Insightopic

[insightopic]

Teori Anomie: Menjelaskan Kejahatan dalam Pandemi Covid-19

Robert K. Merton (1910-2003) telah mengadopsi teori Emile Durkheim tentang Anomie untuk menganalisis munculnya kriminalitas pada masyarakat. Dalam tipologi Merton, adaptasi pada Anomie disebut juga dengan Teori Ketegangan. Teori ini mengungkapkan bahwa kejahatan muncul akibat adanya ketegangan antara tujuan masyarakat dan saluran-saluran legal yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Apabila masyarakat tidak menemukan saluran legal untuk mencapai tujuannya, maka mereka akan menggunakan cara-cara ilegal untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga hal ini akan menjadikan tindakan mereka tergolong sebagai tindak kejahatan/pelanggaran hukum.

Situasi tersebut, sepertimana coba dijelaskan oleh Agnew (1991), menyiratkan adanya kefrustasian masyarakat akibat buntunya jalan bagi mereka untuk mencapai tujuan-tujuannya. Sebagai gantinya, masyarakat cenderung memilih jalan ilegal atau menarik diri dari pergaulan sosial sebagai bentuk kefrustasiannya. Merton sendiri dalam studi kasusnya, seperti diungkapkan Bernard (1987), melihat bahwa kondisi masyarakat Amerika memiliki ketimpangan sosial yang berkonsekuensi mendukung tumbuh suburnya kriminalitas.

Pada penjelasan lebih lanjut, Merton melihat masyarakat Amerika—juga hari ini berlaku secara umum tidak hanya di Amerika—memiliki norma-norma yang memperbolehkan setiap individu memiliki kekayaan pribadi, dan di sisi lain juga setiap orang diyakinkan memiliki hak yang setara untuk hidup sejahtera. Akan tetapi, persoalannya adalah kebanyakan orang justru tidak memiliki akses yang setara untuk dapat mencapai kesejahteraan hidup seperti yang telah diungkapkan. Akibatnya, muncul Anomie dalam masyarakat, yaitu suatu kondisi di mana nilai-nilai lama ditolak dan orang-orang melakukan kejahatan sebagai upaya untuk mewujudkan cita-citanya melalui cara-cara yang ilegal.

Tata kelola masyarakat hari ini, yang dibangun berdasarkan penyebaran komoditas, kepemilikan pribadi dan persaingan, memiliki konsekuensi logis dalam menciptakan ketimpangan sosial. Ketidakmerataan kesejahteraan sosial tampak sebagai akibat dari ketidakmerataan akses masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini, akses yang tidak merata tersebut bukan hanya di bidang material (kekayaan ekonomis) saja, melainkan juga telah merambah—sebagai turunan dari ketimpangan kekayaan ekonomis—pada aspek kehidupan yang lebih luas seperti pendidikan, kesehatan, kesenian, dan seterusnya. Ini dapat dimengerti apabila melihat lingkungan sekitar sehari-hari, di mana aspek-aspek kehidupan yang lebih luas tersebut menyaratkan jual-beli sebelum dapat diakses oleh masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa Anomie merupakan keadaan di mana sebagian besar warga cenderung mengatasi masalahnya dengan melakukan beberapa bentuk penyesuaian diri yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Para warga tersebut dapat tunduk pada norma-norma atau menolak salah satu antara tujuan dan akses yang tersedia di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dari penjabaran tentang Anomie menurut Merton tersebut, kemudian dapat diaplikasikan untuk menelaah apakah outbreak atau penyebaran Covid-19 menimbulkan Anomie atau tidak. Seperti yang telah terjadi dalam penyebaran Covid-19, pemerintah menetapkan beberapa peraturan yang meminta agar masyarakat mengikuti cara-cara pencegahan penularan virus Covid-19 agar tidak semakin meluas. Dalam prakteknya, ternyata ada sebagian masyarakat yang mematuhi aturan dan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, sementara sebagian lagi tidak mematuhi anjuran pemerintah dengan berbagai alasan.

