Piagam Madinah, dan Garuda Pancasila
Di #kelaskelapadua kemarin, adik-adik berkreasi dengan lambang negara kita. Serius, ini bukan ideku. Kurikulum /silabus, sepenuhnya menjadi wewenang kakak pengajar @Swayanaka_Jkt.
Tapi tentu aku paham kenapa-nya. Aku jadi ingin cerita apa yang kutau, meski belum tentu sempurna benar-nya. Karena kebenaran mutlak jelas di tangan Tuhan. Mungkin bisa bantu teman-temanku di Instagram, yang sedang mempersiapkan diri menjadi orang tua, sekolah pertama bagi anak-anaknya di masa depan.
Ketika Nabi membangun tatanan politik di Yastrib (nama asal Madinah), beliau tidak mendirikan Negara Syariah dengan menjadikan Islam sebagai agama resmi negara, dan al-Qur’an sebagai konstitusinya. Melainkan pada kesepakatan bersama antar warganya, dikenal dengan “Piagam Madinah” (Shahifatul Madinah), yang kemudian menjadi landasan bagi kehidupan masyarakat Madinah yang majemuk, agar kaum Muhajirin dari Mekkah, kaum Ansor, penganut Yahudi, Kristen, Majusi, dan agama pagan di Madinah bisa hidup berdampingan, bersama-sama mempertahankan wilayahnya dari agresi musuh.
Dalam Konstitusi Madinah, misalnya, terdapat pasal yang menegaskan bahwa kaum Muslim dan Yahudi merupakan satu umat. “Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf adalah satu umat dengan kaum Muslim. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka.” Juga ada pasal tentang perlindungan terhadap kebebasan menjalankan keyakinan agama masing-masing.
Piagam Madinah (dan seluruh komponen masyarakatnya) menempatkan Nabi Muhammad sebagai Kepala Negara Madinah, sebagai wasit dan pemutus perkara manakala ada perselisihan. Tapi ingat, bukan lantaran beliau adalah Rasulullah, karena warga Madinah yang non-Muslim jelas tidak mengimaninya, dan tidak ada paksaan bagi mereka untuk mengakui kerasulannya.
Dengan kata lain, dasarnya adalah kesepakatan bersama warga Madinah. Nabi begitu kukuh memegang kesepakatan yang tertuang dalam Konstitusi Madinah dan dengan tegas memberi sanksi pada para pelanggarnya, apa pun agamanya. Ketika ada satu kabilah Muslim melanggar Konstitusi Madinah, Nabi tak segan menghukum mereka.
Begitu juga terhadap kabilah Yahudi yang mengkhianati Konstitusi Madinah dengan perbuatan makar mereka, Nabi mengusir dan memerangi mereka. Itulah yang dilakukan Nabi terhadap kaum Yahudi Madinah dari Bani Nadzir, Bani Qainuqa’, dan Bani Quraidzah. Mereka masih terikat dengan kesepakatan Piagam Madinah, tapi mereka merongrongnya.
Sebaliknya, kalangan Yahudi dan non-Muslim yang loyal terhadap perjanjian tetap hidup damai di Madinah. Dan Piagam Madinah diakui banyak kalangan termasuk non-muslim, sebagai konstitusi pertama di dunia.
Negara Madinah adalah negara kesepakatan di mana kehidupan masyarakat majemuknya dipimpin oleh Rasulullah saw yang ucap dan lakunya dituntun oleh Allah Swt. Bahkan sebagian ulama telah menyebutnya sebagai negara Islam, meski masih dalam masa perjuangan baginda saw. Demikian pula republik kita, lahir sebagai hasil kesepakatan para pendirinya, yang sangat meyakini kalimat-kalimat Allah. Pancasila dipilih sebagai dasar negara karena dengan cara itulah kebhinekaan terjaga. Ikatan politik yang mendasarinya bukanlah sentimen primordial, melainkan kesatuan sebagai bangsa. Sebagaimana Piagam Madinah menjadi titik temu menyatukan kaum Muslim dan Yahudi Madinah dalam persaudaraan keumatan, maka Pancasila menjadi titik temu yang menyatukan warga Muslim dan non-Muslim dalam persaudaraan kebangsaan.
Tokoh-tokoh Islam yang ikut dalam kesepakatan tersebut sebagai wakil umat Islam menyatakan setuju dengan negara kebangsaan tersebut ketimbang mendesakkan berlakunya Piagam Jakarta yang memberi mandat kepada negara untuk mewajibkan penerapan syariah pada pemeluknya. Dengan keputusan itu, mereka selintas tampak tidak menerapkan syariah dalam bernegara. Tapi itu hanya lahiriahnya saja. Dari segi substansi, mereka justru menerapkan tujuan utama syariah, yakni merealisasikan kemaslahatan bersama yang notabene merupakan TUJUAN SYARIAH.
Para tokoh Islam tersebut menyadari, tuntutan menegakkan dawlah Islamiyah atau khilafah dalam konteks Indonesia yang majemuk akan berujung pada perpecahan bangsa dan sektarianisme politiik yang justru bertentangan dengan prinsip maslahat.
Kesepakatan bersama yang mendasari Negara Pancasila termanifestasi dalam konstitusi RI. Konstitusi merupakan dokumen kontrak sosial yang mengikat semua pihak yang terlibat, langsung atau tidak. Artinya, kontrak sosial tersebut juga mengikat warga negara yang lahir belakangan. Setiap warga negara harus memiliki kesetiaan terhadap konstitusi, karena konstitusi merupakan manifestasi dari perjanjian sosial seluruh warga negara.
Tentu saja kesepakatan bisa diubah, konstitusi bisa diamandemen, ditambah, atau dikurangi sesuai dengan kalkulasi kemaslahatan hidup yang dinamis. Namun, selama itu belum terjadi, maka warga negara harus menaati konstitusi yang ada.
Pendapat pribadi:
Kalaulah hendak mengubah bentuk pemerintahan ini, silakan saja. Toh bagiku, ruh syariah Islam yang telah dihembuskan oleh para pendiri bangsa ini ke dalam Pancasila, maupun konstitusi UUD ’45, hanya sebuah strategi awal untuk membawa bangsa ke peradaban yang lebih tinggi, dengan tetap menjunjung tinggi keadilan bagi sesama manusia.
Sampaikan ide perubahan dengan cara-cara yang baik, tidak jalan sendiri-sendiri, yang cenderung hanya akan menggiring kita pada perpecahan dan kerusakan. Allahu a’lam bi shawab.
Dikompilasi dari berbagai sumber:
bertanya kepada yang lebih tau, twitter, sampai ke ngkong gugel.
origamiaround
baratheonpilled
titsay
blakekathryn
kianamaiart
romaincrisis
janainaart