Dari Nasionalisme Ke Nasionalisme Religius; Interpretasi Kesadaran Agama dan Memori Kolektif Muslim Masyarakat Hindia-Belanda
Panggung sejarah kemanusiaan di seluruh peradaban, bangsa, agama dan kebudayaan, terdapat decisive moments-nya, periode-periode menentukan yang kemudian mengubah arah sejarah setelahnya. Profesor Enan misalnya, mencantumkan 24 peristiwa penting yang menentukan arah sejarah Islam seperti pertempuran Tours dan Poiters, pengepungan Konstantinopel, kaum Muslim sebagai raja lautan, penyerbuan kaum Muslim ke kerajaan Roma, asal muasal Perang Salib, Pertempuran ‘Ayn Jalut, Jatuhnya Granada, Perjalanan Marcopolo dan Ibnu Batuta dan lain-lain.
Dalam sejarah Islam Indonesia, juga sangat banyak decisive moments in history, menyebut beberapa contoh, masuknya Islam ke Nusantara, berdirinya kesultanan-kesultanan Islam dari Samudera Pasai hingga Mataram Islam, runtuhnya Kerajaan Majapahit dan berdirinya Kesultanan Demak, periode dakwah walisongo, pengepungan Benteng Sao Joao Baptista oleh Sultan Babullah di Ternate yang menamatkan intervensi Portugis abad ke-16 di wilayah Nusantara Timur, masuknya kolonialisme dan mulainya era penjajahan, perang Kesultanan Mataram dengan VOC, Perang Jawa 1825-1835, Perang Aceh 1873 sampai 1904, Kongres Natico SI di Bandung 1916 yang menginginkan negara berdaulat sendiri yang dipimpin oleh HOS Tjokroaminoto, berdirinya organisasi-organisasi Islam modern awal abad ke-20 (SDI, SI, Muhammadiyah, Persis, Nahdlatul Ulama, Masyumi dll) yang mengantarkan pada gerbang kemerdekaan Indonesia, Proklamasi Kemerdekaan 1945, digantikannya Piagam Jakarta oleh Pancasila, perang ulama-santri dengan Belanda pada Resolusi Jihad 22 Oktober 1945, proklamasi NII/TII oleh Soekarmadji Maridjan Kartosoewirjo 1948, asas tunggalisasi orpol dan ormas tahun 1984 oleh Presiden Soeharto, jatuhnya rezim Orde Baru tahun 1998, dan masih banyak yang lain.
Secara Historis, Kolonialisme Belanda di Indonesia dibagi menjadi dua babakan sejarah, yaitu masa Verenigde Oostindische Compagnoie atau VOC (Perusahaan Hindia Timur Belanda) yang berkuasa tahun 1602-1799 dan Pemerintahan Hindia-Belanda yang berkuasa tahun 1801-1942. Keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu bagaimana mempertahankan kekuasaan kolonial Belanda di Nusantara atau Hindia Timur. Meskipun demikian, pada perjalanannya, semangat perlawanan rakyat di beberapa bagian nusantara, pergerakan nasional, tekanan politik di dalam negeri Belanda sendiri serta transformasi kolonialisme gaya lama menjadi kolonialisme gaya baru merubah kebijakan Pemerintah Belanda di tanah jajahannya Hindia Belanda.
Pada 1901 pihak Belanda mengadopsi apa yang mereka sebut kebijakan Beretika (Bahasa Belanda: Ethische Politiek), yang termasuk investasi yang lebih besar dalam pendidikan bagi orang-orang pribumi, dan sedikit perubahan politik dan memperpanjang kekuasaan kolonial secara langsung di Hindia-Belanda, dan dengan itu mendirikan fondasi bagi negara Indonesia saat ini. Munculnya gerakan Ethische Politiek yang menghendaki agar politik kolonial tidak semata-mata bertujuan mengeduk kekayaan bumi Indonesia saja melainkan juga hendaknya meningkatkan taraf kecerdasan dan kehidupan rakyat Indonesia berpengaruh kepada paradigma susunan pemerintah Hindia Belanda yang sentralistis.
Dalam sejarah pemikiran, konsepsi tentang nasionalisme erat berelasi dengan bangsa dan negara. Tiga konsep ini tidak bisa dipisahkan dan saling terikat satu sama lain, terutama nasionalisme dan bangsa. Pertama-tama adalah nasionalisme, konsep ini meskipun tidak pernah melahirkan pemikir besar seperti demokrasi, liberalisme ataupun sosialisme namun melahirkan berbagai peristiwa penting dalam sejarah seperti revolusi-revolusi, perang besar dan yang terpenting adalah bangsa-bangsa baru. Gellner, dalam karya fenomenalnya Nation and Nationalism, ia berpendapat nasionalisme adalah political principle, “sebuah prinsip yang beranggapan bahwa unit politik dan nasional hendak selaras”. Nasionalisme adalah program politik yang menkontruksi dan mengarsiteki bangsa. Kenyataannya, memang tidak ada nasionalisme tanpa unsur politik dan tidak ada bangsa yang lahir tanpa politik yang terlibat di dalamnya.
Nasionalisme adalah sekeping mata uang yang mempunyai dua sisi-poilitik dan etnik. Kenyataannya, nasionalisme selalu mengandung aspek politik dan aspek etnik. Ide kebangsaan adalah ide pilitik dan tidak ada ada nasionalisme tanpa unsur politik. Setelah kemunculan gelombang baru nasionalisme kerakyatan sejak tahun 1820an di Eropa yang banyak dipengaruhi oleh Revolusi Perancis dan Amerika, negara imperium macam inggris agak was-was dengan spiritnya yang bisa mempengaruhi situasi negara jajahannya. Inggris lalu mengadakan sebuah usaha.
Pada abad ke-19 saat prinsip nasionalitas menjadi sebuah prinsip politik utama negara-negara di Eropa, berkembanglah menurut David Landes bentuk imperialisme model baru menggantikan model imperialisme model lama. Kolonialisme di wilayah jajahan menimbulkan berbagai konsekuensi, dari mulai positif sampai negatif dalam relasinya dengan konteks kelahiran nasionalisme dan gagasan kebangsaan. Kolonialisme menghadirkan perasaan berbeda antara pribumi dengan orang eropa. Pencarian jati diri adalah implikasi tidak terhindarkan untuk mencari perbedaan-perbedaan yang akhirnya ditemukan. Kaum intelektual di negara jajahan menemukan perasaan berbeda dalam hal identitas: imajinasi sejarah, etnis, budaya, bahasa yang melahirkan solidaritas pemikiran bahwa “bangsa kita” berbeda dengan “bangsa kalian”.
Penemuan kompleks dari berbagai macam faktor yang melahirkan nasionalisme dan gagasan kebangsaan tidak kurang dan tidak lebih dipengaruhi efek dari modernitas yang dibawa oleh negara Eropa ke dalam wilayah kolonial. Modernisasi membawa perubahan dalam birokrasi ke arah rasional dan modern. Modernisasi membawa perubahan dalam teknologi dan pola hubungan komunikasi.