Apabila mengingat kembali penjabaran mengenai Anomie menurut Merton, situasi tersebut dapat dikategorikan sebagai Anomie. Dengan kata lain, ada Anomie dari kasus yang disajikan. Sikap yang ditunjukkan masyarakat, baik mematuhi aturan maupun menolaknya, disebabkan oleh ketegangan yang terjadi antara norma-norma yang ditetapkan pemerintah dan tujuan-tujuan masyarakat yang dikenai norma-norma pemerintah tersebut. Sikap ini tidak lain adalah Anomie.

Pada contoh kasus yang telah terjadi, misalnya, ketika awal pandemi pemerintah memberlakukan lockdown di beberapa wilayah dengan harapan dapat menekan laju pertumbuhan korban virus Covid-19. Akan tetapi, tujuan pemerintah tersebut rupanya membatasi akses warga—umumnya pedagang tradisional—untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara berdagang secara tradisional, atau perdagangan yang melibatkan tatap muka secara langsung dengan konsumen. Hal ini lantas menimbulkan beberapa sikap dari pedagang, ada yang kemudian beralih menggunakan perangkat teknologi (online shop), dan ada yang tetap nekat berjualan secara tradisional.

Apabila ditelaah lebih dalam, mengapa ada yang bisa beralih menggunakan perangkat teknologi untuk berdagang di kala pandemi Covid-19, umumnya lebih disebabkan karena telah terpenuhinya akses terhadap perangkat teknologi, misalnya memiliki handphone/laptop, memiliki koneksi internet, dan pengetahuan-pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan perdagangan di dunia digital. Sementara mereka yang tetap nekat, dikarenakan tidak terpenuhinya akses tersebut.

Dalam teorinya, Merton juga menyebutkan mengenai cara-cara yang mungkin dilakukan masyarakat dalam menanggapi keadaan Anomie. Cara-cara tersebut antara lain adalah:

1. Konformitas, yakni suatu keadaan di mana individu ataupun masyarakat menerima tujuan kebudayaan masyarakat dan juga menerima cara-cara yang telah dilembagakan oleh masyarakat dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam kasus Covid-19, misalnya, lockdown dan penerapan protokol kesehatan diperlukan untuk menuju keselamatan masyarakat agar tidak terdampak virus Covid-19 yang terus meluas. Kemudian ada individu ataupun kelompok masyarakat yang mengikuti aturan lockdown dan protokol kesehatan sebagai cara yang dilembagakan untuk mencapai tujuan keselamatan bersama. Maka, hal ini tergolong dalam bentuk penyesuaian konformitas.

2. Inovasi, yakni suatu keadaan di mana individu maupun masyarakat menerima tujuan kebudayaan masyarakat, akan tetapi dalam cara pencapaiannya, individu maupun masyarakat menolak menggunakan cara-cara yang telah dilembagakan dan lebih memilih cara-cara ilegal. Sebagai contoh, sempat beberapa kali tersiar berita pada saat pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan tingginya angka kematian dan penderita Covid-19, beberapa kelompok masyarakat kemudian justru ada yang menolak PSBB dan lebih memilih untuk mengadakan ritual kepercayaan bersama dengan tujuan yang sama, yakni menurunkan angka kematian bahkan berharap agar pandemi Covid-19 segera berakhir berkat pertolongan suatu kekuatan supranatural.

3. Ritualisme, yakni suatu keadaan di mana individu atau masyarakat menolak tujuan kebudayaan masyarakat, akan tetapi tetap mempertahankan cara-cara legal atau yang telah dilembagakan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan yang berbeda dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh masyarakatnya. Sebagai contoh, baru-baru ini terdapat kasus dugaan bisnis PCR di kalangan pejabat. Dalam kasus ini, terdapat tujuan bisnis yang berbeda dengan tujuan masyarakat mengadakan tes PCR untuk menjaga kesehatan masyarakat dari penularan virus Covid-19. Apabila melihat cara yang digunakan, menjadikan tes PCR sebagai ladang bisnis tentunya tidak melanggar cara legal, sebab bisnis telah begitu akrab dalam masyarakat hari ini. Akan tetapi, tujuan dari bisnis yang lebih berfungsi untuk memperoleh kekayaan pribadi, menjadi bertolak belakang dengan tujuan pengadaan tes PCR untuk kepentingan publik. Keadaan inilah yang disebut dengan penyesuaian ritualisme.

