Pasar Bebas ASEAN, Sebuah Peluang atau Ancaman?
Tren pasar bebas yang sedang ramai dibicarakan dan diperdebatkan di berbagai belahan dunia sudah mulai memasuki pikiran masyarakat Indonesia. Ditambah dengan adanya suatu perjanjian yang bertujuan untuk membuka arus perdagangan bebas barang, jasa, dan tenaga kerja antar negara-negara di Asia Tenggara atau ASEAN. Perjanjian itu dikenal dengan nama Asean Economic Community (AEC), atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). MEA adalah salah satu langkah untuk merealisasikan terbentuknya masyarakat ASEAN yang terintegrasi. Dengan adanya MEA, berarti pasar barang dan jasa tidak akan dikenai pajak dari negara yang dituju. Dan tenaga kerja professional akan bebas mengisi jabatan di negara-negara yang tergabung dalam MEA.
MEA kemudian menjadi buah bibir di seluruh negeri, mulai dari meja ruang rapat para menteri hingga ke meja angkringan warung kopi. Beragam pendapat terlontar dari berbagai elemen masyarakat. Banyak yang menyebutkan bahwa MEA merupakan peluang bagi pengusaha-pengusaha dalam negeri untuk mengekspansi usahanya di negara lain. Namun, tidak sedikit yang berpendapat sebaliknya, bahwa MEA bisa menjadi bom bunuh diri bagi Indonesia sendiri. Dengan tidak diberlakukannya pajak untuk barang-barang dari luar, tidak menutup kemungkinan jika barang dari luar yang lebih kompeten baik kualitas maupun harganya akan menggantikan barang-barang yang berasal dari dalam negeri. Kedua pendapat itu tak dapat disalahkan, tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar siap dalam menghadapi MEA?
Untuk menghadapi MEA, Indonesia harus menyuguhkan barang-barang berkualitas dan berharga murah kepada negara-negara lain. Namun, yang disebut barang yang berkualitas harus dalam bentuk barang manufaktur, bukan komoditas atau barang mentah. Selama ini, Indonesia lebih banyak mengekspor dalam bentuk komoditas yaitu sebesar 65% (Warta Ekonomi, 2014) dibandingkan barang manufaktur. Mengekspor barang manufaktur jelas lebih menguntungkan Indonesia dibandingkan mengekspor komoditas, karena barang jadi memiliki nilai yang lebih mahal daripada barang mentah. Selain karena nilai harga yang lebih menguntungkan, jika kita tetap mengekspor barang komoditas, justru menjadi bumerang bagi Indonesia. Karena barang mentah yang diekspor bagaikan santapan lezat bagi negara lain untuk mengolah komoditas yang telah kita ekspor menjadi barang jadi, kemudian memasarkannya kembali di Indonesia dengan harga yang lebih tinggi!
Jika kita belum mampu untuk menggenjot ekspor manufaktur, kita harus bisa membenahi sektor komoditas sebagai sektor pendukung manufaktur. Namun, sebuah ironi jika kita mempunyai suatu barang tetapi kita harus membeli barang dari orang lain karena barang tersebut lebih bagus. Itulah yang akan terjadi pada Indonesia di waktu mendatang jika barang komoditas kita sendiri saja tidak bisa kita galakkan, terutama pertanian. Beras sebagai komoditas pangan paling pokok di Indonesia memegang peranan penting dalam pasar pangan. Dan yang terjadi adalah Indonesia masih mengimpor beras dari Thailand dan Vietnam, karena kedua negara tersebut memiliki beras yang unggul dari sisi harga maupun kualitas dibandingkan Indonesia. Perbedaan antar beras Thailand dan beras Indonesia cukup besar. Beras Thailand lebih murah Rp 1.100 dibandingkan beras Indonesia (Kontan, 2014). Dengan margin harga sebesar itu, beras dari Indonesia tidak akan mampu bersaing dalam pasar internasional. Apalagi jika beras kita masih kalah dalam hal kualitas, ini akan menyebabkan beras lokal terinjak-injak oleh beras dari negeri gajah putih tersebut. Hal ini disebabkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap beras lokal, seperti kurangnya subsidi langsung maupun tidak langsung yang diberikan oleh pemerintah.
