Kestabilan dan Keadilan: Kegagalan Pemerintah dan Generasi
Kepercayaan adalah bagian krusial dari pemerintahan, setidaknya teori kontrak sosial dari Thomas Hobbes memaksa kita untuk memahami demikian. Tetapi sebagaimana menurut Noam Chomsky dari buku Politik Kuasa Media, kepercayaan terhadap pemerintah menjadi suatu hal yang dikendalikan. Permasalahan ini yang banyak membawa kepada banyak konflik, menjalar menjadi berbagai masalah-masalah baru yang semakin kacau.
Kata "kestabilan" dan "keadilan" yang penulis ambil adalah kata-kata yang melingkupi kita saat ini, sekarang maupun di masa lampau, terlebih menyangkut masa depan. Kedua kata tersebut menjadi permasalahan yang menemukan koherensinya di dalam negara. Penguasa silih berganti menjajal dirinya sendiri untuk menciptakan tatanan sosial yang stabil dan adil, tetapi beberapa dari mereka memisahkan keduanya. Saat itu terjadi, kestabilan dibangun di atas pilar-pilar tangan besi. Keadilan jadi cerita fiksi yang dibaca hanya untuk menghibur diri.
Masih dari pemikiran Chomsky, hegemoni kekuasaan pemerintah menjadi berbahaya ketika mereka mampu menyetir media, berakibat pada kita yang melihat sesuatu juga akan ikut terbawa. Keadilan akan disembunyikan di balik tirai itu semua dan pemerintah akan selalu berada di posisi bahwa ia melakukan kebenaran jika ia benar-benar berhasil. Ketika melakukan itu, pemerintah melindungi dirinya sendiri dari gejolak yang akan timbul kemudian, berusaha untuk menggagalkan pemikiran kritis tumbuh karena celah-celah kesalahan yang ditutup-tutupi.
Penulis mungkin akan menyempitkan tulisan ini hanya pada kasus-kasus, wilayah maupun negara tertentu, tetapi kita bisa menginterpretasikan masalah ini kepada berbagai tempat dan waktu. Isu rasial yang mengiringi kematian George Floyd, konflik pemerintah pusat Indonesia dengan Papua, hasil pengadilan penyiraman air keras kepada Novel Baswedan, semua masalah ini hadir bersama pertanyaan kita terhadap kestabilan dan keadilan. Ada kestabilan yang mulai goyah, keadilan yang mulai menyimpang. Kali ini kita melihat lagi, ketidakstabilan yang terjadi ketika ketidakadilan dibela oleh hukum, barangkali lebih tepatnya ialah orang-orang yang berwenang atas hukum.
Isu rasial yang kembali naik setelah kematian George Floyd menunjukkan bahwa Amerika Serikat telah memperlihatkan kegoyahan kestabilannya atas masalah-masalah sosial yang menjangkitinya di atas upaya keharmonisan. Suatu kegoyahan yang sama ketika Indonesia dihadapkan pada masalah Papua, orang kulit hitam di Amerika Serikat maupun orang Papua di Indonesia adalah bagian dari negara mereka masing-masing. Keadilan yang tidak dijalankan secara semestinya pada mereka menunjukkan pada kita bahwa keadilan jauh lebih sulit ditegakkan dibandingkan kestabilan.
Negara ini tidak lagi menganut Rust en Orde (Keamanan dan Ketertiban) yang diterapkan di Hindia-Belanda. Kita tidak lagi berada di sistem kolonial yang selalu memandang siapa yang sedang menghadapi hukuman, dan menjaga kestabilan di atas fondasi yang rapuh. "Democracy Sinking" yang sering dikatakan Haris Azhar menemukan salah satu bentuknya pada bagaimana suara-suara rakyat menjadi semakin samar ketika berhadapan dengan para petinggi. Pemerintah pasti tahu semestinya ada kesalahan dalam pengadilan pelaku penyiraman Novel Baswedan, tetapi bagaimana jika memang Novel Baswedan dianggap sebagai ancaman kestabilan yang menemukan kecacatan di dalam pemerintahan itu sendiri? Kasus Novel Baswedan lagi-lagi memperlihatkan adanya kestabilan utopis palsu yang diharapkan berdiri tanpa duri.
Pemerintah tidak mungkin buta dan tuli, tetapi setiap orang bisa terpejam atau menutup telinga. Di sanalah kebebasan yang diberikan rakyat kepada pemerintah menjadi bentuknya yang lain, rakyat tidak lagi memberikan kebebasannya agar negara menjaganya, tetapi kebebasannya dirampas. Skenario besar sedang dijalankan dan hanya orang berkuasa yang dapat mengendalikan kebebasan orang lain.