4. Penarikan diri, yaitu suatu keadaan di mana individu ataupun masyarakat menolak tujuan kebudayaan masyarakat dan juga menolak cara-cara yang dilembagakan untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai contoh, seorang individu tidak memercayai adanya pandemi Covid-19, sehingga dari hal ini mengindikasikan bahwa ia juga tidak akan memercayai tujuan dan cara-cara yang dilembagakan masyarakat dalam merespon pandemi Covid-19. Sebagai gantinya, individu yang melakukan penarikan diri akan cenderung bertindak semaunya sendiri sebagai representasi penolakannya atas tujuan dan cara-cara kebudayaan masyarakat.

5. Pemberontakan, yakni suatu keadaan di mana individu ataupun masyarakat menolak tujuan kebudayaan masyarakat dan berusaha mengubah tujuan tersebut beserta cara-cara yang bisa dilakukan setelah tujuannya berubah. Sebagai contoh, beberapa kelompok masyarakat ada yang menganggap pemerintah hanya melakukan pencegahan penyebaran virus Covid-19, hal ini terlihat dari langkah-langkah yang kurang tegas, misalnya beberapa kali menolak usulan lockdown dari warga dan ahli tenaga medis. Ketika lockdown, itu pun masih terbatas di wilayah-wilayah tertentu saja, sehingga hasilnya tidak signifikan menekan jatuhnya korban. Belum begitu lama melakukan lockdown, dan menurut para ahli di bidang medis kondisi belum kondusif, New Normal sudah diberlakukan hingga muncul ledakan baru korban Covid-19 dan memaksa diberlakukannya PPKM. Melihat ini semua, kelompok masyarakat tersebut memilih untuk menolak tujuan beserta cara-cara yang dianjurkan pemerintah dengan mengadakan protes-protes. Mereka menghendaki adanya perubahan tujuan dan cara-cara yang dilakukan pemerintah.

Dari kelima bentuk penyesuaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap kelompok masyarakat yang “menuruti pemerintah” disebut sebagai bentuk penyesuaian konformitas. Sementara sikap “menolak pemerintah” disebut sebagai bentuk penyesuaian inovasi, ritualisme, penarikan diri atau pemberontakan, tergantung dari jenis-jenis kelakuannya masing-masing seperti telah dijabarkan di atas.

Referensi:

Darmawan, M. Kemal. 2020. Buku Materi Pokok Teori Kriminologi Edisi 2. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka.

Firmansyah. 2020. “Ritual-ritual Tolak Bala Usir Corona di Berbagai Daerah, Bunyikan Canang hingga Cukur Gundul”, https://regional.kompas.com/read/2020/04/02/06150051/ritual-ritual-tolak-bala-usir-corona-di-berbagai-daerah-bunyikan-canang?page=all#page2, diakses pada 30 November 2021.

Negoro, Dipo. 2021. “Politik Di Balik Covid-19: Penindasan Kelas Borjuis dan Penderitaan Rakyat Pekerja”, https://www.arahjuang.com/2021/08/10/politik-di-balik-covid-19-penindasan-kelas-borjuis-dan-penderitaan-rakyat-pekerja/, diakses pada 1 Desember 2021.

Universitas Islam Indonesia. 2021. “Kontroversi Tes PCR: Bisnis atau Krisis”, https://www.uii.ac.id/kontroversi-tes-pcr-bisnis-atau-krisis/, diakses pada 30 November 2021.

[insightopic]

Mengapa Korban Kekerasan Seksual Enggan Melapor?