Baru dari sisi pangan saja Indonesia masih belum bisa untuk memberikan kesan bahwa kita siap untuk menghadapi MEA. Kita tidak mau melihat pemerintah yang sembrono dan menyepelekan MEA, yang kemudian menyebabkan Indonesia diinvasi oleh barang, jasa, dan tenaga kerja asing tanpa ada sikap defensif sedikit pun. Pilu rasanya jika harus melihat Indonesia melakukan kesalahan yang serupa seperti ketika pemerintah menandatangani ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) pada tahun 2004 silam. Penandatanganan ini berdampak cukup besar, nilai perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok selama periode 2006-2010 mencatat pertumbuhan positif rata-rata sebesar 30% (Kemenkeu.go.id). Namun, apa yang Indonesia dapatkan dari perdagangan tersebut merupakan suatu bencana. Pasalnya, ekspor Indonesia ke Tiongkok mencapai US$ 15,6 miliar, sedangkan Impor Indonesia dari Tiongkok mencapai US$ 20,6 miliar. Dan ini berarti defisit neraca perdagangan yang diterima Indonesia sebesar kurang lebih US$ 5 miliar! Indonesia bak diterjang banjir bah barang-barang buatan Tiongkok. Hal ini kita rasakan sudah dari beberapa tahun lalu, ketika kita baru menyadari tiba-tiba semua alat dan perabotan di rumah bercapkan ‘Made in China’. Begitu pun dengan jamu-jamu lokal yang mulai tergeser oleh jamu-jamu dari Tiongkok yang dianggap lebih manjur dan mempunyai harga yang lebih murah. Usaha lokal yang kalah saing dengan produk-produk Tiongkok menyebabkan pemilik usaha lokal mengambil sikap pragmatis dengan beralih dari produsen menjadi pedagang, di mana hal ini juga berdampak pada penurunan penyerapan tenaga kerja. Pemerintah yang seharusnya mengetahui kondisi ekonomi dan dunia usaha pada saat itu tetap menandatangani perjanjian ACFTA. Para spekulan dan konsultan juga seharusnya mengetahui dampak yang akan diterima oleh Indonesia. Apa boleh buat, sakit menimpa sesal terlambat. Kita hanya bisa menyesali sambil menggigit jari.
Cukup dengan penyesalan-penyesalannya, kita harus tetap berpikir realistis dengan mengambil pelajaran dari kesalahan yang sudah terjadi untuk mempersiapkan diri menghadapi MEA. Selain dengan mendorong produksi dalam negeri untuk lebih baik dari segi harga maupun kualitas, kita juga harus mempersiapkan infrastruktur yang memadai untuk menarik minat dari investor asing yang akan menanamkan modalnya. Sebab, dengan infrastruktur yang memadai, biaya transportasi dalam pendistribusian logistik akan menurun dan harga dari barang-barang juga akan lebih murah. Menurut salah satu mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Iqbalsyah mengaku optimis dengan pembangunan infrastruktur seperti tol laut yang mampu menarik investor asing.
“Kalau modal asing yang masuk sih optimis, apalagi kalau pemerintah mewujudkan komitmennya (tol laut)” jelasnya. Pemerintah yang sigap mencanangkan proyek-proyek infrastruktur sebagai pecut untuk menjalankan kereta kuda ekonomi patut kita apresiasi dan kita dukung meskipun ‘sudah terantuk baru menengadah’.
Selain masalah infrastruktur, faktor paling penting yaitu SDM juga masih harus dibenahi. Sebab, meskipun Indonesia unggul dalam hal kuantitas SDM, namun tingkat kualitas SDM yang dimiliki Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia, Singapura, dan sebagainya. Ketidaksiapan SDM Indonesia untuk bersaing di ASEAN terlihat dari masih banyaknya tenaga ahli di bidang konstruksi yang belum tersetifikasi. Padahal, Indonesia telah menandatangani ASEAN Mutual Recognation Arrangement (MRA) yang memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan standar kompetensi serta kualifikasi untuk engineer dan arsitek. Artinya, tenaga ahli harus mendapatkan sertifikasi untuk mendapat standar yang sama dengan tenaga ahli di negara ASEAN. Namun, tenaga kerja di bidang konstruksi Indonesia yang mencapai 6,9 juta orang, hanya 400.000 di antaranya yang memiliki sertifikasi (Kontan, 2015). Sekali lagi, hal ini membuktikan bahwa Indonesia belum memiliki persiapan matang menghadapi MEA.
Reno, salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) berpendapat sebaliknya, ia mengatakan bahwa MEA dapat dijadikan sebuah kesempatan bagi SDM di Indonesia untuk mendominasi pasar tenaga kerja di ASEAN dengan syarat apabila masyarakatnya bisa menghilangkan budaya negatifnya seperti malas dan pantang menyerah. “Menurut gua, itu (MEA) bagus untuk tenaga kerja Indonesia yang mau kerja di luar, cuma kalau budaya malas atau ngaretnya itu diubah” tuturnya. Di bidang selain konstruksi pun, Indonesia harus menghasilkan SDM yang memiliki mental bersaing, berani, dan mampu berbahasa Inggris sebagai syarat wajib untuk menguasai pasar tenaga kerja di ASEAN.
Dengan sejumlah masalah yang belum terselesaikan, pemerintah harus bekerja ekstra keras untuk membangun pondasi kokoh perekonomian Indonesia agar tidak hanyut dalam arus pasar bebas ASEAN. Kita sebagai rakyat turut harus membenahi negeri ini baik dengan menjadikan diri kita sebagai SDM yang berkuallitas maupun membangun usaha yang berdaya saing tinggi. Jika pemerintah dan masyarakat mampu bekerja serta berkolaborasi dengan baik, Indonesia akan menjadi bangsa yang mampu menyikapi MEA bukan sebagai sebuah ancaman yang harus disikapi dengan pesimis, melainkan sebagai sebuah peluang untuk memasarkan karya-karya terbaik anak bangsa dan sebagai ajang pembuktian bahwa SDM yang dimiliki Indonesia adalah putra-putri yang berkompeten dan juga berkualitas.
annaxmalina
gummygunk
janainaart
areudirty
origamiaround
andulkaphoto
discoholicmusic
baratheonpilled
germansingergirl