Di saat yang sama, diri kita masih terjebak pada pemikiran-pemikiran primordial yang tidak membawa kita menuju perubahan dan kemajuan, menuju lingkungan yang lebih sehat secara sosial. Kita masih belum menjadi manusia-manusia Renaisans seperti yang dikatakan Max Lane untuk membandingkan individu sekarang dengan masa pergerakan nasional yang menjadi bagian sejarah Indonesia yang penuh intelektualitas. Maka masalah sosial yang kita hadapi tidak dapat hanya kita pandang melalui satu sisi, entah sisi rakyat maupun sisi pemerintahan.
Kematian George Floyd bukan sekadar masalah mengenai aparat, tetapi masalah mengenai masyarakat yang ada di Amerika Serikat. Masih ada pemikiran buruk yang tumbuh di sana, diwariskan dan bertahan. Refleksi dari kasus tersebut harus dilihat di dalam tubuh masyarakat Indonesia pula ketika membicarakan perbedaan. Ada kegagalan masyarakat Indonesia dalam mengedukasi dan mematikan intoleransi.
H.G. Wells di dalam buku Mankind in the Making menunjukkan perhatian besar pada bagaimana setiap generasi dapat menanjak menuju kemajuan, semua butuh proses panjang. Terlalu panjang jika prosesnya dijelaskan di dalam tulisan ini, tetapi intinya, melihat dari keadaan negara ini, kita tidak bisa berharap reformasi dapat bertahan hanya dari satu generasi. Revolusi mental tidak dapat terwujud jika tidak dimulai dari rumah kita sendiri. Semuanya menjalar hingga kita membangun kestabilan dan keadilan yang diwakili oleh pemerintah. Pemerintah pada akhirnya adalah bagian dari dalam diri kita, tetapi banyak yang menjadikan rakyat teralienasi.
Masalah yang tidak dijawab tepat oleh pemerintah, menemui akarnya yang didukung oleh kegagalan kita dalam menciptakan kestabilan dan keadilan di lingkungan kita sendiri. Tetapi yang lebih membahayakan, pemerintah memiliki wewenang yang lebih besar, dan kita harus menghadapinya. Para pejabat adalah hasil dari berbagai narasi yang diterima olehnya sedari kecil, dengan itulah paradigma mereka terbentuk, kitalah yang menciptakan mereka. Mereka adalah manusia yang sama dengan rakyat yang lain pada suatu masa, jatuhnya mereka menjadi seorang yang korup adalah bukti ada yang salah dalam sistem sosial politik yang kita punya.
Generasi yang telah ada masih belum berhasil menciptakan keadilan dalam menghadapi tiap perbedaan. Pembakaran rumah ibadah, nilai-nilai tradisional yang sudah tidak relevan, pembedaan perlakuan menurut warna kulit, dan berbagai masalah lain bisa berakhir dari yang awalnya dilakukan oleh kelompok tertentu di masyarakat menjadi pemerintah. Tekanan terhadap umat Islam di India oleh pemerintahan Modi menjadi salah satu contohnya.
Bagaimana seharusnya kestabilan dibangun juga memiliki banyak intepretasi, dan sayangnya interpretasi seperti yang digambarkan oleh Machiavelli dalam "The Prince" menjadi hal yang lumrah. Ketika pemerintah memilih membungkam kekuatan yang mampu menggoyahkan kekuasaannya dibandingkan memperbaiki dirinya agar tidak terjadi gejolak. Itu yang dapat kita pelajari juga dari kejatuhan Hindia-Belanda yang menurut Ong Hok Ham di dalam buku "Runtuhnya Hindia-Belanda" menggambarkan situasi ketika pada akhirnya rakyat tidak memberikan dukungan seutuhnya pada upaya menggagalkan Jepang menduduki Hindia-Belanda.
Kita tidak di dalam situasi perang yang rawan kehancuran. Tetapi kita sedang mempertaruhkan diri dengan berusaha menjauhkan diri dari syarat runtuhnya peradaban menurut Ibnu Khaldun yang diindikasikan dengan salah satunya adalah rusaknya moralitas penguasa.
Kegagalan pemerintah di dalam penyelesaian masalah juga menjadikan negara terombang-ambing secara ideologis. Orang-orang kembali mempertanyakan nilai-nilai ideologi yang selama ini diajarkan, berusaha mencari jalan keluar lain dari permasalahan yang ada. Orang-orang ini berusaha menciptakan kestabilan yang baru, membangun keadilan yang menyeluruh.
Pada akhirnya, kestabilan dan keadilan hadir untuk membatasi kebebasan yang menurut Hegel adalah alasan mengapa kita bertindak. Beruntunglah ketika masih banyak orang yang sadar untuk tetap bersuara, tetap sadar mengenai realitas tempatnya berada. Tetapi benar apa kata J.S. Mill di dalam buku On Liberty,
"Pertarungan antara kebebasan dan kekuasaan merupakan ciri yang paling jelas dalam sejarah yang sudah sejak awal kita ketahui..."