Baru-baru ini, dunia maya dihebohkan dengan pemberitaan seorang anggota aparat kepolisian, Bripda Randy Bagus, yang menjadi tersangka terkait pemerkosaan dan pemaksaan aborsi yang dilakukannya kepada NW hingga korban merasa depresi dan memutuskan bunuh diri. NW diperkosa lalu mengalami kehamilan dua kali. Bripda Randy pun memaksa ia untuk melakukan aborsi, hingga akhirnya NW menenggak racun di pusara makam ayahnya.

Kasus tersebut merupakan satu dari banyak kasus serupa lainnya yang telah sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan data Simfoni PPA periode 1 Januari hingga 21 Agustus 2020 terkait kekerasan terhadap perempuan dewasa, terdapat 3605 kasus dengan jumlah korban 3649. Sedangkan terkait kekerasan anak di periode yang sama menunjukkan bahwa terdapat 4.859 kasus kekerasan pada anak dengan 5.048 korban anak, di antaranya 1286 adalah korban kekerasan fisik, 1229 korban kekerasan psikis, dan 2997 korban kekerasan seksual, sisanya adalah korban kekerasan eksploitasi, TPPO, Penelantaran, dan lainnya.

Menurut data survei oleh Lentera Sintas Indonesia dan Magdalene.co serta difasilitasi oleh Change.org Indonesia menemukan 93 persen penyintas kekerasan seksual tidak pernah melaporkan kasusnya ke aparat penegak hukum. Dari 25.213 responden yang disurvei secara daring, sekitar 6,5 persen—atau 1.636 orang—mengatakan mereka pernah diperkosa dan dari jumlah itu, 93 persen mengatakan mereka tidak melaporkan kejahatan tersebut, karena takut akibat-akibatnya.

Sementara pada Maret 2019, sebuah studi dari ValueChampion, perusahaan riset bermarkas di Singapura, mendapati Indonesia adalah negara paling berbahaya kedua bagi perempuan di kawasan Asia Pasifik. Dari 14 negara, India, Indonesia, dan Filipina disebut paling tidak aman bagi perempuan. Seringnya, korban pelecehan atau kekerasan seksual masih enggan melapor. Lantas, mengapa korban kejahatan seksual atau korban pemerkosaan enggan melaporkan kasusnya kepada polisi?

Pada 1984, Amerika Serikat pernah melakukan survei nasional mengenai alasan-alasan mengapa korban kejahatan enggan melaporkan viktimisasi yang dideritanya. Dari hasil survei yang diperoleh, kita dapat menarik tiga variabel sebagai berikut (M. Kemal Darmawan, 2020):

1. Keterkaitan Korban dengan Komunitasnya

Dalam konteks kekerasan seksual, hubungan antara korban dan komunitasnya akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi korban untuk menentukan sikap apakah akan melapor atau tidak. Apabila dalam komunitas korban terdapat kecenderungan seksis, misalnya, justru menyalahkan korban atas kejahatan yang dideritanya, maka korban akan cenderung menjadi pasif dan enggan melaporkan viktimisasinya karena merasa tidak memperoleh dukungan dari komunitasnya.

Tidak jarang, apabila korban kekerasan seksual adalah perempuan, komunitas yang melingkupi korban justru akan menyalahkan korban, misalnya, dengan menyalahkan gaya hidup korban yang sering keluar malam, terlalu banyak bergaul dengan dunia luar, cara berpaikannya, dan sebagainya. Sementara apabila korban adalah laki-laki, komunitasnya bisa saja tidak memercayai, bahkan cenderung meledek korban sebagai ‘tidak jantan’. Hal ini tentu menjadi beban bagi korban, tak jarang juga semakin membuat korban putus asa dan mengalami depresi. Terlebih, korban pelecehan seksual seringkali mengalami krisis karena kehilangan simbol dirinya, otoritas dan kepercayaannya.

