KEBEBASAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pengalaman Tentang Kebebasan.
Dalam hidup setiap orang kebebasan adalah suatu unsur hakiki. Kita smua mengalami kebebasan justru karena kita manusia. Salah satu tugas pokok filsafat ialah secara krotis merefleksikan serta menjalankan apa yang kita alami secara spontan karena kebebasan merupakan unsur penting dalam pengalaman kita sebagai manusia, maka kebebasan itu menjadi salah satu tema filsagat yang khas.
Kebebasan sosial politik bukannya sesuatu yang selalu sudah ada melainkan sebagian besar merupakan produk perkembangn sejarah.
Kebebasan Rakyat Versus Kekuasaan Absolut.
Pembahasan singkat mengenai kebebasan sosial politik menurut bentuk pertama ini dapat diakhiri dengan menambah dua catatan. Gagasan yang melatarbelakangi kebebasan soaial politik dalam bentuk ini pada dasarnya bersifat etis.
Kemerdekaan versus Kolonialisme.
Kebebasan sosial politik menurut bentuk kedua direalisasikan dalam proses dekolonisasi yang dizaman kita sekarang sudah kira kira rampung. Disini perlu ditekankan bahwa ide dibelakang proses dekolonisasi itu bersifat etis.
Anatomi Kebebasan Individual.
Kebebasan dalam arti sosial politik berkaitan etat dengan etika. Namun demikian, kebebasan sosial politik disini tidak akan digarap lebih lanjut
Kadang kebebasan dimengerti sebagai kesewenang-wenangan. Kebebasan dalam arti kesewenang-wenangan sebenarnya tidak pantas disebut kebebasan.
Arti kebebasan berikut adalah kebebasan fisik. Biarpun kebebasan fisik belum terwujid kebebasan yang sebenarnya, namun kebebasan ini patut dinilai poaitif.
Sebenarnya kebabasan yuridis disini merupakan sebuah aspek dari hak manusia, dan kebabasan ini menandai situasi kita sebagai manusia. Kebabasan manusiawi tidak menciptakan seperti halnya dengan kebebasan tuhan,dasarnya bisa hukum kodrat atau hukum positif. Karena itu kita membedakan kebebasan yuridis yang didasarkan pada hukum kodrat dan kebebasan yuridis yang didasarkan pada hukum positif.
Jika manusia bertindak bebas itu artinya apa yang diperbuatnya dan apa sebabnya diperbuatnya. Walaupun kebebasan psikologis selalu disertai kemungkinan untuk memilih dan tidak ada kebebasan kalau tidak ada hakikat untuk memilih, namun pemilihan tidak merupakan hakikat psikologis. Yang menjadi hakikatnya adalah kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri.
Kebebasan moral berkaitan dengan kebebasan psikologis, kebebasan moral mengandaikan kebebasan psikologis. Sehingga tanpa kebebasan psikologis tidak mungkin terdapat kebebasan moral.
Kebebasan ini adalah bentuk kebebasan tertinggi, tentu saja manusia tidak memiliki kebebasan ini tanpa kebebasan dalam arti lain khususnya kehendak bebas. Kebebasan ini jarang sekali direalisasikan dengan sempurna, terutama merupakan suatu ideal yang bisa memberi arah dan makna kepda kehidupan manusia.
Beberapa Masalah Mengenai Kebebasan.
Kebebasan negative dan positif.
Kebebasan bisa dimengerti sebagai “kebebasan dari” dan “kebebasan untuk”, secara spontan kebebasan dimengerti sebagai “terlepas dari tekanan atau paksaaan”.
Kebebasan merupakan suatu komponen kehidupan setiap manusia, justru karena kita manusia. Dalam optimismenya tentang kebebasan Sartre berpendapat bahwa tidak ada batas lain untuk kebebasan dari pada batas-batas yang ditentukan oleh manusia sendiri.
Faktor-Faktor dari dalam.
Kebebasan dibatasi oleh factor dalam baik fisik maupun psikis, perbedaan tinggi pendek, kuat atau lemah. Factor dari dalam seperrti lingkungan, asupan makanan, tempat tinggal dll.
Kebebasan dibatasi oleh orang lain, semua gerak gerik dibatasi oleh teman manusia.
Generasi-Generasi Mendatang.
Kebebasan dalam menguasai dan mengekploitasi alam dibatasi sampai titik tertentu sehingga alam bisa menjadi dasar hidup bagi generasi mendatang.
Kebebasan dan Determinisme.
Dimaksudnya disini suatu sifat yang menandai alam, kejadian dalam alam berkaitan satu sama lain. dalam batasan tertentu ilmu manusia memang bisa merumuskan hukum dan akibatnya juga membuat ramalan.
Bertanggung jawab berarti dapat menjawab, bila ditanyai tentang perbuatan yang dilakukan. Orang yang bertanggung jawab dapat diminta penjelasan tentang tingkah laku.
Tanggung Jawab dan Kebebasan.
Orang yang tidak menjadi penyebab dari suatu akibat tidak bertangung jawab juga, tanggung jawab bisa langsung atau tidak lngsung. Tanggung jawab retrospektif adalah tanggung jawab atas perbuatan yang telah berlangsung dan segala konsekuensinya.
Tingkat-Tingkat Tanggung Jawab.
