Seiring dengan didengungkannya saling menjaga kebhinekaan dan menjadi pancasilais. Maka pertanyannya sekarang adalah siapa sebenarnya orang di Indonesia yang benar-benar dinyatakan sebagai seorang yang pancasilais? Apakah semua masyarakat Indonesia adalah pancasilais? Sejak kapan orang dikatakan menjadi pancasilais? Bagaimana bisa masyarakat Indonesia tidak mengilhami semboyan negara mereka sendiri untuk Berbhineka Tunggal Ika? Apa saja agama/suku budaya/etnis di Indonesia yang tidak bisa menjadi pancasilais dan menjaga kebhinekaan? Lalu komunitas/kelompok mana yang berani tidak pancasilas yang berarti tidak mengerti idelogi negaranya sendiri? Mengapa dan Bagaimana negara dengan banyak pulau, banyak suku, banyak budaya, banyak bahasa, banyak kekayaan sumber daya alam yang melimpah yang sudah merdeka sejak 72 tahun lalu belum dikatakan pancasilais dan kurang kebhinekaan? Lalu apakah sudah ada 5 sila yang ada di dada burung Garuda tertanam di dada setiap warga Indonesia?
Namun kondisi diatas juga menambah akar penyebab segala macam kegaduhan yang lagi tren di negeri ini. Dengan Negara sebesar ini, beribu pulau dan ditambah kekayaan alam yang melimpah bak surga bagi orang” di luar sana, memang sayang sekali keributan/kegaduhan yang terus berlarut ini terjadi, seperti Bapak Presiden yang selalu menyesalkan hal ini terjadi. Lalu kapan Indonesia bisa menjadi macan Asia, menjadi salah satu kekuatan poros dunia yang berhak menjadi salah satu pengambil keputusan-keputusan penting dalam roda internasional. Kita hanya stagnan (terus menjadi negara berkembang) dan terus diatur dikendalikan kepentingan negara asing dan negara maju lainnya. Sebenarnya kita bisa dan berhak atas hal itu, Indonesia mampu mandiri, asalkan kita terus memperkuat kedaulatan, kita bisa menjaga sumber daya alam yang melimpah yang sudah diberikan Sang Maha Kuasa dan jika semua aset negara dikelola dengan baik tanpa dicampuri dan dibumbui oleh asing. Kita bisa saja sejajar dengan negeri Tiongkok sebagai macan Asia, kita mampu menjadi seperti tapi kita tidak mau. Mungkin hanya segolongan orang pemerintahan di negeri ini yang tahu dan paham betul bagaimana mafia di negeri ini berkeliaran sebagai penyelundup dan suruhan/kerja sama negara asing hanya demi mensejahterakan dirinya sendiri dan segelintir golongannya. Walaupun tidak bisa terungkap dengan fakta yang ada tapi kita tidak bisa tutup mata bahwa hal itu telah terbiasa terjadi di mengerogoti negeri ini, dan terus dibiarkan oleh penguasa negeri ini. Maka dari itu, saya hanya berharap banyak memiliki karakteristik Presiden yang tegas dan bijak dalam mengambil keputusan, itu penting untuk negara berkembang seperti Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berbicara banyak di mata dunia, tidak dipandang sebelah mata. Bapak Presiden Jokowi sudah maksimal memberikan yang terbaik bagi negeri ini, tapi jika menurut saya beliau masih belum saatnya atau beliau datang pada waktu yang tidak tepat untuk memimpin negeri yang luas ini untuk menjadi negara yang lebih maju. Bukannya tidak mampu dengan karakter beliau yang begitu santun dan sederhana serta merakyat atau sangat dekat rakyat saya kira itu yang banyak diinginkan rakyat jelata seperti saya, tapi dengan kondisi saat ini pada negeri ini masih memerlukan Pemimpin yang berlatar belakang militer yang terkenal tegas dan bisa disegani oleh asing. Ini menjadi penting dan dasar, bagi hubungan internasional serta kekuatan Indonesia di mata dunia. Karakter pemimpin dengan latar belakang birokrat pemerintahan saya kira masih jauh dibawah standar pemimpin kelas dunia, ya kita tahu sendiri bagaimana kualitas pejabat negeri mulai dari aparatur sipil negara, politikus sampai anggota DPR, saya kira kita bisa menilainya kualitasnya seperti apa, dalam hal itu saya mendukung 100% semboyan Bapak Jokowi untuk Kerja, Kerja, Kerja dan revolusi mental para birokrat pemerintahan, ini menjadi fondasi penting jalannya pemerintahan yang bisa melayani masyrakat Indonesia dengan baik, saya kira itu bisa terus dilaksanakan dan menghilangkan mental para birokrat pemerintah yang ..., ah