Krisis tersebut sebenarnya dialami oleh korban kejahatan secara umum, meliputi krisis fisik, finansial, sosial dan psikologis (M. Kemal Darmawan, 2020). Tetapi dalam kekerasan seksual tanpa disertai pemerasan, pencurian, atau perampokan harta finansial, maka krisis yang dialami korban meliputi krisis fisik, sosial dan psikologis. Krisis fisik karena dalam kekerasan seksual seperti pemerkosaan, fisik korbanlah yang dieksploitasi oleh pelaku kejahatan. Krisis sosial, karena berkaitan dengan otoritas diri korban dalam kehidupan sosial telah dirampas oleh pelaku kejahatan. Dan krisis psikologis, karena berkaitan dengan efek traumatik yang dialami korban atas kejahatan yang menimpanya.

2. Kepercayaan Korban terhadap Lembaga Keamanan dan Pengadilan

Semakin korban memercayai lembaga keamanan dan pengadilan, maka ia lebih cenderung melaporkan viktimisasi yang dialaminya. Sebaliknya, bila kepercayaan tersebut minim atau bahkan tidak sda dama sekali, maka korban tidak akan melaporkan viktimisasinya.

Dalam penanganan kasus kekerasan seksual, terutama di Indonesia, telah sering diberitakan di berbagai media bahwa lembaga keamanan dan pengadilan seringkali tidak efektif dan tidak efisien dalam menangani kasus kekerasan seksual. Misalnya, dalam proses penyelidikan, korban sering ditempatkan sebagai saksi, dan dimintai keterangan mengenai kejadian kekerasan seksual yang dialaminya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak jarang mengharuskan korban mengingat kembali viktimisasi yang dialami dan hal itu berarti ia harus memanggil kembali trauma yang dialaminya. Sementara, kasus kekerasan seksual haruslah menjadi perhatian tersendiri, terutama karena korban seringkali mendapatkan dampak psikologis yang tidak biasa. Ia telah kehilangan otoritas dan simbol-simbol dirinya yang melekat seumur hidup, dan tidak dapat atau sulit untuk dipulihkan. Makal dalam hal ini, proses penyelidikan yang dilakukan lembaga keamanan dapat dinilai tidak memperhatikan kondisi psikologis korban.

Selain itu, kecenderungan seksis dan keberpihakan yang timpang terhadap korban juga masih melekat di tubuh lembaga keamanan, misalnya, dengan menanyakan “apakah korban menikmati berhubungan seks?” dalam proses penyidikan (Tirto.id, 2017). Pertanyaan seperti ini jelas menyiratkan pengabaian posisi korban, sekaligus menjadikan proses pembuktian kekerasan seksual menjadi kompleks dan berbelit-belit. Pada contoh kasus lain, seperti diberitakan Kompas.com (2021), polisi bisa tiba-tiba menghentikan penyelidikannya tanpa ada inisiatif untuk membantu korban mengumpulkan bukti-bukti. Dalam laman yang sama, Tirto.id mengungkapkan bahwa visum sebagai bukti kuat tindak kekerasan seksual berupa pemerkosaan masih harus ditanggung biayanya oleh korban itu sendiri. Bagi korban, semua ini tentu akan membebani pertimbangannya untuk melapor.

3. Sikap Positif terhadap Polisi dan Rasa Percaya Kepada Polisi

Semakin korban memiliki sikap positif dan rasa percaya terhadap polisi, semakin ia lebih cenderung melaporkan viktimisasinya. Pada 5 Desember 2021 lalu, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia menerbitkan hasil surveinya yang mengatakan bahwa pada tahun ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri meningkat hingga 80,2% (Detiknews, 2021). Ini tentu saja merupakan prosentase yang sangat tinggi. Kendati demikian, pada bulan sebelumnya media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram justru memperlihatkan fakta sebaliknya. Hastag-hastag yang dibuat netizen seperti #PercumaLaporPolisi, telah dicantumkan sebanyak 14,8 ribu kali oleh para netizen lengkap dengan cerita-cerita netizen yang kecewa dengan polisi. Sebanyak 50,8 ribu pengguna media sosial juga telah membaca cerita-cerita tersebut (Tirto.id, 2021). Hastag tersebut semakin gencar di media sosial hingga bulan Desember 2021, ketika terjadi kasus bunuh diri NW, setelah berkali-kali mengalami pemerkosaan oleh Bripda Randy, viral di media sosial.