Jika tidak ada kebebasan tidak ada tanggung jawab tapi karena kebebasan bisa kurang atau lebih, demikian juga tanggung jawab ada tingkatannya. Tentang perbuatan sejenis yang dilakukan oleh beberapa orang, bisa saja bahwa satu orang lebih bertanggung jawab dari pada orang lain.
BUKU NOMOR 3 (HARYATMOKO)
DIMENSI-DIMENSI ETIKA KOMUNIKASI.
Etika komunikasi tidak hanya berhenti pada masalah perilaku actor komunikasi (wartawan,editor dll). Etika komunikasi berhubungan dengan praktek industry, hukum, komunitas, politik dan ekonomi.
Tiga Dimensi Etika Komunikasi.
Tiga prinsip utama deontology jurnalisme :
-hormat dan perlindungan atas hak warga Negara akan informasi dan sarana-sarana yang perlu untuk mendapatkannya.
-hormat dan perlindungan atas hak individual lain dari warga Negara.
-ajakan untuk menjaga harmoni masyarakat.
Untuk mengimbangi kelemahan deontology jurnalisme ini diperlukan undang-undang atau hukum. Deontology ini membantu jurnalisme dalam mempertajam makna tanggung jawab.
Penguatan Deontologi Jurnalisme dan Batas Kebebasan Pers
Tidak cukup bila etika komunikasi hanya mengandalkan para nurani wartawan dan pengawasan dari pihak organisasi profesi. Etika komunikasi perlu juga memperhitungkan mekanisme pasar, aspirasi warga Negara serta asosiasi pengguna. Etika komunikasi harus memperhitungkan segi politik dan ekonomi tersebut.
Perluasan Prosedur Regulasi dan Pembentukan Komisi.
Etika komunikasi mendorong adanya penyadaran agar masyarakat mengefektifkan dan mengoptimalkan pengunaan jalur hukum. Tujuannya adalah selain agar bisa terwujud apropriasi hukum oleh masyarakat, juga agar perubahan dalam perjuangan keadilan dapat mengubah secara structural kondiisi dominasi media melalui permainan legal bukan dnegan kekerasan.
Determinasi Ekonomi dalam Etika Komunikasi.
Legistimasi masyarakat modern tergantung pada dua hal : kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi.
Budaya Baru : Organisasi Luwes dan Iklim Persaingan.
Organisasi semakin dituntut luwes, pekerja harus memiliki keterampilan penyesuaian diri : pertama, proaktif berhadapan dengan situasi tak menentu. Kedua, dalam struktur cair kepekaan atas apa yang harus segera ditangani.
Emosi Sosial dan Peran Serikat Pekerja.
Emosi sosial akan mudah disulut dengan dalih bahwa kelompok mapan dianggap telah mencuri hak mereka.
Seringnya Reorganisasi Institusi.
Suatu lembaga dikatakan dinamis bila mampu menunjukan tanda perubahan internal dan menampakan fleksibilitas. Bila kerja hanya tergantung pada diri anda, lembaga tidak akan menolong jika anda berada dalam kesulitan.
Konsutan, Legistimasi, dan Rasinalitas Sosial.
Yang didapat oleh penguasa dengan mendatangkan konsultan adalah : pertama, bila perubahan kearah yang lebih baik sungguh terjadi, maka jelas menjadi poin positif. Kedua, kehadiran konsultan menunjukan bahwa ekkuasaan berjalan. Ketiga, dengan mengundang konsultan penguasa bisa menggeser dari dirinya tanggung jawab untuk mengambil keputusan yang berat.
BUKU NOMOR 3 (HARYATMOKO)
DILEMA REGULASI PUBLIK KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN TANGGUNG JAWAB
Alasan Regulasi Publik : Ketika Informasi Selalu Interpretasi.
Prioritas tidak bisa dimutlakan, hanya kesulitannya muncul ketika realitas tertentu ingin memaksakan diri menjadi opini entah secara halus dengan hegemoni atau secara kasar dengan penekanan. Prinsip demokrasi harus memberiprioritas pada kepentingan public, public tidak bisa dipaksa untuk menerima informasi atau opini tanpa persetujuan mereka.
Regulasi Publik dan Pluralisme : Memperkuat Deontologi Profesi.
Regulasi untuk menjamin pluralism ini memiliki beragam bentuk bisa dalam rangka menghindari dominasi suatu bidang terhadap yang lain dengan mengusulkan pengorganisasian. Regulasi public terhadap media mempunyai perspektif yang melampaui logika deontology profsi.
Berbagai Macam Regulasi Publik.
Regulasi bisa bersifat privat ketika pelaksanaannya ditentukan oleh nurani pelaku komunikasi. Sedangkan regulasi itudiangap public apabila ada campur tangan Negara, masyarakat, pakar, asosiasi dll. Kemungkinan lain regulasi public adalah dengan membentuk komisi mandiri yang bukan bagian dari pemerintah. Beragamnya instrument regulasi bukan berarti penguasa bisa menerapkan begitu saja aturan dan hukum. Semua bentuk regulasi media perlu mendapat legitimasi secara public.
Dalam Persimpangan Etika : Deontologi, Teleologi, dan Komunitarian.
Pendekatan teleogis lebih menekankan pada tujuan, dan sering dipakai untuk memecahkan masalah tindakan yang memiliki efek ganda. Persaingan yang keras dan tuntutan pasar sering membuat para pelaku media mengabaikan deontology profesi.