Fenomena Barter Politik dan Oligarki di Organisasi Mahasiswa
Mendekati akhir tahun situasi politik mahasiswa semakin memanas seiring dimulainya kontestasi politik kampus maupun organ ekstra. Salah satu yang mengganjal dan meresahkan bagi gue adalah sebuah fenomena barter politik. Fenomena barter politik seperti “bagi-bagi jabatan” dan “pemulus agenda atau tenderisasi” yang sering kali kita tuduhkan dalam dunia perpolitikan negara, nyatanya juga terjadi dan membudaya di dunia kehidupan kampus.
“Apa yang bisa lu kasih buat (golongan) kami nih kalau terpilih?”
“Kami siap bantuin (jadi tim sukses) asal dari (golongan) kami ada yang dijadiin BPH/anggota khusus/dsb ya”
“Kalau kalian jadi tim sukses, jangan khawatir soal proyek/tenderisasi itu deh gue pastikan aman”
Gue pribadi sangat amat menentang dan menyayangkan adanya sistem barter politik yang sarat konflik kepentingan ini. Mungkin gue terlalu idealis atau mungkin lebih tepat untuk disebut naif. By the way, Gue pribadi pernah dihadapi di sebuah situasi yang mirip. Kala gue naik jabatan jadi Kabem dulu, gue dihadapkan dengan dua pilihan untuk memilih BPH WakaDep sebuah departemen. Semua orang menyarankan gue untuk memilih si X, tapi gue memilih Y yang saat itu juga merupakan salah satu tim sukses utama gue saat pencalonan. Lah munafik dong lu dri? Bentar, tunggu dulu.
Dari awal si Y jadi tim sukses gue, kita gapernah menyepakati atau menjanjikan sebuah barter jabatan dan sebagainya. Si Y ini jadi timses gue murni karena mau bantuin gue aja, soalnya kita sebelumnya emang sobat ikrib (read : akrab) jauh sebelum kontestatasi, dan si Y ini tau banget gimana susahnya gue nyari timses. Oke lanjut ke proses pemilihan BPH, sebenernya gue gaada masalah dengan si X yang secara kompetensi banyak direkomendasikan. Tapi di balik itu, ada masalah yang mungkin akan sulit dijelaskan dan dipahami dari kacamata publik. Pada saat lobbying, si X ini sebenernya juga cukup minat buat megang posisi ini tapi sayangnya hal itu diikuti dengan sebuah syarat yang sulit gue penuhi terkait keinginannya mau di BPH kalau ada teman segengnya juga. Saat itupun gue dan PH juga sebenarnya sudah mencoba melobby temen si X ini tapi ternyata si temennya ini gamau karena katanya waktu itu kurang srek kalau gue Kabemnya wkwkwk. Setelah berfikir dan diskusi dengan PH dan si calon Kadep akhirnya kita memutuskan untuk milih Y. Kebetulan Y juga sebelumnya sempet di departemen itu walau mungkin kinerjanya gak terlalu direkomendasikan karena dia sempat bermasalah.
Ini mungkin terlihat seperti sebuah pembelaan, tapi gue bisa memastikan bahwa itu bukan politik barter. Lebih ke dorongan situasi yang akhirnya membuat gue mengambil keputusan itu. Gak menafikan ada keuntungan preferensi kalau yang jadi BPH gue adalah temen dekat gue yang udah bantuin gue di timses karena secara hubungan kerja lebih bisa kondusif dan dia udah lebih ngerti visi misi yang gue bawa dalam perKabeman ini, dan yang utama karena dia gak memberikan syarat tambahan yang harus gue penuhi seperti calon yang lain. Preferensi di sini ini gue pastikan juga gak mencederai profesionalisme karena diikuti dengan diskusi bersama si calon kadep dan juga teman-teman PH lainya serta terkait kondisi X yang tidak bisa kita penuhi saat itu. Akan beda ceritanya kalau si X ini gak memberikan syarat khusus, mungkin keputusannya akan mengarah ke dia. Toh si Y juga gak memaksa gue buat minta dijadiin BPH atau minta gue balas budi karena dia udah jadi tim sukses gue. Dan di akhir, gue juga merasa mengambil keputusan yang tepat karena dengan si Y ini jadi BPH, bisa memberikan dia ruang belajar dan bekal dia yang ternyata di tahun berikutnya qadarullah jadi Kabem setelah perdramaan lainya di kehidupan kampus. Memang semua ada hikmahnya gaes!
Ngomongin soal Fenomena barter politik ini memang hal yang cukup bias antara preferensi dan profesionalisme sih. Gue pribadi merasa gaada yang salah dengan preferensi karena kenyamanan dan kondusifitas kerja sama tim jadi poin penting dalam keberhasilan. Tapi preferensi tanpa profesionalisme ini hanya akan jadi politik sampah (read : kotor). Barter politik ini akan menghasilkan siklus Oligarki yang membuat situasi menjadi tidak sehat. Dominasi berlebih dari beberapa pihak selalu berdampak negatif terhadap kesetaraan dan keselarasan sebuah iklim dan partisipasi politik. Dan yang paling buruk adalah soal kepentingan golongan tertentu yang tidak jarang mencederai hak dan kepentingan secara keseluruhan atau sebagian lainya.
