Kiat-kiat Hidup di Era Post Truth
Rabu kemarin 17 April 2018, saya menghadiri seminar Pekan Komunikasi UI 2018 di Balai Sidang yang bertemakan society’s survival kit in the post truth world. Terdapat beberapa pembicara yang sangat informatif diantaranya Dr. Joan Barata (Founder & Senior Legal Consultant CommVisions), Inaya rakhmani (Peneliti dan Dosen Ilmu Komunikasi UI), dan Arfi Bambani Amri (Chief Content Officer Selasar.com, anggota bidang Internet Aliansi Jurnalis Independen (AJI)). Kali ini, saya akan mengaitkan hasil diskusi dengan SAP 12 mata kuliah Media Konvergensi dan Praktik yaitu peran sosial media dan teknologi digital pada mobilisasi politik. Namun, sebelum mengaitkan hasil diskusi pada seminar tersebut saya akan memaparkan sekilas yang dijelaskan oleh ketiga pembicara tersebut.
Pembicara pertama adalah Dr. Joan Barata, yang disampaikan dalam pemaparannya adalah mengenai adanya disinformasi. Ia mengatakan “The main problem is disinformation not fake news” , mengapa demikian? Ia mengatakan bahwa disinformasi itu bermasalah karena:
- It has implication on democracy
- It weakness journalism and same forms of traditional media
- It creates big filter bubbles and eco chambers
- It can be part of hybrid form of international aggressiom, using the state machinery
- It creates its own financial incentives
- It triggers political tribalism and identity
Ternyata banyak juga ya permasalahan yang ditimbulkan oleh disinformasi, lalu siapa sebetulnya yang berurusan dengan disinformasi? Dr. Joan menjelaskan ada 3 pihak, dan ia mengibaratkannya dengan dialog sebagai berikut:
Media: “we’ll decide what’s fake?”
Independent arbiter: “No, we’ll decide what’s fake?”
Politician: “we’ll decide what’s usefull to us”
Pada ilustrasi tersebut dapat dilihat bahwa disaat media dan independent arbiter memperebutkan siapa yang bisa memutuskan sebuah berita fake atau tidak, para politisi malah berkata ia akan memutuskan apa yang berguna bagi mereka. Bahkan di era sekarang ini seharusnya bukan menjadi sesuatu yang mengejutkan bahwa politisi membayar organisasi pembuat fake news untuk keuntungan para politisi, saracen misalnya. Lalu, bagaimana kita bisa menangani disinformasi? Tentunya dengan adanya regulasi pemerintah, pemahaman media, pengecekan fakta dan literasi media, memahami dengan benar peran intermedia dan regulasi diri dalam berselancar di media sosial.
Pembicara kedua adalah Inaya Rakhmani yang membawakan materinya dengan judul “Truth And Its Nuances”. Mba Inaya menjelaskan bahwa sebetulnya Indonesia sudah pernah merasakan yang namanya post-truth jika melihat sejarah contohnya saja dengan adanya propaganda anti komunisme pada zaman Orde Baru. Post truth saat ini menimbulkan kecemasan pada kelas menengah ini terkait dengan proses neoliberalisasi di negara-negara dunia ketiga dimana adanya privatisasi lembaga publik / negara, perbankan, perumahan, pendidikan, kesehatan, media,di tambah dengan adanya perubahan sosial yang cepat (demokratisasi dan marketisasi) menciptakan kecemasan tentang upward mobility. Kecemasan itu bisa berupa emosi (takut, marah, jijik) yang menghambat pembuatan keputusan secara rasional. Hal-hal tersebut berpotensial dimanipulasi untuk pemasaran atau tujuan politik tertentu. Contohnya saja kecemasan tentang pemimpin kafir. Mba Inaya menjelaskan bahwa kecemasan ini direproduksi melalui institusi/industri yang ada. Dalam mengatasi kecemasan-kecemasan yang hadir dan sudah tumbuh di masyarakat perlunya lembaga-lembaga publik berpartisipasi untuk mengatasi hal tersebut, karena jika hanya bicara soal larangan, sensor, program keaksaraan, maka itu tidak akan pernah cukup.
Pembicara terakhir yaitu Arfi Bambani Amri, yang menjelaskan mengenai “Understanding the digital lanscape in Indonesia”. Terdapat beberapa hal yang menarik perhatian saya pada pemaparannya, pertama mengenai the old symetry, dimana dulu seorang Presiden jika ingin menyampaikan informai kepada masyarakat diibaratkan melalui sistem berikut: presiden-jurnalis-Masyarakat (melalui TV). Sekarang, sudah terdapat the new symetry dimana Presiden dapat langsung menyampaikan informasi kepada masyarakat tanpa melalui jurnalis dan televisi, melalui vlog misalnya. Jika melihat the new symetry maka bisa dibilang bahwa “Now, everybody is the media, everybody is the source”. Maka dari itu, saat ini sudah adanya pergeseran dibidang jurnalisme seperti munculnya citizen journalism misalnya.
Selanjutnya, beliau menyampaikan mengenai ekosistem media. Ekosistem media itu dibagi jadi 3:
- Dark social: BBM, WA, Line dimana sifatnya lebih personal. Jangkauannya adalah orang-orang yang kita kenal
- Social media: IG, FB, Twitter hal-hal yang bisa dilihat public jika kita tidak menggunakan private account dan jangkauannya lebih luas
- Media: alat yang kita gunakan seperti Handphone, PC, laptop, dll
Dari 3 ekosistem, beliau memaparkan bahwa sharing activity lebih banyak dilakukan di dark social sebanyak 84% disinilah berita-berita hoax biasanya bermunculan dengan berbagai alasan dan latar belakang, karena khawatir atau bahkan sekadar ingin melucu.Beliau menutup pemaparannya dengan memberi tau cara agar kita bisa selamat dari berita-berita yang belum teruji kebenarannya yaitu dengan membaca produk-produk dari jurnalis profesional, membaca koran misalnya.
Terkait dengan SAP 12, dari seminar ini pun dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya konvergensi media saat ini, mobilisasi politik berubah. Sekarang ini kampanye-kampanye politik bukan eranya untuk berpawai-pawai ria di jalanan sambil mengelu-elukan partainya. Pawai-pawai itu pindah ke kanal-kanal media sosial dengan serangkaian kampanye cerdas untuk memikat khalayaknya. Politisi yang gencar melakukan ini adalah Ridwan Kamil misalnya.
Jika ditarik kesimpulan dari seminar tersebut, kita mendapatkan beberapa kiat untuk bertahan pada era post truth ini dengan melakukan pengecekan fakta, memiliki literasi media, dan membaca produk-produk jurnalis profesional untuk bisa bertahan pada era post truth yang sedang kita hadapi sekarang.
https://www.instagram.com/ridwankamil/
Oleh: Teliana Juwita (1606828822)