Data-data tersebut setidaknya menunjukkan tingkat kepercayaan publik, baik korban maupun yang berpotensi menjadi korban, terhadap polisi terutama dalam kasus kekerasan seksual. Apabila tingkat kepercayaan rendah dalam kasus kekerasan seksual, niscaya korban enggan melapor.

Referensi:

Azzahra, Tiara Aliya. 2021. “Survei Indikator: Kepercayaan Publik ke Polri 80,2%, Tertinggi Sejak 2014”, https://awscdn.detik.net.id/assets/fonts/montserrat/Montserrat-Bold.woff2, diakses pada 12 Desember 2021.

Darmawan, M. Kemal. 2020. Teori Kriminologi. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka.

Nathaniel, Felix. 2021. “Wajar Saja Kita Tidak Percaya Polisi Indonesia”, https://tirto.id/wajar-saja-kita-tidak-percaya-polisi-indonesia-gkz1, diakses pada 12 Desember 2021.

Putri, Restu Diantina. Patresia Kirnandita. 2017. “BAP Polisi: 'Apakah Saudari Menikmati Berhubungan Seks atau Tidak?'”, https://tirto.id/bap-polisi-apakah-saudari-menikmati-berhubungan-seks-atau-tidak-cAy8, diakses pada 12 Desember 2021.

Rusdianto, Eko. 2021. “Tiga Anak Saya Diperkosa, Saya Lapor ke Polisi, Polisi Mengehentikan Penyelidikan”, https://nasional.kompas.com/read/2021/10/08/09214301/tiga-anak-saya-diperkosa-saya-lapor-ke-polisi-polisi-menghentikan?page=all, diakses pada 12 Desember 2021.

[insightopic]

Festival Puisi Jelek: Mendorong Progresivitas, Menimbang Perkembangan Puisi di Era Digital

Pada 17 Mei 2021, Afrizal Malna dan Syska La Veggie meluncurkan sebuah pegaleran bertajuk Festival Puisi Jelek (FPJ). Pagelaran tersebut diselenggarakan secara digital melalui akun Instagram Artdown Forum (@artdown_forum) dan masih terus berlangsung hingga waktu yang tidak ditentukan. Ketika tulisan ini dibuat, 5 zine berisi puisi-puisi terpilih FPJ telah diterbitkan (unduh: https://linktr.ee/artdown_forum).

Dalam sebuah acara yang ditayangkan melalui kanal Youtube Lampung Kultur (lihat: https://youtu.be/3tX4Q7A4wCk), Afrizal menuturkan beberapa hal yang melatarbelakangi diselenggarakannya FPJ. Dari penuturannya, sedikitnya dapat dirangkum beberapa hal, yakni (1) FPJ sebagai sarana untuk mewadahi generasi muda dalam berkesenian, (2) FPJ sebagai sarana untuk mencairkan persepsi kaku atas keindahan yang terlanjur membekukan kreatifitas, (3) FPJ sebagai sarana untuk mendorong pemahaman publik seni mengenai puisi agar dapat melampaui bahasa teks dan, (4) FPJ sebagai sarana untuk memetakan diri dan lingkungan seniman di era digital.

Keempat hal tersebut kemudian tercermin pada puisi-puisi yang ditampilkan FPJ, baik pada kelima zine maupun pada akun Instagram Artdown Forum sendiri. Seluruhnya merupakan puisi visual hasil dari rekayasa digital, meliputi desain gambar-gambar dan video-video pendek. Selain itu, puisi-puisi visual yang ditampilkan juga bernuansa generasi muda, terlihat dari penggunaan istilah-istilah yang identik dengan kalangan muda seperti bang jago, mager, gabut, bucin dan seterusnya. Sesuai dengan nama tajuk yang diangkat, puisi-puisi yang ditampilkan juga mengusung tema ‘jelek’, dan beberapa di antaranya juga menyinggung tentang sastra Indonesia.