sudahlah. Dalam hal ini, saya berharap ada sosok seperti bapak Gatot Nurmantyo (Jenderal TNI) mau mencalonkan dirinya sebagai calon Presiden Republik Indonesia di tahun 2019, dengan latar belakang militer sebagai panglima jenderal dan kereligiusan beliau saya kira sangat pantas dan sangat siap beliau jika memimpin Bumi Pertiwi, untuk menjadi Negara Indonesia yang lebih maju, mandiri dan berdaulat kuat di mata dunia, tidak mudah digoyang oleh asing, dan kedepannya bisa menjadi macan Asia bahkan dunia. Mengapa saya lebih memilih dari militer atau TNI bukan dari Polri, mungkin juga sudah banyak yang paham, di tubuh Polri saya kira kurang sehat terlalu banyak kepentingan yang diambil dalam keputusan dan tidak bisa independen dan terlalu tergantung pada pemerintah. Lalu semua itu bisa berhasil, dengan catatan bisa didukung dengan parlemen yang memiliki integritas dan kapasaitas yang bagus pula. Kita lihat saja sekarang bagaimana kualitas anggota DPR sekarang yang saya yakin banyak masyarakat nilai kepercayaan kepada DPR juga semakin menipis atau bahkan tidak ada. Anggota DPR yang tupoksi sebenarnya adalah melayani, menampung dan menyuarakan aspirasi rakyat Indonesia, malah bingung dengan urusan perut dan parpolnya sendiri. Ironisnya, anggota DPR tidak merasa bahwa mereka menjadi beban negara dan seperti anggota parlemen/pejabat negara yang tidak berguna menjalankan fungsi anggaran, legislasi dan lainnya. Berbagai macam berita miring dan kasus korupsi juga menjerat anggota DPR bahkan yang mulia Ketua DPR-RI pun terseret kasus korupsi besar e-KTP yang merugikan puluhan miliar uang negara atau yang berarti uang rakyat Indonesia. Dan sekarang wakil DPR-RI serta koalisi anggotanya ramai-ramai mencari celah untuk menghapus KPK dengan pansus hak angket KPK, ini pekerjaan konyol apalagi yang dilakukan DPR, sungguh tidak jelas arah dan pekerjaan DPR tidak sebanding dengan pendapatan dan beban negara untuk memberikan upah pada yang mulia anggota DPR, itu pun masih ingin meningkatkan anggaran belanja negara untuk pennghasilan anggota DPR, sungguh terlalu. Banyak sekali warga Indonesia dengan kapabilitas dan kapasaitas yang mumpuni yang lebih berhak duduk di gedung DPR-RI kita ambil saja lulusan dari Universitas bonafide Indonesia maupun luar negeri, banyak sekali, dibanding politikus-politikus yang hanya pintar berbicara, namun tidak ada isinya, ijazahnya pun kadang diragukan kevalidannya. Entah tidak ada habisnya pembicaraan negatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat di negeri ini. Ditambah lagi dengan pejabat pemerintahan setingkat kepala daerah baik Gubernur, Wali Kota maupun Bupati silih berganti terjerat kasus korupsi, banyak terciduk dengan adanya operasi tangkap tangan, itupun masih diprotes atau dicari celah kembali oleh DPR kalau seharusnya menurut undang-undang tidak diperbolehkan penyadapan. Saya gampang saja berpendapat, negara ini tidak ada DPR masih bisa berjalan dengan semestinya, tapi kalau tidak ada KPK hancur lebur negara ini. Mending tidak ada DPR kalau saja bisa sistem pemerintahan mengakomodirnya. Lalu mau dibawa kemana sebenarnya arah kemajuan bangsa ini, kalau terus begini, mental koruptor ini tidak akan pernah habis jika belum ditumpas sampai akarnya. Kapan seluruh rakyat Indonesia bisa sejahtera? Kapan tanggung jawab negara terhadap pendidikan berjalan dengan semestinya tanggung jawab untuk fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara? Kapan Indonesia nyaman dan meminamalkan kegaduhan diperurlukan pemimpin yang tegas dan tepat mengambil keputusan? Kita berdoa saja kepada Penguasa Alam Semesta untuk terus memelihara negeri ini dan menyayangi negeri ini.
Semoga kita sebagai generasi muda, generasi milineal, generasi yang terus beradaptasi dengan perkembangan IPTEK, ikut secara aktif dengan profesi keahlian kita masing-masing paling tidak dari diri kita sendiri untuk mengembangkan mental yang kuat dan mandiri, mari mewujudkan Indonesia Emas bisa mengaum sebagai macan Asia, dan 10-20 tahun ke depan Garuda bisa terbang ke langit Dunia, tidak termenung bingung dan hanya stay di Bumi Pertiwi.
