. Setelah melakukan perbuatannya, keempat pelaku dengan bangga mengatakan kepada teman-temannya apa yang mereka lakukan. Mereka mengklaim telah melakukan pemerkosaan sebagai cara untuk memuaskan hasrat mereka setelah menonton video porno.

Dalam perkembangan terbaru, tiga pelaku, MZ (13), MS (12), dan AS (12), telah diserahkan ke rumah rehabilitasi di LPKS. Hal ini didasarkan pada Pasal 69 Ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan belum genap 14 tahun hanya dapat dikenakan tindakan dan tidak dapat ditahan.

Kasus pemerkosaan terus meningkat sebagai akibat dari menonton video porno. Pada tahun 2023, tiga anak berusia 8 tahun memperkosa temannya di Mojokerto, Jawa Timur, karena mereka menonton konten pornografi melalui ponsel mereka. Pada akhir tahun 2023, seorang pemuda berusia 18 tahun memperkosa seorang anak perempuan berusia 13 tahun di Tambora, Jakarta Barat. karena pelaku menonton video porno. Tak hanya itu saja, masih banyak kasus pemerkosaan lainnya akibat tontonan video porno.

Berbagai kasus pemerkosaan yang telah terjadi menunjukkan betapa besarnya efek yang ditimbulkan akibat melihat tontonan pornografi oleh generasi muda. Pornografi telah merusak generasi. Mereka tega melakukan perbuatan keji hingga melakukan pembunuhan, bahkan dengan bangga menunjukkan tindakannya kepada temannya. Dan tidak ada rasa malu atau takut yang hadir akibat perbuatannya itu.

Paparan pornografi terhadap generasi muda juga luar biasa besar. Menurut Femmy Eka Kartika Putri, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, pada tahun 2022, sekitar 97% anak Indonesia telah terpapar pornografi. Sementara itu, menurut Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) yang dilakukan pada 2021 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), 66,6% anak laki-laki dan 62,3% anak perempuan di Indonesia menonton pornografi melalui media online.

Selain memiliki akses ke pornografi, anak-anak juga lebih rentan menjadi korban kejahatan pornografi. Menurut KPAI, dalam tiga tahun terakhir, Indonesia telah mengalami krisis pornografi anak. Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan 9.228 kasus pornografi terhadap anak dari tahun 2016 hingga 2024. Di sisi lain, laporan National Center for Missing and Exploited Children dari tahun 2024 menunjukkan bahwa selama 4 tahun, terdapat 5.566.015 konten pornografi anak di Indonesia.

Sangat jelas bahwa kecanduan pornografi merusak generasi karena menyebabkan gangguan perkembangan otak, emosi, dan kemampuan bersosialisasi yang buruk. Anak-anak yang sering menonton pornografi akan menghasilkan dopamin yang membanjiri prefrontal cortex, yang merupakan pusat kepribadian. Akibatnya, anak-anak mengalami kesulitan mengambil keputusan, kurangnya kepercayaan diri, kurangnya daya imajinasi, kesulitan merencanakan masa depan, dan kesulitan membedakan baik dan buruk.

Pornografi juga menghasilkan efek kerusakan yang sangat serius. Pornografi membuat tindak pergaulan bebas merebak yang berdampak pada tinnginya kasus kehamilan yang tidak diinginkan. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan pada pernikahan dini, permohonan dispensasi nikah, perceraian, hingga aborsi. Selain itu, pornografi juga berkontribusi pada tindakan kriminal seperti pemerkosaan dan pembunuhan, seperti yang terjadi di Palembang.

Ini adalah gambaran kerusakan generasi yang disebabkan oleh tingginya paparan pornografi pada anak. Anak-anak kehilangan masa kanak-kanak mereka yang menyenangkan. Masa dimana seharusnya mereka dapat bermain dan belajar dengan tenang, serta tumbuh sesuai dengan fitrah mereka dalam lingkungan yang baik.

Anak-anak saat ini menghadapi ancaman yang lebih besar. Tayangan liberal mendominasi media massa. Media sosial justru lebih parah, di dalamnya banyak komunitas yang menjadi tempat tayangan pornografi. Foto dan video anak-anak juga diperjualbelikan dan digunakan sebagai konten pornografi.

Menurut Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terdapat lebih dari 130.000 transaksi yang terkait dengan praktik prostitusi dan pornografi anak. Lebih dari 24.000 anak berusia 10 hingga 18 tahun terlibat dalam praktik ini, dengan frekuensi transaksi 130 ribu kali dan nilai transaksi lebih dari 127 miliar.