Mengenai tema ‘jelek’ sendiri, Afrizal dalam kanal Youtube yang sama terlihat hendak mencairkan pemahaman publik seni mengenai apa yang dianggap (telah baku dan beku) sebagai ‘indah’, mengajak publik seni untuk melepaskan diri dari dikotomi antara yang indah dan yang jelek. Ia bahkan memberikan kasus konkret dirinya terlibat dalam sebuah penjurian karya seni, di mana pemenangan atas sebuah karya selalu berangkat dari pemaknaan mengenai kategori-kategori estetika mapan yang terlanjur dibaku-bekukan.

Sayangnya, di situ Afrizal masih belum menjelaskan secara lebih mendalam mengenai perubahan persepsi tentang keindahan (estetika) seiring berjalannya zaman. Ia justru berhenti sebagai sisi lain dari koin yang sama, sebagai ‘lawan dari’ estetika yang mapan. Padahal, telah banyak literatur yang membicarakan mengenai perubahan-perubahan di dunia kesenian. Kesemua literatur tersebut tentunya bisa digunakan sebagai pijakan yang kokoh untuk membangun ekosistem baru bagi dunia kesenian di Indonesia, sebagaimana yang dicita-citakan oleh Afrizal sendiri.

Lebih disayangkan lagi, Afrizal dalam akun Instagram pribadinya (@malna.a), dan dalam pengantar pada zine yang diterbitkan, mengungkapkan bahwa FPJ hanyalah arena bermain. Hal ini tentunya akan dapat memberikan kesan pada publik seni bahwa apa yang dilakukan FPJ hanyalah sekadar bermain-main ketimbang upaya untuk membangun ekosistem kesenian yang baru.

Tanpa adanya penjelasan yang terperinci, sulit atau bahkan mustahil dapat menciptakan ekosistem kesenian yang baru. Sebab, publik tidak akan memiliki landasan yang jelas mengenai apa, mengapa, dan bagaimana ekosistem baru tersebut muncul. Alih-alih memberikan penjelasan yang matang, Afrizal justru nampak ingin menihilkan seluruh pengetahuan mengenai seni dan puisi, dengan harapan, tanpa adanya pengetahuan sama sekali, maka akan dimungkinkan muncul pembaruan-pembaruan di bidang seni.

Karya seni bagaimanapun merupakan produk pengetahuan manusia. Ia muncul justru karena manusia telah memiliki pengetahuan-pengetahuan tertentu yang berkaitan dengan proses penciptaan karya seni (teknik). Apa yang menjadi masalah di sini sesungguhnya adalah persoalan macetnya pergerakan pengetahuan seni di banyak kalangan seniman di Indonesia. Kebanyakan dari mereka seakan mager untuk mengupgrade pengetahuannya berkaitan dengan seni, pun demikian juga mager untuk melihat perubahan lingkungan yang melingkupinya.

Terlepas dari kekurangan-kekurangan tersebut, FPJ tetap layak untuk diapreasi sebagai pelopor yang berpotensi menimbulkan rasa heran di kalangan publik. Melihat puisi-puisi yang terkumpul dalam FPJ, tentunya akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan bagi publik seni di Indonesia, khususnya mengenai apa itu puisi. Terutama karena perbedaan yang kontras antara puisi-puisi dalam FPJ dan puisi-puisi konvesional pada umumnya.

Meski begitu, pertanyaan mengenai apa itu puisi tetap penting untuk dijawab secara ilmiah, dan bukannya menghindari pertanyaan tersebut. Mengingat bahwa definisi puisi hari ini masih terus diajarkan melalui lembaga-lembaga pendidikan resmi, dan masih terus direproduksi oleh otoritas-otoritas, tokoh-tokoh maupun kelompok-kelompok yang bergerak di bidang puisi, meski definisi tersebut sudah tidak cocok untuk dapat mendefinisikan puisi di tengah perkembangan puisi yang terus mengemuka akhir-akhir ini.