Gue kasih contoh gambaran ceritanya. Gue misalkan dalam sebuah organisasi mahasiswa skala nasional, misalnya Kampus Jeruk ingin memajukan calon ketua dan wakil ketua. Kampus Jeruk kemudian membuat konsolidasi dengan Kampus Jambu, Kampus Pepaya dan Kampus Sirsak. Sampai di sini konsolidasi menjadi hal yang lumrah dalam proses pemenangan apalagi kalau terdapat lebih dari satu paslon, maka stategi politik semacam ini sangat dibenarkan kalau dari kacamata gue pribadi. Tapi jika dalam proses konsolidasi dan tim pemenangan ini ada sebuah perjanjian barter politik, maka di situ udah gak bener sih menurut gue. Jika karena konsolidasi ini kemudian Kampus Jeruk menjadi punya hutang dan keharusan untuk mengutamakan mereka yang tergabung di timsesnya misalnya mengangkat BPH. Kemudian pada saat terpilih, Kampus Jeruk memilih Kampus Pepaya untuk jadi BPH padahal di saat yang sama ada pilihan lain yang lebih baik dari Kampus Mangga dan lebih kompeten tapi karena bukan tim sukses jadinya yang dipilih adalah tetap dari Kampus Pepaya tanpa ada urgensi atau perhitungan profesional di dalamnya. Contoh dampak lain secara praktisnya adalah saat pemilihan berikutnya saat giliran Kampus Pepaya yang mengajukan paslon, Kampus Jeruk terikat hutang politik untuk mensukseskan juga Kampus Pepaya seperti Kampus Pepaya dulu terhadap Kampus Jeruk. Kemudian Kampus Pepaya-Jeruk memainkan lagi circle politiknya di peran-peran utama organisasi sedangkan kampus – kampus di luar itu sulit berperan besar dalam memunculkan potensi dan partisipasinya. Maka jangan heran kalau dia – dia lagi yang maju, dia –dia lagi yang main.
Hal ini kemudian akan makin semraut ketika pihak-pihak diluar koalisi jadi terpaksa ikut padahal tidak sependapat hanya agar dapat mendapatkan porsi yang sesuai. Misalnya tadi Kampus Melon yang terpaksa masuk koalisi walau tidak setuju dengan prinsip dan nilai-nilai koalisi tersebut hanya agar bisa punya kesempatan untuk ikhtiar tenderisasi atau sebuah proyek. Padahal kendatinya dia bisa mendapat hak itu tanpa harus masuk ke koalisi yang demikian. Posisi pertahana kemudian menjadi sangat dominan hingga tiada ruang bagi diskusi dan oposisi. Padahal diskusi dan oposisi memainkan peran penting untuk stabilitas dan arah gerak serta perkembangan organisasi. Oiya, sekali lagi ini adalah contoh fiktif yang bukan dimaksudkan menggambarkan kondisi di suatu organisasi mahasiswa, tapi ya kalau ternyata sama hanya kebetulan dan tanpa kesengajaan.
Sekali lagi dalam pandangan gue yang idealis nan naif ini, ketika kita sudah menjadi pemimpin dalam sebuah lingkup sesuatu maka sejatinya WAJIB memberikan hak sesuai porsi yang sama dan setara untuk siapapun di dalamnya. Mau dia itu lawan atau kawan, tim sukses atau bukan semua sama pasca pemira, pemilihan dan kontestasi. Semua sama dan setara dalam ADART, Pedoman Dasar atau apalah itu namanya. Satu-satunya “hutang” yang boleh ada adalah menjaga kepercayaan yang diberikan tim sukses untuk menjadi pemimpin sebaik-baik dan seadil-adilnya UNTUK SEMUA, bukan cuma untuk kalangan timses atau kalangan tertentu saja. Terus apa yang menjadikan nilai jual bagi orang lain agar mau mendukung atau menjadi tim pemenangan kalau gitu? Jawabannya adalah kualitas dan performa diri kita sendiri. Karena tau kita baik dan kompeten kemudian orang lain jadi percaya dan semangat mau mendukung. Bukankah sangat memalukan dan memilukan ketika kita didukung bukan karena memang kita pantas tapi karena sekedar dititipi agenda dan kepentingan golongan tertentu?
Kita acapkali mengumpat para wakil rakyat yang dipenuhi konflik kepentingan. Misalnya DPR dengan Omnibus Lawnya, Jokowi dengan koalisi politiknya, atau dr Terawan dengan segala kontroversinya. Padahal kenyataannya tidak bisa dipungkiri bahwa barter demikian juga masih kental diamini dalam kehidupan politik kampus. Jadi, apa bedanya kita dengan mereka? Maka lewat tulisan ini gue mengajak teman-teman semuanya untuk bisa mereformasi sistem politik yang ada terkait dengan isu ini. Tulisan ini juga adalah bentuk protes dan perlawanan gue terhadap praktik-praktik barter politik yang sarat konflik kepentingan dan seringkali mencederai hak-hak dan stabilitas secara keseluruhan. Dan sebuah ultimatum bahwasanya setiap kepemimpinan kelak akan dipertanggung jawabkan, maka berbuatlah sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.
“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya” (H.R. Bukhari)
“Sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling dibenci oleh Allah dan paling jauh kedudukannya dari Allah adalah seorang pemimpin yang zalim.” (HR. Tirmidzi)
“Barangsiapa yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, kemudian ia tidak mencurahkan kesetiaannya, maka Allah haramkan baginya surga.” (HR. Bukhari dan Muslim)