Sangat miris mengetahui bahwa pemerintah tidak serius menangani pornografi. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) hanya menjadikan pemblokiran domain situs sebagai strategi utama. Padahal, konten pornografi tidak hanya tersebar di dalam sebuah situs, melainkan di berbagai media lain. Konten pornografi juga mudah diperleh dari aplikasi-aplikasi lainnya. Bahkan video porno kini lebih mudah diakses melalui aplikasi sosial media seperti YouTube, Facebook, X, Telegram, dan WhatsApp.

Fenomena rusaknya generasi yang disebabkan oleh pornografi merupakan hasil dari sistem pendidikan sekuler yang diterapkan di Indonesia. Pendidikan diberikan untuk tujuan materialistis semata, bukan untuk menciptakan generasi yang bertakwa. Akibatnya, muncul generasi yang bebas dan serba boleh. Mereka bahkan berani melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi keinginannya.

Sangat miris melihat banyaknya anak yang melakukan kejahatan seperti pemerkosaan dan pembunuhan. Tetapi, negara justru tidak memberikan hukuman yang tegas karena salah mendefinisikan istilah "anak" itu sendiri. Berdasarkan UU Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berumur 18 tahun. Dengan demikian, mereka tidak dapat dijatuhi hukuman yang tegas atau yang dapat membuat jera. Hal ini terjadi meskipun mereka sebenarnya sudah balig. Anak remaja di bawah usia 18 tahun kini tidak takut lagi dalam melakukan beragam kejahatan. Maka, hukum menjadikan kejahatan "anak" makin marak.

Di sisi lain, peran orang tua dan masyarakat makin berkurang. Amar makruf nahi mungkar di masyarakat kini sudah mulai hilang. Terlebih bagi masyarakat yang getol menyuarakan amar makruf nahi mungkar justru dimusuhi dan dicap radikal. Selain itu, karena sibuk dengan masalah finansial, orang tua sering mengabaikan pendidikan anak di rumah. Orang tua justru memberikan mereka ponsel, yang membuat pornografi lebih mudah diakses. Jelas bahwa kurangnya peran orang tua, masyarakat, dan negara lah yang juga turut serta membuat generasi makin dalam terjerumus dalam pornografi.

Hal ini benar-benar jauh berbeda dari sistem Islam dalam Khilafah. Dalam sistem Islam, negara berfungsi sebagai junnah, atau perisai, yang melindungi seluruh generasi. Akidah Islam adalah dasar negara Khilafah, yang juga membentuk sistem pendidikannya. Selain itu, kurikulum pendidikan bersumber dari Islam sehingga dapat mewujudkan generasi bertakwa. Mereka bertindak berdasarkan halal dan haram, bukan kebebasan.

Selanjutnya, Khilafah akan membersihkan media massa dan media sosial dari konten pornografi. Khilafah akan serius menutup situs situs porno dengan mengerahkan para ahli teknologi informasi, dan juga akan memblokir media sosial yang terbukti memberikan peluang bagi konten pornografi. Khilafah juga akan membuat sistem sanksi yang tegas dan adil. Pelaku yang terlibat dalam bisnis pornografi akan dihukum dengan tegas hingga terwujud efek jera. Jejak digital dan transaksi keuangan digunakan untuk melacak keberadaan mereka sehingga mereka dapat ditangkap dan dihukum menurut hukum Islam. Selain itu, Khalifah akan mengembalikan arti "anak", yang berarti seseorang yang belum balig.

Sedangkan orang-orang yang sudah balig dianggap mukalaf, yang berarti mereka dapat dikenakan hukuman dan sanksi. Oleh karena itu, jika pelakunya sudah balig, mereka akan dihukum dengan hukuman zina atas kejahatan pemerkosaan sebanyak 100 kali, seperti yang terjadi di Palembang. Ini sesuai dengan ayat Allah dalam surah An-Nur ayat 2 yang artinya, "Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali."

Karena melakukan pembunuhan yang disengaja, mereka juga dikenai hukuman kisas, yaitu dibunuh dengan dipenggal. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya,“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.” (QS Al-Baqarah [2]: 178).

Selanjutnya, khilafah akan mengembalikan peran orang tua sebagai madrasah bagi anak-anak mereka dalam beberapa cara, seperti:(1) Pendidikan kepada para ayah tentang pentingnya peran ayah dalam mendidik anak mereka. (2) Memberikan kesejahteraan yang merata sehingga para ibu tidak dipaksa bekerja karena keadaan ekonomi yang menghalangi mereka untuk mendidik anak mereka.(3) Negara menetapkan aturan untuk pemberian gawai kepada anak agar tidak diberikan terlalu dini.

Terakhir, negara akan memberikan fasilitas rehabilitasi dan terapi kepada anak-anak yang mengalami gangguan otak dan mental karena pornografi sehingga mereka dapat pulih dan kembali normal. Solusi-solusi ini hanya dapat dicapai melalui penerapan Islam kafah di bawah naungan Khilafah.