Apabila merujuk pada teks-teks klasik Yunani Kuno, di mana istilah puisi memiliki asal-usulnya di sana, maka akan didapati istilah poiesis, dengan pengertian sebagai aktivitas membuat (to make), dengan tujuan akhirnya adalah produksi. Pengertian asali ini, jelas telah jauh berbeda dengan pengertian puisi hari ini, yang dimaknai sebagai ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait.

Puisi dalam pengertian asalnya sama sekali tidak menerangkan mengenai bentuk-bentuk, apakah menggunakan bahasa kata-kata, apakah terikat oleh irama, matra, rima, penyusunan larik dan bait, apakah menggunakan perangkat digital, apakah sekumpulan gerak tubuh, dan seterusnya. Pada intinya, segala aktivitas membuat, penerapan teknik-teknik dalam membuat sesuatu, dapat disebut puisi.

Demikian halnya dalam menyebut karya-karya yang terkumpul dalam FPJ sebagai puisi, pijakannya adalah definisi puisi sebagai aktivitas membuat. Dalam karya-karya yang ditampilkan FPJ, kita dapat mengamati bagaimana puisi-puisi itu dibuat menggunakan keterampilan atau teknik-teknik desain pada perangkat digital. Akan tetapi, tentu saja tidak lantas meninggalkan teknik-teknik lainnya yang tidak berkaitan secara langsung dengan praktek rekayasa digital, misalnya teknik semiotika atau ilmu tentang tanda-tanda, metafora, dan sebagainya tetap perlu digunakan untuk menambah nilai estetika pada puisi digital yang tengah dibuat.

Untuk dapat memajukan perkembangan puisi di era digital, sudah selayaknya pengetahuan-pengetahuan terbaru diserap oleh para seniman/pemuisi. Inilah yang masih nihil selama ini. Kebanyakan lingkaran-lingkaran pegiat puisi, justru masih disibukkan dengan persoalan teknik dasar menulis puisi yang meliputi pengaturan-pengaturan rima, metrum, baris, bait dan seterusnya. Memang betul bahwa hal-hal dasar itu tetap perlu dipelajari. Tetapi persoalannya adalah, kapan waktunya mempelajari hal baru, sementara realitas terus bergerak?

Sejenak saja menengok lingkungan sekitar, seharusnya mudah untuk menyadari bahwa lingkungan dan pengalaman dalam berkesian telah mengalami perubahan. Ini bukan hanya mengenai keberadaan teknologi terbaru—untuk saat ini perangkat-perangkat digital—melainkan juga pengaruh dari perkembangan teknologi tersebut terhadap kehidupan manusia, termasuk di bidang seni.

Sebagian besar waktu yang digunakan manusia pada era sekarang selalu berkaitan dengan aktivitas menggunakan media digital, entah dalam waktu luang, dalam belajar, ataupun dalam bekerja. Hal senada juga tentunya dialami oleh seniman/pemuisi, mereka juga mulai beralih menggunakan media digital untuk berkarya.

Sayangnya, peralihan tersebut masih belum memanfaatkan sepenuhnya potensi-potensi yang disediakan oleh media digital, mereka hanya sekadar berpindah media saja, bahkan tidak sedikit pula yang justru menolak berkenalan/beradaptasi dengan lingkungan baru ini, meskipun dirinya telah ikut terjun di dunia digital. Alhasil, seperti yang dapat disaksikan saat ini, puisi masih berkutat pada konvensi-konvensi lama. Ia belum melebur, belum menjadi kualitas baru di lingkungan hidup yang baru.

Sewajarnya, apabila melihat proses-proses peleburan puisi di dalam lingkungannya yang baru ini (era digital), maka puisi akan lebih banyak melibatkan elemen-elemen audio-visual. Hal ini didukung dari tersedianya perangkat digital yang memberikan akses bagi seniman/pemuisi untuk mewujudkan puisinya dalam bentuk tersebut. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan pula bahwa bentuk ini akan berkembang seturut ditemukannya teknologi-teknologi yang lebih maju. Sebab, kembali lagi pada makna asali puisi, sejatinya ia adalah kerja yang aktif, tidak terikat oleh bentuk apapun.

November 2021